REPUBLIKA.CO.ID, HODEIDAH -- Tentara Israel kembali berulah. Pada Sabtu (26/7/2024), tentara dari negeri penjajah tanah Palestina itu melalui udara, menyerang sasaran militer Houthi di wilayah pelabuhan Hodeidah di Yaman.

Akibat serangan itu, dilaporkan 80 orang menderita luka berat. Umumnya menderita luka bakar.

Untuk diketahui, Hodeidah merupakan kota di bagian barat Yaman. Dikutip Encyclopaedia Britannica, kota ini terletak di dataran pantai Tihāmah yang berbatasan dengan Laut Merah. Kota ini merupakan salah satu pelabuhan utama negara ini dan memiliki fasilitas modern.

Dalam sejarah peradaban Islam, kota ini pertama kali disebutkan pada tahun 1454/55 dan menjadi penting pada tahun 1520-an ketika Tihāmah Yaman direbut oleh Turki Utsmani . Pada abad-abad berikutnya kota ini menggantikan Mocha sebagai pelabuhan utama negara tersebut.

Di bawah kekuasaan Utsmani hingga tahun 1918, Hodeidah menjadi tempat pendaratan bagi upaya-upaya Utsmani berturut-turut untuk merebut kendali penuh atas Imamah Yaman dari para penguasa tradisionalnya (pendudukan Utsmani pertama, dimulai pada 1849; pendudukan kedua, 1872–1918). Selama perang Utsmani-Italia pada 1911-1912 kota ini dibombardir oleh kapal-kapal perang Italia yang berada di lepas pantai. Setelah Perang Dunia I, Inggris yang menang menyerahkan Hodeidah dan Tihāmah Yaman kepada para penguasa Idrīsī di Asir, di utara, tetapi wilayah tersebut direbut kembali oleh Yaman pada tahun 1925.

Pemberontakan yang dipicu oleh Yaman di Asir (yang saat itu merupakan bagian dari Arab Saudi ) pada tahun 1934 menyebabkan pendudukan Saudi di Hodeidah.

Perjanjian Al Taif tahun itu mengembalikan kota dan Tihāmah Yaman ke Yaman; Yaman, pada gilirannya, mengakui kepemilikan Arab Saudi atas Asir. Kota itu menjadi pusat pemerintahan semi-otonom di bawah salah satu putra imam (pemimpin) Yaman hingga proklamasi republik dan perang saudara berikutnya (1962–70).

Pada tahun 1970-an banyak bangunan modern juga telah dibangun. Saat ini, pelabuhan di Hodeidah menangani banyak impor dan ekspor Yaman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berbagai strategi dilancarkan kaum Yahudi untuk menembus 'kakunya' sikap Kesultanan Turki Utsmani demi dapat memasuki Palestina. Sebagaimana dikisahkan dalam buku Catatan Harian Sultan Abdul Hamid II karya Muhammad Harb, mereka mencoba berbagai cara untuk menghadap sultan.

Pertama, pada 1892, sekelompok Yahudi Rusia mengajukan permohonan kepada Sultan Abdul Hamid II, untuk mendapatkan izin tinggal di Palestina. Permohonan itu dijawab sultan dengan tegas. Pemerintan Utsmaniyyah memberitahukan kepada segenap kaum Yahudi yang ingin hijrah ke Turki, bahwa mereka tidak akan diizinkan menetap di Palestina. Mendengar jawaban seperti itu kaum Yahudi terpukul berat, sehingga duta besar Amerika turut campur tangan.

Kedua, Theodor Hertzl, si Bapak Yahudi Dunia sekaligus penggagas berdirinya Negara Yahudi, pada 1896 memberanikan diri menemui Sultan Abdul Hamid II sambil meminta izin mendirikan gedung di al-Quds. Permohonan itu dijawab Sultan dengan penolakan.

"Sesungguhnya Daulah Utsmani ini adalah milik rakyatnya. Mereka tidak akan menyetujui permintaan itu. Sebab itu simpanlah kekayaan kalian itu dalam kantong kalian sendiri,"demikian jawaban Sultan.

Melihat keteguhan Sultan, mereka kemudian membuat strategi ketiga, yaitu melakukan konferensi Basel di Swiss, pada 29-31 Agustus 1897 dalam rangka merumuskan strategi baru menghancurkan Khilafah Utsmaniyyah.

Karena gencarnya aktivitas Zionis Yahudi, akhirnya pada 1900 Sultan Abdul Hamid II mengeluarkan keputusan pelarangan atas rombongan peziarah Yahudi di Palestina untuk tinggal di sana lebih dari tiga bulan. Paspor Yahudi harus diserahkan kepada petugas khilafah terkait. Pada 1901, Sultan mengeluarkan keputusan mengharamkan penjualan tanah kepada Yahudi di Palestina.

Pada 1902, Hertzl untuk kesekian kalinya menghadap Sultan Abdul Hamid II. Kedatangan Hertzl kali ini untuk menyogok sang penguasa kekhalifahan Islam tersebut. Di antara sogokan yang disodorkan Hertzl adalah uang sebesar 150 juta poundsterling khusus untuk Sultan; Membayar semua utang pemerintah Usmaniyyah yang mencapai 33 juta poundsterling;

Membangun kapal induk untuk pemerintah dengan biaya 120 juta frank; Memberi pinjaman 5 juta poundsterling tanpa bunga; dan Membangun Universitas Utsmaniyyah di Palestina.

Namun, kesemuanya ditolak Sultan. Bahkan, Sultan tidak mau menemui Hertzl. Dia memilih untuk diwakilkan kepada Tahsin Basya, perdana menterinya, sambil mengirim pesan sebagai berikut:

"Nasihati Hertzl agar jangan meneruskan rencananya. Aku tidak akan melepaskan walaupun sejengkal tanah ini (Palestina), karena ia bukan milikku. Tanah itu adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi kepentingan tanah ini dan mereka telah menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi silakan menyimpan harta mereka. Jika suatu saat kekhilafahan Turki Usmani runtuh, kemungkinan besar mereka akan bisa mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Akan tetapi, sementara aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari Khilafah Islamiyah. Perpisahan adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Aku tidak akan memulai pemisahan tubuh kami selagi kami masih hidup."

Sejak saat itu kaum Yahudi dengan gerakan Zionismenya melancarkan gerakan untuk menumbangkan Sultan. Dengan menggunakan jargon-jargon "liberation", "freedom", dan sebagainya, mereka menyebut pemerintahan Abdul Hamid II sebagai "Hamidian Absolutism", dan sebagainya.