Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, belum adanya kebijakan satu peta atau one way policy berdampak pada lambatnya mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Hal ini dikarenakan belum adanya cantolan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dengan situasi lambatnya mengurus PKKPR, hal ini berdampak pada kaburnya investor yang mau masuk ke Tanah Air. Hingga saat ini, di Indonesia baru ada 541 RDTR, dari total yang dibutuhkan sebanyak 2.000 RDTR. Nusron bilang, target sekitar 1.500-an RDTR harus segera dituntaskan, dengan menggunakan basis peta skala 1:5.000 untuk mendekati keakuratan.

"Dari 541 RDTR itu pun yang sudah Online Single Submission (OSS) baru ada 278. Sehingga PR lima tahun ke depan ini masih sangat panjang, sementara Indonesia membutuhkan investasi. Supaya ada kepastian investasi, tidak harus lama menunggu sampai jadinya peta skala 1:5000. Lama-lama nanti investornya kabur," terang Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sebelumnya telah membuat proposal dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021, pasal 179-180 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

"Yaitu dengan mekanisme service level agreement. Kalau dalam waktu 45 hari pengajuan PKKPR tidak disetujui, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai otoritas investasi, diperbolehkan me-bypass untuk melakukan persetujuan PKKPR," terang Nusron.

Nusron memaparkan lebih lanjut, setelah diteliti dengan menggunakan contoh peta yang sudah jadi, yaitu peta skala 1:5.000 yang sudah terjadi meskipun belum dirilis di Sulawesi, membuktikan sebanyak lebih dari 82% persetujuan PKKPR-nya tidak sesuai dengan peta tata ruang yang seharusnya.

"Ini dampaknya. Maka tidak boleh lama-lama, kita harus me-bypass supaya ada percepatan. Karena itu isu pertama yang harus diselesaikan dari tata ruang, dalam waktu singkat ini adalah one map policy. Kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Rencana loan-nya dari Bank Dunia dan akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau, sehingga tahun depan one map policy-nya akan segera selesai," tandas Nusron.

Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy menjadi salah satu cara pemerintah untuk menggaet investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kebijakan tersebut dinilai dapat memudahkan investor mencari lahan yang tepat di IKN.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan pihaknya telah menyiapkan sembilan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di IKN. Dengan adanya RDTR yang jelas terpetakan, para investor dapat membidik lahan sesuai dengan kebutuhannya.

Sebagai informasi, KSP merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel dengan skala yang sama dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin, konsesi, hak atas tanah, dan kebijakan nasional yang berbasis spasial.

Saat ini kebijakan satu peta tengah menggabungkan 151 peta tematik dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L) menjadi satu peta dasar. Dalam prosesnya, penetapan satu peta dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi data dan geospasial.

"Untuk di IKN ini kita sudah melengkapi dengan sembilan rencana detail tata ruang (RDTR). Jadi dengan adanya detail tata ruang itu jelas terpetakan. Daerah ini peruntukannya apa, itu sudah ada jelas, dan ini akan memudahkan investor itu akan masuk ke sana. Mereka tinggal menyesuaikan, oh kalau saya ingin berbisnis makanan, ini daerahnya di mana? Saya ingin berbisnis misalnya jasa apa gitu, itu di mana? Itu sudah terpetakan di dalam RDTR tersebut," kata Wahyu dalam acara Dialog Forum Merdeka Barat yang disiarkan secara daring, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dia menjelaskan, para investor dapat memilih lahan/lokasi yang sesuai dengan sektor yang dijalaninya. Pasalnya, pemerintah telah memetakan berdasarkan industri melalui KSP, misalnya di sektor farmasi.

Menurut Wahyu, sektor farmasi di kawasan ekonomi khusus. Melalui program satu peta, investor dapat mengetahui lahan yang masuk dalam ekonomi khusus. Kemudian, investor juga dapat mempertimbangkan lokasi dengan beberapa hal, seperti akses logistik untuk penyedia stok obat.

"Sehingga calon investor ini akan juga bisa melihat, oh kalau saya ingin farming, kebutuhan saya itu apa? Butuh air, butuh gas misalnya, butuh listrik seperti apa di mana yang paling tepat dan juga mungkin yang penting adalah dari sisi logistiknya. Jadi, mereka sudah dengan adanya One Map Policy ini bisa masuk juga bahan bakunya, karena supplychain-nya penting dalam industri farmasi," jelasnya.

Dia berharap dengan adanya program satu peta ini dapat mendatangkan investor di IKN lebih banyak lagi. Pasalnya, pihaknya juga telah memudahkan salah satu investor untuk berinvestasi.

"Sehingga mudah-mudahan ini investasinya akan lebih mudah ke depannya karena lebih jelas lokasinya di mana. Lebih jelas, apalagi ini juga wilayah baru. Jadi kita memilih, kita mau masuk di sektor apa, dan itu sudah terpetakan di dalam RDTR-nya," imbuhnya.

Pemerintah tengah merampungkan integrasi Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy. Melalui KSP, setiap kebijakan kementerian dan lembaga (K/L) akan menggunakan satu peta dasar yang sama, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai informasi, KSP merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel dengan skala yang sama dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin, konsesi, hak atas tanah, dan kebijakan nasional yang berbasis spasial. Saat ini kebijakan satu peta tengah menggabungkan 151 peta tematik dari berbagai (K/L) menjadi satu peta dasar. Dalam prosesnya, penetapan satu peta dilaksanakan dalam empat tahapan, yakni kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi data dan geospasial.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan program tersebut mulai digunakan dalam rencana strategis KPK. Penggunaan KSP tersebut untuk merampungkan permasalahan di industri kelapa sawit.

"Jadi, pemanfaatan dari One Map Policy ini sudah mulai digunakan oleh teman-teman dari penegak hukum, KPK. KPK ini punya rencana strategis mereka, dan tentunya di KPK ini juga sudah bekerja sama dengan One Map Policy, memanfaatkan peta-peta One Map Policy ini dalam rangka untuk penertiban masalah kelapa sawit," kata Wahyu dalam acara Dialog Forum Merdeka Barat yang disiarkan secara daring, Senin (5/8/2024).

Dia menyebut, ada dua daerah yang menjadi proyek percontohan untuk kasus tersebut, yakni Kalimantan Tengah dan Riau. Dengan adanya KSP, lahan kelapa sawit yang sedang dipermasalahkan dapat dinilai apakah masuk kawasan hutan atau tidak.

Dengan begitu, lahan industri sawit sudah terpetakan oleh KPK. Hal tersebut dinilai dapat memangkas korupsi lantaran hanya diintegrasikan melalui data-data peta yang dibutuhkan.

"Jadi, dari sini tampaknya memang dengan adanya KPK masuk di dalam strategi nasional mereka, ini teman-teman daerah ini sama-sama mencoba untuk memberikan informasi kepada kami, kepada One Map Policy, kepada BIG, untuk sama-sama memasukkan ke dalam peta. Nah dengan demikian, maka peta yang ada di kelapa sawit, kelapa sawit yang di kawasan hutan atau tidak itu," jelasnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) Danang Sri Hadmoko mengatakan KSP telah diterapkan di banyak negara, seperti Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Prancis, hingga Amerika Serikat (AS).

"Banyak sebetulnya, beberapa negara tetangga kita ya, ada itu smart country di Singapura, kemudian Korea. Kemudian di Eropa hampir semua ya, saya kira Prancis sebagai salah satu contoh dengan IGN-nya. Kemudian US, Amerika juga bisa jadi benchmark, mereka sangat advance berkaitan dengan mapping, dan lembaganya juga sangat kuat," ujarnya.

Bahkan data-data CCTV di Taiwan saling terintegrasi dan ada penandaan letak geografisnya. Meski begitu, Indonesia juga harus mempunyai metode sendiri lantaran termasuk negara kepulauan.

"Tapi Indonesia saya kira punya, kita memiliki metode kita sendiri karena yang cocok dengan negara Indonesia, karena negara kita berbeda dengan mereka karena negara kita kepulauan. Apalagi kita negara tropis basah. Jadi, kalau satelit kita banyak sekali tertutupi awan," jelasnya.

Kebijakan Satu Peta (KSP) atau one map policy dinilai berhasil menyelesaikan tumpang tindih lahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebut kebijakan satu peta dapat menuntaskan 20 juta hektare (ha) tumpang tindih lahan.

Kebijakan satu peta tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Dengan begitu, setiap tataran dan aturan pemerintahan akan menggunakan satu peta dasar yang sama.

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya mengatakan kebijakan ini dapat mengintegrasikan data lintas kementerian, seperti Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Memang saat ini dari hasil integrasi tadi, itu kelihatan tuh, tumpang tindih antara ATR BPN dengan Kehutanan. Nah itu sudah ada penurunan sekitar 20 juta hektare," kata Virgo dalam acara Dialog Forum Merdeka Barat yang disiarkan secara daring, Senin (5/8/2024).

Selain tumpang tindih lahan, KSP juga dapat membantu permasalahan tanah dan tata ruang lainnya, seperti redistribusi tanah, sertifikat elektronik, hingga kegiatan reforma agraria lainnya. Dengan data yang terintegrasi di satu peta ini, penerbitan sertifikat jauh lebih mudah karena ukuran lahan yang ada di peta lintas kementerian sama.

"Kita akan menggunakan data KSP untuk memastikan sertifikat yang kita keluarkan tidak tubrukan dengan kawasan hutan, lahan sawah dilindungi dan lain sebagainya. Jadi itu akan kita manfaatkan dalam kegiatan keseharian kita. Tapi untuk masyarakat kita juga mulai membuka diri, jadi selain kita menyampaikan ke KSP, masyarakat juga bisa lihat tuh data-data kita di bhumi.atrbpn.go.id itu ada peta-peta kita, sehingga masyarakat bisa melihat apakah bidang tanahnya sudah terpetakan dengan benar," jelasnya.

KSP menggabungkan 151 peta tematik dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L) menjadi satu peta dasar. Dalam prosesnya, penetapan satu peta dilaksanakan dalam empat tahapan, yakni kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi data dan geospasial.

Meski begitu, untuk penerapan satu peta dasar ini masih menghadapi sejumlah kendala. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo menerima arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar membuat rancangan induk untuk mempercepat penyelesaian KSP. Dia menyebut, dalam penyusunannya harus mempertimbangkan dana hingga kebutuhan sumber daya manusia (SDM).

"Dan dalam menyusun grand design ini tentunya harusnya menyangkut juga terkait dengan kebutuhan dana, kebutuhan tenaga kerja, itu harus masuk di sana semua. Jadi, bukan hanya substansinya, yang tumpang tindihnya apa saja, terus bagaimana menyelesaikannya, targetnya seperti apa, tapi kita juga harus melihat infrastrukturnya," ujarnya.

Dia juga menyebut kurun waktu tiga tahun memang tidaklah cukup untuk merampungkan KSP. Namun, setidaknya permasalahan tumpang tindih lahan yang menghambat pembangunan ekonomi dapat teridentifikasi.

"Kemudian juga yang tadi Pak Virgo sampaikan waktu tiga tahun nggak cukup. Paling tidak menurut saya bahwa semua permasalahan yang tumpang tindih ini sudah teridentifikasi, dan kita sudah tahu arahnya bagaimana kita menyelesaikannya," imbuhnya.

Pemerintah baru saja meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024. Keduanya diharapkan bisa mempercepat pembangunan di Indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan Geoportal dan OMP menjadi bagian dari rencana besar pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang. Selain itu menjadi katalisator dari proses pembangunan, termasuk di masa kepemimpinan presiden berikutnya.

"Dengan percepatan kebijakan satu peta dan penyempurnaan PSN dan KEK, diharapkan pembangunan Indonesia akan lebih cepat 1-2% atau lebih tinggi 1-2% ke depan. Dan tentunya ini membutuhkan dukungan dari Bapak Presiden Terpilih (Prabowo)," kata Airlangga, dalam sambutannya dalam acara peluncuran tersebut, di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Untuk kebijakan satu peta, lanjut Airlangga, per Juli 2024 telah diselesaikan 151 tematik dari 23 kementerian dan lembaga (KL) di 38 provinsi.

Selain itu, kebijakan ini juga telah menyelesaikan permasalahan lahan hampir 20 hektare sejak pertama kali diterapkan pada 2018.

"Kebijakan satu peta menyelesaikan tumpang tindih lahan 19,97 (hektare) dan kebijakan tersebut juga telah dimanfaatkan dalam perbaikan tata kelola data spasial dan perizinan," ujarnya.

Sementara itu White Paper OMP Beyond 2024 diserahkan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Di dalamnya ada termasuk rekomendasi untuk melanjutkan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Kami juga susun rekomendasi keberlanjutan dalam bentuk white paper 2024, kalau beyond 2024 berarti di eranya Pak Presiden terpilih (Prabowo Subianto)," kata Airlangga.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Airlangga memaparkan selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) total telah ditetapkan sebanyak 233 PSN, di mana dari total proyek ini ada sebanyak 15 yang berupa program. Secara keseluruhan investasinya mencapai Rp 6.246 triliun dan berhasil mempekerjakan 2,71 juta orang.

Selain PSN, ia juga turut memaparkan tentang capaian pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sepanjang masa kepemimpinan Jokowi, total sudah ada 22 proyek dengan investasi Rp 206 triliun dan mempekerjakan 132.227 orang.

"Salah satu milestone-nya adalah penyelesaian project PT Freeport Indonesia di Gresik atau hilirisasi. Investasinya Rp 58 triliun itu adalah the single largest investment di satu lokasi dan alhamdulillah diselesaikan secara on time," ujarnya.

Lebih lanjut, saat ini juga tengah dikembangkan KEK Nongsa Digital Park di Batam yang bakalan menjadi lokasi data center berteknologi kecerdasan buatan (AI). Airlangga mengatakan, KEK berkonsep tersebut merupakan yang pertama di Indonesia.

"Di sana akan dibangun 10 data center dan juga untuk pertama kali dibangun oleh GDC, data center khusus untuk artificial intelligence, jadi ini juga salah satu yang pertama," kata dia.

Capaian berikutnya, ada proyek peningkatan sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, pemerintah berhasil mengundang King College London untuk mengisi KEK Singasari. "Ini adalah universitas top 40 dunia dan ini akan mengajar putra putri terbaik di Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) telah berhasil mengurangi hampir 20 juta hektare lahan tumpang tindih di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melaporkan bahwa luas lahan tumpang tindih pada 2019 sebesar 77,36 juta hektare telah menurun menjadi 57,42 juta hektare pada 2024, menunjukkan penurunan sekitar 10,5% dalam kurun waktu lima tahun.

"Dengan demikian, telah terjadi penurunan tumpang tindih sebesar 10,5% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir," ujar Airlangga dalam konferensi pers One Map Policy Summit 2024 di Hotel St. Regis, Kamis (11/7/2024).

Airlangga menjelaskan bahwa OMP merupakan kebijakan penting karena mampu menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

Kebijakan ini mencakup beberapa kegiatan utama, yaitu kompilasi dan integrasi yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), serta sinkronisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perekonomian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BIG, Muh. Aris Marfai, menyampaikan bahwa data tersebut sebelumnya hanya dapat diakses oleh Kementerian/Lembaga (K/L), tetapi dalam waktu dekat masyarakat umum juga dapat melihat peta tersebut melalui Portal 2.0 di https://onemap.big.go.id.

"Data milik kementerian dan lembaga yang sekarang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat tentu kita sudah menerapkan standar enkripsi untuk keamanannya," tutur Aris.

Setiap data yang diunduh melalui Geoportal KSP akan dilengkapi dengan kode keamanan validasi dalam bentuk digital signature, sehingga integritas dan keaslian data dapat dipertahankan. Selain itu, metode pengamanan lain juga diterapkan melalui mekanisme pemisahan dan pengamanan bertingkat untuk masing-masing jenis data IPT sesuai dengan peraturan aksesnya.

Setelah 2024, Airlangga dan Aris menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan Kebijakan Satu Peta. "Strategi keberlanjutan KSP pasca tahun 2024 menjadi tanggung jawab dan komitmen bersama mengingat manfaat KSP yang begitu besar bagi penyelenggaraan pemerintah dalam kebijakan berbasis spasial," lanjut Airlangga.

Sejak awal digaungkan pada 2016, One Map Policy yang terdiri dari kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi pakai data hampir rampung. Kompilasi peta telah mencapai 100%, integrasi peta mencapai 98%, dan berbagi pakai data peta ini telah digunakan oleh 23 Kementerian/Lembaga di 38 provinsi.

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) telah berhasil mengurangi hampir 20 juta hektare lahan tumpang tindih di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melaporkan bahwa luas lahan tumpang tindih pada 2019 sebesar 77,36 juta hektare telah menurun menjadi 57,42 juta hektare pada 2024, menunjukkan penurunan sekitar 10,5% dalam kurun waktu lima tahun.

"Dengan demikian, telah terjadi penurunan tumpang tindih sebesar 10,5% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir," ujar Airlangga dalam konferensi pers One Map Policy Summit 2024 di Hotel St. Regis, Kamis (11/7/2024).

Airlangga menjelaskan bahwa OMP merupakan kebijakan penting karena mampu menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

Kebijakan ini mencakup beberapa kegiatan utama, yaitu kompilasi dan integrasi yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), serta sinkronisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perekonomian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BIG, Muh. Aris Marfai, menyampaikan bahwa data tersebut sebelumnya hanya dapat diakses oleh Kementerian/Lembaga (K/L), tetapi dalam waktu dekat masyarakat umum juga dapat melihat peta tersebut melalui Portal 2.0 di https://onemap.big.go.id.

"Data milik kementerian dan lembaga yang sekarang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat tentu kita sudah menerapkan standar enkripsi untuk keamanannya," tutur Aris.

Setiap data yang diunduh melalui Geoportal KSP akan dilengkapi dengan kode keamanan validasi dalam bentuk digital signature, sehingga integritas dan keaslian data dapat dipertahankan. Selain itu, metode pengamanan lain juga diterapkan melalui mekanisme pemisahan dan pengamanan bertingkat untuk masing-masing jenis data IPT sesuai dengan peraturan aksesnya.

Setelah 2024, Airlangga dan Aris menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan Kebijakan Satu Peta. "Strategi keberlanjutan KSP pasca tahun 2024 menjadi tanggung jawab dan komitmen bersama mengingat manfaat KSP yang begitu besar bagi penyelenggaraan pemerintah dalam kebijakan berbasis spasial," lanjut Airlangga.

Sejak awal digaungkan pada 2016, One Map Policy yang terdiri dari kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi pakai data hampir rampung. Kompilasi peta telah mencapai 100%, integrasi peta mencapai 98%, dan berbagi pakai data peta ini telah digunakan oleh 23 Kementerian/Lembaga di 38 provinsi.

JAKARTA, investor.id - Pemerintah konsisten menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui kegiatan sinkronisasi, untuk memberikan kepastian hukum, peningkatan iklim investasi, dan pemerataan ekonomi berkeadilan. Langkah tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan kebijakan satu peta (One Map Policy /OMP).

“Komitmen kuat ini diwujudkan dengan capaian penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare, yaitu dari 77,38 juta hektare di 2019 berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektare di 2024,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara One Map Policy Summit 2024 di St Regis pada Kamis (11/7/2024).

Kebijakan Satu Peta telah berjalan selama delapan tahun dan telah berperan penting menciptakan satu standar referensi basis data geoportal yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan Satu Peta mencakup empat tahapan kegiatan utama yaitu kegiatan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, serta kegiatan berbagi pakai data dan informasi geospasial.

Airlangga mengatakan  berbagai data dan informasi yang diakses melalui geoportal kebijakan satu peta telah dimanfaatkan oleh berbagai K/L. Hal ini sangat diperlukan untuk perbaikan tata ruang,  penegasan batas administrasi provinsi dan kabupaten/kota. Penerapan kebijakan satu peta ini bermanfaat untuk  Online Single Submission/OSS dalam perizinan usaha.

“Data ini penting utk penentuan batas wilayah atau batas kedaulatan Indonesia,” imbuh dia.

Kebijakan satu peta ini diperlukan untuk perbaikan kualitas perizinan terutama penyelesaian tumpang tindih lahan. Untuk ke depannya pemerintah akan membuka akses ini kepada publik. “Pemerintah berkomitmen menyelsaeikan ketidkasesuain utk memberikan kepastian hukum, peningkatan iklim investasi dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan berkesejahteraan,” tutur Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu peta, Muh Aris Marfai mengatakan  sampai dengan saat ini Kompilasi Informasi Geospatial Tematik telah mencapai 100%. Proses integrasi data yang telah dilakukan  sudah mencapai 98%.  Untuk Luas Tumpang tindih pada tahun 2019 sebesar 77 juta hektare, sedangkan Luas Tumpang Tidik terbaru tahun 2024 mencapai 57 juta hektar .

“Dengan demikian telah terjadi penurunan tumpang tindih sebesar 10,5% dalam kurun waktu 3 tahun terakhir,” kata Aris.

Dia mengatakan dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Sekretariat Kebijakan Satu Peta Juga telah  tercatata bahwa 23 K/L sudah melaksanakan rencana aksi. Dimana 14 K/Lsudah memenuhi target rencana aksi yang telah diketapkan dan 9  K/L dalam proses pemenuhan target rencana aksi.

Lebih  lanjut, pemerintah juga melakukan  percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta. Saat ini masyarakat sudah bisa mendapatkan akses untuk berbagi data dan informasi geospasial Melalui jaringan informasi geospasial, Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta BIG juga telah menetapkan  Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib.

“Regulasi tersebut  mengatur tentang hak akses, Tidak saja di tingkat kementerian, lembaga Dan pemerintah daerah, namun juga hak akses untuk masyarakat,” kata dia.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintah tengah menyiapkan Geoportal 2.0 Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) untuk dapat diakses publik. Integrasi data dan informasi dalam OMP ini diperlukan untuk perbaikan kualitas perijinan, terutama penyelesaian tumpah tindih lahan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pelaksanaan kebijakan ini telah berjalan selama 8 tahun sejak 2016, mencakup 4 kegiatan kompilasi data, kemudian sinkronisasi dan berbagai data informasi geospasial. Kebijakan ini sudah menyelesaikan 151 peta tematik dari 23 KL di 38 provinsi. Namun selama ini, data tersebut belum bisa diakses publik.

"Kami juga mengharapkan dalam kesempatan dengan Pak Presiden (Jokowi) minggu depan kita akan meluncurkan bersama-sama Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 yang sudah menambahkan akses bagi masyarakat luas di dalam mengakses data-data geospasial kita," kata Susiwijono, dalam Rakernas Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy Summit 2024. di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, lewat kebijakan ini telah diwujudkan melalui angka ketidaksesuaian pemanfaatan ruang turun dari 77,38 juta ha jadi 57,41 juta ha selama 5 tahun terakhir. Untuk mendorong penyelesaiannya, menurutnya, perlu harmonisasi berbagai kebijakan untuk penuntasannya.

"Ke depan kebijakan ini diharapkan masyarakat luas bisa akses dan pemerintah komitmen untuk selesaikan ketidaksesuaian terutama untuk memberikan kepastian hukum peningkatan iklim investasi dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan berkesejahteraan," kata Airlangga, dalam konferensi pers usai acara.

Airlangga mengatakan, ada beberapa rekomendasi yang telah disampaikan. Rekomendasi tersebut antara lain pertama, memperkuat regulasi kebijakan satu peta dan integrasinya dengan Satu Data Indonesia. Kedua, mempercepat penyediaan peta dasar skala besar dan pemetaan partisipatif.

Ketiga, mempercepat penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang secara kolaboratif. Keempat membuka akses Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 untuk publik. Kelima, memperkuat keamanan siber, teknologi AI, dan geovisualisasi kebijakan tu peta. Keenam, meningkatkan kapasitas SDM dan skema alternatif pembiayaan kebijakan satu peta.

"Beberapa rekomendasi telah disampaikan dan itu akan disampaikan ke Presiden (Joko Widodo) dalam laporan minggu depan," ujarnya.

Airlangga menjelaskan, OMP ini tidak dapat diselesaikan dalam Waktu singkat karena kompleksitas persoalan di lapangan. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi dari program ini ialah dilanjutkan di pemerintahan berikutnya di Bawah naungan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Jadi ini adalah untuk keberlanjutan dan tadi diadakan pilot project yaitu di Pasuruan dan Kota Waringin Timur. Dengan dua pilot itu, akan jadi pelajaran untuk kota dan kabupaten lain. itu mewakili Jawa dan luar Jawa," jelasnya.

Untuk menuntaskan proyek ini, menurutnya masih banyak hal yang perlu dipenuhi, termasuk di antaranya ketersediaan anggaran program. Airlangga mengatakan, masih diperlukan anggaran yang sangat besar dan sumber daya memadai, termasuk teknologinya untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy Summit 2024. Acara ini membahas tentang kemajuan dari pelaksanaan kebijakan satu Peta dan sekaligus menyampaikan soal menyelesaikan timpang tindih pemanfaatan ruang.

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri LHK Siti Nurbaya hingga Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Airlangga yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta memimpin rapat tersebut.

Airlangga mengatakan, pelaksanaan Kebijakan Satu Peta telah berjalan selama delapan tahun, dimulai sejak tahun 2016 melalui Perpres No. 9 tahun 2016 dan diperbahurui dengan Perpres No. 23 tahun 2021. Ada sebanyak 151 tematik dari 23 kementerian dan lembaga di 38 provinsi yang menjadi bagian dari rencana aksi Kebijakan Satu Peta.

Kebijakan Satu Peta ini mencakup empat tahapan kegiatan utama yaitu kompilasi dan integrasi yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), sinkronisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perekonomian, serta berbagai data dan informasi geospatial yang dikoordinasikan juga oleh BIG.

Airlangga pun menjabarkan, beberapa produk Kebijakan Satu Peta telah dimanfaatkan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah seperti perbaikan rencana tata ruang, penyusunan rencana detail tata ruang, penyusunan rencana induk pembangunan ekonomi kawasan, serta perbaikan tata kelola perizinan dan upaya penyelesaian tukbang kini lahan.

"Dengan melihat pentingnya Kebijakan Satu Peta, saya memandang Kebijakan ini perlu dibahas untuk berkait dengan capaian kemajuan dan pelaksanaan ke depan," kata Airlangga, di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Airlangga mengatakan, Rakernas ini diharapkan dapat merumuskan strategi pencapaian target Kebijakan Satu Peta, perkembangan implementasi, dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, serta arah kebijakan sebagai implementasi percepatan Kebijakan Satu Peta Pasca 2024.

Selain menteri-menteri Jokowi, juga turut hadir di lokasi Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Gufron, juga gubernur beserta bupati dari sejumlah daerah di Indonesia, dan perwakilan dari dunia usaha.

Rakernas ini ada tiga agenda, yaitu agenda pertama terkait dengan kemajuan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, kedua terkait dengan pelaksanaan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, dan agenda ketiga rekomendasi keberhasilan Kebijakan Satu Peta Pasca 2024.

"Dalam setiap agenda, saya persilahkan kepada para Menteri, Kepala Daerah, dan peserta untuk dapat menyampaikan pandangan," pungkasnya.