Kebijakan Satu Peta (KSP) atau one map policy dinilai berhasil menyelesaikan tumpang tindih lahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebut kebijakan satu peta dapat menuntaskan 20 juta hektare (ha) tumpang tindih lahan.

Kebijakan satu peta tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Dengan begitu, setiap tataran dan aturan pemerintahan akan menggunakan satu peta dasar yang sama.

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya mengatakan kebijakan ini dapat mengintegrasikan data lintas kementerian, seperti Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Memang saat ini dari hasil integrasi tadi, itu kelihatan tuh, tumpang tindih antara ATR BPN dengan Kehutanan. Nah itu sudah ada penurunan sekitar 20 juta hektare," kata Virgo dalam acara Dialog Forum Merdeka Barat yang disiarkan secara daring, Senin (5/8/2024).

Selain tumpang tindih lahan, KSP juga dapat membantu permasalahan tanah dan tata ruang lainnya, seperti redistribusi tanah, sertifikat elektronik, hingga kegiatan reforma agraria lainnya. Dengan data yang terintegrasi di satu peta ini, penerbitan sertifikat jauh lebih mudah karena ukuran lahan yang ada di peta lintas kementerian sama.

"Kita akan menggunakan data KSP untuk memastikan sertifikat yang kita keluarkan tidak tubrukan dengan kawasan hutan, lahan sawah dilindungi dan lain sebagainya. Jadi itu akan kita manfaatkan dalam kegiatan keseharian kita. Tapi untuk masyarakat kita juga mulai membuka diri, jadi selain kita menyampaikan ke KSP, masyarakat juga bisa lihat tuh data-data kita di bhumi.atrbpn.go.id itu ada peta-peta kita, sehingga masyarakat bisa melihat apakah bidang tanahnya sudah terpetakan dengan benar," jelasnya.

KSP menggabungkan 151 peta tematik dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L) menjadi satu peta dasar. Dalam prosesnya, penetapan satu peta dilaksanakan dalam empat tahapan, yakni kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi data dan geospasial.

Meski begitu, untuk penerapan satu peta dasar ini masih menghadapi sejumlah kendala. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo menerima arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar membuat rancangan induk untuk mempercepat penyelesaian KSP. Dia menyebut, dalam penyusunannya harus mempertimbangkan dana hingga kebutuhan sumber daya manusia (SDM).

"Dan dalam menyusun grand design ini tentunya harusnya menyangkut juga terkait dengan kebutuhan dana, kebutuhan tenaga kerja, itu harus masuk di sana semua. Jadi, bukan hanya substansinya, yang tumpang tindihnya apa saja, terus bagaimana menyelesaikannya, targetnya seperti apa, tapi kita juga harus melihat infrastrukturnya," ujarnya.

Dia juga menyebut kurun waktu tiga tahun memang tidaklah cukup untuk merampungkan KSP. Namun, setidaknya permasalahan tumpang tindih lahan yang menghambat pembangunan ekonomi dapat teridentifikasi.

"Kemudian juga yang tadi Pak Virgo sampaikan waktu tiga tahun nggak cukup. Paling tidak menurut saya bahwa semua permasalahan yang tumpang tindih ini sudah teridentifikasi, dan kita sudah tahu arahnya bagaimana kita menyelesaikannya," imbuhnya.

Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) telah berjalan selama delapan tahun. Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) sekaligus Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta Muh Aris Marfai mengungkapkan saat ini permasalahan tumpang tindih lahan sudah teratasi.

Aris menjelaskan, luas tumpang tindih lahan pada tahun 2019 sebesar 77 juta hektare dan saat ini sudah berkurang. "Terbaru, pada tahun 2024 menjadi 57 juta hektare," kata Aris dalam acara One Map Policy (OMP) Summit 2024 di Jakarta, Kamis (11/7).

Dengan begitu, Aris menyampaikan bahwa terjadi penurunan masalah tumpang tindih lahan sebesar 10,5%. Dia mengatakan, penurunan tersebut terjadi dalam kurun waktu tiga tahun.

Aris menambahkan, bahwa terdapat kemajuan pelaksanaan kebijakan Satu Peta pada periode 2016 hingga 2024. Hal itu melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021.

"Saat ini kompilasi informasi geospasial tematik telah mencapai 100% dan integrasi data yang telah kita lakukan sudah mencapai 98%," ujar Aris.

Dia menuturkan, saat ini masih terdapat dua informasi geospasial tematik sedang dalam proses verifikasi dan perbaikan. Hingga saat ini, kebijakan Satu Peta telah berhasil mengkompilasikan 151 peta tematik dari 23 kementerian/lembaga di 38 provinsi.

Kepastian Hukum dan Pemerataan Ekonomi

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui kegiatan sinkronisasi.

Hal itu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, peningkatan iklim investasi, dan pemerataan ekonomi berkeadilan. Dia memastikan capaian penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang mencapai 19,97 juta hektare."Terdiri dari 77,38 juta hektare di 2019 dan berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektare di 2024," kata Airlangga.

Saat ini, pemerintah berkomitmen untuk mendukung penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang dan kawasan hutan melalui Kebijakan Satu Peta. Kebijakan ini mencakup empat tahapan kegiatan utama yaitu kompilasi, integrasi, sinkronisasi, serta kegiatan berbagi pakai data dan informasi geospasial.

Kebijakan satu peta sendiri diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa pemerintah juga akan meluncurkan peta tunggal melalui kebijakan satu peta pada pekan depan.

"Minggu depan kita akan menunjukkan bersama-sama Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 yang sudah menambahkan pemenang untuk akses bagi masyarakat luas di dalam mengakses data-data geospasial kita," ujarnya.

Pemerintah tengah menyiapkan Geoportal 2.0 Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) untuk dapat diakses publik. Integrasi data dan informasi dalam OMP ini diperlukan untuk perbaikan kualitas perijinan, terutama penyelesaian tumpah tindih lahan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pelaksanaan kebijakan ini telah berjalan selama 8 tahun sejak 2016, mencakup 4 kegiatan kompilasi data, kemudian sinkronisasi dan berbagai data informasi geospasial. Kebijakan ini sudah menyelesaikan 151 peta tematik dari 23 KL di 38 provinsi. Namun selama ini, data tersebut belum bisa diakses publik.

"Kami juga mengharapkan dalam kesempatan dengan Pak Presiden (Jokowi) minggu depan kita akan meluncurkan bersama-sama Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 yang sudah menambahkan akses bagi masyarakat luas di dalam mengakses data-data geospasial kita," kata Susiwijono, dalam Rakernas Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy Summit 2024. di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, lewat kebijakan ini telah diwujudkan melalui angka ketidaksesuaian pemanfaatan ruang turun dari 77,38 juta ha jadi 57,41 juta ha selama 5 tahun terakhir. Untuk mendorong penyelesaiannya, menurutnya, perlu harmonisasi berbagai kebijakan untuk penuntasannya.

"Ke depan kebijakan ini diharapkan masyarakat luas bisa akses dan pemerintah komitmen untuk selesaikan ketidaksesuaian terutama untuk memberikan kepastian hukum peningkatan iklim investasi dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan berkesejahteraan," kata Airlangga, dalam konferensi pers usai acara.

Airlangga mengatakan, ada beberapa rekomendasi yang telah disampaikan. Rekomendasi tersebut antara lain pertama, memperkuat regulasi kebijakan satu peta dan integrasinya dengan Satu Data Indonesia. Kedua, mempercepat penyediaan peta dasar skala besar dan pemetaan partisipatif.

Ketiga, mempercepat penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang secara kolaboratif. Keempat membuka akses Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 untuk publik. Kelima, memperkuat keamanan siber, teknologi AI, dan geovisualisasi kebijakan tu peta. Keenam, meningkatkan kapasitas SDM dan skema alternatif pembiayaan kebijakan satu peta.

"Beberapa rekomendasi telah disampaikan dan itu akan disampaikan ke Presiden (Joko Widodo) dalam laporan minggu depan," ujarnya.

Airlangga menjelaskan, OMP ini tidak dapat diselesaikan dalam Waktu singkat karena kompleksitas persoalan di lapangan. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi dari program ini ialah dilanjutkan di pemerintahan berikutnya di Bawah naungan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Jadi ini adalah untuk keberlanjutan dan tadi diadakan pilot project yaitu di Pasuruan dan Kota Waringin Timur. Dengan dua pilot itu, akan jadi pelajaran untuk kota dan kabupaten lain. itu mewakili Jawa dan luar Jawa," jelasnya.

Untuk menuntaskan proyek ini, menurutnya masih banyak hal yang perlu dipenuhi, termasuk di antaranya ketersediaan anggaran program. Airlangga mengatakan, masih diperlukan anggaran yang sangat besar dan sumber daya memadai, termasuk teknologinya untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih.

Badan Informasi Geospasial (BIG) mencatatkan sebanyak 57 hektare lahan di Indonesia masih mengalami tumpang tindih. Jumlah ini mengalami penurunan sekitar 20 juta hektare dalam 5 tahun terakhir.

Kepala Badan Informasi Geospasial Aris Marfai mengatakan, pada tahun 2019 luas lahan tumpang tindih mencapai 77 juta hektare atau terdapat indikasi ketidaksesuaian sebesar 40,6%. Angka ini turun ke posisi 57 juta hektare pada tahun 2024 atau ke posisi 30,1%.

"Untuk luas tumpang tindih pada tahun 2019 besarnya 77 juta hektare, sedangkan luas tumpang tidih terbaru tahun 2024 mencapai 57 juta hektare. Dengan demikian telah terjadi penurunan tumpang tindih sebesar 10,5% dalam 5 tahun," kata Aris, dalam Rakernas Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy Summit 2024. di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Aris mengatakan, pendataan ini berdasarkan hasil dari Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Periode 2016 sampai dengan tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.23 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No.9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta 1 banding 50 ribu.

Dalam kesempatan tersebut ia juga menyampaikan, Sekretariat Kebijakan Satu Peta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi Melalui e-monev yang menunjukkan bahwa 23 kementerian/lembaga (KL) Sudah melaksanakan rencana aksi. Total 14 KL sudah memenuhi target rencana aksi yang telah diketapkan, dan 9 kementerian lembaga dalam proses lemenuhan target rencana aksi atau progress on track.

"Pada kesempatan ini kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kementerian dan lembaga atas capaian yang sudah diperoleh," ujar Aris.

Aris menambahkan, akses data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional juga telah diperbarui. Dari yang dulunya tidak memungkinkan untuk diakses publik, sekarang sudah memungkinkan untuk akses masyarakat melalui Keputusan Presiden nomor 28 Tahun 2023 .

Selain itu, untuk menindaklanjuti ini, BIG sudah menetapkan peraturan BIG No. 3 tahun 2024 tentang klasifikasi akses dan juga mekanisme berbagi pakai data dan informasi geospasial, yang mengatur tentang hak akses, termasuk juga hak akses untuk masyarakat.

BIG juga melaporkan data K/L yang dalam rencana aksi sudah menerapkan standar keamanan. "Setiap data yang diunduh KSP dilengkapi dengan kode validasi sehingga integritas dapat dipertahankan," kata Aris.

Selain itu, metode pengamanan lainnya dilakukan melalui pemisahan bertingkat untuk masing-masing data. Aris pun memastikan, akses data spasial ini memiliki standar yang sama pada portal satu data Indonesia. Dengan demikian, hal ini mempermudah proses integrasi antar portal.

Lihat juga Video: AHY Soal 2.086 Ha Lahan IKN Bermasalah: Tinggal Tunggu Eksekusi

[Gambas:Video 20detik]