JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha Jusuf Hamka mengatakan, dirinya akan terus mengejar pembayaran utang negara kepada perusahaannya sampai masa pemerintahan selanjutnya, yakni di era kepemimpinan Prabowo Subianto.

"Kita akan uber (kejar) terus (sampai pemerintahan mendatang)," kata Jusuf Hamka di kawasan Taman Patra, Kuningan, Jakarta, Sabtu (13/7/2024).

Diketahui, Jusuf Hamka datang ke kediaman mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kuningan untuk berkonsultasi soal utang negara tersebut.

Pengusaha jalan tol itu sempat menanyakan perihal surat yang dilayangkan Mahfud kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelum mundur sebagai Menko Polhukam.

"Menurut berita-berita kemarin kan di beberapa media bahwa Pak Mahfud sebelum mengundurkan diri membuat surat kepada Kemenkeu, yang mana isinya kalau enggak salah saya confirm tadi dan beliau katakan benar, bahwa surat itu dibuat kepada Kemenkeu, bahwa kalau warga negara ada utang kepada negara itu diuber-uber, bahkan bisa disandera," jelas Jusuf Hamka.

"Terus kalau negara mempunyai kewajiban kepada warga negara itu harus segera diselesaikan, kalau tidak, ada denda yang berakibat kerugian negara tentunya akan tidak baik buat negara. Dan ini denda ini berjalan 2 persen setiap bulan, jadi sehingga utangnya yang harusnya lebih kecil akan menjadi lebih besar," lanjut dia.

Jusuf Hamka menyebut, Mahfud membenarkan sudah pernah mengirim surat yang dimaksud pada Kementerian Keuangan.

Dalam surat tersebut, disinggung soal batas waktu hingga Juni 2024 untuk kejelasan pembayaran utang negara kepada perusahaan milik Jusuf Hamka.

Karena saat ini sudah memasuki bulan Juli, Jusuf Hamka lantas melakukan konsultasi dengan Mahfud.

Dalam perbincangan dengan Mahfud, ternyata ada lagi pengusaha asal Medan yang utangnya belum dibayar oleh negara selama 60 tahun.

"'Oke' saya bilang, 'Pak saya akan sabar menanti kok karena ini kewajiban negara kepada kami dan kami selama ini membayar pajak juga ratusan miliar setiap tahun tapi kenapa kami harus diperlakukan seperti ini'. Ini yang saya tanya ke Pak Mahfud," jelas Jusuf Hamka.

"Dia bilang, 'Saya sudah tidak di kabinet, saya tidak berhak mengomentari'," imbuh politisi Partai Golkar itu.

Ia juga mengungkapkan rencana melayangkan gugatan class action kepada pemerintah karena persoalan utang negara yang belum dibayar hingga saat ini.

Ia pun sudah menunjuk kuasa hukum untuk menangani gugatan tersebut.

Hamid Basyaid selaku kuasa hukum kemudian menjelaskan, ada hubungan yang tidak simetris antara negara dengan warga negara terkait dengan utang.

Jika warga negara berutang kepada negara, akan dimintai pertanggungjawaban hingga menyita aset.

Sementara jika negara berutang kepada warga negara, tidak bisa diberlakukan hal yang sama.

"Padahal dia sama-sama subjek hukum. Enggak adil jadinya kan. Jadi kita mau uji, ada judicial review bahwa jika negara berutang kepada warga negara dan itu banyak sekali," ungkap Hamid.

Pihaknya berencana mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal utang negara terhadap Jusuf Hamka.

Sebab, nilai utang negara besar dan sudah memenuhi kualifikasi sebagai tindakan yang merugikan negara.

Terlebih ada denda utang yang juga harus dibayar oleh negara.

"Jadi kalau dia berutang, misalnya, dengan kasus Pak Jusuf Hamka dia berutang, lalu putusan pengadilan menyatakan bahwa kalau tidak dibayar, maka setiap bulan didenda dua persen. Anda bayangkan kalau dari Rp 500 miliar saja, misalnya ya, dua persen itu kan artinya Rp 10 miliar per bulan. Kalau dia berjalan setahun, Rp 120 miliar," jelas Hamid.

"Kalau Rp 1 triliun ya pokoknya anda bisa hitung sendiri. Ke mana duit itu? Dan kenapa? Kan negara dirugikan karena dia harus bayar. Kalau didiemin terus ya, itu masuk kualifikasi merugikan keuangan negara. Pidana. Pejabat yang bersangkutan tidak membayar berarti pidana. Atau memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kan begitu definisi korupsi," jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, Jusuf Hamka menagih utang atas perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) ke pemerintah.

Penagihan itu terkait dengan dana deposito perusahaan yang ditempatkan di Bank Yama yang dilikudasi saat krisis pada 1998.

Nominal dana yang harus dibayarkan pemerintah sebesar Rp 179,46 miliar.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, nominal tersebut merupakan hasil dari keputusan Mahkamah Agung (MA).

JAKARTA, KOMPAS.com

Ia pun sudah menunjuk kuasa hukum untuk menangani gugatan tersebut.

"Saya lagi berpikir, karena ada ketemu teman-teman lawyer tadi. Saya kepengen melakukan, coba class action. Karena (ada aturan) kalau warga negara utang kepada negara tidak bayar, bisa disita (asetnya sebagai) jaminan, bisa dibekukan," ujar Jusuf di kawasan Taman Patra, Kuningan, Jakarta, Sabtu (13/7/2024).

"Saya mencoba class action karena ada aturan yang tidak boleh barang-barang negara disita. Saya akan menunjuk Pak Hamid sebagai lawyer untuk mengajukan class action terhadap peraturan (aset) negara yang tidak boleh disita," lanjut dia.

Hamid Basyaid selaku kuasa hukum kemudian menjelaskan, ada hubungan yang tidak simetris antara negara dengan warga negara terkait dengan utang.

Jika warga berutang kepada negara, akan dimintai pertanggungjawaban hingga asetnya disita.

Sementara jika negara berutang kepada warga negara, tidak bisa diberlakukan hal yang sama.

"Padahal dia sama-sama subjek hukum. Enggak adil jadinya kan. Jadi kita mau uji, ada judicial review bahwa jika negara berutang kepada warga negara dan itu banyak sekali," ungkap Hamid.

Hamid juga menyebut, pihaknya berencana mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal utang negara terhadap Jusuf Hamka.

Sebab, nilai utang pemerintah terbilang besar dan sudah memenuhi kualifikasi sebagai tindakan yang merugikan negara.

Terlebih ada denda utang yang juga harus dibayar oleh negara.

"Jadi kalau dia berutang, misalnya, dengan kasus Pak Jusuf Hamka dia berutang, lalu putusan pengadilan menyatakan bahwa kalau tidak dibayar, maka setiap bulan didenda dua persen. Anda bayangkan kalau dari Rp 500 miliar saja, misalnya ya, dua persen itu kan artinya Rp 10 miliar per bulan. Kalau dia berjalan setahun, Rp 120 miliar," jelas Hamid.

"Itu kalau piutangnya Rp 500 miliar. Kalau Rp 1 triliun ya pokoknya anda bisa hitung sendiri. Ke mana duit itu? Dan kenapa? Kan negara dirugikan karena dia harus bayar. Kalau didiemin terus ya, itu masuk kualifikasi merugikan keuangan negara. Pidana. Pejabat yang bersangkutan tidak membayar berarti pidana. Atau memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kan begitu definisi korupsi," imbuh dia.

Diwartakan sebelumnya, Jusuf Hamka menagih pemerintah atas utang terhadap perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Penagihan itu terkait dengan dana deposito perusahaan yang ditempatkan di Bank Yama yang dilikudasi saat krisis pada 1998.

Nominal yang harus dibayarkan pemerintah sebesar Rp 179,46 miliar.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, nominal tersebut merupakan hasil dari keputusan Mahkamah Agung (MA).

JAKARTA, KOMPAS.com -Pengusaha Jusuf Hamka menemui mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk berkonsultasi soal utang negara terhadap perusahaannya.

Pertemuan yang digelar di kediaman Mahfud di kawasan Kuningan, Jakarta itu berlangsung sekitar satu jam pada Sabtu (13/7/2024).

"Kembali masalah utang negara kepada perusahaan kami, (saya) minta nasehat saja dan mengonfirmasi bahwa pada saat sebelum Pak Mahfud mundur, ada surat yang dibikin oleh Pak Mahfud menurut berita-berita kemarin kan di beberapa media bahwa Pak Mahfud sebelum mengundurkan diri membuat surat kepada Kementerian Keuangan," ujar Jusuf Hamka usai pertemuan.

Jusuf Hamka menyebut, Mahfud membenarkan sudah pernah mengirim surat yang dimaksud pada Kementerian Keuangan.

Dalam surat tersebut, disinggung soal batas waktu hingga Juni 2024 untuk kejelasan pembayaran utang negara kepada perusahaan milik Jusuf Hamka.

Karena saat ini sudah memasuki bulan Juli, Jusuf Hamka lantas melakukan konsultasi dengan Mahfud.

Dalam pembicaraan itu, Mahfud mengatakan, selain dirinya ada lagi pengusaha asal Medan yang utangnya belum dibayar oleh negara selama 60 tahun.

"'Oke' saya bilang 'Pak saya akan sabar menanti kok karena ini kewajiban negara kepada kami dan kami selama ini membayar pajak juga ratusan miliar setiap tahun tapi kenapa kami harus diperlakukan seperti ini', ini yang saya tanya ke Pak Mahfud," jelas Jusuf Hamka.

"Dia bilang, 'Saya sudah tidak di kabinet, saya tidak berhak mengomentari'," ungkap pengusaha jalan tol itu.

Lebih lanjut, Jusuf Hamka juga mengungkapkan rencana akan bertemu dengan Menko Polhukam yang baru, Hadi Tjahjanto untuk membahas permasalahan utang itu.

Sementara ini, Jusuf Hamka masih mencari waktu untuk bertemu Hadi.

Sejalan dengan itu, ia pun berencana untuk mengajukan gugatan class action.

Politisi Partai Golkar itu pun sudah menunjuk pengacara untuk persiapan gugatan tersebut.

"Saya kepingin melakukan coba class action. Karena kalau warga negara utang kepada negara tidak dibayar bisa disita jaminan, bisa dibekukan (asetnya). Saya mau coba class action saya mau coba yang tidak boleh barang-barang negara disita saya coba," tambahnya.

Sebelumnya pada Desember 2023 lalu, Mahfud MD yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam mengaku siap membantu Jusuf Hamka, untuk menagih utang perusahaannya ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

Jusuf Hamka dinilai berhak untuk meminta pembayaran utang kepada pemerintah, sebab sudah terdapat putusan pengadilan yang inkrah, di mana pemerintah diwajibkan untuk membayarkan deposito beserta denda kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Adapun dalam dokumen kesepakatan antara pemerintah dengan CMNP yang ditandatangani pada 2016 disebutkan, pemerintah sepakat untuk membayarkan Rp 179,5 miliar ke CMNP.

Pembayaran itu seharusnya dilakukan pada semester pertama 2016 dan semester pertama 2017. Namun, Jusuf Hamka bilang, pembayaran tersebut tak kunjung dilakukan.