Bisnis.com, JAKARTA - Tingkat konsumsi Indonesia diperkirakan meningkat cukup signifikan jika pemerintah bersedia menaikkan upah minimum hingga 10%. Kenaikkan upah juga bakal membuka lapangan pekerjaan serta kenaikan PDB hingga Rp122,2 triliun.

Menurut laporan terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) berjudul Skenario Kenaikan Upah Minimum terhadap Perekonomian Nasional 2025, kenaikan upah minimum sebesar 10% dapat memberikan dampak positif yang signifikan.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan menyatakan bahwa rendahnya kenaikan upah minimum pasca UU Cipta Kerja telah melemahkan daya beli pekerja, terutama kelas menengah, yang berimbas pada kemampuan menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dari hasil simulasi yang dilakukan Celios, jika kenaikan upah minimum sebesar 10%, maka efek ke konsumsi rumah tangga secara total diperkirakan bertambah Rp67,23 triliun. Konsumsi rumah tangga ini dihasilkan dari konsumsi pekerja dan dampak berganda yang ditimbulkan dari kenaikan konsumsi.

“Pelaku UMKM mendapatkan dampak positif dari kenaikan konsumsi pekerja yang lebih besar,” jelas Bhima dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11/2024).

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda, menyebut bahwa hasil pemodelan menunjukkan potensi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp122,2 triliun jika kenaikan upah minimum 2025 sebesar 10% atau lebih tinggi dari formulasi dalam PP 51/2023 yang membatasi "alpha".

Sementara itu, skenario kenaikan yang mengacu pada PP 78/2015 yang menggunakan pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi hanya menghasilkan dampak Rp106,3 triliun, sedangkan formulasi PP 51/2023 memberikan dampak lebih kecil, yaitu Rp19,32 triliun.

Selain mendorong pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha, skenario kenaikan upah minimum sebesar 10% diperkirakan menciptakan hingga 1,19 juta lapangan kerja baru pada 2025, jauh lebih tinggi dibanding formula PP 51/2023 yang hanya mampu menciptakan 188 ribu kesempatan kerja.

Surplus usaha juga diprediksi meningkat Rp71,08 triliun sebagai hasil dari perputaran uang dan konsumsi yang lebih tinggi. Huda menambahkan bahwa skenario ini berpotensi menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,94%, sementara formula sebelumnya hanya memberikan pengaruh kecil, sekitar 0,01%.

Tim Celios menjelaskan kenaikan upah minimum 2025 menjadi krusial dalam menentukan apakah Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% atau justru menghadapi tekanan konsumsi rumah tangga dan gelombang pemutusan hubungan kerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta usulan terkait kenaikan upah minimum tahun depan dapat dibahas secara tripartit antara buruh, pelaku usaha dan pemerintah.

Adapun, kalangan buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 8-10%.

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan (API) David Leonardi mengatakan kenaikan upah minimum perlu disesuaikan oleh setiap perusahaan maupun industri. Pasalnya, untuk industri tekstil sendiri masih dihadapi tekanan yang berujung pada gangguan arus kas.

"Saat ini, kondisi industri tekstil tidak dalam keadaan baik dan berdampak pada terganggunya arus kas perusahaan," kata David kepada Bisnis, dikutip Senin (4/11/2024).

Kondisi tergerusnya keuangan tak hanya terjadi pada satu atau dua perusahaan saja. Perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) saat ini pun terseok-seok mempertahankan tenaga kerja kala pesanan baru semakin menipis.

David pun meminta seluruh pihak agar memahami situasi yang terjadi pada industri tekstil agar tidak ada pihak yang dirugikan, mengingat sudah banyak pabrik tekstil yang akhirnya pailit dan menutup operasional hingga PHK massal.

"Industri berupaya untuk tetap mempertahankan tenaga kerjanya, sementara asosiasi bekerja untuk menjaga pasar guna meningkatkan aktivitas produksi," tuturnya.

Produsen tekstil berharap ada titik temu dalam upaya tripartit untuk menciptakan kondisi sementara yang ideal bagi tenaga kerja dan industri di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Menurut dia, daya beli masyarakat yang saat ini masih rendah juga perlu ditanggulangi melalui penciptaan lapangan kerja. Untuk itu, dalam hal ini, melindungi pasar industri tekstil sama artinya dengan menyediakan lapangan kerja, mengingat industri ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah menganalisis kebijakan yang memberatkan atau mengurangi daya saing industri. Kebijakan yang mendukung penguasaan pasar dalam negeri oleh industri domestik juga sangat diperlukan," tuturnya.

Oleh karena itu, peningkatan aktivitas produksi dan perlindungan terhadap pasar dalam negeri disebut menjadi solusi yang tepat. David menuturkan, regulasi menjadi kunci dalam penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Sebagai informasi, pada Juni 2024, utilitas industri tekstil yaitu 55,28% turun dari bulan sebelumnya 56,23%, sedangkan pada tahun lalu levelnya masih 69,75%.

Di sisi lain, utilitas produksi industri pakaian jadi pada Juni 2024 mencapai 77,44% atau turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 85,72% dan merosot juga dari tahun lalu yang berada di posisi 78,39%.

Berdasarkan data yang dihimpun Kemenperin, tenaga kerja industri TPT sebanyak 957.122 orang, sedangkan industri pakaian jadi saat ini mencapai 2,91 juta pekerja per Agustus 2024. Serapan tenaga kerja industri TPT turun 7,5% dan pakaian jadi turun 0,89% dibandingkan tahun lalu.