PALU, iNews.id - Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad HM Ali menyebut tak perlu waktu lama untuk menaikkan gaji tenaga honorer setara dengan Upah Minimum Reginal (UMR). Ini menjadi janjinya bila terpilih menjadi gubernur di Pilgub Sulteng 2024.  

“Tidak hitungan berapa tahun, karena setiap tahun itu terjadi proses penganggaran. Ini hanya persoalan mau atau tidak. Ketika saya terpilih, langsung saya masukan dalam anggaran,” ujarnya, Selasa (5/11/2024). 

Ahmad Ali mengatakan, tenaga honorer telah banyak berkontribusi dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan birokrasi. Sehingga dia menilai penting untuk menyejahterakan para tenaga honorer jika ingin pembangunan di Sulteng setara dengan daerah lain.

“Kami sangat mengetahui honorer ini kerjanya berat tapi gajinya sedikit, makanya saya ingin menyejahterakan para tenaga honorer,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad Ali mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi para pegawai honorer. Terutama para guru yang berperan penting dalam mencerdaskan generasi bangsa.

Banyak di antara mereka hanya menerima gaji sebesar Rp300.000 per bulan. Jumlah yang sangat tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Ke depan tidak boleh lagi ada pegawai honor yang digaji Rp300.000. Paling tidak gaji pegawai honorer setara dengan UMR,” ucapnya.

Di sisi lain, pemerintah mewajibkan kepada perusahaan swasta untuk memberi gaji karyawannya minimal setara dengan UMR.

Dia menambahkan, pemerintah tidak boleh membiarkan para pegawai dan guru honorer di Sulteng hidup dalam kesulitan.

“Mereka adalah tulang punggung pelayanan publik dan pendidikan pemerintah,” ujarnya.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, JAKARTA—Industri manufaktur menyimpan harapan besar pada pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, di tengah lesunya daya beli masyarakat dan performa ekspor yang terpuruk.

Artikel bertajuk Menanti Langkah Penyelamatan Manufaktur Kabinet Prabowo menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Kamis (24/4/2024):

1. Menanti Langkah Penyelamatan Manufaktur Kabinet Prabowo

Industri manufaktur menyimpan harapan besar pada pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, di tengah lesunya daya beli masyarakat dan performa ekspor yang terpuruk.

Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia yang diterbitkan S&P Global berada di zona kontraksi selama 3 bulan berturut-turut. Hal itu menggambarkan industri manufaktur sedang menghadapi tekanan baik eksternal dan internal.

Ditambah lagi dengan rapor ekspor sampai September yang masih landai. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor sektor industri pengolahan turun 6,38% secara bulanan (month-to-month/MtM) pada September 2024.

Industri tekstil yang masih merana setelah rentetan PHK massal pabrik di berbagai daerah terjadi akibat produk impor murah menggempur produk lokal.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza menjanjikan kebijakan khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

2. Kala Buruh Mendamba Upah Lebih Layak

Penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) yang lebih layak selalu menjadi harapan para pekerja, setidaknya setiap menjelang pergantian tahun. Reaksi keras dari buruh hingga demonstrasi besar-besaran biasanya mulai menggema pada akhir Oktober, menyikapi wacana upah minimum tahun berikutnya.

Pun tahun ini, kendati tren kenaikan UMP Indonesia selama dipimpin oleh Presiden Joko Widodo tidak pernah menyentuh level dua digit sejak 2017, para buruh menaruh harapan besar pada pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka.

Kaum pekerja ini menantikan formula UMP 2025 dari Kabinet Merah Putih yang lebih layak dari yang sudah-sudah, dengan persentase kenaikan dua digit. Adapun, keputusan kenaikan upah minimum 2025 bakal diputuskan pada 21 November 2024.

Menjelang penetapan pada November tersebut, pembahasan terkait dengan penetapan upah minimum 2025 sudah berjalan dan terus berproses. Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) disebut-sebut merekomendasikan pelonggaran formula pengupahan pada 2025, yaitu menyangkut indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Sementara itu, formula yang digunakan untuk penetapan upah minimum pada tahun depan disebut-sebut juga masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

3. Menilik Rencana Program Hunian Murah Prabowo Awal 2025

Program 3 juta unit rumah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal mulai direalisasikan pada Januari 2025.

Adapun rencananya, program 3 juta rumah per tahun ini terdiri dari 2 juta di desa dan 1 juta di perkotaan. Di desa dalam bentuk rumah tapak, sedangkan di perkotaan dalam bentuk hunian vertikal untuk mengatasi keterbatasan tanah.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan saat ini kementerian PKP yang baru dibentuk setelah berpisah dengan Kementerian Pekerjaan Umum tengah melakukan proses administrasi terlebih dahulu.

“Saat ini kan sekretaris jenderal (Sekjen) cuma satu kan harus jadi dua. Dirjennya nanti akan dipecah sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” ujarnya Selasa (22/10/2024) malam.

Penyelesaian administrasi kementerian baru ini akan sejalan dan paralel dalam program pembangunan rumah yang ada. Pada sisa 2024, Kementerian PKP akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai digarap oleh Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya.

Adapun Kementerian PUPR era Pemerintahan Joko Widodo memiliki program sejuta rumah. Hingga bulan September 2024, realisasi pembangunan program sejuta rumah tersebut baru mencapai 700.000 unit.

4. Momentum Industri Asuransi di Pemerintahan Era Prabowo

Pelaksanaan berbagai program startegis yang di tawarkan pemerintahan baru Prabowo Subianto tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi secara langsung, melainkan juga membuka peluang bagi industri asuransi untuk ikut berperan aktif.

Dari industri asuransi jiwa, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengaku optimistis memasuki masa pemerintahan baru. Keyakinan tersebut didorong oleh peluang besar untuk berkolaborasi dalam program prioritas pemerintah.

Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu menyebut industri siap memperkenalkan produk-produk yang relevan dan meningkatkan literasi asuransi sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Tidak hanya sampai disitu, industri asuransi jiwa juga siap berkolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya untuk menyediakan produk asuransi yang selaras dengan transformasi sistem kesehatan dan inisiatif sosial.

“Kemitraan ini diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan kesehatan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan asuransi jiwa,” kata Togar saat dihubungi Bisnis dikutip Rabu (23/10/2024).

Togar menambahkan salah satu kontribusi penting yang dapat diberikan industri asuransi jiwa adalah melalui produk asuransi jiwa kredit, yang menawarkan perlindungan bagi nasabah dalam hal pelunasan kredit jika terjadi risiko meninggal dunia atau ketidakmampuan total. Inovasi ini mendukung program pemerintah dalam menyediakan hunian yang aman melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

5. Berkah Emiten dari Janji Swasembada Energi Prabowo

Rencana swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi katalis positif bagi saham emiten batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), geotermal, hingga mineral logam.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya pada Minggu (20/10/2024) optimistis Indonesia mampu melakukan swasembada energi. Menurut Prabowo, Indonesia memiliki tanaman-tanaman seperti kelapa sawit yang dapat menghasilkan solar dan bensin.

Selain itu, Indonesia memiliki energi bawah tanah geotermal yang cukup, batu bara, serta sumber energi air yang sangat besar. “Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi,” tegasnya.

Associate Director of Research Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menjelaskan rencana swasembada energi akan memberikan sentimen positif bagi emiten terkait, bahkan hingga sektor logam mineral.

“Kalau menilik swasembada, kami melihat ada potensi batu bara, emas, tembaga, timah, dan nikel,” ujar Nico, Selasa (22/10/2024).