Bisnis.com, JAKARTA - Komisi I DPR menyetujui lima Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait kerja sama bidang pertahanan. RUU ini akan dibawa ke rapat paripurna agar disetujui menjadi Undang-Undang.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

“Apakah laporan Panja [panitia kerja] yang baru saja disampaikan terkait kerja sama pertahanan dengan lima negara dapat kita setujui? Setuju, ya?” tanya dia.

Pertanyaan tersebut disetujui oleh para anggota rapat yang hadir. Sebelumnya, kesembilan fraksi di Komisi I DPR telah menyampaikan pandangannya masing-masing terhadap lima RUU tersebut dan menyatakan persetujuannya.

Dengan telah disetujuinya laporan Panja dalam raker hari itu, lanjut Meutya, maka selesailah tugas Panja dalam membahas materi kelima RUU tersebut.

Adapun, kelima RUU yang dimaksud adalahpertama, RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam bidang Pertahanan.

Kedua, RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Perancis tentang kerja sama di bidang pertahanan.

Ketiga, RUU tentang pengesahan memorandum saling pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai kerja sama di bidang pertahanan.

Keempat, RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Kamboja tentang kerja sama di bidang pertahanan.

Terakhir, RUU tentang pengesahan persediaan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Federatif Brasil tentang kerja sama terkait pertahanan.

Diketahui, rapat tersebut tak hanya dihadiri Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto. Rapat itu juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah juga menyetujui lima RUU terkait kerja sama bidang pertahanan itu untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI guna disetujui menjadi Undang-Undang.

“Pemerintah juga telah menyetujui terhadap RUU kerja sama lima negara kerja sama di bidang pertahanan untuk dibawa pada Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang,” ucap Meutya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya yang juga ketua panja lima RUU tersebut menyampaikan hasil pembahasan yang sudah dilalui di awal rapat.

Panja telah melaksanakan rapat pada tanggal 24 Juni 2024 dalam rangka pembahasan materi daftar inventarisasi masalah (DIM) kelima RUU ratifikasi kerja sama bidang pertahanan tersebut.

“Panja pembahasan RUU ratifikasi kerja sama bidang pertahanan dengan India, Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kamboja, dan Brasil dibentuk berdasarkan keputusan rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 19 Juni 2024,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pembentukan Angkatan Siber TNI sebagai matra keempat dinilai memerlukan landasan hukum yang jelas.

Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Pertahanan serta UU TNI sebagai langkah awal pembentukan Angkatan Siber.

"Revisi UU pertahanan dan UU TNI harus dilakukan terlebih dahulu untuk menggambarkan potensi ancaman, sekaligus membentuk fondasi kuat bagi organisasi siber pada masa depan," kata Fahmi saat dihubungi pada Rabu (25/9/2024).

Menurut Fahmi, perubahan regulasi diperlukan supaya Angkatan Siber memiliki batasan dalam bekerja serta dilindungi oleh konstitusi. Tanpa dasar hukum, operasional matra keempat TNI ini dikhawatirkan akan berjalan tanpa kejelasan wewenang.

Selain itu, kata Fahmi, keberadaan Angkatan Siber perlu diatur regulasi yang komprehensif agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dengan lembaga lain, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Fahmi menambahkan, fokus Angkatan Siber bisa diarahkan pada ancaman eksternal. Sementara BSSN lebih mengurusi keamanan siber nasional dalam ranah sipil.

Selain itu, Fahmi berharap revisi UU juga harus melibatkan masyarakat dan ahli guna memastikan keputusan yang adil dan transparan.

Perlindungan hak masyarakat di ruang siber perlu menjadi perhatian utama dalam proses penyusunan regulasi ini.

Fahmi menyatakan, regulasi yang mengatur kerja Angkatan Siber harus mencegah negara menggunakan kewenangan tersebut untuk membatasi hak-hak warga negara di ruang digital.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyerahkan pembahasan pembentukan Angkatan Siber kepada pemerintahan Prabowo Subianto, menyusul kesepakatan bersama terkait rencana tersebut pada 12 September lalu di Ibu Kota Nusantara.

"Saya rasa nanti semua negara akan menuju ke sana. Akan tetapi nanti biar pemerintah baru Pak Prabowo Subianto yang akan menuju ke sana," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024).

Menurut Jokowi, keberadaan Angkatan Siber TNI sangat baik. Negara-negara lain juga sudah mulai mengarah kepada pembentukan angkatan siber.