Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal melakukan ekspose hasil pengamanan produk tekstil yang terduga impor ilegal berupa kain gulungan sebanyak 90.000 rol. Dari hasil penindakan tersebut, secara keseluruhan diperkirakan nilai barang sebesar Rp 90 miliar.

Budi Santoso mengatakan total 90 ribu rol kain gulungan itu berasal dari dua gudang. Lebih rinci, sebanyak 60 ribu rol disita di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan sisanya di Gudang Roa Malaka Jakarta Barat.

"Jadi, pada hari ini tim Satgas impor seperti yang sudah dilakukan sebelumnya melakukan penyitaan barang ilegal, kain tekstil dan produk tekstil berupa kain gulungan yg diduga ilegal. Sebenarnya ada di dua lokasi, pertama di gudang ditemukan sebanyak 60 ribu rol senilai Rp 60 miliar di Gudang Kamal Muara dan satunya di Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai 30 miliar, totalnya Rp 90 miliar," kata Budi dalam acara Konferensi Pers, di Gudang Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menjelaskan produk tekstil tersebut diduga impor ilegal lantaran tidak memenuhi persyaratan impor, seperti tidak adanya persetujuan impor (PI), tidak ada Laporan Surveyor (LS) dan registrasi barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).

Lebih lanjut, kain gulungan tersebut berasal dari China. Informasi ini didapatkan Budi dari keterangan pemilik produk tersebut. Untuk sementara ini, Budi menyebut produk tekstil tersebut akan disita.

Pihaknya masih menunggu itikad baik pelaku usaha agar memenuhi dokumen persyaratan impor. Namun, tidak menutup kemungkinan puluhan ribu kain gulungan tersebut akan dimusnahkan apabila tetap tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan impor.

"Berdasarkan keterangan dari pemilih barangnya, ini barang dari China. Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor. Nanti kita akan segera ketemu ya, ini barang harus diapakan. Yang jelas, ini sampai sekarang, secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor," imbuh Budi.

Dia menilai penyelundupan produk tekstil inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang. Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan produk impor ilegal.

"Ini salah satunya yang membuat industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang ilegal. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan, penyelundupan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini sehingga industri kita tidak dirugikan dan konsumen tidak dirugikan," jelas Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan proses investigasi untuk memastikan produk tersebut ilegal membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, pihaknya memberi tenggat waktu hingga 3 minggu agar pelaku usaha tersebut melengkapi persyaratan impor.

"Dapat info-info ini, terus ada target, kita coba minta teman-teman di lapangan untuk memastikan terkait kelengkapan dokumen dan sebagainya. Nah sampai kita kasih waktu, kalau tidak salah sampai 1 November ya, itu kita belum dapat dokumen secara lengkap, ya udah," kata Rusmin.

Meski begitu, pihaknya masih memberi kelonggaran sampai minggu ini agar pelaku usaha dapat melengkapi persyaratan impor. Apabila sampai tenggat waktu yang diberikan tidak kunjung melengkapi, pihaknya akan memusnahkan barang tersebut.

"Nanti tim Satgas bertemu (pihak perusahaan). Tapi secara aturan kan dimusnahkan (barangnya)," imbuh Rusmin.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah rumah mantan pejabat Mahkamah Agung yakni Zarof Ricar (ZR), yang namanya terseret dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tannur pada Kamis (24/10/2024).

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan bahwa pihaknya telah menyita uang rupiah, mata uang asing, dan emas seberat 51 kilogram. Penggeledahan dilakukan di rumah ZR yang berlokasi di Senayan, Jakarta Selatan dan penginapan ZR di Hotel Le Meridien Bali.

Berapa nilai emas 51 Kilogram yang disita Kejagung?

Mengutip dari situs resmi Logam Mulia Antam, harga emas per hari ini (28/10/2024) berada di angka Rp 1.527.000 per gram. Sementara harga emas 10 gram dijual dengan harga Rp 14.765.000 dan ukuran emas terbesar yakni Rp 1.000 gram (1 kg) masih dibanderol dengan harga Rp 1.467.600.000.

Dengan itu, total nilai 51 kg emas milik ZR yang disita Kejagung itu nilainya ditaksir mencapai Rp 74.847.600.000 jika hitungan jual per kg. Bila dihitung per gram emas yang disita harganya bisa mencapai Rp 80.931.000.000.

Sementara itu, harga buyback emas Antam per hari ini berada di level Rp 1.377.000 per gram. Diketahui, harga buyback adalah jika Anda ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut. Jadi Harga buyback 51 kilogram emas tersebut nilainya mencapai Rp 70.277.000.000.

Perlu diketahui, penjualan kembali emas batangan ke Antam (ANTM) dengan nominal lebih dari Rp 10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1,5% bagi pemegang (NPWP) dan 3% bagi non-NPWP. Namun patut dicatat, nilai di atas hanya perkiraan.

Simak Video 'MA Tak Akan Lindungi Hakim yang Terlibat Kasus Ronald Tannur':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyegel sebanyak 1.100 ton atau setara 192.193 batang baja profil siku sama kaki senilai Rp 11 miliar di Kawasan Kampung Bangkong Reang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Penyegelan itu dilakukan karena tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan produsen baja lokal tersebut telah diawasi sejak 12 September 2024. Hasilnya, sebanyak 1.100 ton baja lantaran tidak mempunyai SNI dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

"Produk yang diamankan mencapai 1.100 ton senilai Rp 11 miliar. Produk kami amankan karena tidak memiliki SPPT SNI dan NPB dan dapat membahayakan pemakai karena merupakan bahan konstruksi," kata Zulhas di Pabrik Produksi Baja di Cikarang Utara, Kamis (26/9/2024

Apabila baja itu digunakan untuk pembangunan jalan tol, Zulhas bilang jalan tolnya dapat bergoyang-goyang. Selain itu, Zulhas bilang dapat membuat bangunan roboh jika menggunakan baja tanpa lolos SNI dan NPB. Untuk itu, dia menekankan pentingnya memenuhi standar dan syarat yang sudah ditetapkan pemerintah.

Zulhas menjelaskan perbedaan baja yang memenuhi dan tidak memenuhi SNI. Padahal saat dicek kualitas di laboratorium, baja tersebut sudah sesuai.

Adapun ciri baja yang memenuhi SNI di antaranya, ada nama pabrik pembuatnya dan ada ukuran produk. Selain itu, tertuang informasi produk, seperti kelas baja nomor leburan, tanggal produksi, hingga tanda warna cat pada ujung penampang sesuai kelas baja profil.

"Kalau bangun jalan tol ini, bisa dua Minggu jalan tolnya goyang. Jadi,.penting sekali sehingga konsumen kita terlindungi. Jangan sampai konsumen nggak bisa mengukur, nggak bisa mengecek sehingga nanti bangunannya roboh. Pasti ada temuan, temuan diperiksa pak polisi kan masuk penjara orang. Padahal ini tidak memenuhi syarat. Jadi, ini penting oleh karena itu harus memenuhi SNI dan NPB," jelasnya.

Nantinya, baja-baja yang tidak memenuhi persyaratan ini akan dilebur kembali, sebab harus memenuhi standar syarat-syarat yang ditetapkan. Sementara itu, pelaku usaha yang melanggar, akan ditindak secara administratif.

"Kita lakukan penindakan secara administratif ini nanti harus dimusnahkan, tapi kalau ini dilebur lagi. Jadi, harus proses dengan ketentuan sehingga memenuhi standar syarat-syarat yang diberikan oleh perindustrian sehingga tidak ada resiko bagi konsumen," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan ada perbedaan harga untuk baja yang memenuhi SNI dan tidak. Dia menyebut perbedaan harganya bisa mencapai Rp 20.000 per batang.

"Kalau perbandingan harga aja, tadi itu hitung-hitungan sekitar ada Rp 15.000-20.000-an satu batang," kata Rusmin.

Rusmin menilai produsen baja yang nakal ini lantaran adanya permintaan dari pembeli. Untuk itu, pihaknya akan tetap mengawasi produksi hingga memenuhi standar.

"Karena ternyata tidak memenuhi SNI itu, ada permintaan di sini. Makanya kita tahan sampai istilahnya yang keluar itu sesuai dengan SNI. Nanti ada temen-temen yang membina," terangnya.

Satuan Tugas Penagihan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI melakukan penyitaan harta kekayaan obligor Kaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo. Total penyitaan harta keduanya mencapai Rp 209,92 miliar yang dilakukan pada Kamis (12/9).

“Kegiatan penyitaan tersebut untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI,” kata ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dalam pernyataan tertulis, Jumat (13/9).

Adapun penyitaan pertama berupa harta kekayaan lain obligor Kaharudin Ongko berupa 67 bidang tanah hak guna bangunan atas nama PT Indokisar Djaya seluas 38.085 meter persegi berikut dengan segala yang berdiri di atasnya. Aset tersebut terletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan estimasi nilai tanah Rp 194,04 miliar.

Penyitaan tersebut dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Kaharudin. Satgas BLBI melakukan penyitaan bersama dengan jurusita PUPN Cabang DKI Jakarta atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V dan dukungan pengamanan dari Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri.

Penyitaan berikutnya berupa harta kekayaan lain obligor Suyanto Gondokusumo dengan objek sita sebidang tanah seluas 502 meter persegi sekaligus dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Harta ini terletak di Jalan Simprug Golf III Nomor 71A, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan oleh Jurusita PUPN cabang Jakarta atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I.

Objek penyitaan tersebut memiliki estimasi nilai sebesar Rp 15,87 miliar. Penyitaan dilakukan dengan dukungan pengamanan dari jajaran Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri dan jajaran Kecamatan Kebayoran Lama dan Kelurahan Grogol Selatan.

Penagihan hingga Penjualan Aset

Rionald memastikan Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan untuk pengembalian hak tagih kepada negara melalui upaya penagihan obligor atau debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

Ke depannya, Satgas BLBI akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pengembalian hak tagih negara terealisasi secara optimal. Melalui upaya pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor atau debitur akan diintensifkan.

"Barang jaminan dan harta kekayaan lain milik obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang atau penyelesaian lainnya,” ujar Rionald.

Suyanto adalah pemilik dari Bank Dharmala. Bank miliknya itu mendapatkan kucuran dana BLBI sebesar Rp 904,4 miliar saat krisis moneter menerjang tahun 1998. Namun dia belum sepenuhnya menyelesaikan kucuran utang tersebut.

Sementara Ongko memiliki utang atas Bank Umum Nasional Rp 7,72 triliun dan utang Bank Arya Panduarta Rp 359,43 miliar. Utang ini belum termasuk biaya administrasi pergurusan piutang negara berdasarkan laporan Kemenkeu pada 2022.

Kementerian Perdagangan menyita barang elektronik hingga pakaian impor ilegal. Ada sembilan barang impor ilegal yang disita karena tidak memenuhi hasil pengawasan di luar kawasan pabean (post-border).

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Rusmin Amin mengungkap nilai barang-barang impor itu sebesar Rp 1,33 miliar. Produk yang diekspose merupakan hasil pengawasan Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) Makassar periode Januari-Juli 2024.

"Berdasarkan hasil pengawasan, kami menemukan ada pelanggaran atas tata niaga impor post-border berupa ketiadaan dan ketidaksesuaian dokumen Laporan Surveyor (LS) sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor & Tahun 2024. Kami mengimbau para pelaku usaha tertib hukum dalam menjalankan usahanya," kata Rusmin, dalam keterangannya, dikutip Jumat (13/9/2024).

Rusmin mengungkapkan, BPTN Makassar telah mengidentifikasi sembilan produk impor post-border yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Produk-produk tersebut antara lain dari kategori Barang Modal Tidak Baru (BMTB), plastik hilir, barang tekstil sudah jadi lainnya, katup, produk elektronika tertentu, produk keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L), alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP), pakaian jadi, serta aksesoris pakaian jadi.

"Keberhasilan BPTN Makassar mengamankan produk-produk ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen pemerintah untuk melindungi konsumen. Pengawasan terhadap produk asal impor post-border, adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memberantas produk yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Rusmin.

Rusmin menerangkan, pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha kali ini adalah tidak memiliki perizinan yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan serta Pengaturan Impor dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

Turut hadir Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Fajarini Puntodewi, Direktur Tertib Niaga Tommy Andana, Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) Makassar Erizal Mahatama, Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) IV Oki Sri Swastini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar Arlin Ariesta dan perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Kami akan terus memastikan bahwa produk-produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar yang telah ditetapkan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian melakukan penyitaan sementara terhadap 25.257 pengeras suara (speaker) aktif senilai Rp10,2 miliar, karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

MEDAN, iNews.id - Petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur menyita aset wajib pajak berupa satu unit mobil. Penyitaan dilakukan lantaran warga tersebut memiliki tunggakan pajak sebesar Rp60 juta.

Kepala KPP Pratama Medan Timur Iman Pinem mengatakan, penyitaan ini dilakukan setelah berbagai upaya penagihan sebelumnya tidak mendapat tanggapan yang baik dari wajib pajak. Prosesnya dilaksanakan Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dari KPP Pratama Medan Timur.

Iman mengaku pihaknya telah menjalankan semua prosedur sesuai dengan regulasi. Namun semua upaya persuasif yang dilakukan tidak membuahkan hasil.

"Langkah penyitaan ini merupakan tindak lanjut dari upaya penagihan sebelumnya berupa surat teguran dan surat peringatan yang tidak membuahkan hasil,” ujar Iman, Rabu (3/7/2024).

Dia menyebut mobil yang disita akan diamankan JSPN KPP Pratama Medan Timur. Aset tersebut diamankan dan wajib pajak diberi kesempatan untuk menyicil utang pajaknya.

"Jika tidak ada itikad baik untuk melunasi, mobil tersebut akan dilelang," katanya.

Menurutnya, kegiatan penyitaan dilakukan di lokasi wajib pajak dan diharapkan memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil dari lelang jika dilakukan, akan digunakan untuk melunasi tunggakan pajak wajib pajak.

"Langkah penyitaan diambil sebagai bentuk penegakan hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak yang patuh. Direktorat Jenderal Pajak akan terus menegakkan hukum perpajakan secara profesional," ucapnya.

Editor: Donald Karouw