Jember: Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dinilai menegaskan komitmen negara mendukung pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan nasional yang khas dan mandiri. UU Pesantren diyakini akan menjaga nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khas lembaga pendidikan Islam ini.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi UU Pesantren yang digelar lembaga Majelis Masyayikh di Pondok Pesantren Nurul Qornain, Jember, Jawa Timur. Ketua Majelis Masyayikh Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin) mengungkapkan pesantren telah lama menjadi benteng utama dalam pembentukan karakter bangsa serta pusat pengembangan moral dan spiritual di tengah masyarakat.

"Sebagai pengakuan resmi, UU Pesantren memberi landasan hukum untuk menjamin kemandirian dan kekhasan pesantren," ujar Rozin dalam keterangannya, Sabtu, 2 November 2024.
UU Pesantren melibatkan Majelis Masyayikh sebagai badan independen yang bertanggung jawab dalam menjamin mutu pendidikan pesantren. Rozin menegaskan Majelis Masyayikh akan mengawal kualitas pendidikan pesantren tanpa intervensi, sehingga karakteristik dan independensi pesantren tetap terjaga.

Sekretaris Majelis Masyayikh Muhyiddin Khatib menegaskan pengakuan formal melalui UU ini menjadi kebanggaan bagi pesantren. Namun, ia mengingatkan kehadiran undang-undang ini membuat beberapa pihak khawatir akan munculnya intervensi yang bisa mengubah nilai-nilai pesantren.

"Perlu kita pahami bersama agar tidak menjadi persoalan di antara kita. Kita semua, terutama para kiai, maqomnya itu mengatur, bukan diatur," kata Muhyiddin.

Baca juga: PR Menag dan Menteri PPPA Baru menurut JPPRA

Muhyiddin menjelaskan UU Pesantren adalah bagian dari upaya panjang untuk menguatkan posisi pesantren dalam pendidikan nasional. Sekaligus, bentuk penghargaan atas peran pesantren dalam sejarah Indonesia.

"Lahirnya UU ini bukan hadiah dari pemerintah, tapi membayar utang kepada pesantren. Pesantren adalah basis kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia,” tegasnya.

Muhyiddin menyampaikan pesantren tidak hanya membutuhkan pengakuan, tetapi dukungan agar kualitas dan tradisi pendidikannya dapat terus berkembang. Majelis Masyayikh, melalui Dewan Masyayikh, bertanggung jawab penuh atas pengembangan kurikulum dan standar pendidikan pesantren tanpa intervensi dari pemerintah.

"Majelis Masyayikh bukan bagian dari pemerintah, Majelis Masyayikh tidak bisa didikte oleh pemerintah. Yang bisa mengarahkan Majelis Masyayikh adalah kiai-kiai Dewan Masyayikh pesantren," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum penting bagi pesantren di seluruh Indonesia untuk memahami dan mengoptimalkan UU Pesantren dalam mendukung misi mereka. Melalui pengakuan formal, afirmasi, dan fasilitasi yang diberikan oleh UU ini, pesantren tidak hanya akan terus tumbuh dan berkembang, tetapi mampu bersaing di era globalisasi. Namun, tetap mempertahankan nilai-nilai luhur yang telah menjadi dasar pesantren.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AGA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Masyayikh kembali menggelar uji publik dokumen standar mutu pendidikan nonformal pesantren, demi mematangkan rancangan sebelum diterapkan secara luas di lembaga pendidikan bercorak agama Islam tersebut.

"Uji Publik ini merupakan agenda yang sangat penting karena dokumen ini adalah yang pertama dan yang dimiliki satu-satunya. Kalau Negara mengesahkan dokumen ini, maka dokumen ini merupakan satu-satunya regulasi tentang pendidikan nonformal," ujar Anggota Majelis Masyayikh Abdul Ghofur Maimoen dalam keterangannya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Uji publik kali ini digelar di Tangerang Selatan dengan menghadirkan organisasi masyarakat seperti RMI PBNU, LP2M PP Muhammadiyah, pengasuh Ponpes, akademisi, perwakilan asosiasi pendidikan, BAN PDM, perwakilan satuan pendidikan, dan perwakilan Kemenag RI serta Kemendikbudristek.

Dokumen standar mutu pendidikan nonformal Pesantren ini tidak hanya sekadar standar administratif, namun juga merupakan upaya untuk memberikan rasa keadilan dan kesamaan hak kepada para santri Pondok Pesantren.

Menurut dia, amanat Undang-Undang Pesantren mengharuskan pendidikan nonformal Pesantren, seperti pondok salaf, untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dengan pendidikan formal.

Nantinya, kata dia, dokumen ini akan menjadi catatan sejarah penting bagi pesantren dan bentuk kehadiran negara atas dedikasi pesantren selama ini.

"Jika dokumen ini disetujui dan diimplementasikan, akan menjadi momen bersejarah bagi pendidikan pesantren di Indonesia, memberikan penghargaan yang sepatutnya kepada para santri dan pendidik yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk pesantren," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin menegaskan pentingnya dokumen ini sebagai landasan bagi pendidikan nonformal di Pesantren.

Ia menyebut bahwa proses penyusunan dokumen standar mutu pendidikan nonformal Pesantren ini telah dilakukan kunjungan ke berbagai pesantren untuk mempelajari praktik-praktik terbaik yang ada.

"Para penulis dan para reviewer sudah sedemikian berikhtiar sampai berkunjung ke berbagai Pesantren untuk melihat best practices yang ada di pesantren tersebut dan bagaimana dirumuskan secara baik," kata dia.