Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Kadin Indonesia akan bentuk satuan tugas (satgas) untuk menjawab putusan MK. Diketahui, putusan MK tersebut mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diajukan oleh Partai Buruh.

Di mana salah satu putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 tersebut, MK meminta pembentuk Undang-undang (UU) untuk mengeluarkan aturan ketenagakerjaan dari UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, pemerintah dan DPR diminta membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru.

"Integrasi aturan ketenagakerjaan dalam satu kerangka dengan berbagai kebijakan lain pada UU Cipta Kerja dapat memunculkan kekaburan norma. Sebagai contoh, ketentuan yang berkaitan dengan upah, pengaturan jam kerja, dan perlindungan terhadap pekerja memiliki nuansa dan kebutuhan yang khusus. Jika aspek-aspek ini dikelola dalam satu regulasi yang luas, maka risiko terjadinya perhimpitan norma serta kontradiksi menjadi sangat besar dan pada gilirannya dapat merugikan pekerja," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat Kadin yang dipimpin oleh Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta. Kemudian, ia menjelaskan salah satu alasan utama di balik putusan MK adalah kesulitan masyarakat awam dan pekerja untuk memahami norma-norma baru yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran jika masalah tersebut tidak ditangani dengan serius, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia akan terjebak dalam ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Maka dari itu, pemisahan ini bertujuan untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum yang fundamental dalam dunia ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar bagi setiap pekerja.

"Pemisahan aturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja juga penting untuk mempertahankan prinsip perlindungan pekerja yang merupakan salah satu pilar dalam hukum ketenagakerjaan. Dengan adanya UU Ketenagakerjaan yang terpisah, harapannya adalah norma-norma yang ada dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik itu pekerja, pengusaha, maupun masyarakat umum. Sehingga hak-hak pekerja dapat dilindungi dengan lebih baik," kata Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet mendorong pemerintah bersama DPR segera menindaklanjuti putusan MK dengan merumuskan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dengan melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan masyarakat sipil.

Pendekatan partisipatif ini akan menciptakan undang-undang yang lebih komprehensif, inklusif dan solutif, sehingga dapat menjawab kebutuhan semua pihak.

"Pembuatan UU Ketenagakerjaan yang baru dengan diikuti upaya edukasi serta pengawasan ketat, diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pekerja di Indonesia. Hal ini bukan hanya merupakan tuntutan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak dasar setiap individu dalam bidang ketenagakerjaan," pungkas Bamsoet.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan sikap resmi terkait rencana pemerintah dalam penyusunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang pengupahan. KSPI menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan kebijakan pengupahan selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan tetap mengedepankan keadilan bagi buruh.

Menurut Ketua KSPI Said Iqbal, permenaker tentang upah minimum saat ini dalam tahap penyusunan. Sayangnya, ada indikasi kuat bahwa proses tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan keputusan MK yang telah mencabut pasal-pasal terkait pengupahan dalam Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.”

Putusan MK sebelumnya menyatakan bahwa beberapa norma hukum terkait pengupahan tidak sesuai dengan konstitusi dan harus dicabut. Karena itu, KSPI mendesak agar setiap aturan turunan, termasuk PP Nomor 51 Tahun 2023, juga tidak lagi diberlakukan.

Dalam pandangan KSPI, pemerintah wajib mematuhi keputusan MK terkait pencabutan 21 norma hukum, termasuk ketentuan pengupahan yang diatur dalam pasal-pasal yang dinyatakan tidak berlaku. "Putusan MK tidak dapat ditafsirkan secara sepihak; segala aturan yang didasarkan pada norma yang telah dicabut harus dihentikan," tegas Said, Selasa (5/11/2024).

KSPI juga mengkritik metode penyusunan permenaker yang dinilai tidak memberikan ruang diskusi yang substansial bagi perwakilan buruh. Pertemuan melalui Zoom yang dilakukan selama ini hanya memberikan kesempatan buruh untuk mendengarkan tanpa ruang negosiasi.

"Proses penyusunan kebijakan ketenagakerjaan harus melibatkan dialog substansial antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh sesuai prinsip tripartit yang ideal,” ujar Iqbal.

KSPI juga mengkritisi formula perhitungan upah minimum yang disebut menggunakan batas atas dan batas bawah dengan indeks tertentu. Formula ini dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

"Kami menolak penggunaan formula alpha atau indeks tertentu dalam perhitungan upah minimum yang tidak memiliki dasar undang-undang,” tambah Said Iqbal. KSPI meminta agar Badan Pusat Statistik (BPS) tidak terlibat dalam pembuatan formula upah yang dapat mengurangi daya beli buruh.

KSPI menyoal perubahan metode penentuan kebutuhan hidup layak (KHL) yang kini menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS. Metode SBH seharusnya tidak menggantikan KHL dalam menentukan upah minimum, karena SBH lebih relevan untuk kebutuhan perusahaan, bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar buruh.

Said menekankan pentingnya upah minimum sektoral yang lebih tinggi daripada upah minimum regional (provinsi atau kabupaten/kota). “Penetapan upah sektoral harus dilakukan di tingkat daerah oleh Dewan Pengupahan Daerah, bukan di pusat, agar mencerminkan kondisi sektor-sektor spesifik di setiap wilayah,” jelasnya.

Sebab itu, KSPI menuntut agar gubernur tidak lagi memiliki wewenang untuk membatalkan rekomendasi kenaikan upah minimum yang diajukan oleh bupati atau wali kota. Said Iqbal menyampaikan, "Keputusan MK sudah sangat jelas: dewan pengupahan daerah wajib dilibatkan aktif dalam penetapan upah minimum, dan gubernur tidak boleh lagi membatalkan usulan daerah," sebutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat buruh berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi (MK), atas dikabulinya sebagian gugatan uji materi Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Menurut Presiden KSPI Andi Gani Nena Wea mengatakan, 70 persen dari gugatan buruh dikabulkan oleh MK.

"Semua yang ada di sini mengucapkan terima kasih kepada sembilan hakim, putusan ini sangat luar biasa buat kami, mengembalikan muruah perjuangan buruh Indonesia yang sudah berkeringat, berjuang di jalanan selama bertahun-tahun," ucap Andi saat aksi di depan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

"Dan hari ini hampir 70 persen gugatan kami dimenangkan," tambah dia.

Ada berapa gugatan yang dimenangkan serikat buruh, yakni soal upah sektoral dan struktur skala upah, pembatasan outsourcing atau pihak ketiga, dan pembatasan tenaga kerja asing.

"Kembalinya upah sektoral ini merupakan sejarah luar biasa buat perjuangan buruh Indonesia," jelas Andi.

Selain itu, MK juga mengabulkan permintaan buruh soal pemutusan hubungan kerja (PHK) agar tidak sepihak dan harus melalui mediasi.

"Dengan putusan MK, (nantinya) PHK tidak akan semena-mena karena harus ada perundingan," ucap Andi.

TEMPO.CO, Jakarta - Penurunan jumlah kelas menengah marak dibahas akhir-akhir ini setelah jutaan orang ditemukan turun kasta pada 2024. Tak hanya itu, survei terbaru menunjukkan masyarakat kelas menengah juga mengalami penurunan daya beli. Mereka mengaku tertekan oleh berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari kenaikan pajak hingga omnibus law.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan jumlah kelas menengah dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang turun kasta dari kelas menengah.

Hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menemukan adanya 49 persen kelas menengah yang mengalami penurunan daya beli, sedangkan 51 persen mengatakan tidak merasa menurun daya belinya.

Mereka merasa, tiga faktor utama yang membuat daya beli mereka turun adalah kenaikan harga kebutuhan pokok (85 persen), mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan (52 persen), serta pendapatan yang stagnan (45 persen).

Dalam survei yang sama, para responden mengaku merasa tertekan oleh berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari kenaikan pajak hingga omnibus law atau Undan,g-Undang Cipta Kerja. Responden ditanyakan tentang apa saja kebijakan-kebijakan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang seharusnya dibatalkan, direvisi, atau dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tiga kebijakan yang paling ingin dibatalkan oleh kelas menengah yaitu kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen (menurut 43 persen responden), pembangunan infrastruktur yang memangkas alokasi anggaran kesejahteraan sosial (34 persen) dan penghapusan kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (32 persen).

Selanjutnya: Sementara, kebijakan yang paling banyak dianggap perlu direvisi....

<!--more-->

Sementara, kebijakan yang paling banyak dianggap perlu direvisi adalah kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi (66 persen) dan kebijakan tarif kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) (64 persen).

Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), mengatakan kelas menengah telah lama dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia karena memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi domestik, investasi, dan inovasi.

“Jika tidak ditangani secara serius, masalah ini tidak hanya akan merugikan kelompok ini, tetapi juga seluruh perekonomian Indonesia,” kata Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut dia, ada beberapa kebijakan pemerintah yang turut membebani kondisi kelas menengah. Di antaranya adalah pengalihan subsidi energi ke kelompok bawah, kebijakan pajak yang tidak inklusif, hingga kurangnya dukungan terhadap wirausaha kelas menengah.

Oleh karena itu, Achmad menyarankan pemerintah mempertimbangkan reformasi pajak yang lebih inklusif, contohnya dengan mengurangi pajak penghasilan bagi mereka yang berpendapatan menengah ke bawah. Ia juga menganjurkan agar pemerintah mengendalikan inflasi pangan dan energi serta memperluas program keterampilan dan tenaga kerja.

Survei Inventure 2024 melibatkan 450 responden yang berasal dari lima kota besar di Indonesia yang meliputi Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Responden berasal dari kelas menengah generasi milenial dan Gen Z dengan metode survei wawancara langsung pada September 2024.

Dari sisi pengeluaran, sebanyak 79 persen responden berasal dari middle class-A2 dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 2,1 juta-Rp 9,6 juta, sebanyak 14 persen responden dari aspiring middle class-B dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 900 ribu-Rp 2,1 juta, dan sebesar 7 persen responden berasal dari upper middle class-A1 dengan pengeluaran di atas Rp 9,6 juta.

TEMPO.CO, Jakarta - Penurunan jumlah kelas menengah marak dibahas akhir-akhir ini setelah jutaan orang ditemukan turun kasta pada 2024. Tak hanya itu, survei terbaru menunjukkan masyarakat kelas menengah juga mengalami penurunan daya beli. Mereka mengaku tertekan oleh berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari kenaikan pajak hingga omnibus law.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan jumlah kelas menengah dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang turun kasta dari kelas menengah.

Hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menemukan adanya 49 persen kelas menengah yang mengalami penurunan daya beli, sedangkan 51 persen mengatakan tidak merasa menurun daya belinya.

Mereka merasa, tiga faktor utama yang membuat daya beli mereka turun adalah kenaikan harga kebutuhan pokok (85 persen), mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan (52 persen), serta pendapatan yang stagnan (45 persen).

Dalam survei yang sama, para responden mengaku merasa tertekan oleh berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari kenaikan pajak hingga omnibus law atau Undan,g-Undang Cipta Kerja. Responden ditanyakan tentang apa saja kebijakan-kebijakan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang seharusnya dibatalkan, direvisi, atau dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tiga kebijakan yang paling ingin dibatalkan oleh kelas menengah yaitu kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen (menurut 43 persen responden), pembangunan infrastruktur yang memangkas alokasi anggaran kesejahteraan sosial (34 persen) dan penghapusan kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (32 persen).

Selanjutnya: Sementara, kebijakan yang paling banyak dianggap perlu direvisi....

<!--more-->

Sementara, kebijakan yang paling banyak dianggap perlu direvisi adalah kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi (66 persen) dan kebijakan tarif kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) (64 persen).

Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), mengatakan kelas menengah telah lama dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia karena memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi domestik, investasi, dan inovasi.

“Jika tidak ditangani secara serius, masalah ini tidak hanya akan merugikan kelompok ini, tetapi juga seluruh perekonomian Indonesia,” kata Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut dia, ada beberapa kebijakan pemerintah yang turut membebani kondisi kelas menengah. Di antaranya adalah pengalihan subsidi energi ke kelompok bawah, kebijakan pajak yang tidak inklusif, hingga kurangnya dukungan terhadap wirausaha kelas menengah.

Oleh karena itu, Achmad menyarankan pemerintah mempertimbangkan reformasi pajak yang lebih inklusif, contohnya dengan mengurangi pajak penghasilan bagi mereka yang berpendapatan menengah ke bawah. Ia juga menganjurkan agar pemerintah mengendalikan inflasi pangan dan energi serta memperluas program keterampilan dan tenaga kerja.

Survei Inventure 2024 melibatkan 450 responden yang berasal dari lima kota besar di Indonesia yang meliputi Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Responden berasal dari kelas menengah generasi milenial dan Gen Z dengan metode survei wawancara langsung pada September 2024.

Dari sisi pengeluaran, sebanyak 79 persen responden berasal dari middle class-A2 dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 2,1 juta-Rp 9,6 juta, sebanyak 14 persen responden dari aspiring middle class-B dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 900 ribu-Rp 2,1 juta, dan sebesar 7 persen responden berasal dari upper middle class-A1 dengan pengeluaran di atas Rp 9,6 juta.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyuarakan aksi mogok nasional jika tuntutan kenaikan upah minimal 8-10% tidak dikabulkan. Selain kenaikan upah, buruh juga menuntut dicabutnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal ini disampaikan di tengah aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 2.000 buruh di area Patung Kuda, Jakarta Pusat. Adapun aksi mogok nasional rencananya diikuti oleh 5 juta buruh.

"Bilamana dua tuntutan ini tidak didengar oleh pemerintahan yang baru, bisa dipastikan aksi lanjutan yang saya sebut 25 sampai 31 Oktober di seluruh wilayah Indonesia bermuara pada mogok nasional. Ini akan diikuti oleh 5 juta buruh di 15 ribu pabrik dan perusahaan," katanya di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

"Dan sedang kami galang di pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara termasuk transportasi publik untuk mengikuti mogok nasional ini," sambung dia.

Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional adalah setop produksi, yang mana buruh-buruh keluar dari pabrik dan tidak melakukan aksi produksi. Ia menyebut dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh.

Ia menambahkan, buruh tidak sepakat dengan rumus kenaikan upah yang digunakan pemerintah. Ia juga menyoroti kenaikan upah buruh yang dinilainya kecil dalam 5 tahun terakhir.

"Dalam 5 tahun upah buruh itu tidak naik, upah teman-teman juga tidak naik. 5 tahun terakhir itu, 3 tahun pertama 0 persen kita naik upah, padahal barang naiknya adalah 3 persen," tuturnya.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi kini menyentuh angka 5%, sementara inflasi berada di kisaran 2,8%.

"Setiap bulan itu sadarkah kamu pemerintah yang baru harus mendengar ini? Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah," tuturnya.

Adapun aksi yang dilakukan hari ini diikuti oleh buruh dari Jabodebek, Banten, dan Jawa Barat. Said Iqbal berharap aksi dan tuntutan para buruh dapat didengar Presiden Prabowo Subianto.

Simak Video: Massa Buruh Demo di Patung Kuda, Tuntut Kenaikan Upah 8-10%

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan protes buruh soal aturan pengupahan dan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Yassierli meminta waktu untuk mempelajari aturan-aturan tersebut. Namun, dia meyakini akan ada arahan dari Presiden Prabowo Subinto mengenai pengupahan.

"Regulasi, ini mohon beri kami waktu dulu. Saya belum bisa menyampaikan seperti apa tentu saya yakin yang pertama Bapak Presiden pasti sudah punya arahan seperti apa," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Yassierli juga mengatakan akan melibatkan pakar dan ahli hukum untuk mempelajari lebih lanjut Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

"Kedua nanti kami juga didukung oleh para tim pakar ya dari ahli hukum, mencoba melihat seperti apa dan juga nanti kita akan coba lihat dari pelaksanaan selama ini seperti apa," terangnya.

Untuk diketahui, terkait PP pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021.

Sementara terkait UU Cipta Kerja, buruh menuntut agar kebijakan itu dicabut. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyebut secara khusus aturan yang merugikan pekerja adalah klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

"Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan," dalam keterangannya.

Simak Video: PKS Ternyata Usulkan Prof Yassierli untuk Kabinet Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

Sumber: Kompas.com | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, jutaan buruh dari 15.000 pabrik di Indonesia bakal mogok kerja selama dua hari pada November 2024.

Mogok kerja dilakukan dalam rangka menuntut dicabutnya omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum buruh pada tahun 2025.

"Serempak 15.000 pabrik, diperkirakan jumlahnya 5 juta orang buruh mogok nasional. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Isunya tadi dua, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai 10%. Nomor dua, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," kata Said dalam konferensi pers, Jumat (18/10).

Said menjelaskan, aksi ini nantinya akan berdampak pada sekira 15.000 pabrik operasional di seluruh Indonesia. Terkait tanggal mogok kerja, Said Iqbal menyebut masih tentatif.

Dia menyebut, pemogokan akan dilakukan pada 11-12 November 2024 atau 25-26 November 2024.

Aksi mogok kerja ini adalah lanjutan dari aksi demonstrasi serikat buruh se-Indonesia yang akan berlangsung selama satu minggu pada 24-31 Oktober 2024.

Tuntutan dari aksi demonstrasi ini sama, yaitu meminta kenaikan upah minimum 2025 dan pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja.

"Aksi akan dimulai pada tanggal 24 Oktober, ribuan buruh aksi di depan Istana. Tuntutan aksi hanya dua isu, yaitu satu, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai dengan 10%, tidak menggunakan peraturan pemerintah atau PP No 51 tahun 2023 tentang upah minimum," tambah Said Iqbal.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tuntut Kenaikan Upah, Buruh Bakal Mogok Massal pada November 2024", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/18/18240161/tuntut-kenaikan-upah-buruh-bakal-mogok-massal-pada-november-2024.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, jutaan buruh dari 15.000 pabrik di Indonesia bakal mogok kerja selama dua hari pada November 2024.

Mogok kerja dilakukan dalam rangka menuntut dicabutnya omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum buruh pada tahun 2025.

"Serempak 15.000 pabrik, diperkirakan jumlahnya 5 juta orang buruh mogok nasional. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Isunya tadi dua, naikkan upah minimum 2025 sebesar delapan persen sampai 10 persen. Nomor dua, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Jumat (18/10/2024).

Said Iqbal menjelaskan, aksi ini nantinya akan berdampak pada sekira 15.000 pabrik operasional di seluruh Indonesia.

Terkait tanggal mogok kerja, Said Iqbal menyebut masih tentatif. Dia menyebut, pemogokan akan dilakukan pada 11-12 November 2024 atau 25-26 November 2024.

Aksi mogok kerja ini adalah lanjutan dari aksi demonstrasi serikat buruh se-Indonesia yang akan berlangsung selama satu minggu pada 24-31 Oktober 2024.

Tuntutan dari aksi demonstrasi ini sama, yaitu meminta kenaikan upah minimum 2025 dan pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja.

"Aksi akan dimulai pada tanggal 24 Oktober, ribuan buruh aksi di depan Istana. Tuntutan aksi hanya dua isu, yaitu satu, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8 persen sampai dengan 10 persen, tidak menggunakan peraturan pemerintah atau PP No 51 tahun 2023 tentang upah minimum," tambah Said Iqbal.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tuntut Kenaikan Upah, Buruh Bakal Mogok Massal pada November 2024", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/18/18240161/tuntut-kenaikan-upah-buruh-bakal-mogok-massal-pada-november-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat buruh berencana menggelar demonstrasi di 38 provinsi selama satu minggu, mulai 24 Oktober hingga 31 Oktober 2024.

Aksi ini dalam rangka menuntut kenaikan upah minimum 2025 dan pencabutan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan demonstrasi akan dimulai di depan Istana Presiden, Jakarta Pusat.

"Aksi akan dimulai pada tanggal 24 Oktober, ribuan buruh aksi di depan Istana. Tuntutan aksi hanya dua isu, satu, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8 persen sampai dengan 10 persen. Tidak menggunakan peraturan pemerintah atau PP No. 51 tahun 2023 tentang upah minimum," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Jumat (18/10/2024).

Tuntutan pertama, menurut Said Iqbal, berlandaskan pada judicial review yang diajukan Partai Buruh terhadap omnibus lawUU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

Ia mendesak agar pemerintah tidak menggunakan PP No. 51 Tahun 2023 sebagai acuan dalam penentuan upah minimum 2025.

"Tidak menggunakan PP No. 51 tahun 2023 tentang upah minimum karena Partai Buruh dan semua serikat buruh sudah mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja omnibus law yang menjadi dasar cantolan PP No. 51 tersebut. Masa sedang digugat menggunakan PP No. 51?" tegasnya.

Selain kenaikan upah, serikat buruh juga menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, terutama pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

"Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sekurang-kurangnya klaster ketenagakerjaan dan klaster perlindungan petani yang sedang akan diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi," tambah Said Iqbal.

TEMPO.CO, Jakarta -Ekonom Universitas Paramadina, Handi Risza, menyoroti pentingnya pembuatan payung induk undang-undang mengenai ekonomi syariah di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Ia menilai ekosistem industri halal memiliki potensi besar untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Handi, beberapa hambatan pertumbuhan ekonomi syariah ada di aspek keterbatasan permodalan, minimnya kebijakan dan insentif, hingga belum siapnya entitas bisnis syariah. Ketiadaan regulasi, jadi faktor penghambat lainnya. “Ekonomi syariah jadi kekuatan baru yang kita tidak bisa lupakan. Salah satu penghambatnya, belum ada regulasi yang mengatutur penumbuhkembangan ekosistem ekonomi syariah,” kata Handi dalam diskusi Penguatan Ekosistem Halal untuk Masa Depan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Jumat, 4 Oktober 2024.

Dalam paparannya, Handi menunjukkan, aset keuangan Islam dunia diperkirakan mencapai US$ 3,96 triliun pada 2022. Sementara, dua miliar konsumen muslim dunia diperkirakan bertansaksi hingga US$ 2,29 triliun di sektor makanan, farmasi, kosmetik, perjalanan, dan media rekreasi pada tahun yang sama.

Penasihat Center of Sharia Economic Development (CSED) Indef, Abdul Hakam Naja menilai keberadaan omnibus law sebagai payung UU di bidang ekonomi syariah penting di era Prabowo-Gibran mendatang. Pasalnya, kata dia, saat ini Indonesia sudah memiliki UU Perbankan Syariah dan UU Jaminan Produk Halal. “Saya juga dulu terlibat dalam proses UU Jaminan Produk Halal. Maka yang sudah ada tinggal dibingkai dalam UU payung ekonomi syariah. Ini akan jadi mesin pertumbuhan ekonomi syariah,” ujar Abdul pada forum yang sama.

Selain itu, Abdul mengungkapkan pemerintahan Prabowo Gibran perlu memperhatikan potensi ekonomi syariah secara lebih serius. Pasalnya, sektor ini memiliki potensi hingga US$ 3 triliun atau hampir tiga kali PDB Indonesia. “Kalau Prabowo sedang mencari resource untuk mendongkrak ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen setiap tahun, ini ada Mutiara namanya ekonomi syariah,” kata Abdul.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan ada sekitar 32.064 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada periode Januari hingga Juni 2024. Kasus pemecatan paling banyak terjadi di Pulau Jawa dengan jumlah tertinggi berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu 7.469 orang.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarto mengatakan badai PHK yang terjadi lantaran berbagai alasan. Dia mencontohkan dalam PHK di sektor industri padat karya seperti sepatu, perusahaan mengklaim karena adanya penurunan permintaan. Selain itu, perusahaan juga kerap menggunakan alasan efisiensi kerja.

“PHK buruh saat ini lebih mudah karena pemberlakuan Omnibus Law Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021 turunanya, karena secara hitung-hitungan nilai pesangon saat ini makin kecil. Posisi bargaining pesangon buruh makin minim dan makin hilang. Artinya, pengusaha berani melakukan PHK buruh, karena dilegitimasi oleh Omnibus Law Cipta Kerja,” kata Sunarto saat dihubungi pada Senin, 5 Agustus 2024.

Meski demikian, Sunarto bercerita kadang kala perusahaan justru membuka lowongan pekerjaan usai melakukan PHK karyawan mereka. “Perusahaan kembali membuka lowongan kerja dengan sistem kerja kontrak, outsourcing, harian lepas, bahkan sistem magang,” kata dia.

Dia mencontohkan dalam kasus yang didampingi KASBI, PT PWI di Serang usai melakukan PHK justru membuka pabrik baru di Jepara, Jawa Tengah. Kondisi itu juga terjadi di PT KMK Global yang membuka pabrik di Salatiga, Jawa Tengah dan di PT Unitama Sari Mas juga membuka pabrik di Tangerang.

“KASBI selalu melakukan pendampingan, pembelaan hukum, baik secara litigasi dan nonlitigasi, bahkan audiensi dan juga aksi-aksi di kantor pemerintahan terkait,” kata Sunarto.

Dalam kasus yang didampingi KASBI, Sunarto mengatakan, ada beberapa perusahaan yang tak membayar pesangon sesuai ketentuan. Dia mengatakan buruh yang kena PHK harus berbulan-bulan menunggu pesangon itu cair.

"Buruh harus berjuang dulu berbulan-bulan untuk mendapatkan hak pesangon secara maksimal. Tak jarang para buruh sambil bekerja sampingan menjadi driver online-ojek online, buruh bangunan, jualan jd pedagang kaki lima, dan lain-lain,” kata Sunarto.

Selanjutnya: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta tengah berupaya....

• 1
• 2
• Selanjutnya