Bappebti mengizinkan badan usaha dan badan hukum di Indonesia untuk membuat akun sebagai pelanggan aset kripto di crypto exchange, yang memungkinkan mereka berinvestasi dalam aset digital itu. Bagaimana aturan mainnya? ini jawaban Kasan, Kepala Bappebti kepada Blockchainmedia.id.

Dalam peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terbaru, lembaga di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia itu mengizinkan badan usaha dan badan hukum untuk membuka akun di crypto exchange di Indonesia. Di sisi lain, pakar hukum Unair menjabarkan alasan apakah aset kripto sejatinya dapat dianggap sebagai aset perusahaan.

Jenis baru pelanggan aset kripto, “non-orang perseorangan” itu tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Peraturan itu ditetapkan pada 16 Oktober 2024 lalu.

Pada pasal 16A di peraturan itu disebutkan bahwa pelanggan aset kripto non orang perseorangan adalah badan usaha atau badan hukum yang beroperasi di wilayah Indonesia. Ini berbeda pelanggan aset kripto untuk kategori orang perseorangan yang juga membolehkan warga negara asing untuk membuka akun aset kripto.

Di Indonesia sendiri dikenal sejumlah jenis badan usaha atau badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Persekutuan Komanditer (CV), selain Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero), Koperasi, Firma (Fa), Badan Layanan Umum (BLU), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Persekutuan Perdata (PP), termasuk Yayasan.

Ini Penjelasan Kepala Bappebti

Kepada Blockchainmedia.id, Kasan, Kepala Bappebti, menjelaskan dasar pertimbangan yang memungkinkan badan usaha atau badan hukum di Indonesia diperbolehkan untuk membuka akun di crypto exchange sebagai pelanggan aset kripto.

“Pertimbangan utama adalah perkembangan pesat dalam dunia teknologi serta perusahaan manajemen investasi global yang semakin berfokus pada para investor kripto. Perusahaan-perusahaan besar seperti MicroStrategy, Tesla, dan BlackRock memainkan peran penting dalam tren ini,” jelas Kasan kepada Blockchainmedia.id melalui WhatsApp, Rabu (30/10/2024).

Kasan menambahkan, dasar pertimbangan lain adalah bahwa Bappebti tetap mengedepankan perlindungan bagi konsumen dan menjaga kondusivitas industri kripto di tanah air, serta membuka ruang investasi bagi non-perseorangan yang merupakan badan usaha atau badan hukum, sebagaimana tertuang dalam peraturan itu.

Samara Asset Group Ikuti Langkah Microstrategy Beli Bitcoin, Harga Saham Langsung Meroket

Hanya untuk Investasi, Bukan Alat Pembayaran

Bagaimana aturan mainnya? Bappebti dalam peraturan itu merinci sejumlah ketentuan dan aturan spesifik bagi badan usaha atau badan hukum yang ingin membuka akun aset kripto. Salah satu yang ditegaskan adalah penggunaan akun itu hanya untuk investasi bukan sebagai alat pembayaran dan transaksi barang dan jasa.

Kaidah umum untuk penerimaan pelanggan aset kripto non-orang perseorangan hanya dapat dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto yang telah memiliki sistem dalam penerapan prinsip know your transaction (KYT) dan penerapan prinsip travel rules yang terintegrasi.

Selain itu, badan usaha atau badan hukum harus memenuhi ketentuan lain, seperti wajib memiliki perizinan berusaha dari kementerian atau lembaga yang berwenang, memiliki tempat kedudukan atau domisili dalam wilayah NKRI.

Selain itu dijelaskan bahwa akun hanya untuk tujuan investasi dan tidak sebagai sarana untuk pembayaran atau transfer kekayaan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berhak mewakili berdasarkan surat kuasa.

Kemudian ada ketentuan untuk menggunakan dana atau aset kripto yang sumbernya berasal dari kekayaan badan usaha atau badan hukum tersebut sendiri dan bukan dana atau aset kripto yang bersumber atau milik dari pihak lain, pengumpulan dari masyarakat, hasil tindak pidana, pencucian uang, pendanaan terorisme, serta proliferasi senjata pemusnah massal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berhak mewakili berdasarkan surat kuasa.

“Sesuai peraturan itu, pembukaan akun tersebut ditujukan hanya untuk investasi dan harus disertai surat pernyataan yang menyatakan bahwa dana yang digunakan hanya berasal dari kekayaan badan usaha atau badan hukum yang bersangkutan, yang juga harus dibuktikan dengan surat pernyataan,” tegas Kasan.

Pun lagi Bank Indonesia pada tahun 2018 menegaskan bahwa aset kripto di Indonesia dilarang digunakan sebagai alat pembayaran, karena sangat berisiko dan sarat akan spekulasi serta tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak adanya underlying asset yang mendasarinya.

Bappebti: Memecoin PEPE Masuk 5 Besar Transaksi Kripto di Indonesia Sepanjang September 2024

Dapatkah Aset Kripto Dijadikan Aset Perusahaan?

Terkait dengan itu, apakah serta merta aset kripto dapat dianggap sebagai aset perusahaan? Jikalau merujuk dari hasil kajian yang dilakukan oleh Dian Purnama Anugerah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang dipublikasikan di Hukumonline.id pada 3 November 2022, terdapat beberapa hal penting mengenai apakah aset kripto dapat dijadikan sebagai aset perusahaan.

Dian merujuk definisi aset kripto yang ditetapkan Bappebti, bahwa aset kripto merupakan komoditi tidak berwujud dalam bentuk digital, menggunakan teknologi kriptografi dan jaringan informasi untuk mengatur penciptaan unit baru serta memverifikasi transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Berdasarkan definisi ini, aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud.

“Aset didefinisikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh individu atau entitas, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan memiliki manfaat di masa depan. Perusahaan dapat memiliki berbagai jenis aset, termasuk aset kripto. Namun, untuk mengklasifikasikan aset kripto dalam perusahaan, terdapat dua karakteristik penting yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan utama dari aset kripto dan cara aset tersebut memperoleh nilai,” tulis Dian di artikel itu.

Dia pun menyoroti, bahwa aset kripto tidak dapat dikategorikan sebagai kas atau setara kas karena beberapa alasan, di antaranya adalah bahwa aset kripto tidak berfungsi sebagai alat tukar atau pembayaran, dan tidak didukung oleh regulasi pemerintah. Selain itu, aset kripto tidak memiliki kemampuan untuk menetapkan harga barang dan jasa secara langsung. Aset kripto juga tidak memenuhi kualifikasi sebagai instrumen keuangan, karena pemegang aset kripto tidak memiliki hak kontraktual atas kas atau aset dari entitas lain.

“Jika dikategorikan sebagai properti investasi, aset kripto juga tidak memenuhi syarat, karena tidak memiliki bentuk fisik seperti tanah atau bangunan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16. Oleh karena itu, klasifikasi yang paling relevan untuk aset kripto sebagai aset perusahaan adalah sebagai persediaan (inventory) atau sebagai aset tidak berwujud (intangible asset) dalam bentuk aset non-moneter,” tulisnya.

Tambah Dian lagi, syarat agar aset kripto dapat dijadikan persediaan (inventory) adalah bahwa aset tersebut harus diperdagangkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

“Sedangkan untuk dikategorikan sebagai aset tidak berwujud, aset kripto harus memenuhi kriteria yang tercantum dalam PSAK 19, yaitu dapat diidentifikasi, diperjualbelikan, ditukarkan, atau ditransfer secara individual tanpa bentuk fisik,” imbuhnya.

Hasilnya, mengenai aset kripto sebagai aset perusahaan adalah bahwa aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai aset perusahaan, tetapi dengan batasan tertentu. Aset kripto dapat dianggap sebagai aset perusahaan adalah sebagai persediaan (inventory) atau sebagai aset tidak berwujud, tergantung pada tujuan penggunaannya dan cara aset tersebut memperoleh nilai. [ps]

IDXChannel - PT PLN (Persero) mengumumkan adanya peningkatan aset setelah perseroan menjalankan transformasi proses bisnis selama empat tahun terakhir.

Terhitung sejak 2020, aset PLN yang awalnya senilai Rp1.588 triliun menjadi Rp1.691 triliun di Semester I-2024 atau naik Rp102 triliun. Pertumbuhan aset ini menjadikan PLN sebagai BUMN dengan utilitas terbesar di Indonesia.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan perseroan terus melakukan manajemen aset perusahaan. Hal ini berdampak pada penambahan jumlah pelanggan sebesar 15,3 persen dari 2020 sebesar 79 juta pelanggan menjadi sebesar 91,1 juta pelanggan di pertengahan 2024.

Upaya penambahan aset dan pelanggan ini ditopang oleh konsolidasi seluruh proses bisnis perusahaan sehingga menjadi perusahaan yang modern, inovatif, dan siap beradaptasi dengan perubahan iklim bisnis global.

"Ini adalah buah manis dari transformasi yang kami lakukan. Kami mengubah cara pandang pengembangan bisnis yang dulunya stagnan dan backward-looking, sekarang menjadi lebih ekspansif, dinamis, dan forward-looking. Kami sukses meningkatkan pendapatan, melakukan efisiensi, sekaligus mengoptimalisasi aset yang yang kami miliki," kata Darmawan dalam keterangan resminya, Jumat (27/9/2024).

Buah dari transformasi ini membuat kinerja PLN dari sisi keuangan dan layanan ke masyarakat meningkat pesat. Hal tersebut kemudian merambah ke peningkatan aset PLN yang semakin berkembang.

Langkah transformasi ini juga mengokohkan PLN dalam menghadapi tantangan bisnis sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap masa depan energi Indonesia.

Selain itu, PLN terus meningkatkan pemanfaatan aset yang sudah ada. Termasuk melalui inovasi bisnis di luar kelistrikan atau Beyond kWh yang menjadi sumber pendapatan baru bagi PLN. Upaya ini searah dengan perubahan iklim industri dan kebutuhan masyarakat saat ini.

"Aset-aset kelistrikan yang tadinya digunakan hanya untuk layanan kelistrikan, dikembangkan untuk layanan Beyond kWh. Ada layanan internet, ada PLN marketplace, ada EV Charging, battery swap, sistem Charge-in, rooftop panel, hingga ListriQu. Super App kami New PLN Mobile, menjadi ujung tombaknya," kata Darmawan.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: PT Pegadaian semakin menunjukkan masa keemasannya setelah 123 tahun melayani masyarakat Indonesia melalui berbagai produk dan program yang dijalankan. Hingga Agustus 2024, tercatat Rp98,935 triliun aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dulunya bernama Bank Van Leening ini dan diprediksi mampu menembus Rp100 triliun pada akhir tahun 2024.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan mengatakan pertumbuhan aset ini diharapkan dapat terus bertumbuh seiring dengan peningkatan kinerja Pegadaian di masa yang akan datang.

"Pertumbuhan aset Pegadaian didorong oleh peningkatan penyaluran pinjaman, di mana outstanding loan per 31 Agustus 2024 tercatat sebesar Rp81,846 triliun tumbuh 25,8% secara yoy. Kami harap aset ini dapat terus bertumbuh dan berkembang sejalan dengan peningkatan kinerja Pegadaian, apalagi sekarang kami sudah tergabung dalam holding ultra mikro, semoga ke depannya kinerja perusahaan terus meningkat dan semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat dari Pegadaian, khususnya UMKM," ujar Damar.

Berdasarkan Laporan Tahunan Pegadaian tahun 2023, total aset Pegadaian secara historis pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp71,469 triliun, kemudian menjadi Rp65,776 triliun pada tahun 2021. Pegadaian kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga mencapai total aset sejumlah Rp73,329 triliun pada tahun 2022, kemudian semakin bertumbuh pada akhir tahun 2023 dengan capaian aset sebesar Rp82,585 triliun.

Sejalan dengan pencapaian tersebut, Pegadaian berkomitmen untuk terus memberikan produk dan layanan terbaik bagi masyarakat, serta menghasilkan kinerja terbaik. Tidak hanya dalam industri pergadaian dan pembiayaan UMKM, bahkan kini Pegadaian mulai melebarkan sayapnya dalam mengembangkan ekosistem emas untuk terwujudnya visi perusahaan dan mendukung pemerintah mencapai Indonesia Emas 2025.

"Pegadaian akan terus melakukan optimalisasi aset dan service excellence guna meningkatkan kinerja positif perusahaan ke depan secara berkelanjutan. Termasuk penurunan NPL (Non Performing Loan) yang berhasil ditekan menjadi 0,93 persen per 31 Agustus 2024 dari angka 1,71 persen pada Agustus 2023 lalu, yang turut mendukung catatan kinerja positif perusahaan," tambah Damar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta -

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, PT Indofarma Tbk akan menjual aset untuk melunasi tunggakan gaji karyawan yang mencapai Rp 95 miliar.

Sebagaimana diketahui, serikat pekerja sebelumnya menyampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahwa Indofarma menunggak total utang kepada pegawai sebesar Rp 95 miliar.

Pria yang akrab disapa Tiko untuk menjelaskan, Indofarma tengah menghadapi masalah fraud yang ditangani kejaksaan. Perusahaan juga baru saja menyelesaikan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dengan putusan homologasi.

Dia mengatakan, Indofarma ke depan akan berubah jadi perusahaan yang menerima pemesanan atau maklon.

"Untuk kasus Indofarma saat ini memang ada fraud yang sedang ditangani kejaksaan, dan kami baru menyelesaikan PKPU, yang menghasilkan homologasi. Memang nanti kami merencanakan Indofarma ini akan menjadi perusahaan yang istilahnya made to order maklon jadi dia tidak memproduksi independen," katanya di Komisi VI Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dia mengatakan, Indofarma akan menerima pesanan dari Biofarma sebagai upaya efisiensi. Selanjutnya, dia bilang, Indofarma akan menjual aset untuk menuntaskan urusan dengan karyawan.

"Di mana nanti mereka ada pesan dari Biofarma dan mereka memproduksi untuk itu mereka lakukan efisiensi, sehingga nanti untuk pegawai kita sedang menyediakan penjualan aset yang akan kita jual bertahap untuk menyelesaikan isu kepegawaian supaya mendapatkan efisien ke depan," terangnya.

(acd/rrd)