JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pembentukan Angkatan Siber TNI sebagai matra keempat dinilai memerlukan landasan hukum yang jelas.

Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Pertahanan serta UU TNI sebagai langkah awal pembentukan Angkatan Siber.

"Revisi UU pertahanan dan UU TNI harus dilakukan terlebih dahulu untuk menggambarkan potensi ancaman, sekaligus membentuk fondasi kuat bagi organisasi siber pada masa depan," kata Fahmi saat dihubungi pada Rabu (25/9/2024).

Menurut Fahmi, perubahan regulasi diperlukan supaya Angkatan Siber memiliki batasan dalam bekerja serta dilindungi oleh konstitusi. Tanpa dasar hukum, operasional matra keempat TNI ini dikhawatirkan akan berjalan tanpa kejelasan wewenang.

Selain itu, kata Fahmi, keberadaan Angkatan Siber perlu diatur regulasi yang komprehensif agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dengan lembaga lain, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Fahmi menambahkan, fokus Angkatan Siber bisa diarahkan pada ancaman eksternal. Sementara BSSN lebih mengurusi keamanan siber nasional dalam ranah sipil.

Selain itu, Fahmi berharap revisi UU juga harus melibatkan masyarakat dan ahli guna memastikan keputusan yang adil dan transparan.

Perlindungan hak masyarakat di ruang siber perlu menjadi perhatian utama dalam proses penyusunan regulasi ini.

Fahmi menyatakan, regulasi yang mengatur kerja Angkatan Siber harus mencegah negara menggunakan kewenangan tersebut untuk membatasi hak-hak warga negara di ruang digital.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyerahkan pembahasan pembentukan Angkatan Siber kepada pemerintahan Prabowo Subianto, menyusul kesepakatan bersama terkait rencana tersebut pada 12 September lalu di Ibu Kota Nusantara.

"Saya rasa nanti semua negara akan menuju ke sana. Akan tetapi nanti biar pemerintah baru Pak Prabowo Subianto yang akan menuju ke sana," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024).

Menurut Jokowi, keberadaan Angkatan Siber TNI sangat baik. Negara-negara lain juga sudah mulai mengarah kepada pembentukan angkatan siber.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan pembahasan revisi Undang-undang (UU) TNI dan UU Polri diputuskan batal untuk periode.

Kedua pembahasan revisi UU tersebut bernasib sama dengan revisi UU Pilkada, yang sebelumnya telah lebih dulu dibatalkan pembahasannya.

Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto mengatakan, pihaknya hari ini memutuskan akan menunda atau membatalkan pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri.

Wihadi menyebut pembahasan kedua revisi UU itu bisa dilakukan oleh DPR periode berikutnya yakni 2024-2029.

"Tetapi ini melihat urgensinya nanti. Jadi baleg memutuskan untuk tidak membahas dulu, ya, dan memunda atau membatalkan pembahasan TNI-Polri," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Wihadi tidak memerinci lebih lanjut alasan di balik pembatalan untuk pembahasan kedua revisi UU tersebut.

Dia mengatakan revisi UU TNI dan UU Polri batal dibahas, sebagaimana revisi UU Pilkada.

"RUU pilkada sudah pasti kita batalkan juga. Nanti jam 13.00 kita rapatkan. Itu aja," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Menurut Baleg, DPR periode berikutnya bisa melihat kembali urgensi dari pembahasan RUU TNI, Polri hingga Pilkada.

Dia juga menyebut pemerintah belum mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU TNI dan UU Polri.

Untuk diketahui, Baleg DPR sebelumnya telah lebih dulu membahas revisi UU Pilkada pekan lalu. Pembahasannya, Rabu (21/8/2024), hanya memakan waktu satu hari usai terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan soal ambang batas pencalonan serta syarat usia calon kepala daerah.

Meski dikebut sehari sebelum dibawa ke paripurna, DPR tidak bisa mengesahkan revisi UU itu menjadi UU karena peserta sidang tidak kunjung memenuhi kuorum, Kamis (22/8/2024).

Apabila ingin dibawa ke paripurna selanjutnya, waktunya sudah bertabrakan dengan pendaftaran calon kepala daerah yakni 27-29 Agustus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meminta masyarakat untuk tidak menganggap demokrasi sudah sepenuhnya ditegakkan hanya karena DPR RI membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada.

Uceng menekankan, masih ada sejumlah rancangan dan revisi undang-undang di DPR RI yang berpotensi menimbulkan masalah.

“Jadi jangan dibilang demokrasi sudah ditegakkan hanya karena UU Pilkada enggak jadi disahkan malam ini, pekerjaan rumahnya masih banyak,” kata Uceng saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (22/8/2024) malam.

Uceng mengungkapkan, ada belasan rancangan atau revisi undang-undang yang dinilai dapat mengancam demokrasi, termasuk RUU Penyiaran, RUU Kementerian Negara, RUU Mahkamah Konstitusi (MK), RUU Kepolisian, RUU TNI, RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), RUU Keimigrasian, dan RUU Statistik.

Dalam informasi yang beredar, terdapat delapan undang-undang yang akan dikebut oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Karena itu, Uceng menyarankan agar masyarakat memperhatikan perkembangan pembahasan RUU tersebut.

“Saya kira begini, uji coba demokrasi bukan cuma UU Pilkada. Ada banyak ini UU yang punya potensi bermasalah,” ujar Uceng.

Sebagai informasi, masyarakat sipil dan akademisi menyoroti keberadaan sejumlah rancangan dan agenda revisi undang-undang yang dinilai membahayakan demokrasi.

Misalnya, RUU Kepolisian dianggap kontroversial karena membuat Polri menjadi lembaga superbody.

Dalam RUU itu, polisi diberi wewenang spionase atau memata-matai dan sabotase yang mengancam kedaulatan nasional.

Jika RUU itu disahkan, Polri memiliki wewenang memeriksa aliran dan dan menggali bahan keterangan atas permintaan kementerian maupun lembaga pemerintah nonkementerian.

RUU itu juga dinilai mengancam independensi lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, RUU itu menyatakan agar rekrutmen Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lembaga seperti KPK dan kementerian harus mendapat rekomendasi polisi.

Sementara itu, RUU TNI membuat aparat bisa menduduki sejumlah jabatan sipil yang dikhawatirkan mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru. Meski, hal itu sudah dibantah oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) yang akan di-carry over ke anggota DPR periode 2024-2029.

Menurut Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, rapat ini digelar untuk menyiapkan daftar RUU di Prolegnas 2024-2029.

"Dalam rangka persiapan untuk penyusunan Prolegnas 2024-2025 dan Prolegnas Jangka Menengah 2024-2029 yang seharusnya itu nanti disahkan sebelum idealnya ya, sebelum APBN kita disahkan," kata Supratman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Supratman menjelaskan, pembahasan ini perlu dilakukan dalam rangka memudahkan anggota DPR yang menjabat di periode selanjutnya.

Dia mendorong agar RUU yang dianggap penting untuk di-carry over ke anggota DPR 2024-2029.

"Kemungkinan, apakah bisa selesai di periode ini atau tidak, tapi dianggap penting oleh kita semua untuk bisa masuk dalam daftar carry over," jelasnya.

Sementara itu, anggota Baleg DPR Fraksi PDI-P Sturman Pandjaitan mengungkit RUU TNI dan RUU Polri yang belum ada daftar inventaris masalah (DIM).

Jika DIM belum keluar, kata Sturman, maka pemerintah belum mau membahas kedua RUU itu.

"Sampai hari ini kita belum menerima DIM, sehingga kelihatannya UU TNI-Polri itu belum bisa dibahas sampai hari ini," kata Sturman.

"Kelihatannya, menurut hemat saya, kalau sampai sekarang belum dikeluarkan, artinya pemerintah pun belum sepakat untuk membahas ini," sambung dia.

Merespons Sturman, Supratman mengingatkan betapa pentingnya rapat yang digelar hari ini.

Dia menyebut mereka harus berjaga-jaga. Jika memang DIM-nya tak kunjung dikeluarkan, maka DPR tidak perlu membahasnya.

"Kalau DIM-nya enggak keluar-keluar, enggak ada yang perlu kita bahas. Nah, itu yang menjadi kebutuhan kita untuk bisa melakukan carry over sehingga tidak perlu memulai dari awal. Sekali lagi, soal anggaran juga termasuk salah satunya pertimbangannya kenapa kita masukkan carry over," imbuh Supratman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan melakukan aksi simbolik menolak RUU TNI-Polri di samping Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Para mahasiswa menyuarakan dengan lantang bahwa reformasi sudah mati di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aksi hari ini merupakan awalan, mereka meminta pertanggungjawaban Jokowi atas tindakannya selama ini.

“Orde reformati ini menjadi tagar (tanda pagar) kita, sampai nanti Jokowi mempertanggungjawabkan karena dia telah membunuh Reformasi secara esensial,” ujar Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Satria, saat memberikan keterangan di samping Patung Arjuna Wijaya.

Satria menyampaikan, jika dikerucutkan ada dua produk hukum yang sangat bermasalah, yakni RUU TNI dan RUU Polri.

Dia menyebutkan, dua RUU tersebut berpotensi menyerang semangat reformasi karena proses pembuatannya tidak melibatkan aspirasi publik.

“Partisipasi masyarakat sangat minim pada produk hukum ini. Sehingga, untuk itu, kita membuat judul (aksi) bahwa Tolak RUU TNI dan RUU Polri karena akan membuat lembaga superbody aparat penegak hukum itu sendiri,” ungkap Satria.

Dia mengatakan, aksi hari ini merupakan awalan dari rangkaian agenda yang akan digulirkan hingga Presiden Terpilih Prabowo Subianto dilantik pada Oktober 2024.

Satu minggu ke depan, mahasiswa akan kembali melakukan aksi dengan nama pekan reformati. Kemudian, menjelang 17 Agustus, mahasiswa di 14 wilayah akan melakukan aksi serentak. Aksi ini akan diikuti oleh 390 kampus.

Lalu, di bulan September, mahasiswa akan melakukan aksi bersamaan dengan bulan hak asasi manusia. Aksi di bulan ini akan dikenal dengan September Hitam.

“Sehingga, September menjelang bulan Oktober pergantian kekuasaan. Rasanya Jokowi tidak dengan gampang untuk berubah atau transisi kekuasaan di saat dia punya dosa-dosa yang dia namakan nawacita menjadi nawadosa,” lanjut dia.

Dalam aksi simbolik hari ini, massa membuat empat kuburan di depan keranda hitam bertuliskan “reformati”. Pada empat kuburan ini terdapat batu nisan yang masing-masing bertuliskan, “Reformati bin Jokowi”;”Reformati bin Dwifungsi ABRI”; “Reformati bin Dewan Tuli”; dan “Reformati bin Represifitas Polri”.

Salah satu mahasiswa yang dipakaikan kostum posong pun sempat berbaring di depan gundukan tanah yang ada.

Sebelum melakukan aksi di samping Patung Arjuna Wijaya, massa sempat berusaha untuk tetap bergerak menuju ke Istana Negara.

Mereka berjalan melalui Jalan Medan Merdeka Barat di depan Monas yang saat itu masih dibuka dan padat dilalui kendaraan.

Tapi, polisi segera mengambil tindakan dan sempat memasang dinding kawat berduri. Lalu lintas pun berhenti total untuk beberapa menit sebelum akhirnya satu peleton polisi maju untuk memukul mundur puluhan massa ini.

Bentrokan sempat terjadi karena mahasiswa bersikeras untuk tetap melakukan aksi simbolik di depan Istana Negara. Namun, barisan polisi diperketat dan mendorong mundur massa hingga mahasiswa melanjutkan aksi di tempat disediakan.

Saat ini, Jalan Medan Merdeka Barat di depan Gedung Kemenparekraf pun sudah ditutup dan belum dapat dilalui kendaraan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri tidak setuju dengan rencana revisi Undang-Undang (UU) tentang TNI dan UU tentang Polri. Dia menilai, revisi UU tersebut berpotensi bakal menyetarakan kedua institusi tersebut.

Ketika ia menjabat sebagai wakil presiden, kata Mega, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah mengeluarkan Ketetapan (TAP) MPR Nomor 6/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Dia pun meminta perancangan UU tersebut agar merujuk kembali kepada Ketetapan MPR tersebut.

"TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya nggak ngerti maksudnya apa," kata Megawati saat berpidato pada Mukernas Partai Perindo di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Jika disetarakan, dia berpikiran bahwa TNI AU dan Polri bakal sama-sama memiliki pesawat. Namun, dia mengaku sudah ada yang memberitahukan kepadanya bahwa kedua Rancangan UU tersebut hanya berbicara soal usia masa pensiun.

"Ya persoalan umur ya sudah saja, nggak perlu disetara-setarakan gitu, apa toh maunya," katanya.

Sebelumnya pada Mei 2024, Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Kemudian DPR RI juta menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diajukan Baleg DPR RI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Sejauh ini, pemerintah melalui Staf Khusus Presiden RI Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, empat RUU terkait TNI dan Polri, Imigrasi, dan Kementerian Negara telah sampai pada proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh kementerian terkait.

Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak setuju dengan dua revisi undang-undang (UU) yang tengah bergulir di DPR. Yaitu, revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

"Undang-undang, nanti kalau saya ngomong gini, Bu Mega enggak setuju, ya enggak setujulah, yang RUU TNI-Polri gitu," kata Megawati dalam Mukernas Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024.

Megawati menyinggung soal Tap MPR Nomor VI/MPR/2020. Aturan ini mengatur tentang pemisahan TNI dan Polri.
"Sumbernya, itu TAP MPR loh, yang namanya ketika jadi satu, saya yang memisahkan, Presiden loh bukan Megawati. TAP MPR harus dijalankan, yaitu pemisahan antara TNI-Polri," ujar Megawati.

Baca Juga: Presiden Jokowi Enggan Tanggapi Revisi UU TNI-Polri, Minta Tanya ke DPR

Presiden kelima RI itu tak menyoal soal kesetaraan umur. Hal itu yang menjadi fokus dari revisi.

Megawati menilai ke depannya, akan terjadi kesetaraan di TNI dan Polri. Misalnya, soal alutsista.

"Sampai saya bilang gini, oh kalau disetarakan artinya, kalau AU (TNI Angkatan Udara) RI punya pesawat, berarti polisi punya pesawat dong. Itu pemikiran saya. Ada yang bilang, oh enggak gitu Bu, ini persoalan umur. Ya persoalan umur ya sudah saja, ndak perlu disetarakan-setarakan gitu, apa toh maunya," ujar Megawati.

(AZF)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Djarot Syaiful Hidayat mengingatkan agar revisi Undang-undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan UU Polri jangan sampai mengembalikan kondisi Indonesia seperti masa Orde Baru (Orba)

Djarot mengeklaim, partainya akan mengawal revisi kedua aturan tersebut tidak mengarah ke hal-hal yang membahayakan demokrasi.

"Kita menjaga ya jangan sampai ya kita kembali lagi ke masa sistem pemerintahan yang otoriter, yang memberikan kekuasaan yang terlalu berlebihan kepada suatu lembaga," ujar Djarot di Kantor DPP PDI-P, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024).

Djarot mengatakan, berbahaya jika suatu lembaga memiliki kekuasaan yang berlebihan dan tidak terkontrol.

"Maka semakin dekat kita, negara kita ini melaksanakan kembali sistem otoriter. Kembali lagi masuk ke neo Orde Baru. Terutama kebebasan pers ya, hati-hati gitu ya karena kepolisian dengan perubahan UU itu bisa membredel, bisa melacak dengan menyadap," jelasnya.

Oleh karenanya, Djarot mengajak semua pihak bersama-sama mengawal revisi UU TNI dan UU Polri.

Menurut Djarot, lebih baik revisi aturan ini memuat aturan yang mendorong Polri dan TNI semakin memberikan perlindungan kepada rakyat sesuai tugas masing-masing.

"Jadi beda fungsi sebetulnya. Jadi kalau Polri itu menegakkan hukum, menegakkan aturan gitu ya law and order, mengamankan, melayani masyarakat, menjaga keamanan," ungkap Djarot.

"Sedangkan TNI menjaga kedaulatan tiap jengkal wilayah kekuasaan negara Indonesia. Itu kedaulatannya dijaga saudara kita, sahabat kita TNI," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, revisi UU TNI dan revisi UU Polri menjadi kekhawatiran banyak pihak lantaran dianggap berpotensi memundurkan agenda reformasi di kedua konstitusi.

Masyarakat sipil dan berbagai organisasi mendorong agar revisi dua UU tersebut diarahkan pada profesionalisme.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sendiri sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri pada 8 Juli lalu. Sehingga, saat ini pembahasan kedua beleid itu berada di DPR.

Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyorot soal rencana revisi undang-undang tentang Polri dan TNI. Ia mengingatkan jangan sampai revisi UU itu justru membawa bangsa ke rezim otoriter seperti Orde Baru (Orba).

"Jangan sampai ya perubahan di undang-undang TNI dan Polri itu kembali lagi ke sistem pemerintahan yang otoriter. Nanti jangan-jangan itu menjadi neo orba ya," ujar Djarot kepada awak media, Sabtu 27 Juli 2024 di kantor DPP PDIP.

Djarot mengaku tak setuju dengan pemberian kekuasaan dan wewenang berlebihan terhadap suatu alat kenegaraan. Sebab, hal tersebut berpotensi menimbulkan kekacauan dalam sistem demokrasi dan alam reformasi.

Baca juga: Ogah Usung Kader Eksternal, PDIP Bakal Usung Ahok di Jakarta?

Meski tetap setuju dengan rencana revisi, namun mantan gubernur Jakarta ini tetap akan bersikap kritis terhadap pelaksanaan revisi undang-undang tersebut. Ia menilai fungsi atas TNI dan Polri telah diatur secara jelas.
"Jadi itu beda fungsi sebetulnya. Polri itu menegakkan hukum, kemudian mengamankan dan melayani masyarakat, serta menjaga keamanan gitu ya. Sedangkan TNI menjaga kedaulatan setiap jengkal wilayah negara kekuasaan Indonesia," ujarnya.

DPR telah menerima surat presiden terkait revisi undang-undang TNI dan Polri pada 8 Juli 2024. Beberapa poin yang menuai kritikan yakni perpanjangan usia kerja TNI dan Polri, membolehkan TNI untuk berbisnis, hingga kepolisian memiliki kuasa untuk melakukan penyadapan.

(AGA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengakui, pemerintah punya tanggung jawab untuk membentuk tentara yang profesional dan sejahtera, tetapi ia mengungkapkan bahwa masih banyak prajurit TNI yang belum sejahtera.

Hal ini disampaikan Moeldoko merespons wacana untuk mencabut larangan berbisnis bagi anggota TNI melalui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI aatau revisi UU TNI.

"Jadikan kami menjadi prajurit profesional sesuai dengan definisi. Risikonya lengkapi persenjataannya dengan baik, latih mereka dengan baik, dengan anggaran yang cukup, berikutnya sekolahnya juga dibenahi dengan baik," kata Moeldoko dalam program ROSI Kompas TV, dikutip Jumat (26/7/2024)

"Yang tidak kalah pentingnya adalah tingkatkan kesejahteraannya. Tapi kenyataannya sekarang masih ada prajurit yang ngojek," ujar dia melanjutkan.

Mantan panglima TNI itu menyebutkan, masih banyak pula prajurit yang tidak memiliki rumah ketika mereka ditugaskan di bidang administrasi.

Hal ini berbeda dengan TNI yang bertugas di satuan tempur dan tergabung dalam brigade, yang biasanya sudah mendapatkan rumah dinas beserta instalasi dasar berupa air dan listrik.

"Tetapi begitu dia berdinas di mabes TNI, di AD, di markas besar itu orang-orang administrasi enggak punya rumah dia. Enggak punya jatah rumah, makanya dia harus kos. Risikonya kos itu bayar tiap bulan, bayar listrik, air, transportasi. Karena negara memang belum bisa menyiapkan itu," ujar dia.

Moeldoko menegaskan, kesejahteraan prajurit menjadi salah satu komponen utama yang perlu dipikirkan oleh semua pihak.

"(Kalau sudah begitu), Yang salah siapa? Prajuritnya kah atau negara yang salah. Itu yang harus dipikirkan oleh semua dari kita," kata dia.

Moeldoko pun mengeklaim bahwa pencabutan larangan berbisnis dalam revisi UU TNI tidak akan mengubah substansi kerja-kerja prajurit karena tidak menghilangkan definisi prajurit profesional.

"Pasal 39 (UU TNI) ada kalimat yang menyatakan TNI dilarang berbisnis, dihilangkan. Kalau dihilangkan emang mengubah substansi? Enggak ada yang berubah substansi. Pertanyaannya, di mana bapak menjamin itu? Baca dengan baik itu definisi dari prajurit profesional," kata Moeldoko.

Larangan berbisnis bagi prajurit TNI tercantum dalam pasal 39 UU TNI, yang menyatakan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, politik praktis, kegiatan bisnis, kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu dan jabatan politis, dan lainnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak tetap berharap personelnya diizinkan berbisnis.

Dia juga mengakui ada sejumlah prajurit yang menjadi ojek online (ojol) sebagai pekerjaan sampingan.

Di sisi lain, poin soal rencana TNI boleh berbisnis dalam revisi UU TNI dikritisi banyak pihak.

Direktur Imparsial Gufron Mabruri berharap, pembuat kebijakan jangan membiarkan wacana mencabut larangan berbisnis bagi anggota aktif TNI dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 berlanjut.

Sebab, salah satu amanat Reformasi 1998 adalah TNI harus menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan tidak terlibat dalam jabatan publik dan memberi batas tegas terhadap kehidupan warga sipil.

Namun, ia juga meminta pemerintah tidak lepas tangan soal isu kesejahteraan prajurit karena tugas menyejahterakan prajurit merupakan kewajiban negara dan bukan tanggung jawab personel TNI secara individu.

"Seharusnya alih-alih menghapus larangan berbisnis bagi TNI aktif, pemerintah dan TNI fokus di dalam menyejahterakan prajurit dan bukan malah mendorong prajurit berbisnis," ucap Gufron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) periode 2016-2022 Agus Widjojo mengkhatirkan kegiatan berbisnis membuat loyalitas prajurit TNI menjadi bercabang.

Agus mengatakan bahwa apabila diperbolehkannya prajurit berkegiatan berbisnis tersebut berhubungan dengan faktor kesejahteraan, loyalitas prajurit pun diragukan.

"Apa yang terjadi apabila ada orang lain mendanai kesejahteraan prajurit, akan terjadi konflik kepentingan. Artinya, bisa terjadi loyalitas yang menyimpang," ujar Agus dalam program Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (24/7/2024).

Agus menyatakan, kesetiaan prajurit seharusnya hanya satu, yakni ditumpahkan untuk bangsa dan negara, bukan juga kepada pemberi dana dalam kegiatan bisnis.

Sebab, apabila sudah bersetia kepada pemberi dana dalam urusan bisnis, maka prajurit tersebut sudah terlibat di dalam konflik kepentingan.

"Bisa terjadi konflik kepentingan adalah kesetiaan yang bercabang, karena antara yang memberi tugas dan memberi kesejahteraan itu dua sumber yang berbeda, bahkan itu bisa membuat prajurit ragu, 'kepada siapa saya tempatkan loyalitas saya'," tegas dia.

Menurutnya, DPR dan pemerintah harus melakukan analisis secara tepat terkait wacana diperbolehkannya prajurit terlibat dalam kegiatan bisnis.

Hal ini penting dilakukan agar sisi profesionalitas prajurit tetap menjadi prioritas utama.

"Analisisnya harus tepat. Tidak boleh diterjang, tidak boleh ditabrak, kalau nanti diterjang-ditabrak, nanti akan mengorbankan aspek lainnya, terutama dalam hal ini sisi profesionalitas prajurit yang harusnya setia kepada negara, bangsa," tegas dia.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang sedang diproses di DPR RI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kami sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengingatkan agar semua pihak duduk bersama membicarakan baik-baik mengenai kontroversi revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Mari bicara baik-baik, bicara baik-baik, teman-teman dari luar, NGO, ngomomng juga baik-baik," ujar Ngabalin dalam program Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (24/7/2024).

"Karena, kita tidak bicara bukan untuk kepentingan negara lain, kita bicara tentang negara kita dan TNI itu tulang punggung Republik ini," sambung dia.

Menurut Ngabalin, wacana prajurit TNI diperbolehkan terlibat dalam kegiatan bisnis mesti dibicarakan sejelas-jelasnya, baik itu dari sisi terminologi maupun etimologi.

Dalam hal itu, pembicaran mengenai wacana prajurit boleh berbisnis tetap melihat dari sisi manfaat dan mudaratnya.

"Kalau toh nanti bicara harus berbisnis, bagaimana role-nya, rumusannya," katanya.

Selain itu, Ngabalin meyakini bahwa wacana prajurit TNI boleh terlibat bisnis tak akan mengembalikan mereka serupa pada rezim Orde Baru maupun Orde Lama.

"Karena untuk mengharapkan tentara seperti zaman Orde Baru atau Orde Lama, jangan pernah Anda bermimpi," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang sedang diproses di DPR RI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kami sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.