S.com - Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menyoroti kondisi pekerja atau buruh yang semakin memprihatikan hingga menjelang HUT ke-79 RI pada Sabtu (17/8/2024).

Mirah mengatakan, kondisi pekerja atau buruh semakin buruk lantaran terdampak penetapan upah murah sejak tahun 2015 lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Aturan tersebut, kata dia, menghilangkan perhitungan komponen hidup layak.

"Serta meniadakan fungsi Dewan Pengupahan mengakibatkan politik upah murah berlaku tanpa hambatan, lalu munculnya UU Omnibus Law Cipta Kerja makin memperkuat penetapan upah murah bagi pekerja/buruh Indonesia," kata Mirah dalam keterangan tertulis, Jumat (16/8/2024).

Mirah mengatakan, kondisi pekerja semakin terjepit dengan tingginya harga pangan dan harga barang kebutuhan pokok.

Hal ini, kata dia, menyebabkan daya beli turun di mana upah tidak bisa mengimbangi harga pangan dan kebutuhan dasar yang cenderung tidak terkendali.

"Dampak mengerikan adalah perusahaan banyak yang tutup karena produksi menumpuk alias tidak lalu, sehingga perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal para pekerja/buruhnya sebagai jalan satu-satunya agar perusahaan bisa tetap berjalan," ujarnya.

Mirah menyebut, saat ini golongan kelas menengah sedang menahan untuk konsumsi lantaran karena daya belinya menurun bahkan perlahan akan masuk ke jurang kemiskinan. karena merasakan PHK massal tapi tidak mendapatkan bantuan sosial.

Ia mengingatkan 2024 sudah semakin memasuki akhir tahun, penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) tak boleh menimbulkan polemik di antara pekerja dan pengusaha.

"Pemerintah harus belajar dari kondisi ekonomi rakyat saat ini, dampak upah murah membuat hidup pekerja/buruh semakin miskin dan kondisi pengusaha pun mengalami hal yang sama di mana hasil produksi barang dan jasa menjadi tidak laku akibatnya perusahaan menjadi bangkrut lalu tutup," tuturnya.

Lebih lanjut, Mirah berpesan penetapan UMP 2025 tidak menerapkan kebijakan upah murah bagi pekerja atau buruh Indonesia.

"Pemerintah yang baru diharapkan bisa memperbaiki kondisi ekonomi saat ini dengan memastikan semua warga negara pekerja/buruh mendapatkan kesejahteraan, cita-cita semua pihak untuk mewujudkan Indonesia Emas bisa terealisasi," ucap dia.

IDXChannel - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah buruh terlalu minim. Sebab, hal ini membuat daya beli masyarakat kini juga semakin menurun hingga 30 persen.

Penyebab ini semua, kata Said Iqbal, adalah UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Sekarang inflasi 2,8 persen. Naik upah teman-teman merasakan enggak cuma 1,58 persen, kita semua nombok. Apalagi kalau upah riil. Upah riil atau daya beli kita itu turun 30 persen, penyebabnya adalah Omnibus Law," kata Said selepas mengantar massa buruh aksi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Said menjelaskan, kenaikan upah pekerja sebesar 1,58 persen tidak berbanding sama dengan kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri.

"Ngerasain enggak kemarin naik gaji berapa? Cuma 1,58 persen. Sedangkan inflasi 2,8 persen. Sementara, pegawai negeri naik 8 persen, TNI-Polri naik 8 persen, kita setuju saja. Kenapa kita dikasih 1,58 persen?" kata Said.

Atas kegelisahan para buruh tersebut, Said Iqbal mengatakan, isu kesejahteraan dan kepastian para pekerja di Indonesia ini jauh lebih mengancam dibandingkan isu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Oleh karena itu kawan-kawan, kita ingin memastikan bahwa ancaman ini jauh lebih berat dari isu Tapera, jauh lebih berat dari isu JHT yang katanya mau dikasih nanti masa pensiun, dan jauh lebih berat dari isu-isu perburuhan lainnya," kata Said.

Said menegaskan, lima juta lebih massa buruh akan melakukan aksi mogok kerja nasional berupa stop produksi untuk melumpuhkan ekonomi. Hal itu terjadi apabila tuntutan judicial review atau uji materil terkait pencabutan Omnibuslaw Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) hingga tolak upah murah tak dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bagi kami Omnibus Law UU Cipta Kerja harga mati. Oleh karena itu kami berharap pemerintahan ke depan bisa mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja. Aksi hari ini serempak di beberapa daerah kalau tidak didengar pasti akan mogok nasional," ujar Said.

"Kami mempersiapkan mogok nasional menunggu hasil keputusan sidang terakhir boleh dikatakan bulan ini. Karena kita harus menunggu jadwal dari MK. Kita akan persiapkan prinsipnya minimal satu hari stop produksi. Lebih dari 5 juta buruh akan terlibat dalam mogok nasional dengan bentuk stop produksi," katanya.

(YNA)

JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan aksi unjuk rasa kali ini menuntut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Mereka juga memprotes kenaikan upah buruh yang terlalu murah menimbang kenaikan inflasi sekitar 2,8%.

Said menandaskan, dengan kenaikan upah buruh yang terlalu murah, daya beli masyarakat kini juga semakin menurun hingga 30%. Tak ragu, dia kembali menegaskan penyebab ini semua adalah UU Ciptaker atau Omnibus Law.

"Sekarang inflasi 2,8 persen. Naik upah temen temen ngerasain gak cuma 1,58 persen, kita semua nombok. Apalagi kalau upah rill. Upah riil atau Daya beli kita itu turun 30%, penyebabnya adalah Omnimbus law," kata Said selepas mengantar massa buruh aksi di Patung Kuda, Senin (8/7/2024).

Said menjelaskan, kenaikan upah pekerja sebesar 1,58%, tidak berbanding sama dengan kenaikan ASN, TNI dan Polri.

"Ngerasain nggak kemarin naik gaji berapa? cuma 1,58%. Sedangkan Inflasi 2,8%. Sementara, Pegawai negeri naik 8%, TNI- Polri naik 8%, Kita setuju saja. Kenapa kita dikasih 1,58%," tandasnya.

Atas kegelisahan para buruh tersebut, Said Iqbal mengatakan isu kesejahteraan dan kepastian para pekerja di Indonesia lebih mengancam dibandingkan isu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Oleh karena itu kita ingin memastikan bahwa ancaman ini jauh lebih berat dari isu tapera, jauh lebih berat dari isu JHT yang katanya mau dikasih nanti masa pensiun, dan jauh lebih berat dari isu-isu perburuhan lainnya," tegas Said.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini mengungkapkan 5 juta lebih massa buruh akan mogok kerja nasional berujung pada penghentian produksi dan berpengaruh besar terhadap ekonomi. Hal itu terjadi apabila tuntutan judicial review atau uji materil terkait pencabutan Omnibuslaw Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) hingga tolak upah murah tak dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bagi kami Omnibuslaw UU Cipta Kerja harga mati. Oleh karena itu kami berharap Pemerintahan ke depan bisa mengeluarkan Perpu untuk mencabut UU Cipta Kerja. Aksi hari ini serempak di beberapa daerah kalau tidak didengar pasti akan mogok nasional," terang Said.

"Kami mempersiapkan mogok nasional menunggu hasil keputusan sidang terakhir boleh dikatakan bulan ini. Karena kita harus menunggu jadwal dari MK. Kita akan persiapkan prinsipnya minimal satu hari stop produksi. Lebih dari 5 juta buruh akan terlibat dalam mogok nasional dengan bentuk stop produksi," jelasnya.