Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengolah makanan beku berbasis udang terafiliasi Kaesang Pangarep, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. (PMMP) mengakui adanya penunggakan gaji karyawannya akibat turunnya pendapatan perseroan beberapa bulan terakhir.

Corporate Secretary PMMP Christian Jonathan Sutanto mengatakan beberapa karyawan Panca Mitra Multiperdana tertunda kewajibannya akibat penurunan pendapatan operasional perseroan. Meski begitu, pihaknya berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya kepada seluruh karyawan.

"Ada beberapa karyawan Perseroan yang tertunda kewajibannya akibat menurunnya pendapatan operasional Perseroan selama beberapa bulan terakhir, namun Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pada seluruh karyawan Perseroan," kata Christian dalam keterbukaan infromasi, dikutip Selasa (29/10/2024).

Selain infrormasi tersebut, Christian menegaskan tidak ada kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Sebagai informasi, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. (PMMP) membukukan rugi bersih sepanjang semester I/2024 sebesar US$12,84 juta atau setara Rp210,54 miliar (Kurs JISDOR Rp16.394 per dolar AS).

Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2024, PMMP mencetak pendapatan sebesar US$59,90 juta atau setara Rp982,07 miliar. Jumlah tersebut anjlok sebesar 40,18% secara YoY dari tahun sebelumnya sebesar US$100,14 juta.

Pendapatan PMMP sepanjang kuartal I/2024 ditopang antara lain oleh penjualan udang vannamei senilai US$53,98 juta, kemudia penjualan udang black tiger US$1,37 juta dan penjualan lain-lain senilai US$4,54 juta.

Seiring dengan menurunnya pendapatan, beban pokok penjualan perseroan juga tercatat turun 27,86% menjadi US$61,46 juta dari sebelumnya pada semester I/2023 senilai US$85,20 juta.

Alhasil, setelah dikurangi berbagai beban yang dapat diefisiensikan, PMMP tercatat berbalik rugi US$12,84 juta atau setara Rp210,54 miliar dari sebelumnya laba US$3,00 juta pada semester I/2023.

Di lantai Bursa, saham PMMP tercatat menguat 2,96% atau 4 poin ke level Rp139 per lembar hngga pukul 14.39 WIB, perdagangan hari ini, Selasa (29/10/2024). Dalam sebulan terahir, saham PMMP telah terkooreksi 14,72%, dan sepanjang tahun berjalan 2024 saham PMMP telah anjlok 46,95%. Kapitalisasi pasar PMMP saat ini tercatat senilai Rp359,77 miliar.

Untuk diketahui, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk bergerak di sektor konsumen berbasis ekspor, khususnya pada sektor pengolahan makanan beku berbasis udang. Didirikan pada tahun 1997, dan mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2004, dengan memiliki sebuah fasilitas produksi yang berlokasi di Situbondo, Jawa Timur.

Sejak itu, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk kini telah menjadi salah satu eksportir udang terbesar di Indonesia, dengan jumlah volume tonase ekspor udang nomor 2 terbesar di Indonesia pada tahun 2022, dengan tujuan ekspor utama Amerika Serikat dan Jepang.

Produk utama PMMP terbagi menjadi 3 kategori utama, yakni Raw Shrimp, Cooked Shrimp, dan Value Added Shrimp, dengan tujuan ekspor Perseroan ke lebih dari 5 negara di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat.

PMMP juga merupakan emiten pengolahan udang terafiliasi Kaesang Pangarep. Pada 9 November 2021, PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat membeli sebanyak 188,24 juta saham atau sebesar 8 persen dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PMMP, dengan harga Rp490 per saham.

Transaksi tersebut adalah bentuk investasi sebagai portofolio saham secara langsung. Total dana yang dikeluarkan untuk pembelian saham PMMP tersebut adalah sekitar sebesar Rp92,2 miliar.

Adapun, GK Hebat merupakan platform akselerator UMKM yang didirikan oleh Kaesang Pangarep, anak mantan Presiden Joko Widodo, pada 2019 lalu.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyoroti kasus pailit yang dialami PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri telah meminta perusahaan tidak buru-buru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Indah menjelaskan, saat ini belum ada data resmi yang masuk soal karyawan yang terancam PHK. Indah menegaskan proses produksi di Sritex tetap berjalan dan perusahaan tetap menerima order.

"Mereka masih terima order dan berproduksi," katanya kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Indah meminta Sritex menunggu sampai adanya putusan inkrah atau putusan dari Mahkamah Agung. Perusahaan juga diminta tetap membayar hak-hak karyawan, termasuk gaji.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA," ujarnya.

Kemnaker meminta agar semua pihak, yaitu manajemen dan Serikat Pekerja di perusahaan untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan. Serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak dengan mengutamakan dialog yang konstruktif, produktif dan solutif.

Rencananya pihak manajemen Sritex akan dipanggil oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo untuk dimintai keterangan. Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, pemanggilan akan dilakukan pada Jumat Pagi, 25 Oktober 2024.

(ily/rrd)

Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex tidak buru-buru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) usai dinyatakan pailit. Hal itu merupakan hasil dari putusan sidang di Pengadilan Negeri Niaga Semarang, Perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri meminta Sritex menunggu sampai adanya putusan inkrah atau putusan dari Mahkamah Agung.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA," kata Indah kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Indah juga meminta Sritex dan anak-anak usahanya tetap membayar gaji para karyawan.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya untuk tetap membayarkan hak-hak pekerja terutama gaji/upah," tambahnya.

Kemnaker meminta agar semua pihak, yaitu manajemen dan Serikat Pekerja di perusahaan untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan. Serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak dengan mengutamakan dialog yang konstruktif, produktif dan solutif.

Rencananya pihak manajemen Sritex akan dipanggil oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo untuk dimintai keterangan. Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, pemanggilan akan dilakukan pada Jumat Pagi, 25 Oktober 2024.

"Manajemen Sritex akan dipanggil besok pagi di Dinas Tenaga Kerja Sukoharjo guna dimintai keterangan perihal berita pailit tersebut, sehingga informasi dapat dihimpun secara resmi," katanya saat dihubungi detikcom.

Perlu diketahui, status pailit Sritex ini diputus pada hari Senin (21/10) dalam perkara terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Simak: Bahlil Blak-blakan Biang Kerok PHK Massal Pabrik Tekstil

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah disinyalir akan tetap melanjutkan rencana iuran Tapera 3% untuk para karyawan bergaji di atas UMR.

Namun, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap akan memprioritaskan penarikan iuran Tapera bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlebih dahulu.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, kalangan PNS dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dipandang jauh lebih siap untuk dapat menjadi peserta Tapera.

Terlebih, ASN dan PNS sudah familiar dengan skema penarikan iuran perumahan yakni Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS).

“Dan dalam konteks ini mungkin yang pertama akan secara masif kita selesaikan adalah untuk teman-teman ASN, pasar ASN. Karena ASN ini kita anggap yang paling siap dan dulunya juga sudah punya experience,” tuturnya saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta pada Kamis (3/10/2024).

Aturan Iuran Tapera

Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024.

Dalam pasal 7 dijelaskan bahwa pengerahan dana Tapera salah satunya akan dikumpulkan dari para ASN, TNI, Polri hingga pegawai BUMN. Di samping itu, iuran Tabungan ini juga akan dipungut dari pekerja swasta serta pekerja lain.

Sementara itu, pada pasal 15 ayat 1 dijelaskan bahwa besaran simpanan peserta yang ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta.

Perinciannya, untuk peserta pekerja iurannya akan ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5%. Sedangkan pekerja akan menanggung beban iuran sebesar 2,5% dari gaji.

Adapun, besaran iuran simpanan peserta bagi pekerja mandiri akan sepenuhnya ditanggung sendiri yakni sebesar 3%.

Daftar Potongan Gaji Karyawan Indonesia

Sebelum Tapera, kerja di Indonesia juga sudah familiar dengan pemotongan gaji untuk berbagai kepentingan.

Misalnya potongan pajak, asuransi kesehatan, hingga jaminan pensiunan.

Berikut daftar pemotongan-pemotongan lain yang ditetapkan untuk para pekerja di Indonesia:

1. PPh 21

Gaji karyawan akan dipotong untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 yang dasarnya adalah wajib.

PPh 21 adalah pajak wajib yang dikenakan baik pada perseorangan maupun badan yang memiliki penghasilan. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 serta Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-32/PJ/2015.

Tarif pajak 21 disesuaikan dengan beberapa hal seperti gaji pokok, tunjangan, penghasilan tidak kena pajak, dan lain sebagainya yang masuk ke dalam penghitungan pajak final.

2. BPJS Kesehatan

Potongan lain yang dibebankan untuk karyawan yakni BPJS Kesehatan sebesar 5% yang diambil dari gaji bulanan karyawan.

Iuran sebesar 5% tersebut, dibebankan 4% untuk perusahaan dan 1% untuk karyawannya sendiri.

3. BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM

Selain BPJS Kesehatan, gaji karyawan juga mendapat potongan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Iuran yang dibebankan yakni sekitar 0,24% untuk JKK dan 0,3 % untuk JKM.

4. BPJS Ketenagakerjaan JHT

BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT) juga ditanggung oleh karyawan, di mana iurannya diambil sebesar 2% dari gaji bulanan.

5. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun

Kemudian ada juga iuran BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (JP) yang iurannya sebesar 3% untuk ditanggung oleh perusahaan dan karyawan.

Perusahaan membayar 2% BPJS Ketenagakerjaan JP, sedangkan 1% diambil dari gaji bulanan karyawan.

6. Asuransi Kesehatan

Sejumlah perusahaan juga membebani karyawannya dengan pemotongan gaji untuk asuransi kesehatan. Namun aturan asuransi kesehatan ini bersifat opsional, di mana karyawan dapat mengambil iuran atau tidak sama sekali.

Besaran iuran asuransi kesehatan pun berbeda-beda, tergantung jenis pelayanan kesehatan yang akan diambil.

7. Koperasi Karyawan

Iuran tambahan yang dikurangi dari gaji bulanan karyawan yakni koperasi karyawan. Beberapa perusahaan akan memotong gaji karyawan yang ikut menjadi anggota koperasi.

Fungsi koperasi perusahaan ini yakni sebagai fasilitas simpan pinjam, di mana pembayaran pinjamannya dijaminkan dari gaji bulanan.

Sebagai contoh, karyawan A menjadi anggota koperasi dan mengambil pinjaman Rp10.000.000. Nantinya perusahaan akan memotong gaji A sebesar 2-5% setiap bulannya untuk melunasi cicilan.

8. Tapera

Kemudian ada iuran Tapera sebesar 3% yang dibebankan untuk karyawan dan perusahaan. Adapun skema iuran Tapera yakni 0,5% ditanggung perusahaan, dan 2,5% diambil dari gaji bulanan pekerja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengubah aturan dana pensiun sehingga kini tidak lagi dapat ditarik sekaligus. OJK ingin memastikan, orang memiliki penghasilan stabil ketika memasuki masa pensiun.

Di bawah aturan baru ini, peserta tidak dapat menarik dana pensiun anuitas sekaligus dengan nilai pokok, dan usia minimal kepesertaan telah mencapai 10 tahun.

Perubahan OJK pada aturan dana pensiun adalah bagian dari upaya OJK untuk meningkatkan keamanan keuangan di Indonesia.

Aturan baru dana pensiun menjadi salah satu artikel terpopuler di akhir pekan, dan menjadi bagian dari Top News Katadata.co.id. Selain itu, simak juga daftar potongan gaji karyawan, serta ancaman ribuan hakim di Indonesia untuk mogok kerja.

1. Alasan OJK Ubah Aturan Dana Pensiun, Tak Lagi Bisa Dicairkan Sekaligus

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengubah kebijakan dana pensiun mulai Oktober 2024. Dana pensiun tidak dapat dicairkan sekaligus dan terdapat persyaratan pencairan minimal usia kepesertaan mencapai 10 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan produk asuransi anuitas dari program asuransi dana pensiun itu tetap bisa dicairkan manfaatnya setiap bulan.

"Yang tidak boleh dicairkan itu adalah pokok keseluruhannya,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK September 2024 secara daring, dikutip Jumat (5/10).

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan OJK atau POJK Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun. Begitu juga dengan POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi yang diterbitkan pada April 2024 dan berlaku efektif 6 bulan setelahnya.

Dengan begitu, aturan pencairan dana pensiun ini berbeda dengan sebelumnya. Dalam ketentuan sebelumnya, peserta dapat mencairkan produk anuitas secara sekaligus dengan pokok beserta manfaatnya. Pencairan bahkan bisa dilakukan kurang dari satu bulan setelah pendaftaran kepesertaan.

2. Daftar Potongan Gaji Karyawan, Penghasilan di Atas UMR Wajib Bayar Iuran Tapera

Pekerja dengan gaji di atas Upah Minimum Regional atau UMR akan wajib membayar iuran Tapera 3%. Apa saja potongan gaji karyawan?

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menyampaikan, pekerja dengan penghasilan di atas UMR akan wajib mengikuti program Tapera dengan membayar iuran 3% dari gaji per bulan.

Pekerja yang memiliki gaji di bawah UMR tidak diwajibkan ikut Tapera. Meski begitu, mereka tetap diperbolehkan untuk mengikuti program tersebut.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, program Tapera merupakan solusi untuk percepatan pemenuhan backlog perumahan melalui membeli atau membangun dan backlog Rumah Tidak Layak Huni lewat renovasi.

Jumlah backlog kepemilikan di Indonesia mencapai 9,9 juta rumah tangga dan backlog Rumah Tidak Layak Huni 26,9 juta rumah tangga per tahun lalu. Rumah Tidak Layak Huni dapat dikategorikan sebagai rumah dengan kualitas bangunan tidak layak, overcrowded, sanitasi buruk dan akses air minum yang kurang memadai.

3. Jelang Debat Perdana, Bagaimana Elektabilitas Calon Gubernur Jakarta?

Komisi Pemilhan Umum (KPU) Jakarta menggelar debat perdana calon Gubernur Jakarta pada Minggu (6/10) malam.

Pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno akan beradu gagasan dengan tema 'Penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global'.

Menjelang debat, sejumlah lembaga survei telah merilis hasil penjaringan opini soal elektabilitas.

Dari hasil survei, nama Ridwan Kamil-Suswono masih unggul, namun belum mencapai 50%. Sedangkan elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno berkisar di angka 30%. Adapun tingkat keterpilihan Dharma Pongrekun-Kun Wardana belum menembus dua digit.

4. Ribuan Hakim Ancam Mogok Kerja, Ini Rincian Gaji dan Tunjangannya

Ribuan hakim berencana menggelar mogok kerja lewat pengajuan cuti massal berbarengan pada 7-11 Oktober 2024 untuk protes kesejahteraan. Sebenarnya berapa rincian gaji dan tunjangan untuk para hakim?

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan para hakim meminta penyesuaian gaji dan tunjangan yang diatur di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 yang telah 12 tahun tidak berubah.

Fauzan mengatakan, para hakim kini tidak lagi menerima tunjangan kinerja atau remunerasi sejak tahun 2012.

"Saat ini, hakim hanya mengandalkan tunjangan jabatan yang sudah tidak mengalami kenaikan selama 12 tahun. Hal ini menyebabkan penghasilan hakim jauh di bawah standar yang layak," kata Fauzan melalui siaran pers, beberapa Waktu lalu.

Selain itu, Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia juga menyoroti situasi perbandingan jumlah hakim dan beban kerja yang cenderung tidak proporsional.

Menurut Fauzan, komparasi ini dapat dilihat dari laporan tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023 yang mencatat jumlah hakim pada tingkat pertama sebanyak 6.069 dengan beban perkara sejumlah 2.845.784 perkara.

5. Raffi Ahmad Bagikan Voucher Usai RANS Nusantara Hebat Dikabarkan Sepi Pengunjung

Selebriti yang juga merupakan pendiri Rans Entertainment, Raffi Ahmad, membagi-bagikan ribuan voucher bagi pengunjung yang mendatangi Rans Nusantara Hebat di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) City, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Sabtu (5/20).

Raffi menjanjikan akan membagikan ribuan voucher dengan nilai Rp25.000 per lembar. Suami aktris Nagita Slavina itu mengumumkan dalam video yang diunggah di akun Instagram @raffinagita1717 dan @ransnusantarahebat.

"Ada ribuan voucher akan kubagikan buat kalian," kata Raffi, dikutip hari ini.

Rans Nusantara Hebat merupakan tempat kuliner milik Raffi dan anak presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Proyek ini dibangun di lahan seluas 2,1 hektare dan memiliki kapasitas mencapai 2.000 orang.

Pusat kuliner nusantara ini merupakan kerja sama antara dua pesohor tersebut dengan Sinar Mas Land yang merupakan pengembang kawasan BSD. Pembangunan dilakukan sejak Mei 2023 dan kini menjadi pusat kuliner terbesar di BSD.

Boeing bakal menaikkan gaji karyawan sebesar 25 persen dan menambah armada pesawat baru.

Kebijakan itu mereka ambil setelah mencapai kesepakatan dengan serikat pekerja yang mewakili lebih dari 32 ribu buruh perusahaan di wilayah Barat Laut Pasifik AS.

Kebijakan ini mereka ambil demi mencegah terjadinya mogok kerja yang rencananya terjadi mulai 13 September 2024.

Mengutip Reuters, kebijakan ini merupakan keberhasilan penting bagi CEO baru Boeing, Kelly Ortberg, yang mulai menjabat bulan lalu dengan mandat untuk memperbaiki kualitas di perusahaan pembuat pesawat tersebut.

Kesepakatan kerja penuh pertama dalam 16 tahun ini juga akan mencakup manfaat pensiun yang lebih baik dan memberikan serikat pekerja lebih banyak pengaruh dalam sistem produksi terkait keselamatan dan kualitas.

Serikat pekerja menyebutnya sebagai kontrak terbaik yang pernah mereka negosiasikan dan menggambarkan pekerja serikat sebagai komitmen untuk membangun pesawat berkualitas.

Boeing sedang menghadapi krisis kualitas dan  pengawasan dari regulator serta pelanggan, setelah sebuah penutup pintu pada jet MAX baru yang hampir copot saat terbang di Alaska Air pada Januari.

Pekerja Boeing bisa menolak kesepakatan ini jika mendapat dukungan kurang dari mayoritas. Sehingga mogok kerja mungkin terjadi jika dua pertiga mendukung penghentian kerja dalam pemungutan suara kedua.

Boeing dan pesaingnya, Airbus, sedang berada di tahap awal merancang strategi untuk pengganti model satu lorong terlaris mereka yang diperkirakan akan memasuki layanan pada akhir 2030-an.

Keputusan Boeing untuk berkomitmen lebih awal ke pusat pembuatan pesawat utama mereka di Barat Laut untuk model-model baru bertentangan dengan upaya sebelumnya untuk bersaing di lokasi-lokasi berbeda, yang telah membuat IAM merasa tidak puas.

"Ini akan selaras dengan model-model unggulan kami yang lain, artinya keamanan pekerjaan untuk generasi yang akan datang," kata CEO Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope, dalam pesan kepada karyawan.

Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan pemerintah wewenang untuk membuat aturan baru tentang tabungan pensiun tambahan, yang bersifat wajib bagi pekerja dengan penghasilan tertentu.

Artinya para pekerja bakal mendapatkan potongan gaji tambahan untuk program tabungan pensiun ini, terpisah dari iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Besaran potongan dan siapa saja yang wajib ikut program tersebut akan diatur pada aturan turunan.

Potongan gaji tambahan sesuai UU P2SK menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id pada akhir pekan ini. Selain itu, simak juga prediksi Pilkada Jakarta berjalan dua putaran, serta Menkop UKM yang mengkhawatirkan dominasi produk impor di pasar digital.

1. Gaji Pekerja Akan Dipotong Lagi untuk Dana Pensiun, Berapa Besarannya?

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK mengamanatkan pemerintah dapat membuat program pensiun tambahan yang bersifat wajib untuk pekerja dengan penghasilan tertentu.

Dengan begitu, pekerja akan mendapatkan potongan lagi dari gajinya untuk program pensiun dan berbeda dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK saat ini belum bisa mengungkapkan ketentuan nominal potongan yang akan diterapkan. Batasan pendapatan pekerja yang wajib melaksanakan program iuran tersebut juga belum ditentukan.

“Itu belum ada karena peraturan pemerintahnya belum diterbitkan. OJK dalam kapasitas pengawasan untuk program pensiun yang diamanatkan UU P2SK,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers RDKB, Jumat (6/9).

Untuk itu, Ogi menegaskan saat ini masih menunggu bentuk dari Peraturan Pemerintah atau PP yang berkaitan dengan iuran pensiun wajib tersebut. Dia mengatakan aturan tersebut akan lebih spesifik menjadi PP untuk harmonisasi program pensiun.

2. Pilkada Jakarta Diprediksi 2 Putaran, Pendukung Anies dan Ahok Jadi Penentu

Kepala Peneliti Political Strategy Group (PSG) Ahsan Ridhoi memproyeksikan Pilkada Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan berlangsung dalam dua putaran.

"Dan ada tiga calon, ada kemungkinan dua putaran. Karena kita juga punya pengalaman di 2017 tiga pasang kandidat itu dua putaran," kata Ahsan dalam Rilis Survei Pilkada Jakarta di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu (7/9).

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 39% responden memilih mendukung Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 22%, dan Ridwan Kamil 15%.

"Artinya, warga Jakarta pada dasarnya cenderung menginginkan mantan gubernur-nya itu kembali memimpin mereka," ujarnya.

Hal tersebut juga berkorelasi dengan angka kepuasan masyarakat terhadap Anies dan Ahok.

3. Apple Diramal Meluncurkan iPhone 16 Besok, Ini Bocoran Spesifikasi

Apple akan menggelar acara di kantor pusat, di Cupertino, California, besok (9/9). Perusahaan diperkirakan mengumumkan iPhone 16 dan model Apple Watch terbaru.

"Apple tengah merancang cip seri A baru untuk jajaran iPhone 16, yang dibangun di atas node N3E 3 nanometer terbaru. Ada beberapa peningkatan pada efisiensi dan kinerja," demikian dikutip dari MacRumor, Minggu (8/9).

"Semua model diperkirakan mendukung fitur Apple Intelligence iOS 18." Acara peluncuran akan disiarkan di situs web Apple dan YouTube.

"Undangan tahun ini menyertakan tagline ‘It’s Glowtime’ merujuk pada desain ulang antarmuka Siri milik Apple," demikian dikutip dari CNBC Internasional, Senin (26/8).

4. Menteri Teten: Konsumen Online Mudah Tergiur Produk Impor Murah, Kualitas Buruk

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan pentingnya edukasi dan literasi bagi konsumen di pasar ekonomi digital. Pasalnya, banyak konsumsi yang mudah tertipu dengan produk impor yang tidak berkualitas dengan iming-iming harga murah.

"Mereka banyak yang tertipu dengan kualitas produknya," kata Teten dalam acara peringatan Hari UMKM Nasional bersama Komunitas Mitra Merchant Grab Indonesia, seperti dikutip dari Antara, Minggu (8/9).

Ia menilai, dominasi produk impor di platform digital mengkhawatirkan. Sekitar 90% barang yang dijual berasal dari impor. Ini, menurutnya, mengurangi kesempatan bagi UMKM lokal untuk bersaing.

Menurut Teten, ekonomi digital tumbuh sangat pesat. Namun, kondisi ini menimbulkan tantangan, terutama dalam praktik predatory pricing (praktik penjualan barang di bawah harga modal.

5. KOMIK: Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

Anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, tersandung dugaan kasus gratifikasi. Hal ini setelah istrinya, Erina Gudono menyiarkan perjalanan mereka ke Philadelphia, Amerika Serikat (AS) yang disinyalir menggunakan pesawat jet pribadi berjenis Gulfstream G650ER pada 21 Agustus lalu.

Penggunaan pesawat jet pribadi tersebut diketahui lantaran jendelanya yang tidak seperti pesawat komersial. Di unggahan lainnya, istri Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu juga membagikan momen dirinya dan Kaesang membeli roti seharga Rp400 ribu.

Hal tersebut menjadi sorotan warganet, terutama di aplikasi X. Pasalnya momen tersebut bertepatan dengan pecahnya seruan aksi massa di beberapa titik akibat RUU Pilkada.

Manajer Riset Trend Asia, Zakki Amali mengaku memiliki data mengenai riwayat pembelian, kepemilikan, dan lalu lintas pesawat Gulfstream G650ER dengan kode N558SE itu.

“Jet ini dibeli 2021 oleh Garena Online Private Ltd, anak perusahaan SEA yang memiliki Shopee salah satunya. Sejak 2021 pesawat ini dibeli dan berlalu-lalang di Indonesia.” kata dia dikutip dari Kompas TV 2 September lalu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluruskan isu mengenai potongan gaji pekerja untuk program pensiun tambahan wajib yang baru, termasuk besaran potongannya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengamini memang ada rencana tersebut.

Namun, ia menegaskan belum ditentukan batas gaji bagi mereka yang diwajibkan ikut program anyar itu. Alas hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) pun belum terbit.

"Jadi, isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan, pendapatan berapa yang kena wajib (program pensiun baru) itu belum ada. Karena peraturan pemerintahnya itu belum diterbitkan," katanya dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Youtube OJK, Jumat (6/9).

Ogi baru menekankan ketentuan ini merupakan amanah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) Pasal 189 ayat (4).

Ia mengatakan OJK nantinya akan bertindak sebagai pengawas dalam harmonisasi seluruh program pensiunan. Kendati demikian, Ogi lagi-lagi menegaskan ketentuan lebih lanjut masih harus menunggu PP dan persetujuan DPR RI.

"Jadi, kami masih menunggu mengenai bentuk dari PP terkait dengan harmonisasi program pensiun. Kita menunggu dari kewenangan yang ada dari pemerintah untuk menerbitkan PP terkait hal tersebut. Jadi, kami belum bisa tindak lanjut sebelum PP-nya itu diterbitkan," tegas Ogi.

Ide kelahiran program pensiun wajib baru adalah meningkatkan manfaat uang pensiunan yang didapat. Ogi mencatat para pensiunan selama ini hanya menerima manfaat dana pensiun sekitar 10 persen-15 persen dari gaji terakhir mereka.

Sedangkan standar dari International Labour Organization (ILO) jauh lebih tinggi, yakni mencapai 40 persen. Oleh karena itu, UU PPSK memberikan ruang bagi pemerintah agar 'dapat' membuat program pensiun wajib yang baru.

Pada Februari 2024 lalu, Ogi mengatakan bakal ada empat PP yang dibuat untuk menjalankan amanah UU PPSK. Ini mencakup asuransi wajib, program penjaminan polis, harmonisasi program pensiun, dan pengelolaan asset liability program pensiun khususnya untuk cut loss.

Ia mengatakan beleid itu kemungkinan terbit pada 12 Januari 2025. Barulah OJK akan menindaklanjuti aturan tersebut.

Di lain sisi, OJK mengklarifikasi aturan pelarangan pencairan dana pensiun sebelum usia kepesertaan mencapai 10 tahun. Ogi menjelaskan dana manfaat pensiun tetap bisa dicairkan, tetapi dana pokoknya tidak boleh.

Ogi menyebut ketentuan ini bakal berlaku mulai Oktober 2024.

"Jadi, kalau itu (manfaat dana pensiun) tidak dapat dicairkan selama 10 tahun, itu kurang pas juga. Peserta pensiun itu bisa menerima bulanan sebenarnya, tetap menerima bulanan, tapi tidak boleh dicairkan pokoknya. Nah, itu yang kita harapkan bahwa itu baru bisa dicairkan selama 10 tahun," tutur Ogi.

"Ada pengecualian di sini. Kami menyadari bahwa apabila manfaat pensiunnya setelah dikurangi 20 persen itu lebih kecil dari Rp1,6 juta per bulan atau nilai tunainya itu sekitar Rp500 juta, itu boleh dicairkan sekaligus," imbuhnya.

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana menjual sebagian aset PT Indofarma Tbk atau INAF. Dana dari hasil transaksi ini digunakan untuk membayar gaji dan kewajiban karyawan INAF.

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) Indofarma, Meidawati menyebut, penjualan aset membutuhkan proses panjang. Sementara, karyawan yang tidak dipenuhi hak-haknya sejak Januari-Agustus 2024 membutuhkan gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

?Bicara penjualan aset ini tidak mudah, dan butuh proses. Sementara kami sudah di titik nadir terbawah, ketika gajian tidak full, tidak terbayarkan. Sedangkan banyak hal-hal yang perlu diurus, untuk makan saja sudah susah,? ujar Meidawati kepada wartawan, Selasa (3/9/2024).

Menurutnya, Indofarma harus memastikan bahwa aset yang dilepas diselesaikan bisa diselesaikan secepatnya, sehingga tak ada masalah. Sebaliknya, jika memakan waktu lama, maka perlu ada intervensi pemerintah agar perusahaan bisa membayar hak-hak karyawan.

SP sendiri membeberkan sebanyak 1.100 karyawan Indofarma belum menerima gaji penuh sejak awal tahun. Sementara, ada sekitar 400 eks karyawan yang tak mendapat hak pesangon, pensiunan, hingga santunan kematian.

?Kalau pemerintah ini memberikan perhatian khusus bisa mempercepat, kita juga gak tahu. Tapi harapan kami bicara soal hak-hak kami, yang pertama bisa dibayarkan,? paparnya.

?Yang kedua gaji bisa dinormalkan, artinya sampai sekarang dari awal tahun kami tidak mendapatkan gaji yang penuh. Dan yang sudah pensiun kan belum dibayarkan juga sudah hampir dua tahun,? lanjut dia.

Dikarenakan kasus dugaan korupsi yang melilit Indofarma, perusahaan tak mampu memenuhi hak karyawan. Meidawati menyebut, ada beberapa karyawan yang mengalami pemotongan gaji hingga 50 persen.

?50-90 persen itu yang diterima dari Januari sampai Agustus. Sampai tanggal ini September juga belum gajian. Artinya sejak Januari sampai September kami tak menerima gaji secara full. Ada juga tunjangan-tunjangan yang belum dibayarkan,? ucap Meidawati.

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menjual sebagian aset PT Indofarma Tbk atau INAF. Dana dari hasil transaksi ini digunakan untuk membayar gaji karyawan. Serikat pekerja sebelumnya mengungkapkan Indofarma menunggak total utang kepada karyawan sebesar Rp95 miliar.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menyebut, penjualan aset Indofarma dilakukan secara bertahap. Meski, belum merinci aset mana saja yang akan dilepaskan, Kementerian BUMN saat ini masih melakukan beberapa persiapan.

"Kita sedang menyediakan penjualan aset yang akan kita jual bertahap untuk menyelesaikan isu kepegawaian supaya mendapatkan efisien ke depan,? ujar Tiko saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (2/9/2024).

Baca Juga: 3 Fakta BUMN Indofarma Terjerat Pinjol Rp1,26 Miliar Pakai Nama Karyawan

Saat ini, emiten farmasi pelat merah itu masih melakukan efisiensi. Sejalan dengan temuan dugaan kasus korupsi atau fraud di internal perusahaan. Kasus tersebut membuat cash flow perusahaan tertekan berat.

Berdasarkan Kondisi keuangan tersebut menyedot anggaran PT Biofarma (Persero) selaku induk perusahaan dengan nilai yang fantastis. Jumlah uang yang disedot Indofarma cukup tinggi nilainya. Diperkirakan mencapai miliaran rupiah dan dilakukan sejak beberapa berbulan lalu.

Cara Indofarma menggunakan dana induk usaha itu untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan kepada karyawan. Pasalnya unit bisnis Holding BUMN Farmasi ini sempat menunda pembayaran gaji karyawan.

Namun, suplai anggaran mulai dihentikan dan membuat pembayaran gaji karyawan Indofarma tersendat kembali beberapa bulan lalu. Tiko menyebut, kasus fraud anggota Holding BUMN Farmasi pelat merah ini tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Baca Juga: Gaji dan Tunjangan Yeliandriani, Direktur Utama PT Indofarma

Pemegang saham juga baru saja menyelesaikan proses hukum berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan. "Untuk kasus Indofarma saat ini memang ada fraud yang sedang ditangani Kejaksaan dan kami baru menyelesaikan PKPU," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Karyawan PT Indofarma Tbk. (INAF) harus menelan pil pahit imbas kondisi keuangan perseroan yang terus terpuruk dan kasus fraud yang disebabkan anak usaha. Gaji karyawan tertunggak dan kini karyawan terancam dirumahkan dengan pesangon kecil.

Resah dengan nasibnya, Serikat Pekerja (SP) Indofarma pun berbondong-bondong mengadukan permasalahan tersebut kepada Komisi VI DPR RI pada Rabu (28/8/2024).

Ketua Biro Konseling Advokasi SP Indofarma Ahmad Furqan mengungkapkan, total tunggakan gaji karyawan yang belum dibayarkan oleh Indofarma dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) hingga saat ini mencapai Rp95 miliar.

Ahmad menuturkan, sebelum menunggak gaji karyawan, sejak 2021 hingga saat ini, manajamen BUMN farmasi itu juga beberapa kali melakukan pemotongan gaji dengan alasan untuk dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), tetapi tidak disetorkan.

"Total yang sampai saat ini belum dibayarkan atau diutangkan oleh perusahaan ke kami karyawan di Indofarma sendiri Rp65 miliar dan Rp30 miliar di IGM jadi total Rp95 miliar," kata Furqan saat rapat dengar pendapat umum di Komisi VI DPR RI.

Furqan memerinci sederet pengorbanan yang dilakukan karyawan untuk membantu operasional perusahaan. Pada 2017, serikat pekerja sepakat menerima keputusan manajemen Indofarma untuk tidak menaikkan upah karyawan.

Pada 2018, terdapat kenaikan upah meskipun hanya Rp50.000 per orang. Selanjutnya, pada 2021-2024 upah dipotong untuk DPLK, tetapi tidak disetorkan/terhutang.

"Selain DPLK yang krusial dari 2022-2024 dari upah karyawan dipotong untuk BPJS TK tetapi lagi-lagi, belum disetorkan oleh perusahaan," imbuhnya.

Pada tahun 2022-2024 pesangon karyawan, baik untuk pensiun normal maupun pensiun dini, tidak bisa dipenuhi pembayarannya oleh perusahaan. Kondisi ini juga berlanjut pada 2023 ketika tunjangan kesejahteraan, tunjangan akhir tahun, tunjangan pendidikan juga tak dibayarkan hingga saat ini.

"Ini yang akhirnya 2024 membuat kami meringis sakit luar biasa pengorbanan apa lagi yang dibutuhkan, upah yang kami terima tidak utuh 100%," tuturnya.

Dia memerinci, sebagian pekerja mendapat gaji secara gradual, ada juga yang hanya dibayarkan 50% dari pendapatan utuh sejak Januari 2024.

"Kalau yang sebelumnya kita masih bisa terima bahwa ini masih sekunder atau tersier dari pendapatan kami, tetapi kalau 2024 itu adalah pendapatan primer kami," pungkasnya.

Terancam Dirumahkan

Sambil terisak, Ketua Umum SP Indofarma Meidawati mengungkapkan, tersendatnya pembayaran gaji membuat tak sedikit karyawan tak mampu membeli beras hingga berutang. Karyawan kini juga terancam dirumahkan dengan pesangon kecil.

"Kami tidak gajian dan manajemen mau merumahkan kami dengan gaji yang kecil, kami makan apa? Ada anggota kami bilang, bu tolong beri gaji kami, kami beras seliter aja nggak ada," kata Meidawati.

Bahkan, karyawan lainnya juga sudah berutang di berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam hal ini, serikat pekerja menyarankan Indofarma beserta anak usahanya diselamatkan melalui pemberian dana talangan (bailout).

Meidawati menuturkan, pihaknya mengaku kecewa dengan kasus fraud yang terbukti dilakukan sejumlah petinggi Indofarma. Di tengah pekerjaan operasional dan tunggakan gaji, pihaknya merasa dikhianati atas kasus tersebut.

Untuk itu, serikat pekerja berharap pemerintah untuk turun tangan memberikan dana talangan agar hak pekerja di perusahaan BUMN ini terpenuhi. Alasannya, Indofarma merupakan entitas strategis yang mendukung sistem ketahanan kesehatan nasional.

"Kami minta pemerintah agar segera dibayarkan atas pengorbanan karyawan dalam bentuk hak-haknya seperti upah, tunjangan, iuran BPJS dan DPLK, pesangon para pensiun senilai Rp95 miliar dan dibayarkan secara tunai," ujarnya.

Di samping itu, SP Indofarma juga memberikan opsi penyelamatan BUMN farmasi dengan pendekatan right sizing organisasi atau karyawan (program pensiun dini). Opsi ini dinilai dapat dipertimbangkan atas dasar kesepakatan bersama perusahaan dan serikat pekerja.

"Bahkan, kami pun sudah memberikan proposal dari tahun 2023 kepada Indofarma jika memang akan mengadakan right sizing, pengurangan jumlah karyawan kami sepakat tidak sesuai dengan PKB yang jumlahnya bisa kita bilang 4,5 kali dari PKB," pungkasnya.

Lebih lanjut, Meidawati juga meminta oknum pejabat Indofarma dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) yang terbukti melakukan fraud untuk dilakukan penindakan tegas.

"Terakhir, evaluasi atas kinerja holding BUMN Farmasi, karena hingga saat ini manfaatnya kalau kami lihat secara kami Indofarma itu belum dirasakan manfaatnya secara riil," tuturnya.

Dalam catatan SP Indofarma, jumlah karyawan Indofarma pada tahun 2020 sebesar 1.272 orang. Sejak dibentuknya holding BUMN farmasi, tenaga kerja turun pada 2021 menjadi 1.256 orang.

Jumlah karyawan juga menurun menjadi 1.097 orang pada 2022 dan menyusut lagi hingga 1.038 pada 2023. Hingga saat ini, jumlah karyawan per Mei 2024 tersisa 861 orang.

Penyebab Indofarma Menunggak Gaji Karyawan

Sebelumnya, Direktur Utama Indofarma Yeliandriani mengatakan, di tengah keterbatasan modal, kondisi operasional khususnya pembuatan obat kini hanya fokus memproduksi pemenuhan kontrak dari pemerintah. Keterbatasan modal dinilai menjadi penyebab terhambatnya kinerja operasional INAF.

“Modal kerja yang sangat terbatas mengakibatkan tingkat produksi yang tidak optimal pada perseroan dan tidak tersedianya cukup produk yang dipasok oleh principal di entitas anak,” paparnya dalam surat kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (7/6/2024).

Sejatinya Indofarma telah melakukan optimalisasi dan efisiensi pengeluaran biaya. Akan tetapi, tingkat efisiensi yang dihasilkan tidak optimal karena sebagian besar komponen biaya merupakan fixed cost, seperti biaya pegawai dan depresiasi fasilitas, serta mesin produksi.

Di tengah kondisi tersebut, Yeliandriani menuturkan PT Bio Farma (Persero), selaku holding BUMN Farmasi dan pemegang saham seri B, telah memberikan dukungan berupa shareholder loan untuk membiayai proyek yang diperoleh perseroan dari pemerintah.

Pemegang saham seri A yakni Kementerian BUMN juga telah membentuk project management office dengan menunjuk konsultan untuk merestrukturisasi keuangan dan bisnis Indofarma.

Atas kondisi tersebut, Yeliandriani mengungkapkan, status pembayaran gaji karyawan Indofarma sepanjang Januari hingga Mei 2024 masih tertunda. Meski demikian, perseroan telah membayar dengan kebijakan gradasi sesuai dengan golongan karyawan.

“Gaji karyawan bulan Januari sampai dengan Mei 2024 belum bisa dibayarkan secara penuh, tetapi dibayarkan dengan kebijakan gradasi sesuai levelisasi,” tuturnya.

Untuk level staf, status pembayaran gaji per bulan yang tertunda sebesar 10% sejak Februari sampai dengan Mei. Pada periode yang sama, pembayaran gaji yang tertunda di level asisten manajer mencapai 30% dan 40% bagi level manajer.

Sementara itu, pembayaran gaji yang tertunda untuk level manajer umum, direksi, komisaris, dan organ komisaris sebesar 50% terhitung sejak Januari hingga Mei 2024.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa upaya bersih-bersih perusahaan pelat merah terus berjalan, khususnya Indofarma. Dia menyatakan persoalan INAF kini sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung. (Dionisio Damara Tonce)

Perincian pembayaran gaji karyawan Indofarma yang tertunda:

LEVEL	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI
Staf	50%	10%	10%	10%	10%
Asisten Manajer	50%	30%	30%	30%	30%
Manajer	50%	40%	40%	40%	40%
Manajer Umum	50%	50%	50%	50%	50%
Direksi	50%	50%	50%	50%	50%
Komisaris	50%	50%	50%	50%	50%
Organ Komisaris	50%	50%	50%	50%	50%

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, Investor.id- PT Cipta Multi Danarta menggulirkan Setlary, platform earned wage access (EWA) gratis biaya pertama yang siap menjadi game changer dan mengubah lanskap industri finansial di Indonesia.

Menawarkan solusi bagi perusahaan berupa pengelolaan arus kas yang efisien serta memberikan manfaat finansial, membuat Setlary menjadi pilihan ideal sebagai penyedia layanan keuangan yang aman, fleksibel bagi perusahaan dan karyawan

"Setlary lahir dari keprihatinan mendalam kami terhadap beban finansial yang dialami banyak pekerja Indonesia. Pandemi COVID-19, kenaikan inflasi dan biaya hidup, semakin mendesak banyak individu terjebak dalam siklus utang yang sulit diputus,” ujar Ang Gee Guan, CEO of Setlary dalam siaran pers Rabu (14/8/2024).

Selain itu, Setlary juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan finansial dan produktivitas kerja karyawan dengan memberikan akses instan ke sebagian gaji yang telah mereka peroleh tanpa biaya tambahan.

Fleksibilitas ini memungkinkan karyawan untuk mengelola pengeluaran tak terduga secara langsung, pendekatan inovatif ini juga membantu karyawan menghindari stres finansial dan gangguan akibat keuangan yang tidak stabil. Pada akhirnya, hal ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan kerja yang lebih fokus, produktif, dan memuaskan.

"Kami percaya bahwa kesuksesan perusahaan tidak terlepas dari kesejahteraan karyawannya. Ketika karyawan merasa aman dan terjamin secara finansial, mereka akan lebih bersemangat untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Setlary adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dengan seluruh karyawan," kata Ang Gee Guan.

Setlary dinilai lebih dari sekadar solusi finansial, tapi sebuah katalis revolusi yang membawa perubahan di dunia kerja. Dengan dukungan dari 15.000 karyawan dari ragam perusahaan yang siap menggunakan layanan ini, Setlary siap mengubah landscape keuangan di Indonesia.

Keberadaan Setlary diklaim menghadirkan transformasi fundamental dalam manajemen penggajian dengan sistem yang dirancang user-friendly, aman, dan mudah diintegrasikan dengan sistem payroll yang sudah ada.

Platform ini juga menawarkan program insentif berupa diskon hingga 5% bagi perusahaan yang melakukan pembayaran tepat waktu. Setiap pencairan gaji dilakukan secara langsung dari Setlary ke rekening karyawan, sehingga arus kas perusahaan tetap terjaga.

Setlary didukung oleh PT Cipta Multi Danarta dan telah resmi memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) No. 014602.01/DJAI.PSE/07/2024. 

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News