JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana menjual sebagian aset PT Indofarma Tbk atau INAF. Dana dari hasil transaksi ini digunakan untuk membayar gaji dan kewajiban karyawan INAF.

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) Indofarma, Meidawati menyebut, penjualan aset membutuhkan proses panjang. Sementara, karyawan yang tidak dipenuhi hak-haknya sejak Januari-Agustus 2024 membutuhkan gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

?Bicara penjualan aset ini tidak mudah, dan butuh proses. Sementara kami sudah di titik nadir terbawah, ketika gajian tidak full, tidak terbayarkan. Sedangkan banyak hal-hal yang perlu diurus, untuk makan saja sudah susah,? ujar Meidawati kepada wartawan, Selasa (3/9/2024).

Menurutnya, Indofarma harus memastikan bahwa aset yang dilepas diselesaikan bisa diselesaikan secepatnya, sehingga tak ada masalah. Sebaliknya, jika memakan waktu lama, maka perlu ada intervensi pemerintah agar perusahaan bisa membayar hak-hak karyawan.

SP sendiri membeberkan sebanyak 1.100 karyawan Indofarma belum menerima gaji penuh sejak awal tahun. Sementara, ada sekitar 400 eks karyawan yang tak mendapat hak pesangon, pensiunan, hingga santunan kematian.

?Kalau pemerintah ini memberikan perhatian khusus bisa mempercepat, kita juga gak tahu. Tapi harapan kami bicara soal hak-hak kami, yang pertama bisa dibayarkan,? paparnya.

?Yang kedua gaji bisa dinormalkan, artinya sampai sekarang dari awal tahun kami tidak mendapatkan gaji yang penuh. Dan yang sudah pensiun kan belum dibayarkan juga sudah hampir dua tahun,? lanjut dia.

Dikarenakan kasus dugaan korupsi yang melilit Indofarma, perusahaan tak mampu memenuhi hak karyawan. Meidawati menyebut, ada beberapa karyawan yang mengalami pemotongan gaji hingga 50 persen.

?50-90 persen itu yang diterima dari Januari sampai Agustus. Sampai tanggal ini September juga belum gajian. Artinya sejak Januari sampai September kami tak menerima gaji secara full. Ada juga tunjangan-tunjangan yang belum dibayarkan,? ucap Meidawati.

Jakarta -

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, PT Indofarma Tbk akan menjual aset untuk melunasi tunggakan gaji karyawan yang mencapai Rp 95 miliar.

Sebagaimana diketahui, serikat pekerja sebelumnya menyampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahwa Indofarma menunggak total utang kepada pegawai sebesar Rp 95 miliar.

Pria yang akrab disapa Tiko untuk menjelaskan, Indofarma tengah menghadapi masalah fraud yang ditangani kejaksaan. Perusahaan juga baru saja menyelesaikan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dengan putusan homologasi.

Dia mengatakan, Indofarma ke depan akan berubah jadi perusahaan yang menerima pemesanan atau maklon.

"Untuk kasus Indofarma saat ini memang ada fraud yang sedang ditangani kejaksaan, dan kami baru menyelesaikan PKPU, yang menghasilkan homologasi. Memang nanti kami merencanakan Indofarma ini akan menjadi perusahaan yang istilahnya made to order maklon jadi dia tidak memproduksi independen," katanya di Komisi VI Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dia mengatakan, Indofarma akan menerima pesanan dari Biofarma sebagai upaya efisiensi. Selanjutnya, dia bilang, Indofarma akan menjual aset untuk menuntaskan urusan dengan karyawan.

"Di mana nanti mereka ada pesan dari Biofarma dan mereka memproduksi untuk itu mereka lakukan efisiensi, sehingga nanti untuk pegawai kita sedang menyediakan penjualan aset yang akan kita jual bertahap untuk menyelesaikan isu kepegawaian supaya mendapatkan efisien ke depan," terangnya.

(acd/rrd)

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– PT Encona Inti Industri menghadapi tantangan finansial serius akibat tunggakan pembayaran dari beberapa subkontrak dengan RDMP JO Balikpapan.

Kuasa Hukum PT Encona Inti Industri Tulus Sianturi menyatakan PT Encona telah menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balikpapan.

“Gugatan dengan nomor perkara 122/Pdt.G/2024/PN Bpp ini mencakup tunggakan pembayaran dari tiga sub-kontrak, yaitu Sub-Kontrak No: RDMP-H-SC-CV-005 tanggal 25 Januari 2021, Sub-Kontrak No: RDMP-R-SC-PIF-004 tanggal 21 April 2022, dan Sub-Kontrak No: RDMP-R-SC-CV-017 tanggal 23 Desember 2022,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (29/7/2024).

Dia menambahkan, total nilai tunggakan mencapai Rp8,47 miliar dan kerugian yang ditanggung baik secara materiil maupun imateriil diperkirakan mencapai Rp14,5 miliar.

"Dampak dari kegagalan pembayaran ini sangat dirasakan oleh PT Encona, yang tidak hanya mengalami kesulitan finansial tetapi juga tidak mampu membayar upah kepada 217 karyawan mereka, dengan total gaji yang belum dibayarkan mencapai Rp3.203.125.105. Situasi ini menambah beban dan kekhawatiran di kalangan karyawan,” katanya.

Pada mediasi kedua yang berlangsung pada 29 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Balikpapan, Tulus menyebutkan RDMP JO Balikpapan menolak upaya mediasi dengan alasan bahwa kontrak induk menetapkan Singapore International Arbitration Court sebagai tempat penyelesaian sengketa.

"Perjuangan hukum PT Encona belum berakhir, dengan proses hukum selanjutnya diperkirakan akan dilanjutkan di Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda," tegasnya.

Adapun, dia menuturkan PT Encona tidak hanya berusaha untuk memperjuangkan stabilitas keuangan mereka tetapi juga memastikan bahwa hak-hak pekerja yang terdampak dapat dipulihkan dengan adil.