Kebumen: Ketua Majelis Masyayikh Abdul Ghaffar Rozin alias Gus Rozin mengungkapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren bakal mengangkat standar mutu pendidikan pesantren. Lembaganya berkomitmen menjadi jembatan pemerintah memperkuat tata kelola pesantren.

Hal ini disampaikan dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu Kebumen, Jawa Tengah, Selasa, 5 November 2024.

"Majelis Masyayikh bukan organ pemerintah, Majelis Masyayikh menjembatani antara pemerintah dan pesantren yang mungkin memiliki jalan pikiran dan bahasa yang berbeda. Maka titik temunya adalah pesantren mau diukur oleh orang pesantren sendiri (yang paham pesantren) bukan lainnya," jelas Gus Rozin dalam keterangannya, Selasa, 5 November 2024.
Ia menyebut UU Pesantren bertujuan membangun ekosistem pendidikan yang holistik di pesantren, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Perhatian lebih tidak hanya ditujukan untuk kiai dan pesantren, namun yang terpenting bagi para santri.

"Kami ingin memastikan bahwa administrasi pesantren diperhatikan untuk kepentingan santri secara menyeluruh," ungkapnya.

Baca juga: JPPRA Tegaskan Komitmen Berkelanjutan Cegah Kekerasan Anak di Pesantren

Majelis Masyayikh juga menekankan pentingnya pengembangan standar pengasuhan, yang merupakan aspek unik dan tidak dimiliki sistem pendidikan formal lainnya. Standar ini bertujuan menepis isu-isu yang datang belakangan ini dan berpengaruh terhadap turunnya kepercayaan masyarakat. Antara lain isu kekerasan, baik verbal dan fisik, serta kekerasan seksual.

"Bahwa bagaimana tata kelola di dalam pesantren itu dapat menciptakan pengalaman dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang santri secara holistik. Jadi kita tidak perlu denial terhadap isu kekerasan di dalam pesantren, justru harus disikapi," ungkapnya.

Sementara itu, anggota Majelis Masyayikh Amrah Kasim mengatakan dengan UU Pesatren ini, lembaganya berupaya mendukung kualitas pendidikan di pesantren agar bisa berkembang dan beradaptasi dengan dinamika masyarakat saat ini. UU ini bukan untuk menyeragamkan, melainkan menjaga kekhasan pesantren.

"Dengan upaya-upaya oleh Majelis Masyayikh selama tiga tahun terakhir ini untuk terus mengembangkan pesantren, dengan merumuskan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjadi perangkat penjaminam mutu pendidikan di pesantren," ujarnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AGA)

Jember: Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dinilai menegaskan komitmen negara mendukung pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan nasional yang khas dan mandiri. UU Pesantren diyakini akan menjaga nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khas lembaga pendidikan Islam ini.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi UU Pesantren yang digelar lembaga Majelis Masyayikh di Pondok Pesantren Nurul Qornain, Jember, Jawa Timur. Ketua Majelis Masyayikh Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin) mengungkapkan pesantren telah lama menjadi benteng utama dalam pembentukan karakter bangsa serta pusat pengembangan moral dan spiritual di tengah masyarakat.

"Sebagai pengakuan resmi, UU Pesantren memberi landasan hukum untuk menjamin kemandirian dan kekhasan pesantren," ujar Rozin dalam keterangannya, Sabtu, 2 November 2024.
UU Pesantren melibatkan Majelis Masyayikh sebagai badan independen yang bertanggung jawab dalam menjamin mutu pendidikan pesantren. Rozin menegaskan Majelis Masyayikh akan mengawal kualitas pendidikan pesantren tanpa intervensi, sehingga karakteristik dan independensi pesantren tetap terjaga.

Sekretaris Majelis Masyayikh Muhyiddin Khatib menegaskan pengakuan formal melalui UU ini menjadi kebanggaan bagi pesantren. Namun, ia mengingatkan kehadiran undang-undang ini membuat beberapa pihak khawatir akan munculnya intervensi yang bisa mengubah nilai-nilai pesantren.

"Perlu kita pahami bersama agar tidak menjadi persoalan di antara kita. Kita semua, terutama para kiai, maqomnya itu mengatur, bukan diatur," kata Muhyiddin.

Baca juga: PR Menag dan Menteri PPPA Baru menurut JPPRA

Muhyiddin menjelaskan UU Pesantren adalah bagian dari upaya panjang untuk menguatkan posisi pesantren dalam pendidikan nasional. Sekaligus, bentuk penghargaan atas peran pesantren dalam sejarah Indonesia.

"Lahirnya UU ini bukan hadiah dari pemerintah, tapi membayar utang kepada pesantren. Pesantren adalah basis kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia,” tegasnya.

Muhyiddin menyampaikan pesantren tidak hanya membutuhkan pengakuan, tetapi dukungan agar kualitas dan tradisi pendidikannya dapat terus berkembang. Majelis Masyayikh, melalui Dewan Masyayikh, bertanggung jawab penuh atas pengembangan kurikulum dan standar pendidikan pesantren tanpa intervensi dari pemerintah.

"Majelis Masyayikh bukan bagian dari pemerintah, Majelis Masyayikh tidak bisa didikte oleh pemerintah. Yang bisa mengarahkan Majelis Masyayikh adalah kiai-kiai Dewan Masyayikh pesantren," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum penting bagi pesantren di seluruh Indonesia untuk memahami dan mengoptimalkan UU Pesantren dalam mendukung misi mereka. Melalui pengakuan formal, afirmasi, dan fasilitasi yang diberikan oleh UU ini, pesantren tidak hanya akan terus tumbuh dan berkembang, tetapi mampu bersaing di era globalisasi. Namun, tetap mempertahankan nilai-nilai luhur yang telah menjadi dasar pesantren.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AGA)

Jakarta: Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) turunan dari Undang-Undang (UU) Pesantren. Menurut Pramono hal ini penting untuk menjadi payung hukum, salah satunya dalam hal pendanaan.

"Yang paling penting adalah bagaimana pun dengan undang-undang mengenai pondok pesantren dan juga dengan perpresnya, turunannya sampai hari ini belum ada pergub atau perda yang mengatur. Supaya kalau kemudian ada pendanaan untuk pondok pesantren maupun sekolah-sekolah, itu ada payungnya, selama ini kan engga ada payungnya," ucap Pramono di kediaman KH Muhyidin Ishaq, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Oktober 2024.

Pramono juga menceritakan bahwa Ia juga turut terlibat dalam pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) pesantren sehingga tahu betul mengenai hal ini. Mantan Menteri Sekretaris Kabinet itu juga menjelaskan pentingnya perda untuk jangka panjang.

“Pas saya cek turunannya di Jakarta itu belum ada, perda maupun pergubnya. Lebih baik perda, supaya ini jangka panjang dan ada komitmen juga dari DPRD mengenai hal itu," Lanjut Pramono.

Sebagai informasi Pramono Anung-Rano Karno menemui Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta, KH Muhyidin Ishaq dalam lanjutakan kampanye. Dalam pertemuan ini, KH Muhyidin meminta Pramono-Rano bisa menunjukkan keberpihakan terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Medcom.id/Joy Jones


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)