Kebumen: Ketua Majelis Masyayikh Abdul Ghaffar Rozin alias Gus Rozin mengungkapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren bakal mengangkat standar mutu pendidikan pesantren. Lembaganya berkomitmen menjadi jembatan pemerintah memperkuat tata kelola pesantren.

Hal ini disampaikan dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu Kebumen, Jawa Tengah, Selasa, 5 November 2024.

"Majelis Masyayikh bukan organ pemerintah, Majelis Masyayikh menjembatani antara pemerintah dan pesantren yang mungkin memiliki jalan pikiran dan bahasa yang berbeda. Maka titik temunya adalah pesantren mau diukur oleh orang pesantren sendiri (yang paham pesantren) bukan lainnya," jelas Gus Rozin dalam keterangannya, Selasa, 5 November 2024.
Ia menyebut UU Pesantren bertujuan membangun ekosistem pendidikan yang holistik di pesantren, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Perhatian lebih tidak hanya ditujukan untuk kiai dan pesantren, namun yang terpenting bagi para santri.

"Kami ingin memastikan bahwa administrasi pesantren diperhatikan untuk kepentingan santri secara menyeluruh," ungkapnya.

Baca juga: JPPRA Tegaskan Komitmen Berkelanjutan Cegah Kekerasan Anak di Pesantren

Majelis Masyayikh juga menekankan pentingnya pengembangan standar pengasuhan, yang merupakan aspek unik dan tidak dimiliki sistem pendidikan formal lainnya. Standar ini bertujuan menepis isu-isu yang datang belakangan ini dan berpengaruh terhadap turunnya kepercayaan masyarakat. Antara lain isu kekerasan, baik verbal dan fisik, serta kekerasan seksual.

"Bahwa bagaimana tata kelola di dalam pesantren itu dapat menciptakan pengalaman dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang santri secara holistik. Jadi kita tidak perlu denial terhadap isu kekerasan di dalam pesantren, justru harus disikapi," ungkapnya.

Sementara itu, anggota Majelis Masyayikh Amrah Kasim mengatakan dengan UU Pesatren ini, lembaganya berupaya mendukung kualitas pendidikan di pesantren agar bisa berkembang dan beradaptasi dengan dinamika masyarakat saat ini. UU ini bukan untuk menyeragamkan, melainkan menjaga kekhasan pesantren.

"Dengan upaya-upaya oleh Majelis Masyayikh selama tiga tahun terakhir ini untuk terus mengembangkan pesantren, dengan merumuskan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjadi perangkat penjaminam mutu pendidikan di pesantren," ujarnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AGA)

Bisnis.com, JAKARTA — Pesantren yang identik dengan pendidikan agama islam nyatanya kini berinovasi dan bertransformasi membentuk sistem ekonomi pesantren dengan memunculkan bibit-bibit pengusaha atau entrepreneurmuslim.

Bank Indonesia (BI) membawa produk-produk buatan para santri ke dalam gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, yang berlangsung sejak 30 Oktober hingga 3 November 2024.

Salah satunya Pondok Pesantren Al Faruqi Riau yang ikut ambil bagian memperkenalkan dan menjual hasil olahan dan karya dari para santrinya.

Kepala Sekolah SMK Pondok Pesantren Al Faruqi Riau Handika Yeli Puspita mengungkapkan dirinya bersyukur sekolahnya terpilih untuk tampil di ISEF 2024, setelah melewati kurasi tingkat regional Sumatra.

Pada kesempatan tersebut, Al Faruqi menjajakan kue kering dan abon ikan gabus yang dibuat oleh para santri dan dibanderol masing-masing seharga Rp45.000 per toples dan Rp50.000 per toples.

“Kami di sini setelah kegiatan di regional Sumatra. Kami juara 3 pondok pesantren unggulan yang diadakan BI Kepulauan Riau,” tutur Yeli, dikutip pada Sabtu (2/11/2024).

Yeli bercerita kesempatan tampil di ISEF tersebut bermula saat sekolahnya, yakni tingkat SMK yang fokus pada kuliner dan fesyen, terpilih mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia.

Perbesar

Pondok Pesantren Al Faruqi mendapatkan bantuan berupa alat-alat untuk pengembangan unit usaha kulinernya. Selain itu, para santri tingkat SMK mendapatkan pendampingan oleh koki alias chef yang mumpuni di bidangnya.

Bukan hanya itu, para santri juga mendapatkan pendampingan dalam pengembangan usaha mulai dari pembuatan logo, kemasan, dan branding UMKM. Alhasil, kini produk kue kering dan abon ikan gabusnya memiliki sajian yang lebih menarik.

“Kami sudah punya produk tapi belum bagus, packaging belum bagus, masih belum tertarik orang tengoknya. Dengan adanya ini semakin kita perbarui kualitas packaging semua,” ujarnya.

Sebagaimana UMKM pada umumnya yang telah maju dalam sistem pembayaran digital, Yeli pun menuturkan bahwa pembayaran di UMKM pesantren dapat menggunakan QRIS. Omzet yang diraup pun tak tanggung-tanggung, mencapai Rp2,5 miliar per tahun (termasuk dari fesyen).

Jika sebelumnya hanya dijajakan melalui skema ‘mulut ke mulut’ orang tua santri, kini usaha para santri memiliki toko sendiri di lingkungan ponpes dan dapat dipesan secara online. Bahkan, kini pesanan berdatangan dari sederet pejabat.

“Setelah menang, banyak unit usaha industri dari luar yang gandeng kerja sama. Dari sebelumnya kita masih dalam daerah lingkup ponpes, sekarang sudah digandeng dinas pendidikan dan kantor gubernur untuk pesan snack sama kita,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Pondok Pesantren Al Musyaffa Kendal Jawa Tengah Nurul Fauzi juga merasakan manfaat dari keikutsertaannya dalam ISEF 2024.

Sama halnya dengan Ponpes Al Faruqi di Riau, Al Musyaffa turut terpilih dan mendapatkan bantuan pendampingan.

Fauzi menyampaikan bahwa Al Musyaffa menghadirkan madu dari peternakan ponpes, mulai dari madu kopi, madu rambutan, madu kapuk, hingga madu hutan liar. Harga yang ditawarkan pun mulai dari Rp25.000 untuk ukuran botol kecil hingga Rp105.000 untuk ukuran 450ml.

Berbekal dari bantuan para alumni juga, kini penjualan madu pun telah beredar di seluruh Indonesia.

“Yang paling penting [dengan ikut ISEF 2024] nama pesantren kami jadi semakin dikenal orang. Penjualan produk juga semakin luas, kini seluruh Nusantara sudah ada terutama di apotek,” ujar Fauzi.

Meski demikian, saat ini madu dari ponpesnya belum dapat dibeli secara online ataupun melalui e-commerce. Pihaknya pun berencana akan melebarkan penjualan melalui teknologi digital yang saat ini berkembang tersebut.

Adapun, produk UMKM pesantren menjadi salah satu sorotan dalam ISEF 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo pun mengungkapkan khusus pada tahun ini, ISEF meluncurkan digitalisasi produk pesantren.

Mencakup digitalisasi sistem pembayaran, pemasaran, pelaporan unit, pencatatan keuangan, dan pengembangan akreditasi pesantren. Harapannya, platform ini dapat memperkuat kemandirian pesantren di seluruh Indonesia.

Di mana hal ini sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk mendorong produk-produk halal dan menjadi pusat halal dunia.

“Selama 11 tahun ISEF telah menjadikan ekonomi keuangan Indonesia yang terbesar, terintegrasi, dan menjadi kebanggaan kita semua. Semakin mendekatkan pencapaian visi menjadi salah satu pemain halal terkemuka di dunia,” tuturnya dalam Opening Ceremony Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, Rabu (30/10/2024).

Jember: Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dinilai menegaskan komitmen negara mendukung pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan nasional yang khas dan mandiri. UU Pesantren diyakini akan menjaga nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khas lembaga pendidikan Islam ini.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi UU Pesantren yang digelar lembaga Majelis Masyayikh di Pondok Pesantren Nurul Qornain, Jember, Jawa Timur. Ketua Majelis Masyayikh Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin) mengungkapkan pesantren telah lama menjadi benteng utama dalam pembentukan karakter bangsa serta pusat pengembangan moral dan spiritual di tengah masyarakat.

"Sebagai pengakuan resmi, UU Pesantren memberi landasan hukum untuk menjamin kemandirian dan kekhasan pesantren," ujar Rozin dalam keterangannya, Sabtu, 2 November 2024.
UU Pesantren melibatkan Majelis Masyayikh sebagai badan independen yang bertanggung jawab dalam menjamin mutu pendidikan pesantren. Rozin menegaskan Majelis Masyayikh akan mengawal kualitas pendidikan pesantren tanpa intervensi, sehingga karakteristik dan independensi pesantren tetap terjaga.

Sekretaris Majelis Masyayikh Muhyiddin Khatib menegaskan pengakuan formal melalui UU ini menjadi kebanggaan bagi pesantren. Namun, ia mengingatkan kehadiran undang-undang ini membuat beberapa pihak khawatir akan munculnya intervensi yang bisa mengubah nilai-nilai pesantren.

"Perlu kita pahami bersama agar tidak menjadi persoalan di antara kita. Kita semua, terutama para kiai, maqomnya itu mengatur, bukan diatur," kata Muhyiddin.

Baca juga: PR Menag dan Menteri PPPA Baru menurut JPPRA

Muhyiddin menjelaskan UU Pesantren adalah bagian dari upaya panjang untuk menguatkan posisi pesantren dalam pendidikan nasional. Sekaligus, bentuk penghargaan atas peran pesantren dalam sejarah Indonesia.

"Lahirnya UU ini bukan hadiah dari pemerintah, tapi membayar utang kepada pesantren. Pesantren adalah basis kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia,” tegasnya.

Muhyiddin menyampaikan pesantren tidak hanya membutuhkan pengakuan, tetapi dukungan agar kualitas dan tradisi pendidikannya dapat terus berkembang. Majelis Masyayikh, melalui Dewan Masyayikh, bertanggung jawab penuh atas pengembangan kurikulum dan standar pendidikan pesantren tanpa intervensi dari pemerintah.

"Majelis Masyayikh bukan bagian dari pemerintah, Majelis Masyayikh tidak bisa didikte oleh pemerintah. Yang bisa mengarahkan Majelis Masyayikh adalah kiai-kiai Dewan Masyayikh pesantren," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum penting bagi pesantren di seluruh Indonesia untuk memahami dan mengoptimalkan UU Pesantren dalam mendukung misi mereka. Melalui pengakuan formal, afirmasi, dan fasilitasi yang diberikan oleh UU ini, pesantren tidak hanya akan terus tumbuh dan berkembang, tetapi mampu bersaing di era globalisasi. Namun, tetap mempertahankan nilai-nilai luhur yang telah menjadi dasar pesantren.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AGA)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bakal menggelar makan bergizi gratis lagi di 100 titik. Uji coba itu akan berjalan akhir tahun ini.

Dadan mengatakan uji coba dengan skala besar itu akan dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Kamis (31/10/2024).

Dadan menyebut uji coba di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Badan Gizi Nasional mengaku uji coba di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa. "Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," jelasnya.

Dadan lalu menjelaskan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

"Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari," ungkap Dadan.

"Nanti akan kami pikirkan dengan menggunakan makanan yang sekarang berkembang dengan vakum, yang bisa tahan selama satu tahun sehingga kami bisa kirim sekali dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal dibuka (dan) makan," tambahnya.

(aid/hns)

Jakarta: Masih banyak pendidik di lembaga pesantren yang belum memiliki ijazah formal yang diakui negara. Padahal, mereka termasuk memenuhi kualifikasi untuk mengajar di pesantren.

Persoalan ini sedang dicari jalan keluar. Majelis Masyayikh menggelar pleno yang membahas dokumen rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Secara substansi, RPL ini mendorong agar negara mengakui pendidik pesantren yang tidak menempuh jalur formal.

"Sejalur dengan itu kami juga mendorong percepatan lahirnya kebijakan dokumen kompetensi pendidik profesional," kata Ketua Majelis Masyayikh Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin dalam keterangannya, Kamis, 31 Oktober 2024.
Ia menjelaskan banyak lulusan pesantren memiliki kualifikasi, tetapi tidak mempunyai ijazah formal yang kemudian tidak diakui oleh negara. Hal-hal seperti ini dinilai tidak boleh terjadi lagi.

"Kita ingin orang-orang semacam itu dibuktikan mampu, qualified dan kemudian bisa diakui secara hukum oleh negara melalui rekognisi pembelajaran lampau yang dokumennya tengah disusun Majelis Masyayikh," ujarnya.

Baca juga: JPPRA Tegaskan Komitmen Berkelanjutan Cegah Kekerasan Anak di Pesantren

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pesantren untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan tanpa mengesampingkan kekhasan pesantren. Ia menyebut dokumen-dokumen ini adalah gebrakan awal sehingga untuk mendekati kesempurnaan masih cukup panjang.

Ia menilai perlu ada keberanian Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, serta pesantren di Indonesia untuk segera melaksanakan dokumen ini. Sehingga, kesalahpahaman bisa dievaluasi secepatnya.

"Karena tanpa dilaksanakan, akan sulit untuk kita melakukan evaluasi," ungkapnya.

Anggota Majelis Masyayikh Abdul Ghofur Maimoen atau Gus Ghofur menyatakan pesantren menjadi pendidikan Islam yang mempunyai karakteristik dan beragam. Dengan kekhasannya tersebut, pesantren mampu menghasilkan para ilmuwan yang memiliki kualitas sangat baik, sehingga penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau ini akan sangat bermanfaat dengan syarat dilaksanakan dengan penuh pertimbangan.

Penulisan dokumen ini dinilai salah satu langkah penting Majelis Masyayikh yang sudah melewati banyak pertimbangan. Ia menyebut perlu ada penyusunan kriteria pengajar yang bisa direkognisi. Misalnya, sudah mengajar 10 atau 15 tahun dan mendapatkan rekomendasi dari anggota Majelis Masyayikh.

"Kalau tidak ada ketentuannya yang jelas agak rawan. Harus ada rambu-rambu yang pas supaya juga bisa menjadi ketegasan. Karena rekomendasi yang diterbitkan oleh Majelis Masyayikh harus mempertimbangkan banyak hal," ungkap Gus Ghofur.

Melalui program RPL, beberapa persoalan terkait penyelenggaraan pendidikan pesantren diyakini dapat diatasi. Pertama, persoalan kualifikasi akademik guru atau ustaz di pendidikan pesantren dalam jabatan. Saat ini, banyak guru dalam jabatan yang sudah mengajar puluhan tahun dengan ijazah yang tidak sesuai.

Kedua, RPL menjadi solusi atas persoalan kualifikasi akademik para guru atau kiai-kiai yang tidak memenuhi kualifikasi akademik sebagai dosen namun memiliki keilmuan mumpuni yang dibutuhkan oleh pesantren.

Selain membahas rekognisi pembelajaran lampau, Majelis Masyayikh membahas kompetensi pendidik profesional. Nantinya, dokumen kebijakan yang dirumuskan Majelis Masyayikh tersebut diajukan kepada Menteri Agama untuk ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Agama (KMA).

Pleno ini juga mengkaji sistem penjaminan mutu dan instrumen penilaian untuk pendidikan dasar dan menengah, sistem penjaminan mutu dan instrumen penilaian Ma’had Aly, dan standar mutu pendidikan nonformal pesantren.

Dengan demikian, pesantren diharapkan mampu menyediakan pendidikan yang komprehensif dan inklusif, mencakup aspek keterampilan, pengembangan karakter, serta pendidikan keagamaan yang mendalam.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AGA)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan uji coba atau pilot project makan bergizi gratis bakal dilakukan di 100 titik pada akhir 2024. Uji coba dengan skala besar itu akan dilakukan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merestui pendanaannya.

"Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Dadan menyebut uji coba di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Badan Gizi Nasional mengaku uji coba di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa. "Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," jelasnya.

Dadan lalu menjelaskan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

"Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari," ungkap Dadan.

"Nanti akan kami pikirkan dengan menggunakan makanan yang sekarang berkembang dengan vakum, yang bisa tahan selama satu tahun sehingga kami bisa kirim sekali dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal dibuka (dan) makan," tambahnya.

Lihat Video: Komisi X DPR Bakal Kawal Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(aid/das)

JAMBI, iNews.id - Polisi menangkap pimpinan Pondok Pesantren Sri Muslim Mardatillah berinisial AW (28) di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi. Dia ditangkap diduga usai mencabuli 12 santri.

Wadirreskrimum Polda Jambi AKBP Imam Rachman mengatakan, AW diperiksa Subdit IV Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Jambi karena diduga sebagai pelaku pedofil.

"Pelaku AW merupakan Pimpinan Ponpes Sri Muslim Mardatillah," ujar Imam Rachman, Selasa (29/10/2024).

Dalam kasus ini, terdapat 12 korban yang terdiri atas 11 bocah laki-laki dan seorang perempuan. 

"Pelaku melancarkan aksi bejat di kediamannya di pondok pesantren. Aksi ini terjadi selama kurang lebih dalam kurun waktu 2 tahun sejak 2022 hingga 2024," katanya.

Modusnya pelaku dengan memerintahkan para korban untuk datang ke kamarnya. Tanpa curiga, para korban masuk ke dalam kamar lalu dicabuli. 

"Usai mengerjakan sesuatu sesuai yang diperintahkan, pelaku langsung melakukan aksi tidak senonohnya," kata Imam.

Menurutnya, para korban tidak melakukan perlawanan karena pelaku pimpinan ponpes mereka. Korban menuruti saja kehendak pelaku saat berbuat bejat. Saat ini pelaku sudah ditahan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Editor: Donald Karouw

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) meluncurkan program "Sawit Goes to Pesantren" sebagai upaya edukasi bagi santri dan warga Nahdliyin mengenai manfaat serta kontribusi kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia.

Program ini didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, dan Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto.

Sekretaris LPP PBNU, Tri Chandra Aprianto, menjelaskan sejumlah permasalahan dalam sektor kelapa sawit, mulai dari legalitas, tumpang tindih lahan, hingga kelembagaan petani yang lemah. Tantangan ini berdampak pada pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Ia menyampaikan keluhan dari berbagai wilayah, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Riau, terkait kesulitan yang dihadapi para petani sawit rakyat.

"PSR menghadapi banyak tantangan, terutama terkait lahan yang tumpang tindih. Kami mendorong pemerintah dan asosiasi kelapa sawit untuk membahas masalah ini lebih lanjut," ujar Tri Chandra, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Program Sawit Goes to Pesantren, dalam keterangan tertulis seperti dikutip, Sabtu (26/10).

Ia menegaskan bahwa LPPNU berkomitmen untuk mendukung program ini karena sejalan dengan nilai-nilai Nahdlatul Ulama yang berfokus pada ulama dan rakyat, di mana banyak warga Nahdliyin berprofesi sebagai petani sawit.

Dalam kesempatan yang sama, Helmi Muhansyah dari BPDPKS menjelaskan bahwa minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling efisien dibandingkan dengan minyak lainnya. "Minyak kelapa sawit lebih efisien. Untuk menghasilkan satu ton minyak sawit hanya diperlukan 0,3 hektare lahan, sementara minyak kedelai membutuhkan 4 hektare," kata Helmi.

Helmi juga menyebut adanya kampanye hitam terhadap kelapa sawit oleh pihak luar, dan menegaskan pentingnya edukasi mengenai kelapa sawit, termasuk melalui pesantren. Ia menjelaskan bahwa sawit memiliki berbagai kegunaan, seperti bahan baku untuk membatik, membuat sabun, hingga rompi anti peluru.

Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, menyatakan dukungannya terhadap program ini dan mengapresiasi upaya BPDPKS dalam melawan kampanye negatif tentang kelapa sawit. Ia menekankan bahwa santri perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai manfaat kelapa sawit.

Heru juga menyoroti peran penting kelapa sawit dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi ekspor mencapai Rp 400 triliun per tahun. "Sawit adalah tulang punggung ekonomi kita. PSR harus difokuskan agar tepat sasaran, terutama dengan adanya isu B50 yang meningkatkan kebutuhan pasokan kelapa sawit," katanya.

Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa peran Nahdlatul Ulama, khususnya pesantren, sangat strategis dalam mengelola kelapa sawit untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"NU mengurus sawit bukan untuk mencari keuntungan semata, tetapi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk warga Nahdliyin," pungkasnya.

Kementerian Agama (Kemenag) RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terus berkomitmen untuk mendorong kemandirian ekonomi pesantren di seluruh Indonesia melalui program inkubasi bisnis pesantren.

Program ini telah berjalan sejak 2021 dan difokuskan pada pengembangan ekonomi pesantren serta pemberdayaan komunitas sekitarnya. Hingga 2024, sebanyak 3.600 Pesantren menerima bantuan sesuai Peta Jalan Kemandirian Pesantren.

Pertumbuhan Pesantren Mandiri dalam Angka

Program Kemandirian Pesantren telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam empat tahun terakhir. Di tahun 2021, sebanyak 105 pesantren menerima bantuan inkubasi bisnis.

Angka ini melonjak drastis dengan 504 pesantren di tahun 2022, 1.467 pesantren pada 2023, dan sebanyak 1.524 pesantren yang sedang dalam proses menerima bantuan di tahun 2024. Hingga kini, sebanyak 3.600 pesantren telah dilibatkan dalam program ini.

Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) sebagai Strategi Utama

Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) juga menjadi bagian penting dari strategi ini, di mana pesantren didorong untuk mendirikan dan mengelola badan usaha mereka sendiri.

Hingga tahun 2023, sudah ada 437 BUMP yang terbentuk, dan angka ini terus meningkat dengan semakin banyaknya pesantren yang bergabung dalam program ini.

Mewujudkan Pesantren yang Mandiri

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama RI, menjelaskan bahwa tujuan utama program ini adalah memperkuat kapasitas ekonomi pesantren agar dapat menjalankan peran mereka secara optimal dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami ingin pesantren dapat berdiri di atas kakinya sendiri, baik sebagai lembaga pendidikan maupun pelaku ekonomi,” ungkapnya.

Program ini mendorong pesantren untuk mengembangkan berbagai unit usaha mulai dari industri pengolahan, perdagangan, hingga jasa.

Unit usaha ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi pesantren tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Pentingnya Kolaborasi untuk Keberlanjutan Melalui Peta Jalan Kemandirian Pesantren

Kementerian Agama RI bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, BUMN, serta sektor swasta. Kolaborasi ini membantu pesantren memperluas akses pasar, mendapatkan pendampingan dalam manajemen bisnis, serta mengakses pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan usaha mereka.

Edi Mancoro : Contoh Nyata dari Kemandirian Pesantren

Salah satu contoh sukses dari program ini adalah Pondok Pesantren Edi Mancoro di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang berhasil mengembangkan unit usahanya, Percetakan Djitoe Digital Printing.

Melalui bantuan dan pendampingan dari Kementerian Agama, Djitoe Digital Printing kini menjadi pemain utama di pasar lokal. Usaha ini tidak hanya memenuhi kebutuhan internal pesantren tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Semarang.

“Kami sangat bersyukur atas dukungan Kementerian Agama. Djitoe Digital Printing kini tidak hanya membantu operasional pesantren tetapi juga menjadi ikon ekonomi lokal yang dapat bersaing di pasar lebih luas,” kata Pimpinan Pondok Pesantren Edi Mancoro.

Kisah sukses Djitoe Digital Printing diharapkan dapat menginspirasi pesantren lain untuk mengikuti jejak serupa, membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan untuk kesejahteraan pesantren serta masyarakat sekitar.

Cirebon: Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan Pondok Pesantren Ramah Anak (JPPRA) menyatakan tekadnya untuk terus melanjutkan perjuangan dalam mewujudkan pesantren yang bebas dari tindak kekerasan terhadap santri. Seknas JPPRA merasa perlu untuk meneguhkan kembali komitmen ini seiring pergantian tampuk kepemimpinan di Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.

Sekretaris Seknas JPPRA, Ustaz Agung mengatakan, selama ini dua kementerian itu menjadi pendorong utama pihaknya dalam melakukan upaya terciptanya lingkungan pondok pesantren yang ramah anak.

"Bahkan, berkat saran dan dukungan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga, JPPRA dideklarasikan oleh puluhan pondok pesantren di Indonesia pada 2023 lalu sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan anak di pesantren secara internal," kata Ustaz Agung pada Senin, 21 Oktober 2024.
Ustaz Agung memaparkan, sejak didirikan, JPPRA telah melaksanakan berbagai inisiatif, program, dan kegiatan dalam upaya pencegahan kekerasan anak di pesantren. Di antaranya adalah pelatihan dan workshop untuk pengurus pesantren, program penguatan kapasitas santri, kampanye kesadaran tentang pentingnya pencegahan kekerasan anak di pesantren, riset dan dialog, konseling dan pendampungan korban, serta pengembangan standar operasional prosedur (SOP) perlindungan dan kurikulum ramah anak di pesantren.

"Guna meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dan regulasi yang ada, JPPRA juga melakukan penyuluhan hukum yang melibatkan pengacara dan aktivis. Kegiatan ini bertujuan untuk mendidik pengurus pesantren dan santri mengenai langkah-langkah hukum yang dapat diambil dalam kasus kekerasan," katanya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Seknas JPPRA, Kiai Yoyon Syukron Amin menambahkan, pihaknya juga rutin melakukan monitoring sekaligus evaluasi program yang telah dilaksanakan dalam dua tahun terakhir.

"Salah satu hasilnya adalah pentingnya keberlanjutan komitmen, bukan hanya dari JPPRA sendiri, tetapi juga dari Kemenag dan Kementerian PPPA melalui menteri baru mereka," katanya.

Kiai Yoyon berharap, Menag KH Nasaruddin Umar dan Menteri PPPA Ny. Hj. Arifatul Choiri berkenan untuk turut mendorong dan mendukung kerja-kerja JPPRA demi terwujudnya lingkungan pendidikan yang ramah anak, terutama di pesantren.

"Kami yakin, Menag dan Menteri PPPA yang baru juga memiliki inisiatif dan cita-cita yang sama. Terlebih lagi, kedua tokoh yang dipilih Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang sebelumnya dikenal memiliki kecakapan di bidangnya, terutama soal perhatian terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan," pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Cirebon: Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan Pondok Pesantren Ramah Anak (JPPRA) menyampaikan ucapan selamat kepada Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar yang telah diberi amanat sebagai Menteri Agama (Menag) dan Ny. Hj. Arifatul Choiri Fauzi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak (PPPA) RI dalam Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

JPPRA juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas segenap dukungan, regulasi, dan kebijakan Menag Yaqut dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga selama menjabat di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin.

Sekretaris Seknas JPPRA, Ustaz Agung Firmansyah mengatakan, salah satu isu penting yang ditangani secara serius oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian PPPA selama ini adalah pencegahan dan penindakan kasus kekerasan anak di lembaga pendidikan, termasuk di pesantren.
"Keberanian Menag Gus Yaqut dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam mencegah dan menangani kasus-kasus tindak kekerasan anak di pesantren ini patut diapresiasi dan harus menjadi acuan utama oleh pejabat selanjutnya agar cita-cita dari inisiatif tersebut bisa tercapai, yakni terciptanya lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan anak," kata Ustaz Agung pada Senin, 21 Oktober 2024.

Menurut Ustaz Agung, selama ini baik Kemenag maupun Kementerian PPPA telah membuat banyak terobosan dalam menangani kekerasan terhadap anak di pesantren. Namun, lanjutnya, tantangan di lapangan masih cukup besar.

"Upaya pencegahan, penindakan, dan pendampingan harus terus diperkuat dengan kolaborasi berbagai pihak dan perluasan cakupan implementasi kebijakan yang lebih efektif, sehingga lingkungan pesantren benar-benar menjadi tempat yang aman dan ramah bagi anak-anak," kata Ustaz Agung.

Ustaz Agung mengungkapkan sejumlah tantangan yang harus disikapi tak kalah serius oleh Menag Nasaruddin Umar dan Menteri PPPA Arifatul Choiri terkait hal tersebut. Di antaranya adalah masih banyaknya lembaga pendidikan, termasuk pesantren yang memiliki kesadaran cukup rendah tentang kekerasan terhadap anak, terutama yang bersifat non-fisik, seperti pelecehan verbal dan psikologis.

"Sosialisasi yang merata masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah terpencil," katanya.

Selain itu, lanjut dia, beberapa pesantren masih mengadopsi budaya ketaatan hierarkis yang sangat kuat sehingga kasus kekerasan atau pelecehan sering tidak dilaporkan karena dianggap 'wajar' atau ditutupi atas dasar menjaga citra pesantren.

"Tak kalah penting, masih banyak pesantren yang belum memiliki sarana pendukung memadai untuk menerapkan kebijakan anti-kekerasan, seperti fasilitas konseling atau pendampingan psikologis untuk santri yang mengalami kekerasan," katanya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Seknas JPPRA, Kiai Yoyon Syukron Amin menambahkan, Menag dan Menteri PPPA yang baru juga memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang perlu segera dilakukan secara lebih fokus, masif, dan serius.

"Kemenag dan Kementerian PPPA harus melanjutkan sosialisasi terkait hak-hak anak dan pencegahan kekerasan melalui pelatihan dan kampanye, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau. Upaya ini meliputi pelibatan para kiai, ustaz, dan pengurus pesantren untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sadar dan peka terhadap hak anak," katanya.

Selain itu, lanjutnya, diperlukan pula integrasi kurikulum yang mencakup pendidikan terkait pencegahan kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak sehingga santri dan pengurus pesantren memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perilaku yang dapat membahayakan anak.

"Tantangannya juga masih ada. Misalnya, penanganan hukum terhadap pelaku kekerasan di pesantren sering kali lambat dan tidak tuntas, terutama karena adanya intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Ini juga dipersulit oleh minimnya akses korban terhadap lembaga hukum dan dukungan sosial," kata Kiai Yoyon.

Belum lagi, banyaknya pesantren yang tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kekerasan yang spesifik membuat penindakan terhadap kasus kekerasan kerap tidak berjalan sesuai dengan standar nasional.

"Pembuatan SOP perlindungan anak di seluruh pesantren ini menjadi penting. Dan ini yang sedang didorong dan dilakukan JPPRA, minimal dimulai dari 50 pondok pesantren yang tergabung dalam jaringan ini," pungkasnya.

Saat ini, dengan dukungan Kemenag dan Kementerian PPPA, JPPRA telah melaksanakan berbagai inisiatif, program, dan kegiatan terkait pencegahan kekerasan anak di pesantren. Jaringan yang dideklarasikan sejak 2023 itu kerap melakukan sosialisasi, riset, Focus Group Discussion (FGD), pendampingan korban, serta kampanye pencegahan kekerasan anak di pesantren.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Cirebon: Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan Pondok Pesantren Ramah Anak (JPPRA) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Agama (Menag) KH Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga). Selama menjabat, keduanya dinilai sebagai sosok yang getol dalam melakukan ikhtiar atau upaya-upaya perlindungan anak di lingkungan pesantren.

Sekretaris Seknas JPPRA, Ustaz Agung Firmansyah mengungkapkan, kepemimpinan Menag Yaqut telah membawa perubahan nyata dalam upaya perlindungan anak di pesantren. Sejak awal menjabat, Gus Yaqut langsung giat dan aktif dalam mendorong terwujudnya regulasi yang memastikan keamanan dan kesejahteraan anak-anak yang belajar di pesantren.

"Gus Yaqut juga mendorong pembentukan sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang mendukung perlindungan anak di lembaga pendidikan agama," kata Ustaz Agung, Senin, 21 Oktober 2024.
Salah satu dari regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Kemenag).

"Peraturan ini menjadi dasar bagi langkah-langkah preventif dan kuratif dalam menghadapi kekerasan di lembaga-lembaga tersebut. Peraturan ini menetapkan mekanisme pencegahan, penanganan, dan pelaporan kasus kekerasan, dengan tujuan melindungi anak-anak dan santri dari kekerasan, terutama pelecehan seksual," katanya.

Selain melalui regulasi, Menag Yaqut, menurut Ustaz Agung, telah melakukan tiga langkah utama dan strategis dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan anak di pesantren. Pertama, investigasi lembaga pendidikan. Menag Yaqut memerintahkan investigasi terhadap lembaga pendidikan berbasis agama yang diduga menjadi lokasi kekerasan dan pelecehan seksual. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap sejumlah kasus yang terungkap di pesantren dan sekolah berasrama.

"Kedua, kerja sama dengan pihak eksternal. Kemenag juga tak sungkan atau pun ragu menjalin kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), aparat kepolisian, dan pihak terkait lainnya dalam menindaklanjuti kasus kekerasan anak di lembaga pendidikan. Termasuk, dengan JPPRA," ungkap Ustaz Agung.

"Bahkan, JPPRA sendiri dideklarasikan dengan menyerap arahan dan saran dari Gus Menag dan dikawal langsung oleh pejabat Kemenag terkait pada 2023 lalu," tambahnya.

Ketiga, lanjut Ustaz Agung, Menag Yaqut berani melakukan pengetatan prosedur izin operasional lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Kemenag menerapkan verifikasi dan validasi yang ketat sebelum memberikan izin operasional kepada lembaga pendidikan agama.

"Verifikasi ini dilakukan dengan kunjungan langsung ke lembaga yang mengajukan izin demi memastikan bahwa lembaga tersebut mematuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk jaminan bebas dari tindak kekerasan terhadap anak," katanya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Seknas JPPRA, Kiai Yoyon Syukron Amin menambahkan, terobosan yang tidak kalah penting dilakukan Menag Yaqut adalah mengimbau masyarakat, termasuk santri untuk berani melaporkan jika mereka mengalami kekerasan.

"Sudah barang tentu, langkah cukup efektif dalam mengurangi jumlah kasus. Sebab, sebelumnya, hal ini berhadapan dengan isu-isu ketabuan, berpotensi mengalami tekanan, juga tantangan stigma sosial," katanya.

Menurut Kiai Yoyon, peran serupa juga telah dilakukan Menteri PPPA Bintang Puspayoga. Sejumlah kebijakan dan regulasi turut dikeluarkan Kementerian PPPA demi mencegah kekerasan terhadap anak di pesantren

"Bersama dengan Kemenag, Kementerian PPPA telah menyusun pedoman untuk mencegah kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan, mencakup SOP Perlindungan Anak di Pesantren yang memuat langkah-langkah preventif dan responsif terhadap kasus kekerasan. Salah satu capaian penting adalah pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian untuk memastikan implementasi perlindungan anak," katanya.

Kementerian PPPA di bawah komando Bintang Puspayoga, menurut Kiai Yoyon, secara rutin mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan pesantren dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak.

"Salah satu inisiatif besar Kementerian PPPA di bawah Bintang Puspayoga adalah kampanye nasional untuk melawan kekerasan terhadap anak. Dalam kampanye ini, pesantren ikut terlibat sebagai mitra dalam penyebaran kesadaran mengenai pentingnya perlindungan anak. Salah satunya dengan mendukung penuh program dan kegiatan-kegiatan JPPRA," katanya.

Kiai Yoyon berharap, legasi positif dan berharga yang telah ditancapkan Menag Yaqut dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga ini diteruskan, bahkan dikembangkan oleh para menteri pengganti di dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

"Tentu, instruksi yang berakar dari Presiden Joko Widodo yang telah dilaksanakan dengan baik itu kami harap bisa diteruskan, bahkan dikembangkan oleh para menteri baru pilihan Presiden Prabowo yang juga memiliki niat, gagasan, dan harapan serupa tentang prospek perlindungan anak di Indonesia," pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan nama-nama menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu, 20 Oktober 2024 malam. Di antara nama tersebut terdapat Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar sebagai Menag, dan Ny. Hj. Arifatul Choiri Fauzi sebagai Menteri PPPA RI.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)