Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia atau World Bank menyebut sebanyak 26 negara termiskin di dunia, yang merupakan rumah bagi 40% penduduk yang paling miskin, kini memiliki utang yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya sejak 2006 dan semakin rentan terhadap bencana alam dan guncangan lainnya.

Dalam laporannya bertajuk Fiscal Vulnerabilities in Low-Income Countries yang dikutip pada Senin (14/10/2024), Bank Dunia menyebut perekonomian negara-negara tersebut rerata lebih miskin saat ini dibandingkan pada masa sebelum pandemi Covid-19. Bahkan, ketika sebagian besar negara-negara di dunia telah pulih dari Covid-19 dan melanjutkan lintasan pertumbuhannya.

Adapun, 26 negara termiskin yang diteliti, memiliki pendapatan per kapita tahunan kurang dari US$1.145. Hampir setengah dari negara-negara tersebut—dua kali lipat dibandingkan tahun 2015—berada dalam kesulitan utang atau berisiko tinggi mengalaminya. Tidak satu pun dari mereka yang berisiko rendah.

“Sementara itu, kemampuan negara-negara berpendapatan rendah untuk menarik pembiayaan berbiaya rendah sebagian besar telah berkurang. Jumlah bantuan pembangunan resmi atau net official development assistance sebagai bagian dari PDB turun ke titik terendah dalam 21 tahun terakhir sebesar 7% pada 2022, menurut data terakhir yang tersedia," jelas Bank Dunia.

Adapun, rata-rata rasio utang negara berpendapatan rendah ini terhadap PDB sebesar 72%, atau angka tertinggi dalam 18 tahun terakhir. Sementara itu, setengah dari kelompok tersebut berada dalam kesulitan utang atau berisiko tinggi mengalaminya.

Adapun, pandemi Covid-19 meningkatkan kebutuhan belanja di negara-negara berpendapatan rendah itu dengan drastis. Hal tersebut menyebabkan defisit primer meningkat tiga kali lipat menjadi 3,4% PDB pada 2020.

Sejak saat itu, negara-negara berpendapatan rendah tidak mampu sepenuhnya mengurangi defisit ini—yang mencapai 2,4% dari PDB pada 2023, hampir tiga kali lipat rata-rata negara berkembang lainnya. Belanja pemerintah telah bergeser dari prioritas penting jangka panjang, seperti kesehatan dan pendidikan, ke kebutuhan mendesak, gaji pegawai pemerintah, pembayaran bunga utang, dan subsidi.

Dua pertiga dari 26 negara termiskin sedang mengalami konflik bersenjata atau kesulitan menjaga ketertiban karena kerapuhan kelembagaan dan sosial, yang menghambat investasi asing, dan hampir semua komoditas ekspor, sehingga membuat mereka sering mengalami siklus naik-turun, kata laporan itu.

Bencana alam juga telah memberikan dampak yang lebih besar terhadap negara-negara ini selama satu dekade terakhir. Laporan itu mencatat, pada periode 2011-2023, bencana alam dikaitkan dengan kerugian tahunan rata-rata sebesar 2% dari PDB, lima kali lipat rata-rata di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah.

Selain itu, negara-negara ini juga harus berhadapan dengan biaya adaptasi terhadap perubahan iklim yang akan lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya.

Bank Dunia menyebut, biaya yang akan ditanggung negara-negara berpendapatan rendah ini setara dengan 3,5% PDB per tahun, lima kali lipat dibandingkan negara-negara berpendapatan menengah ke bawah.

“Kendala-kendala ini berarti bahwa negara-negara berpendapatan rendah perlu meningkatkan investasi dengan kecepatan tinggi dan memberikan kinerja yang jauh lebih tinggi pada setiap tingkat pengelolaan ekonomi jika mereka ingin mencapai tujuan pembangunan pada tahun 2030,” kata Bank Dunia dalam laporannya.

Peningkatan Program Pendanaan

Kondisi negara-negara tersebut mendorong Bank Dunia untuk meningkatkan upayanya untuk mengumpulkan US$100 miliar untuk menambah dana pembiayaannya bagi masyarakat termiskin di dunia melalui program International Development Association (IDA).

Dikutip dari Reuters pada Senin (14/10/2024), Kepala Ekonom Bank Dunia Indermit Gill menyebut IDA telah menjadi penyelamat dari negara-negara miskin tersebut.

“Selama lima tahun terakhir, IDA telah menyalurkan sebagian besar sumber daya keuangannya ke 26 negara berpendapatan rendah, menjaga mereka tetap bertahan melalui kemunduran bersejarah yang mereka derita,” ujar Gill.

Dana IDA biasanya diisi kembali setiap tiga tahun dengan kontribusi dari negara-negara pemegang saham Bank Dunia. IDA berhasil mengumpulkan dana sebesar US$93 miliar pada 2021 dan Presiden Bank Dunia Ajay Banga menargetkan dapat meraih lebih dari US$100 miliar pada 6 Desember 2023 lalu.

Sementara itu, Bank Dunia juga merekomendasikan beberapa hal yang dapat dilakukan negara-negara tersebut untuk membantu dirinya sendiri.

Wakil Kepala Ekonom Bank Dunia, Ayhan Kose, menyebut, negara-negara tersebut dapat memperluas basis pajaknya dengan menyederhanakan pendaftaran wajib pajak serta pengumpulan dan administrasi pajak. Mereka juga mempunyai banyak ruang untuk meningkatkan efisiensi belanja publik.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan negara-negara tersebut memerlukan bantuan yang lebih kuat dari luar negeri—baik dalam bentuk kerja sama internasional yang lebih besar dalam perdagangan dan investasi maupun dalam bentuk dukungan yang lebih besar kepada IDA, yang dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk memobilisasi sumber daya tambahan dan membantu memfasilitasi reformasi struktural.

“Singkatnya, IDA adalah mitra pembangunan yang penting bagi negara-negara ini – karena rekam jejak keberhasilannya dalam melaksanakan program, pilihan pembiayaan yang terjangkau, keahliannya yang mendalam dalam pembangunan, dan saran kebijakannya yang baik,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) sedang berusaha mendorong para anggota G20 dalam sebuah upaya baru untuk membantu negara-negara miskin mengurangi beban utang, menghindari gagal bayar, dan menstabilkan perekonomian mereka.

Kepala Departemen Strategi, Kebijakan, dan Tinjauan IMF Ceyla Pazarbasioglu mengatkan meskipun masih dalam tahap awal, rencana ini dapat mencakup pembuatan ulang profil pinjaman yang ada, pertukaran utang, dan jaminan kredit yang akan membantu menurunkan biaya.

"Ide utamanya adalah menyediakan ‘menu pilihan’ bagi negara-negara dan kami dapat memutuskan bersama dengan mereka apa yang cocok untuk mereka. Karena satu ukuran tidak cocok untuk semua," ujarnya dikutip dari Bloomberg, Minggu (21/7/2024).

Dorongan IMF muncul ketika beberapa negara berkembang, terutama di Afrika dan Asia Selatan, terus berjuang dengan tumpukan utang yang menumpuk sebelum pandemi dan diperburuk dalam beberapa tahun terakhir oleh biaya pinjaman yang lebih tinggi.

Mekanisme G20 yang dikenal sebagai Kerangka Kerja Bersama (Common Framework) bertujuan untuk menangani akibat dari gagal bayar, bukan untuk mencegahnya.

Pasalnya, mekanisme ini terhambat oleh ketidaksepakatan di antara para kreditur termasuk China serta para pemegang obligasi swasta.

Utang yang dimiliki oleh 30 negara berkembang yang dipantau oleh International Institute of Finance tercatat mencapai US$28,4 triliun atau sekitar Rp454.400 triliun (asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS) pada kuartal pertama tahun ini, naik dari sekitar US$11 triliun pada periode yang sama di tahun 2014.

Beberapa perkiraan menyebutkan bahwa biaya layanan tahunan untuk negara-negara miskin mencapai lebih dari US$400 miliar. Beban utang tersebut menyedot dana yang sangat dibutuhkan untuk investasi dan layanan publik, menurut IMF dan Bank Dunia.

Selain negara-negara yang telah gagal bayar dalam beberapa tahun terakhir, seperti Zambia, Ghana, atau Sri Lanka, masih banyak negara lain yang berjuang dengan biaya pembayaran utang yang tinggi dan pertumbuhan yang lamban, sebagai efek jangka panjang Covid-19.

“Ini adalah masalah utama saat ini,” kata Pazarbasioglu.

Pertemuan G20 2024 di Brasil

Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 yang berkumpul minggu depan di Brasil akan banyak membahas masalah ini.

Mengikutsertakan G20 berarti mencapai kesepakatan yang jarang terjadi antara AS dan China, pemain paling penting dalam pembicaraan utang global namun merupakan saingan dalam hal keamanan dan perdagangan.

Kedua negara telah mendiskusikan ide-ide baru ini dengan tujuan untuk menyiapkan sebuah proposal yang dapat disetujui oleh para pemimpin G20 saat mereka bertemu di puncak G20 pada 18—19 November 2024.

Inisiatif baru ini akan menjadi “pilar ketiga” untuk membantu negara-negara berada di jalur yang benar, kata Pazarbasioglu, di samping meningkatkan pendapatan domestik dan meningkatkan dukungan dari pemberi pinjaman multilateral seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Afrika.

Dia menambahkan bahwa pendekatan “holistik” ini akan berhasil untuk negara-negara seperti Kenya, yang telah diguncang oleh protes-protes mematikan terhadap kenaikan pajak.

Hasil utama dari upaya baru ini adalah untuk membantu negara-negara menghindari gagal bayar yang dapat menyebabkan restrukturisasi yang panjang dan rumit - salah satu alasan mengapa Kerangka Kerja Bersama dikritik. Pazarbasioglu mengakui adanya masalah tersebut, namun dia membela program ini.

"Common Framework berjalan lambat, tetapi ada kemajuan," ujarnya.