JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Angkatan Siber sebagai matra keempat Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi langkah penting dalam memperkuat pertahanan negara di era digital.

Di sisi lain, beberapa negara lebih dulu mengembangkan angkatan siber mereka untuk menghadapi ancaman global, sehingga pengalaman mereka bisa menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha menyoroti pentingnya pembentukan Angkatan Siber sebagai respons terhadap meningkatnya serangan siber.

"Dengan pembentukan matra keempat ini, akan ada instansi yang benar-benar memiliki kewaspadaan penuh terhadap serangan siber dari pihak lain," kata Pratama dalam keterangannya seperti dikutip pada Senin (7/2/2024).

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC itu mengatakan, salah satu negara yang telah berhasil membentuk angkatan siber efektif adalah Amerika Serikat melalui United States Cyber Command (USCYBERCOM).

Angkatan siber ini difokuskan pada melindungi infrastruktur kritis dan melakukan serangan siber ofensif saat diperlukan.

Melalui kolaborasi erat dengan berbagai badan keamanan, termasuk National Security Agency (NSA), AS dianggap mampu membangun ekosistem pertahanan siber yang tangguh.

Selain AS, Israel juga menjadi salah satu negara dengan pertahanan siber terdepan. Melalui Unit 8200, Israel tidak hanya fokus pada pertahanan, tetapi juga pengembangan teknologi baru untuk mendeteksi dan mencegah serangan siber.

Pratama menambahkan, Indonesia perlu memperhatikan bagaimana negara-negara lain melakukan kolaborasi antarinstansi untuk memastikan respons yang cepat dan efisien terhadap ancaman siber.

"Keberadaan Angkatan Siber TNI nantinya akan saling menguatkan dengan unit siber dari instansi lain, berbagi informasi, dan saling bersinergi," ujar Pratama.

Dia mengatakan, perekrutan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kunci sukses dalam membentuk angkatan siber yang efektif.

Israel dikenal sebagai negara yang merekrut peretas berbakat untuk memperkuat Unit 8200. Pratama menilai pendekatan ini dapat diterapkan di Indonesia.

"Melakukan perekrutan peretas dapat menjadi langkah yang diambil pemerintah untuk memenuhi kebutuhan khusus di bidang pertahanan dan penyerangan siber," ucap Pratama.

Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan pihaknya sudah menerima arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembentukan matra keempat ini.

"Saya sudah diperintahkan Pak Presiden, kemarin juga dari MPR waktu pidato untuk membuat Angkatan Siber," ujar Agus saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Angkatan Siber oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman siber global.

Tidak hanya merekrut lulusan universitas dengan program keahlian khusus, peretas profesional juga dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat pertahanan digital negara.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha menilai, peretas dapat menjadi bagian dari solusi untuk memenuhi kebutuhan khusus pertahanan siber.

"Melakukan perekrutan peretas merupakan langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk kebutuhan penyerangan dan pertahanan siber," kata Pratama yang juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, dalam keterangannya seperti dikutip pada Senin (7/2/2024).

Menurutnya, peretas kerap memiliki keahlian yang lebih tinggi dibandingkan lulusan universitas umum.

Selain itu, para peretas kerap berjejaring dan tergabung dalam forum-forum bawah tanah, di mana teknik dan alat peretasan terbaru dibagikan.

"Skill yang dimiliki peretas biasanya jauh lebih tajam, apalagi mereka sering terlibat dalam forum underground tempat berbagi teknik peretasan terbaru," ujar Pratama yang merupakan pengajar pada program pascasarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).

Keuntungan lain dari perekrutan peretas, lanjut Pratama, meliputi akses terhadap informasi awal terkait kampanye serangan siber.

Dengan demikian, Indonesia dapat mengambil tindakan pencegahan sebelum serangan siber terjadi.

"Jika Indonesia menjadi target serangan, langkah pencegahan bisa diambil lebih awal," ucap Pratama yang juga mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)/PTIK.

Meskipun demikian, Pratama juga mengingatkan perekrutan peretas bukan tanpa tantangan.

Dibutuhkan regulasi dan kerangka kerja yang jelas agar keahlian peretas bisa digunakan secara etis dan efektif dalam pertahanan siber negara. Dengan keterlibatan mereka, Indonesia diharapkan lebih siap menghadapi ancaman digital yang terus berkembang.

Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan pihaknya sudah menerima arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembentukan matra keempat ini.

"Saya sudah diperintahkan Pak Presiden, kemarin juga dari MPR waktu pidato untuk membuat Angkatan Siber," ujar Agus saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9/2024).