Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maksimal lima tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan.

Hal itu termuat dalam putusan uji materi UU 6/2023 nomor perkara: 168/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Partai Buruh dkk, dibacakan pada Kamis (31/10).

Ketetapan mengenai batasan waktu PKWT itu merupakan pemaknaan MK atas Pasal 81 angka 12 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 56 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Mahkamah menilai hal itu untuk memberikan perlindungan atas pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh.

"Dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Artinya, batas waktu maksimal PKWT saat ini ditentukan maksimal 5 (lima) tahun. Batasan waktu lima tahun ini termasuk jika ada masa perpanjangan.

"Jika dalam jangka waktu awal PKWT telah ditentukan 5 (lima) tahun, maka pengusaha tidak dapat lagi memperpanjang jangka waktu PKWT tersebut karena hal itu selain tidak sejalan dengan hakikat PKWT, juga melanggar hak-hak pekerja/buruh," imbuh Enny.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang perseorangan, yaitu Mamun dan Ade Triwanto yang berprofesi sebagai buruh.

Tak hanya itu, dalam putusan berjumlah 687 halaman tersebut, Mahkamah meminta pembentuk UU segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023.

Mahkamah menilai adanya kemungkinan perhimpitan norma antara UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja. Terutama terkait dengan norma dalam UU Ketenagakerjaan yang diubah, baik berupa pasal dan ayat, sulit dipahami secara awam, termasuk sulit dipahami oleh pekerja/buruh.

Jika semua masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera dihentikan/diakhiri, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan akan mudah terperosok dan kemudian terjebak dalam ancaman ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Dengan Undang-undang baru tersebut, MK memandang masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi/substansi undangundang ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan.

"Selain itu, sejumlah materi/substansi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki di bawah undang-undang, termasuk dalam sejumlah peraturan pemerintah, dimasukkan sebagai materi dalam undang-undang ketenagakerjaan," ucap Enny.

Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) FX Sugiyanto mendorong presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mencabut Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan pangan.

Menurutnya, pemerintah harus mengubah politik pangan karena pada aturan saat ini sangat bersifat liberal dan tidak mencerminkan politik pangan itu sendiri.

"Cabut dan kembalikan kepada UU asal tentang pangan [UU 18/2012]. Jika selama ini politik pangan dimaknai sebagai politik beras, itu juga harus berubah. Kalau kita ingin pemerataan, harus diubah," ungkapnya dalam diskusi Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan: Pekerjaan Rumah Pemerintah Prabowo-Gibran, Minggu (22/9/2024).

Bukan tanpa sebab, pasalnya dalam UU No.11/2020 Pasal 1 angka 7, yakni menyebutkan bahwa ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan.

Sementara pada UU asal, yakni UU No.18/2012 menyatakan bahwa ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan impor.

"Jadi harapan dan komitmen terhadap pemerintah Prabowo. Kalau Prabowo mampu melakukan ini, berarti komitmen itu betul-betul terbuktikan," tutur FX Sugiyanto.

Prabowo menggaungkan ketahanan pangan salah satunya melalui food estate.

Dalam paparannya, Sugiyanto mengasumsikan bahwa petani sebagai pondasi ketahanan pangan, untuk memperbaiki struktur pendapatan petani, maka harus ada perubahan sistem ketahanan pangan dengan mengubah politik pangan tersebut.

Pasalnya, dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penguasaan tanah kurang dari 2.000 meter² atau disebut sangat gurem sebanyak 40%.

Sementara petani guren dengan pengusaan tanah kurang dari 5.000 meter², mencapai 62,14%.

Maka dari itu, ketahanan pangan berbasis diversifikasi sumber pangan, menjadi salah satu alternatif, seperti sagu atau sorgum.

Sugiyanto menekankan bahwa ketahanan pangan bukan hanya sekadar beras. Indonesia perlu mengubah dan memperluas dapat berupa sagu atau sorgum maupun sumber karbohidrat lainnya.

"Generasi mi instan itu dicipta 30 tahun yang lalu, semua orang didesain otaknya, seolah-olah pengganti nasi adalah mi dan ini sudah terjadi. Itu hanya mungkin [sagu dan sorgum] kalau ada politk pangan yang clear," jelasnya.

Adapun, pemerintah telah memberikan alokasi khusus untuk ketahanan pangan. Di mana anggaran Ketahanan Pangan untuk tahun ini senilai Rp114,3 triliun. Sementara untuk tahun depan, direncanakan senilai Rp124,4 triliun.