Bisnis.com, JAKARTA - Jepang melaporkan Korea Utara menembakkan setidaknya tujuh rudal balistik jarak pendek pada Selasa (5/11/2024) waktu setempat di lepas pantai timurnya.

Insiden ini terjadi setelah Pyongyang mengutuk latihan militer yang dilakukan oleh para pesaingnya dan hanya beberapa jam sebelum pemilu AS.

Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani menuturkan setidaknya tujuh rudal terbang ke ketinggian 100 km (62 mil) dan menempuh jarak 400 km sebelum jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang ke laut.

Sementara itu, Kepala Staf Gabungan Korea Selatan melaporkan rudal tersebut ditembakkan sekitar pukul 07.30 waktu setempat pada Selasa atau 22.30 GMT pada Senin dari sekitar Sariwon, Provinsi Hwanghae Utara.

Amerika Serikat berkonsultasi erat dengan Korea Selatan, Jepang, dan sekutu regional lainnya setelah peluncuran tersebut, dan terus memantau situasinya, kata militer AS.

Peluncuran terbaru ini menyusul uji coba rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat baru yang diberi nama Hwasong-19 oleh Korea Utara pekan lalu dan dilakukan beberapa jam sebelum pemungutan suara dibuka dalam pemilihan presiden AS.

“Jika ICBM ditujukan untuk AS, maka rudal balistik terbaru ditujukan untuk Korea Selatan,” kata Yang Moo-jin, presiden University of North Korean Studies di Seoul.

“Secara langsung, hal ini untuk memprotes latihan udara bersama yang dilakukan Korea Selatan, AS, dan Jepang. Secara tidak langsung, hal ini untuk menunjukkan kehadiran mereka di menit-menit terakhir sebelum pemilihan presiden AS,” kata Yang, yang juga melihat niat tersebut untuk mengalihkan perhatian komunitas internasional. perhatiannya beralih dari mengkritik pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia.

Sementara itu, media pemerintah Korea Utara KCNA pada Selasa mengatakan Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin negara tersebut, Kim Jong Un, mengutuk latihan militer baru-baru ini yang dilakukan Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan sebagai ancaman dan mengatakan bahwa latihan tersebut membenarkan penguatan nuklir Korea Utara.

Peluncuran rudal tersebut juga terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin secara tak terduga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son Hui pada hari Senin.

Selama pertemuan mengejutkan antara Putin dan Choe di Kremlin, keduanya berjabat tangan selama satu menit penuh pada saat meningkatnya kekhawatiran di Barat bahwa tentara Korea Utara akan ikut serta dalam perang Ukraina di pihak Moskow.

Pada hari Senin, AS juga mengecam Rusia dan Tiongkok di Dewan Keamanan PBB karena “melindungi tanpa malu-malu” dan memberanikan Korea Utara untuk terus melanggar sanksi PBB dengan memajukan program rudal balistik, nuklir, dan senjata pemusnah massal.

Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun akhir bulan lalu mencatat bahwa Korea Utara "ingin membesar-besarkan keberadaan mereka di sekitar musim pemilihan presiden AS sebelum dan sesudah pemilu" dengan unjuk kekuatan seperti uji coba rudal antarbenua atau uji coba nuklir lainnya.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Personel militer pertama dari Korea Utara di wilayah perbatasan Rusia di Kursk telah diserang oleh Ukraina. Kejadian ini terjadi di tengah kekhawatiran tentang Pyongyang yang mengirim ribuan tentara ke Rusia untuk mendapatkan imbalan nuklir.

Mengutip The Independent, Pentagon minggu lalu mengatakan Korea Utara mengirim 10.000 tentara ke Rusia. Sebagian dari mereka diyakini menuju Kursk untuk bergabung dengan pasukan Putin dalam invasi mereka ke Ukraina di tengah konflik terbesar yang pernah terjadi di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.

Pasukan Rusia menghadapi kesulitan dalam memukul mundur serangan lintas batas Ukraina yang diluncurkan pada 6 Agustus.

"Personel militer pertama DPRK [Republik Rakyat Demokratik Korea] telah diserang di wilayah Kursk di Federasi Rusia," kata kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi Ukraina Andriy Kovalenko pada hari Senin, mengacu pada tantara Korea Utara.

Seorang juru bicara PBB mengatakan sekretaris jenderal Antonio Guterres "sangat khawatir" tentang pasukan Korea Utara yang dikirim ke Rusia dan "kemungkinan pengerahan mereka ke zona konflik".

Juru bicara itu mengatakan segala sesuatu harus dilakukan untuk menghindari internasionalisasi konflik ini.

Perkiraan Ukraina, yang lebih tinggi dari perkiraan Washington, menunjukkan bahwa sekitar 12.000 warga Korea Utara terlibat dalam pertempuran atas nama Rusia.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 7.000 warga Korea Utara dengan perlengkapan dan senjata Rusia sudah berada di daerah dekat Ukraina, kata badan intelijen militer Kyiv pada hari Sabtu.

Volodymyr Zelensky yang cemas mendesak sekutu Ukraina untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah pengerahan pasukan Pyongyang alih-alih hanya "menonton" dan "menunggu".

Presiden Ukraina mengusulkan serangan pendahuluan Ukraina terhadap kamp-kamp tempat pasukan Korea Utara dilatih. Akan tetapi, dia mengatakan Kyiv tidak akan dapat melakukannya tanpa izin dari sekutu Barat.

Para pemimpin Barat menggambarkan pengerahan pasukan Korea Utara sebagai eskalasi signifikan yang juga dapat mengguncang hubungan di kawasan Indo-Pasifik, dan membuka pintu bagi transfer teknologi dari Moskow ke Pyongyang yang dapat meningkatkan ancaman yang ditimbulkan oleh program senjata nuklir dan rudal Korea Utara.

Lantas, apa sebenarnya keuntungan yang didapat Korea Utara dengan mengirimkan tentaranya ke Rusia?

Kemitraan strategis Korea Utara dengan Moskow telah semakin erat sejak Kim melakukan perjalanan ke Rusia untuk kunjungan luar negeri yang langka tahun lalu.

Tahun ini, Putin mengunjungi Korea Utara. Dan kedua pemimpin menandatangani pakta pertahanan yang menyerukan bantuan bersama "dengan menggunakan semua cara yang tersedia" jika terjadi agresi terhadap salah satu negara.

kata Menurut Andrei Lankov, direktur firma analisis keamanan Korea Risk Group, Korea Utara akan menerima dana dari Rusia untuk mengirim pasukan ke garis depan Ukraina, uang yang dibutuhkan Pyongyang untuk membangun kekuatan nuklirnya.

"Pyongyang akan dibayar dengan baik dan mungkin mendapatkan akses ke teknologi militer Rusia, yang jika tidak, Moskow akan enggan untuk mentransfernya ke Korea Utara," kata Lankov kepada BBC.

Tonton:Zelenskiy Desak Sekutu Setop Menonton dan Mulai Bertindak Atas Korea Utara

Dia menambahkan, "Itu juga akan memberi tentara mereka pengalaman tempur yang nyata, tetapi ada juga risiko mengekspos warga Korea Utara pada kehidupan di Barat, yang merupakan tempat yang jauh lebih makmur."

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Sean Savett mengatakan bahwa keterlibatan Korea Utara dalam perang akan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hubungan pertahanannya dengan Rusia.

"Hal ini juga menunjukkan tingkat keputusasaan baru bagi Rusia karena terus menderita korban yang signifikan di medan perang dalam perang brutalnya melawan Ukraina," katanya seperti dikutip oleh The Guardian.

Sebagai bentuk dukungan, Rusia pada bulan Maret memveto resolusi PBB yang secara efektif menghapuskan pemantauan oleh para ahli PBB atas sanksi Dewan Keamanan terhadap Korea Utara.

Hal ini memicu tuduhan Barat bahwa Moskow bertindak untuk melindungi pembelian senjatanya dari Pyongyang untuk membiayai perangnya di Ukraina.

Menurut klaim Korea Selatan, Korea Utara telah mengirimkan sekitar 7.000 kontainer berisi amunisi ke Rusia sejak tahun lalu. Dan sebagai gantinya, Rusia mengirimkan 9.000 kontainer yang kemungkinan berisi bantuan.

Membantu Rusia juga dapat menjadi bumerang bagi Pyongyang karena Korea Utara telah berada di bawah sanksi Dewan Keamanan PBB sejak 2006. Dan tindakan tersebut telah terus diperkuat selama bertahun-tahun dengan tujuan menghentikan pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik Pyongyang.

Dewan Keamanan memiliki komite sanksi Korea Utara – yang terdiri dari 15 anggota dewan, termasuk Rusia – untuk memeriksa dan mengambil tindakan yang tepat atas informasi mengenai dugaan pelanggaran. Dewan Keamanan beroperasi berdasarkan konsensus dan dapat menunjuk individu dan entitas.

Anggota Dewan Keamanan juga dapat mengusulkan tindakan melalui adopsi resolusi, tetapi hal itu memerlukan setidaknya sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto dari Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, Prancis, atau Inggris.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Militer Korea Utara kembali melakukan uji coba peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) pada hari Kamis (31/10). Kali ini, Pyongyang menguji ICBM terbaru mereka, Hwasong-19.

Kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, dalam pernyataannya hari Jumat (1/11) menyebut Hwasong-19 sebagai "rudal strategis terkuat di dunia."

"ICBM tipe baru ini membuktikan kepada dunia bahwa posisi hegemonik yang kita miliki dalam pengembangan dan pembuatan senjata nuklir telah terjamin," kata pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dikutip KCNA.

Mengutip Reuters, Hwasong-19 melesat lebih tinggi daripada rudal Korea Utara sebelumnya. Korea Selatan dan Jepang melacak penerbangannya jauh ke luar angkasa sebelum jatuh di lautan antara Jepang dan Rusia.

Korea Utara menjamin peluncuran Hwasong-19 tidak memengaruhi keselamatan negara tetangga. KCNA juga menulis bahwa peluncuran ini merupakan langkah militer yang tepat dalam menghadapi ancaman dari musuh-musuh.

Peluncuran Hwasong-19 dilakukan hanya beberapa hari sebelum pemilihan umum Presiden Amerika Serikat tanggal 5 November mendatang. AS, bersama Korea Selatan dan Jepang, langsung melempar kecaman dan meminta PBB untuk bertindak.

Tonton:Ini Ancaman Amerika Jika Tentara Korea Utara Bergabung dalam Perang Rusia

Kemampuan Hwasong-19

Sesuai namanya, Hwasong-19 merupakan penerus dari Hwasong-18 yang pertama kali diluncurkan tahun lalu. Model terbaru ini masih hadir dengan menggunakan bahan bakar padat.

Menggunakan bahan bakar padat menjadi keunggulan tersendiri bagi Hwasong-19. Rudal berbahan bakar padat tidak perlu diisi bahan bakar segera sebelum peluncuran.

Dalam banyak kondisi, rudal dengan bahan bakar tipe ini lebih mudah dan aman untuk dioperasikan dan memerlukan lebih sedikit dukungan logistik. Bahan bakar padat juga membuat rudal lebih sulit dideteksi daripada senjata berbahan bakar cair.

Dalam foto yang dirilis KCNA, Hwasong-19 diperlihatkan meluncur dari tabung yang dibawa oleh kendaraan transporter-erector-launcher (TEL).

Hwasong-19 dilaporkan terbang sejauh 1.001,2 km selama 5.156 detik sebelum mendarat di laut lepas pantai timur semenanjung Korea.KCNAmengklaim ICBM Korea Utara ini mencapai ketinggian puncak maksimum di level 7.687,5 km.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Korea Selatan akan mengirim utusan ke markas besar North Atlantic Treaty Organization (NATO) di Brussels, Belgia, pekan ini. Korea Selatan kabarnya akan mengangkat isu hubungan militer Rusia dan Korea Utara ke aliansi pertahanan Barat tersebut.

Mengutip Yonhap, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan bahwa delegasi dipimpin oleh Wakil Direktur Pertama Hong Jang-won. Rombongan tersebut akan mengunjungi markas besar NATO pada hari Senin (28/10) waktu Belgia.

Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Senin lalu telah mengajukan permintaan pengiriman delegasi dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Yoon Suk Yeol.

Delegasi Korea Selatan diperkirakan akan fokus pada aktivitas dan penempatan pasukan Korea Utara di Rusia. Tim ini akan terdiri dari pejabat militer senior dan diplomat.

Di luar urusan Rusia dan Korea Utara, delegasi Seoul diperkirakan akan ikut menyampaikan rencana Korea Selatan untuk membantu Ukraina.

Tonton:Ini Peringatan NATO kepada Rusia dan Korea Utara

​Potensi Korea Selatan Masuk ke Perang Ukraina

Korea Selatan memang sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk memberikan bantuan senjata kepada Ukraina, sebagai respons atas dugaan adanya tentara Korea Utara yang membantu Rusia di medan perang.

Korea Selatan mengklaim telah menerima laporan intelijen yang menyebut bahwa tentara Korea Utara berkumpul di wilayah Kursk, barat daya Rusia, tempat serangan besar Ukraina terjadi pada bulan Agustus.

Korea Selatan saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk mempelajari dan menganalisis taktik dan doktrin militer pasukan Korea Utara.

Sejauh ini Korea Selatan telah memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina dan memilih untuk tidak mengirimkan senjata secara langsung.

Hari Kamis (24/10), Presiden Yoon mengatakan bahwa Korea Selatan dapat mempertimbangkan untuk menyediakan senjata kepada Ukraina, tergantung pada tingkat kerja sama militer antara Rusia dan Korea Utara.

Badan intelijen Korea Selatan mengatakan bahwa mereka telah mengonfirmasi bahwa Korea Utara mengirim 1.500 pasukan operasi khusus ke Rusia pada bulan Oktober 2024.

Laporan itu didukung oleh pernyataan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang mengatakan bahwa intelijennya mengetahui adanya 10.000 tentara Korea Utara yang sedang disiapkan untuk bergabung dengan pasukan Rusia.

Kantor Kepresidenan Korea Selatan bahkan menggambarkan Korea Utara sebagai “kelompok kriminal” yang memaksa pemuda-pemudinya untuk menjadi tentara bayaran.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - SEOUL/ROMA. Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya mengkonfirmasi adanya bukti mengenai keberadaan pasukan Korea Utara di Rusia, yang telah dikirim untuk mendukung perang Kremlin di Ukraina.

Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, menyatakan hal ini di Roma dan mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi tersebut.

Menurut anggota parlemen Korea Selatan, sekitar 3.000 tentara Korea Utara telah dikirim ke Rusia, dan diperkirakan ribuan tentara tambahan akan menyusul.

Pyongyang diketahui telah berkomitmen untuk mengirimkan total sekitar 10.000 tentara, yang diharapkan selesai penempatannya pada bulan Desember. Angka 3.000 tersebut dua kali lipat dari perkiraan sebelumnya.

Park Sun-won, anggota komite intelijen parlemen Korea Selatan, melaporkan bahwa tanda-tanda pasukan yang dilatih di Korea Utara terdeteksi pada bulan September dan Oktober. Pasukan tersebut kini telah disebarkan ke beberapa fasilitas pelatihan di Rusia untuk beradaptasi dengan lingkungan setempat.

Konflik di Ukraina dimulai setelah invasi Rusia pada Februari 2022, dan telah menjadi perang berkepanjangan yang menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Austin menilai dugaan penempatan pasukan Korea Utara sebagai indikasi bahwa militer Rusia mengalami masalah dengan sumber daya manusia.

Kremlin sebelumnya menolak klaim tentang pengerahan pasukan Korea Utara dan menyebutnya sebagai "berita palsu."

Sementara itu, perwakilan Korea Utara di PBB menganggap informasi tersebut sebagai "rumor yang tidak berdasar." Meski demikian, Rusia dan Korea Utara berkomitmen untuk meningkatkan hubungan militer, termasuk penandatanganan perjanjian pertahanan pada bulan Juni lalu.

Badan Intelijen Nasional Korea Selatan juga melaporkan bahwa Korea Utara telah mengirim sekitar 1.500 personel pasukan khusus ke Rusia, yang kemungkinan akan dikerahkan setelah menjalani pelatihan.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, menuduh Pyongyang bersiap untuk mengirim 10.000 tentara ke Rusia dan meminta sekutunya untuk merespons keterlibatan Korea Utara dalam perang tersebut.

Lee Seong-kweun, anggota parlemen Korea Selatan, menambahkan bahwa otoritas Korea Utara berupaya merahasiakan berita tentang pengerahan pasukan dan berusaha mengendalikan keluarga tentara yang terlibat.

Lee juga menyebutkan bahwa Rusia merekrut sejumlah besar penerjemah untuk membantu tentara Korea Utara dan melatih mereka dalam penggunaan peralatan militer.

Pejabat AS menyatakan bahwa Rusia telah kehilangan lebih dari 600.000 tentara yang tewas atau terluka dalam perang di Ukraina.

Austin mengindikasikan bahwa pengerahan pasukan Korea Utara dapat menunjukkan kurangnya rekrutan di Rusia dan menegaskan bahwa ini mencerminkan masalah yang lebih besar yang dihadapi Presiden Vladimir Putin.

Kantor kepresidenan Korea Selatan mendesak penarikan segera pasukan Korea Utara dari Rusia. Di Berlin, Jerman memanggil kuasa usaha Korea Utara untuk menyampaikan kekhawatiran terkait pengerahan pasukan tersebut, mengingat jika laporan itu benar, hal itu akan melanggar hukum internasional.

Badan Intelijen Nasional Korea Selatan juga mengungkapkan bahwa mereka Becerra sama dengan intelijen Ukraina untuk mengidentifikasi perwira Korea Utara yang terlibat dalam konflik di wilayah Donetsk, Ukraina timur.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Keributan antara Korea Selatan dan Korea Utara kini telah sampai ke wilayah perang di Ukraina. Setelah kabar bahwa Pyongyang mengirim tentara ke Rusia, kini Seoul memperingatkan bahwa mereka juga mampu mengirim senjata ke Ukraina.

Perang Korea secara teknis memang belum berakhir. Konflik bersenjata berakhir pada tahun 1953 lewat perjanjian khusus selevel gencatan senjata. Secara resmi, tidak ada ada perjanjian damai yang pernah ditandatangani.

Belakangan ini perseteruan dua Korea kembali memanas. Pergerakan militer di utara pun terlihat semakin gencar.

Setelah masalah pengiriman drone, kini kabar tentang pengiriman pasukan ke medan perang Ukraina juga menjadi pemantik perselisihan.

Pejabat kepresidenan Korea Selatan, yang berbicara secara anonim, mengatakan pemerintahnya telah mempertimbangkan beberapa langkah yang bisa diambil demi membantu Ukraina.

Langkah-langkah yang mungkin diambil termasuk koridor diplomatik, ekonomi dan militer, hingga pengiriman senjata ke Ukraina, baik yang bersifat defensif maupun ofensif.

Tonton:Intelijen Korea Selatan: Korea Utara Kirim Pasukan dalam Jumlah Besar ke Rusia

​Pengiriman Tentara Korea Utara ke Rusia

Pekan lalu, badan intelijen Korea Selatan mengatakan bahwa mereka telah mengonfirmasi bahwa Korea Utara mengirim 1.500 pasukan operasi khusus ke Rusia pada bulan Oktober 2024.

Laporan itu didukung oleh pernyataan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang mengatakan bahwa intelijennya mengetahui adanya 10.000 tentara Korea Utara yang sedang disiapkan untuk bergabung dengan pasukan Rusia.

Pada hari Selasa (22/10), Korea Selatan memperingatkan bahwa mereka dapat mempertimbangkan untuk memasok senjata ke Ukraina sebagai respons atas dukungan militer Korea Utara di Rusia.

Pernyataan tersebut sepertinya hanya gertakan agar Rusia tidak mendatangkan pasukan Korea Utara untuk berperang melawan Ukraina.

Di saat yang sama, pihak Korea Selatan sepertinya juga khawatir bahwa Rusia akan memberikan teknologi militer canggih ke Korea Utara sebagai bentuk balas budi.

Mengutip AP, diplomat Korea Selatan di Dewan Keamanan PBB mengecam dugaan pengiriman pasukan oleh Korea Utara. Kantor Kepresidenan Korea Selatan bahkan menggambarkan Korea Utara sebagai “kelompok kriminal” yang memaksa pemuda-pemudinya untuk menjadi tentara bayaran.

Sumber: TheIndependent.co.uk | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) baru-baru ini mengeluarkan peringatan mengenai pengiriman pasukan Korea Utara untuk memperkuat invasi Rusia di Ukraina.

Menurut NIS, sekitar 1.500 pasukan operasi khusus Korea Utara telah dikirim melalui kapal angkatan laut Rusia ke Vladivostok pada awal bulan ini.

Pasukan tersebut saat ini ditempatkan di beberapa pangkalan militer di Rusia, termasuk Vladivostok, Ussuriysk, Khabarovsk, dan Blagoveshchensk, dan diperkirakan akan segera dikerahkan ke medan pertempuran setelah menyelesaikan pelatihan adaptasi.

Bukti Pengiriman Pasukan Korea Utara ke Rusia

NIS mengungkapkan bukti satelit serta foto-foto yang menunjukkan pergerakan kapal angkatan laut Rusia di dekat pelabuhan Korea Utara, serta dugaan perkumpulan besar pasukan Korea Utara di Ussuriysk dan Khabarovsk dalam seminggu terakhir.

Berdasarkan informasi ini, diharapkan lebih banyak pasukan Korea Utara akan segera dikirim ke Rusia untuk bergabung dalam konflik.

Tidak hanya itu, NIS juga bekerja sama dengan badan intelijen Ukraina dan menggunakan teknologi pengenalan wajah berbasis kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi perwira Korea Utara yang mendukung pasukan Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina timur, dengan menembakkan rudal buatan Korea Utara.

Pasokan Senjata dari Korea Utara ke Rusia

Sejak Agustus tahun lalu, Korea Utara telah mengirim lebih dari 13.000 kontainer yang berisi amunisi artileri, rudal balistik, dan roket anti-tank ke Rusia. Menurut NIS, lebih dari 8 juta putaran artileri dan roket telah dikirim ke Rusia, memperkuat kapasitas tempur negara tersebut di medan perang Ukraina.

Kerjasama militer antara Rusia dan Korea Utara, yang sebelumnya dilaporkan oleh media internasional, kini telah secara resmi dikonfirmasi oleh NIS. Ini menandai tingkat hubungan yang baru antara kedua negara yang dikenal memiliki kedekatan dalam kebijakan militer dan strategis.

Dampak Pengiriman Pasukan dan Tanggapan Internasional

Jika dikonfirmasi, pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia merupakan keterlibatan militer besar pertama Pyongyang sejak Perang Korea pada 1950 hingga 1953. Meskipun Korea Utara pernah mengirimkan kontingen kecil dalam Perang Vietnam dan Perang Sipil Suriah, skala keterlibatan ini jauh lebih besar dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar militer.

Kantor kepresidenan Korea Selatan menganggap pengiriman pasukan ini sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional dan komunitas internasional.

Dalam pernyataan resmi, Presiden Yoon Suk Yeol memimpin pertemuan darurat untuk membahas ancaman yang ditimbulkan oleh pengiriman pasukan ini, serta tindakan balasan yang mungkin diambil oleh Korea Selatan bersama sekutu-sekutunya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya menyatakan bahwa 10.000 tentara Korea Utara sedang dalam persiapan untuk dikirim ke Ukraina, meskipun NATO dan beberapa negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, belum memiliki bukti konkret keterlibatan langsung pasukan Korea Utara dalam pertempuran.

Potensi Eskalasi Konflik dan Ancaman Perang Dunia

Zelensky memperingatkan bahwa aliansi militer antara Rusia dan Korea Utara dapat menjadi "langkah awal menuju perang dunia." Dalam pidato di hadapan parlemen Ukraina, ia menggambarkan Rusia dan Korea Utara sebagai "koalisi penjahat," merujuk pada kerjasama militer yang semakin erat antara kedua negara.

Perkembangan ini memicu keprihatinan internasional, terutama di negara-negara Barat yang terus memantau situasi dengan seksama. NATO menyatakan bahwa meskipun belum ada bukti nyata mengenai keterlibatan pasukan Korea Utara, dukungan logistik dan senjata dari Pyongyang kepada Rusia sudah menjadi ancaman serius yang harus diwaspadai.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Korea Utara diketahui telah memasok amunisi dan rudal untuk membantu Rusia melancarkan perangnya melawan Ukraina. Akan tetapi, laporan terkini mengklaim, negara tertutup itu juga mengirimkan sejumlah besar pasukan.

Mengutip The Guardian, laporan tersebut dikonfirmasi minggu ini oleh presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, yang mengatakan hubungan antara Moskow dan Pyongyang memasuki fase baru yang lebih mengkhawatirkan.

Rusia butuh pasukan Korea Utara

Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan mitranya dari Korea Utara, Kim Jong-un, menandatangani "perjanjian bantuan bersama" rahasia pada bulan Juni yang mungkin telah memfasilitasi transfer amunisi dan rudal – dan sekarang personel.

Pengalihan sejumlah besar pasukan Korea Utara terjadi di tengah laporan di media Ukraina bahwa Putin sedang berjuang untuk memobilisasi lebih banyak orang Rusia di tengah meningkatnya kegelisahan di dalam negeri tentang lamanya dan biaya perang, baik secara finansial maupun dalam hal korban jiwa.

Minggu lalu, New York Times melaporkan bahwa September adalah bulan "paling berdarah" bagi pasukan Rusia yang bertempur dalam perang tersebut. Data menunjukkan, 115.000 warga Rusia tewas sejak dimulainya perang dan 500.000 orang lainnya terluka.

Minggu ini, Kyiv Post mengutip sumber militer Ukraina yang mengatakan bahwa sebanyak 3.000 tentara Korea Utara dipasok dengan senjata ringan dan amunisi sebelum mereka dikerahkan dalam operasi berisiko tinggi yang bertujuan untuk mengurangi tekanan pada pasukan Rusia.

Meskipun rincian kesepakatan Putin-Kim tidak pernah dipublikasikan, laporan media mengatakan beberapa ribu tentara Korea Utara sedang dilatih di Rusia dan dapat dikerahkan di garis depan pada akhir tahun.

Itu akan menjadi tambahan bagi puluhan teknisi Korea Utara yang dilaporkan telah dikirim ke Ukraina untuk membantu pengerahan senjata yang diekspor, termasuk rudal balistik KN-23.

Seberapa kuat pasukan Korea Utara?

Kremlin menepis tudingan yang dilayangkan Zelenskiy.

Di sisi lain, prospek pasukan Korea Utara yang bertempur di pihak Moskow di jantung Eropa menimbulkan pertanyaan: seberapa kuatkah tentara Pyongyang dan apakah mereka sanggup mengirim pasukannya ke Ukraina?

Melansir Euronews, Korea Utara memiliki militer terbesar keempat di dunia, dengan hampir 1,3 juta personel aktif yang mewakili sekitar 5% dari total populasi.

Sebanyak 600.000 personel tambahan diyakini bertugas sebagai tentara cadangan.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah menjadikan pengeluaran pertahanan sebagai prioritas. Pyongyang menyatakan pada bulan Januari bahwa 15,9% dari total pengeluaran pemerintah untuk tahun ini akan digunakan untuk pertahanan.

Meskipun Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah tidak memberikan angka spesifik, perkiraan ini serupa dengan yang diumumkan dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, perkiraan independen mengatakan bahwa Pyongyang kemungkinan menghabiskan sekitar 36,3% dari PDB-nya untuk militernya pada tahun 2023. Ini menjadikannya sebagai negara pembelanja tertinggi kedua dalam kategori ini di seluruh dunia.

Sementara, tentara Korea Utara juga dilaporkan menggunakan teknologi dan peralatan tempur yang sudah ketinggalan zaman, para pemimpinnya menebus perbedaan dalam teknologi dengan memobilisasi pasukannya dalam jumlah besar, mirip dengan Moskow.

Tonton:Kerjasama Pertahanan antara Rusia-Korea Utara Bikin Penasaran, Ini Jawaban Kremlin

Pengamatan ini digaungkan oleh sekretaris pers Pentagon, Mayor Patrick Ryder, yang mengatakan pada bulan Juni bahwa Rusia akan menggunakan tentara Pyongyang sebagai umpan meriam, seperti halnya pasukannya sendiri.

Namun, bagi banyak orang, kemajuan Korea Utara di bidang rudal balistik dan senjata nuklir jauh lebih memprihatinkan.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Pemerintah Korea Utara pada hari Rabu (16/10) mengatakan, sekitar 1,4 juta pemuda mendaftar untuk bergabung dengan pasukan militer dalam sepekan terakhir.

Ketegangan antara dua Korea belakangan ini sepertinya jadi salah satu pemicu tingginya angka pendaftar ke militer Korea Utara.

Kantor berita nasional Korea Utara, KCNA, mengabarkan bahwa para pemuda yang mendaftar mencakup mahasiswa dan pengurus liga pemuda. Seluruhnya telah menandatangani petisi untuk bergabung dengan tentara.

Melalui petisi tersebut, para pemuda juga bertekad untuk berjuang dalam perang suci untuk menghancurkan musuh dengan senjata revolusi.

"Jika perang pecah, ROK (Korea Selatan) akan terhapus dari peta. Karena mereka menginginkan perang, kami bersedia mengakhiri keberadaan mereka," tulis KCNA dalam laporannya hari Rabu.

Memiliki Jutaan Tentara Cadangan

KCNA pada akhir tahun 2023 melaporkan bahwa sedikitnya 800.000 warga Korea Utara mengajukan diri untuk bergabung dengan militer dengan tujuan untuk melawan Amerika Serikat.

Menurut data dari Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS), Korea Utara memiliki 1,28 juta tentara aktif, dengan sekitar 600.000 di antaranya adalah tentara cadangan.

Korea Utara juga disebut memiliki 5,7 juta tentara cadangan dari kalangan Garda Merah Pekerja/Petani yang termasuk dalam unit tidak bersenjata.

Tonton:Korea Utara Ancam Serangan Mengerikan Jika Drone Selatan Terbang di Atas Pyongyang Lagi

Meningkatnya Ketegangan di Semenanjung Korea

Militer Korea Utara terlihat semakin sibuk sejak pekan lalu, tepatnya saat mereka menuduh Korea Selatan mengirim pesawat tak berawak ke Pyongyang dan menyebarkan selebaran anti-Korea Utara.

Awal pekan ini Korea Utara menyatakan siap melancarkan serangan langsung dari perbatasan jika tetangganya terus memberikan gangguan keamanan.

Pada hari Selasa (15/10), militer Korea Utara meledakkan jalan raya dan jalur kereta api antar-Korea di sisi perbatasannya.

Sebaliknya, pihak Korea Selatan terlihat lebih tenang. Kementerian Pertahanan di Seoul hanya memperingatkan bahwa jika Korea Utara menimbulkan kerugian pada keselamatan warga Korea Selatan, hari itu akan menjadi "akhir rezimnya".

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Rusia menyalahkan Korea Selatan atas meningkatnya ketegangan di kawasan Semenanjung Korea awal pekan ini. Mitranya, Korea Utara, bahkan menyatakan siap untuk melancarkan serangan jika ancaman terus datang.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Korea Selatan telah melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan dan urusan dalam negeri Korea Utara.

Zakharova mendesak cara-cara politik dan diplomatik untuk menciptakan perdamaian di kawasan tersebut.

"Tidak ada cara alternatif lain, kecuali agresi bukanlah tujuan sebenarnya dari Korea Selatan dan sekutunya yang 'lebih besar', Amerika Serikat," bunyi pesan Zakharova yang dipublikasikan di situs web resmi kementerian.

Hubungan Rusia dan Korea Utara

Hubungan Rusia dan Korea Utara semakin dekat sejak invasi besar-besarannya ke Ukraina pada tahun 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah saling berkunjung sejak saat itu.

Pada bulan Maret tahun ini, Rusia memveto resolusi PBB tentang pembaruan panel ahli yang memeriksa pelanggaran sanksi Dewan Keamanan oleh Korea Utara.

Mengutip kantor berita Rusia Interfax, Putin pada hari Senin (14/10) menyerahkan naskah perjanjian tentang kemitraan strategis dengan Korea Utara kepada majelis rendah Majelis Federal Rusia, State Duma.

Ketegangan di Semenanjung Korea

Korea Utara pada hari Minggu (13/10) menyatakan bahwa garis terdepan militernya siap melancarkan serangan ke Korea Selatan jika tetangganya itu terus memberikan gangguan.

Dua hari sebelumnya, Korea Utara menuduh tetangganya telah meluncurkan pesawat tanpa awak untuk menjatuhkan selebaran propaganda di atas Pyongyang sebanyak tiga kali bulan ini.

Korea Utara berjanji akan menanggapi dengan kekerasan jika hal itu terjadi lagi. Di lain pihak, Korea Selatan enggan mengonfirmasi tuduhan tersebut, namun menyatakan siap memberikan respons sepadan jika tindakan Korea Utara mengancam warga sipil.

Kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, mengabarkan bahwa militer telah mengeluarkan perintah operasi pendahuluan kepada artileri dan unit militer lainnya di dekat perbatasan dengan Korea Selatan.

Kementerian Pertahanan Korea Utara mengatakan, militer mereka ada dalam posisi "bersiap sepenuhnya untuk melepaskan tembakan."

"Seluruh wilayah Korea Selatan mungkin akan berubah menjadi tumpukan abu setelah serangan dahsyat Korea Utara," kata seorang juru bicara militer Korea Utara yang tidak disebutkan namanya, dikutip AP.

Bisnis.com, JAKARTA - Korea Utara menghancurkan beberapa bagian jalan di utara yang menghubungkannya dengan Korea Selatan pada Selasa (15/10/2024).

Mengutip Bloomberg, aksi penghancuran tersebut dilakukan setelah pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, mengadakan pertemuan keamanan yang jarang terjadi, sehingga meningkatkan ketegangan antara kedua negara.

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menyebut, Pyongyang meledakkan beberapa bagian jalan di sepanjang jalur Gyeongui dan Donghae sekitar tengah hari waktu setempat.

Langkah ini menyusul pengumuman Korea Utara pekan lalu bahwa mereka akan memisahkan sepenuhnya wilayahnya dari Korea Selatan. Korea Utara juga menyalahkan latihan gabungan Korea Selatan dengan AS dan penempatan aset strategis AS di wilayah tersebut yang memperburuk ketegangan.

Rezim Kim Jong Un juga menuduh Seoul mengirimkan drone ke Pyongyang dalam apa yang disebutnya sebagai provokasi perang. Kim Jong Un mengadakan pertemuan yang jarang terjadi dengan para pejabat tinggi keamanan pada hari Senin, menurut media pemerintah setempat, KCNA.

Penghancuran jalan yang menghubungkan kedua Korea bukan merupakan serangan pertama yang dilakukan Pyongyang terhadap simbol-simbol pemulihan hubungan. Pada 2020, Korea Utara menghancurkan kantor penghubung antar-Korea, yang kemungkinan merupakan upaya untuk menarik perhatian global secara maksimal dengan sedikit risiko perang.

Rezim Kim juga telah meningkatkan perlawanannya terhadap Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dalam beberapa tahun terakhir dengan meningkatkan upaya produksi nuklirnya dan memperkuat hubungan dengan Rusia.

Washington menuduh Korea Utara memasok amunisi dan rudal ke Moskow untuk perangnya di Ukraina, tuduhan yang dibantah oleh Pyongyang.

Bulan lalu, Korea Utara merilis foto pertama fasilitas pengayaan uranium untuk bom atom, yang menunjukkan Kim mengunjungi pabrik yang menjadi pusat program yang telah menjadi titik perselisihan dengan AS selama lebih dari 20 tahun.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Korea Utara pada hari Minggu (13/10) menyatakan bahwa garis terdepan militernya siap melancarkan serangan ke Korea Selatan jika tetangganya itu terus memberikan gangguan.

Dua hari sebelumnya, Korea Utara menuduh tetangganya telah meluncurkan pesawat tanpa awak untuk menjatuhkan selebaran propaganda di atas Pyongyang sebanyak tiga kali bulan ini.

Korea Utara berjanji akan mengancam akan menanggapi dengan kekerasan jika hal itu terjadi lagi. Di lain pihak, Korea Selatan enggan mengonfirmasi tuduhan tersebut, namun menyatakan siap memberikan respons sepadan jika tindakan Korea Utara mengancam warga sipil.

Korea Utara rutin menerbangkan ribuan balon berisi sampah ke Korea Selatan sejak Mei lalu.

Aksi itu diklaim merupakan balasan atas aksi Korea Selatan yang menerbangkan balon yang membawa selebaran propaganda anti-Korea Utara.

Di perbatasan, militer Korea Selatan juga menyalakan pengeras suara untuk menyiarkan propaganda dan lagu-lagu K-pop ke Korea Utara.

Militer Korea Utara Bersiaga di Perbatasan

Kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, mengabarkan bahwa militer telah mengeluarkan perintah operasi pendahuluan kepada artileri dan unit militer lainnya di dekat perbatasan dengan Korea Selatan.

Kementerian Pertahanan Korea Utara mengatakan, militer mereka ada dalam posisi "bersiap sepenuhnya untuk melepaskan tembakan."

"Seluruh wilayah Korea Selatan mungkin akan berubah menjadi tumpukan abu setelah serangan dahsyat Korea Utara," kata seorang juru bicara militer Korea Utara yang tidak disebutkan namanya, dikutip AP.

Juru bicara itu menegaskan bahwa ketegangan militer yang serius sedang terjadi di Semenanjung Korea karena peluncuran pesawat nirawak Korea Selatan.

Banyak pengamat yang memprediksi Korea Utara akan meningkatkan ketegangan menjelang pemilihan presiden AS bulan November mendatang, dengan tujuan untuk menunjukkan posisinya dalam diplomasi dengan AS di masa mendatang.