Jakarta -

PT Brantas Abipraya (Persero) berhasil meraih tiga penghargaan dalam ajang TOP Human Capital Awards 2024. Direktur Utama Brantas Abipraya Sugeng Rochadi mengatakan penghargaan ini diraih berkat kerja keras seluruh insan Abipraya.

"Raihan ini merupakan capaian Perusahaan yang senantiasa bertransformasi, khususnya di bidang Human Capital. Insan Abipraya berkomitmen untuk selalu berinovasi, tentunya selaku BOD bersama BOC, juga para pimpinan Unit Kerja dan Bisnis senantiasa memberikan dukungan penuh untuk berkarya lebih unggul, menjalankan Visi dan Misi Perusahaan, memberikan yang terbaik untuk Negeri," ujar Sugeng dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Adapun tiga penghargaan yang diberikan kepada Brantas Abipraya dalam ajang yang digelar Rabu (30/10) yang lalu itu antara lain TOP Human Capital Awards 2024 #5 Stars, The Most Committed Human Capital Leader 2024 yang diberikan ke Direktur Utama Brantas Abipraya Sugeng Rochadi.

Penghargaan lain yang diterima yaitu The High Performing Human Capital Director 2024 yang diberikan kepada Direktur SDM dan Umum Brantas Abipraya Tumpang Muhammad.

Sementara itu, Direktur SDM dan Umum Brantas Abipraya Tumpang Muhammad mengatakan penghargaan ini wujud Brantas Abipraya dalam menjalankan Human Capital Management System yang baik, tepat dan terstruktur dalam mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

"Langkah strategis di bidang Human Capital ini dijalankan sebagai upaya Perusahaan dalam menciptakan Insan Abipraya yang kompeten dan siap bersaing untuk memajukan Negeri," tuturnya.

Tumpang menyampaikan sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang konstruksi ini akan berfokus untuk terus tumbuh menuju the Living Company dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan penerapan Core Value AKHLAK.

"Penghargaan ini, tentunya menjadi tantangan ke depan bagi seluruh Insan Abipraya untuk dapat memberikan Kinerja lebih baik, dan terus mendorong kompetensi dalam rangka meningkatkan daya saing Perusahaan," katanya.

(anl/ega)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan target 100 hari yang akan dilakukannya dalam Kabinet Merah Putih. Secara umum, Bahlil menegaskan akan melakukan pembenahan regulasi yang masih tumpang tindih di sektor ESDM.

"Target 100 hari saya melakukan perapian ya, pembenahan terhadap aturan yang tumpang tindih," jelas Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Masih berantakannya regulasi dicontohkan Bahlil dalam hal kegiatan eksplorasi migas. Upaya industri untuk menemukan cadangan sumber daya baru menurutnya masih terkendala ratusan perizinan. "Bayangkan, kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, ada 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita service level agreement yang kurang, kecepatannya. Nah, ini saya lagi cari akalnya," paparnya.

Tumpang tindih aturan menurutnya juga banyak terjadi di sektor Minerba. Bahkan, menurut dia, tumpang tindih aturan ini menyebabkan banyak pejabat di sektor minerba terkena dampaknya.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih, yang kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di dirjen, yang ikut, apa ya, kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet," ujar Bahlil.

Bahlil bertekad melakukan pembenahan agar regulator maupun dunia usaha ke depan semakin nyaman. "Nah, ini kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," tandasnya.

Bahlil mengatakan, meski tidak mengalami perubahan dari posisinya di sisa akhir jabatan pemerintah sebelumnya, ia tetap merasa banyak tantangan besar yang harus dihadapinya sebagai menteri ESDM pada pemerintahan kali ini.Menurut Bahlil, ketika Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang kedaulatan dan kemandirian energi, maka Kementerian ESDM yang dipimpinnya ini adalah garda terdepan untukmewujudkan cita-cita tersebut.

"Sudah barang tentu ini menjadi tantangan besar, sebab apa harapan Presiden Prabowo dengan berbagai pidatonya termasuk kemarin pidato kenegaraan pertama di MPR bahwa salah satu yang akan didorong itu adalah tentang kedaulatan energi," tuturnya.

TULUNGAGUNG, iNews.id – Video seorang wisatawan asal Medan, Sumatera Utara hilang digulung ombakPantai Kedung Tumpang, Kabupaten Tulungagung viral di media sosial. Korban tersapu ombak besar saat berswafoto di tebing pinggir laut.

Diperoleh informasi, peristiwa itu terjadi Minggu (13/10/2024) pagi. Saat itu, korban Roni Josua Simanjuntak (20) warga Kota Medan berwisata bersama 15 rekannya dari Kampung Inggris Pare, Kediri ke Pantai Kedung Tumpang, Kecamatan Pucanglaban, Tulungagung.

Saat itu, korban berada di kawasan tebing di pinggir laut untuk berswafoto. Tanpa diduga, muncul gelombang besar dan menghantam korban dan sejumlah rekannya. Seketika korban terseret ombak ke tengah laut.

Sejumlah saksi mata yang mengetahui kejadian itu tidak berani memberikan pertolongan karena kondisi gelombang laut cukup besar dan berbahaya  hingga saat ini korban masih dinyatakan hilang.

Kapolsek Pucanglaban, Iptu Bambang Kurniawan mengatakan, tim SAR gabungan masih berusaha melakukan upaya pencarian korban dari jalur darat. 

“Jika kondisi gelombang telah aman, tim SAR akan melakukan upaya pencarian melalui jalur laut. Pencarian akan dilakukan melalui Pantai Sine, Kecamatan Kalidawir,” katanya.

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta -

Kebijakan Satu Peta (KSP) atau one map policy dinilai berhasil menyelesaikan tumpang tindih lahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebut kebijakan satu peta dapat menuntaskan 20 juta hektare (ha) tumpang tindih lahan.

Kebijakan satu peta tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Dengan begitu, setiap tataran dan aturan pemerintahan akan menggunakan satu peta dasar yang sama.

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya mengatakan kebijakan ini dapat mengintegrasikan data lintas kementerian, seperti Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Memang saat ini dari hasil integrasi tadi, itu kelihatan tuh, tumpang tindih antara ATR BPN dengan Kehutanan. Nah itu sudah ada penurunan sekitar 20 juta hektare," kata Virgo dalam acara Dialog Forum Merdeka Barat yang disiarkan secara daring, Senin (5/8/2024).

Selain tumpang tindih lahan, KSP juga dapat membantu permasalahan tanah dan tata ruang lainnya, seperti redistribusi tanah, sertifikat elektronik, hingga kegiatan reforma agraria lainnya. Dengan data yang terintegrasi di satu peta ini, penerbitan sertifikat jauh lebih mudah karena ukuran lahan yang ada di peta lintas kementerian sama.

"Kita akan menggunakan data KSP untuk memastikan sertifikat yang kita keluarkan tidak tubrukan dengan kawasan hutan, lahan sawah dilindungi dan lain sebagainya. Jadi itu akan kita manfaatkan dalam kegiatan keseharian kita. Tapi untuk masyarakat kita juga mulai membuka diri, jadi selain kita menyampaikan ke KSP, masyarakat juga bisa lihat tuh data-data kita di bhumi.atrbpn.go.id itu ada peta-peta kita, sehingga masyarakat bisa melihat apakah bidang tanahnya sudah terpetakan dengan benar," jelasnya.

KSP menggabungkan 151 peta tematik dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L) menjadi satu peta dasar. Dalam prosesnya, penetapan satu peta dilaksanakan dalam empat tahapan, yakni kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi data dan geospasial.

Meski begitu, untuk penerapan satu peta dasar ini masih menghadapi sejumlah kendala. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo menerima arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar membuat rancangan induk untuk mempercepat penyelesaian KSP. Dia menyebut, dalam penyusunannya harus mempertimbangkan dana hingga kebutuhan sumber daya manusia (SDM).

"Dan dalam menyusun grand design ini tentunya harusnya menyangkut juga terkait dengan kebutuhan dana, kebutuhan tenaga kerja, itu harus masuk di sana semua. Jadi, bukan hanya substansinya, yang tumpang tindihnya apa saja, terus bagaimana menyelesaikannya, targetnya seperti apa, tapi kita juga harus melihat infrastrukturnya," ujarnya.

Dia juga menyebut kurun waktu tiga tahun memang tidaklah cukup untuk merampungkan KSP. Namun, setidaknya permasalahan tumpang tindih lahan yang menghambat pembangunan ekonomi dapat teridentifikasi.

"Kemudian juga yang tadi Pak Virgo sampaikan waktu tiga tahun nggak cukup. Paling tidak menurut saya bahwa semua permasalahan yang tumpang tindih ini sudah teridentifikasi, dan kita sudah tahu arahnya bagaimana kita menyelesaikannya," imbuhnya.

(ara/ara)