Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah secara resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% untuk sektor perumahan hingga Desember 2024.

Namun, Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai perpanjangan insentif ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut.

Direktur Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengungkapkan bahwa meski ada potongan PPN, hal tersebut tidak berdampak pada harga akhir rumah yang dibeli konsumen.

Ia menyebut pengembang melakukan penyesuaian harga meskipun ada insentif PPN, sehingga keuntungan lebih banyak dirasakan oleh pihak pengembang dibandingkan konsumen.

“Developer melakukan penyesuaian harga, jadi ini lebih menguntungkan pengembang perumahan,” ujar Bhima, Kamis (19/9).

Ia juga menekankan perlunya evaluasi terkait sasaran insentif ini, apakah benar-benar membantu masyarakat yang belum memiliki rumah atau hanya mendukung pengembang.

Bhima juga mengingatkan bahwa insentif PPN DTP berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara.

Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan target rasio pajak yang lebih tinggi untuk menjaga ekonomi serta menutup defisit anggaran tanpa terlalu menggerus penerimaan pajak di tahun 2025.

Selain itu, Bhima menyoroti kenaikan harga bahan bangunan sebagai salah satu masalah utama di sektor perumahan, yang disebutnya mencapai sekitar 30%.

Ia menambahkan bahwa suku bunga juga menjadi faktor penting, dan mengusulkan subsidi bunga KPR sebagai alternatif kebijakan yang lebih efektif dibandingkan PPN DTP.

“Subsidi bunga untuk KPR bisa lebih efektif dibandingkan PPN DTP, terutama mengingat tantangan harga bahan bangunan dan tanah yang terus naik,” jelas Bhima, sembari menegaskan bahwa kebijakan PPN DTP perlu dievaluasi sebelum dilanjutkan lebih lama.

IDXChannel - Saat ini sektor pendidikan memang telah mendapatkan porsi 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai amanat Undang-Undang APBN.

Namun, dengan porsi sebesar itu, proses pengalokasian anggaran pendidikan selama ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"Kami melihat permasalahannya ada karena perencanaan anggaran tidak menjadi acuan, pengalokasian anggaran pendidikan hanya sekadar memenuhi apa yang diamanatkan UU APBN. Jadi ada masalah dalam melihat kebutuhan di sektor pendidikan kita," ujar Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan resminya, Sabtu (7/9/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Lestari dalam sebuah diskusi terkait Kebijakan Anggaran Pendidikan, yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie, Deputi Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas Amich Alhumami dan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI Suharti.

Dalam diskusi tersebut juga terungkap bahwa selama ini amanat undang-undang mengalokasikan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan tidak dilaksanakan dengan baik, di mana alokasi anggaran yang ada seringkali tidak tepat sasaran.

Karenanya, Lestari meminta agar upaya pengawasan realisasi anggaran pendidikan harus konsisten dilakukan, dari level tertinggi sampai di tingkat terbawah.

"Sehingga efektivitas pemanfaatan anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan dengan baik. Karena kita bisa lihat bahwa kerap kali praktik pemanfaatan anggaran pendidikan di berbagai daerah tidak tepat sasaran," ujar Lestari.

Dengan fakta tersebut, Lestari pun menegaskan bahwa distribusi anggaran pendidikan di daerah-daerah juga harus benar-benar diawasi, agar sesuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan.

Lestari berharap pengawasan atas setiap pengalokasian anggaran dapat menjadi perhatian semua pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi setiap anak bangsa.

(taufan sukma)

IDXChannel - Proses perencanaan anggaran pendidikan dinilai perlu segera dievaluasi agar dapat memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan di sektor tersebut.

Pasalnya, proses pengalokasian anggaran pendidikan selama ini lebih sebatas untuk memenuhi amanat Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN), tanpa dikaitkan dengan kebutuhan di lapangan.

"Kami melihat permasalahannya ada karena perencanaan anggaran tidak menjadi acuan, pengalokasian anggaran pendidikan hanya sekadar memenuhi apa yang diamanatkan UU APBN. Jadi ada masalah dalam melihat kebutuhan di sektor pendidikan kita," ujar Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan resminya, Sabtu (7/9/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Lestari dalam sebuah diskusi terkait Kebijakan Anggaran Pendidikan, yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie, Deputi Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas Amich Alhumami dan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI Suharti.

Dalam diskusi tersebut juga terungkap bahwa selama ini amanat undang-undang mengalokasikan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan tidak dilaksanakan dengan baik, di mana alokasi anggaran yang ada seringkali tidak tepat sasaran.

Karenanya, Lestari meminta agar upaya pengawasan realisasi anggaran pendidikan harus konsisten dilakukan, dari level tertinggi sampai di tingkat terbawah.

"Sehingga efektivitas pemanfaatan anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan dengan baik. Karena kita bisa lihat bahwa kerap kali praktik pemanfaatan anggaran pendidikan di berbagai daerah tidak tepat sasaran," ujar Lestari.

Dengan fakta tersebut, Lestari pun menegaskan bahwa distribusi anggaran pendidikan di daerah-daerah juga harus benar-benar diawasi, agar sesuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan.

Lestari berharap pengawasan atas setiap pengalokasian anggaran dapat menjadi perhatian semua pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi setiap anak bangsa.

(taufan sukma)

JAKARTA - Saham Lucara Diamond Corp sempat melonjak 91%, setelah perusahaan pertambangan Kanada mengumumkan telah menemukan berlian besar seberat 2.492 karat. Berlian yang beratnya sekitar satu pon dan seukuran bola bisbol itu, ditemukan di tambang Karowe Lucara di Botswana.

Hal itu menjadikannya sebagai berlian terbesar kedua di dunia yang pernah ditemukan. Berlian yang belum dipotong itu hanya lebih kecil 600 karat dari berlian Cullinan, yang ditemukan di Afrika Selatan pada tahun 1905.

Saham Lucara diperdagangkan di Bursa Efek Toronto pada level tertinggi USD0,63 pada hari Kamis, hampir dua kali lipat harga penutupan mereka pada hari Rabu. Kenaikan saham perusahaan setelahnya terus terkikis hingga menjadi 33%.

Sementara berlian yang masih kasar dan belum dinilai secara menyeluruh itu, diperkirakan bakal bernilai puluhan juta dolar - dan bisa bernilai lebih besar jika dianggap sebagai batu berkualitas permata.

Pada tahun 2015, Lucara menemukan berlian berkualitas permata 1.109 karat di tambang yang sama. Dimana batu tersebut akkhirnya dijual seharga USD53 juta atau setara Rp814,2 miliar (Kurs Rp15.363 per USD).

Valuasi pasar Lucara melonjak lebih dari USD40 juta sejak penemuan berlian itu tengah pekan kemarin menjadi hampir USD150 juta senilai Rp2,3 triliun, menurut data dari YCharts.

Yang unik dari penemuan Lucara adalah bahwa berlian itu ditemukan melalui teknologi sinar-X.

Berlian "terdeteksi oleh teknologi Transmisi X-ray milik Mega Diamond Recovery, yang dipasang pada tahun 2017 untuk mengidentifikasi berlian besar bernilai tinggi," kata Lucara dalam siaran persnya.

"Temuan ini tidak hanya menunjukkan potensi luar biasa dari Tambang Karowe, tetapi juga menjunjung tinggi investasi strategis kami dalam teknologi mutakhir XRT," kata CEO Lucara William Lamb.

Sebagai informasi para penambang telah menghadapi berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari penurunan harga karena munculnya berlian yang ditanam di laboratorium hingga tantangan mendasar untuk menemukan dan mengekstraksi permata yang rapuh tanpa merusaknya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bulan Juli me­­­­rupakan ulang tahun Bretton Woods Agreement diperingati. Ta­­­hun 2024 ini bertepatan de­­­ngan 80 tahun peringatan perjanjian tersebut sejak digagas pada 1944. Tujuan dari perjanjian ini tidak lain untuk stabilisasi nilai tukar, mencegah devaluasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, untuk pertama kalinya dolar Amerika Serikat (AS) dipatok berdasarkan nilai emas berdasarkan perjanjian tersebut. Sehingga, baik mata uang AS dan negara lain mengikuti penentuan standardisasi valutanya berdasarkan emas.

Namun, pada 1973, standar emas pada dolar AS dievaluasi oleh Presiden Nixon dan Bretton Woods System sudah tidak efektif. Sebab, kala itu cadangan emas tidak mencukupi untuk menopang nilai dolar AS. Maka, praktis sejak saat itu seluruh mata uang menjadi uang fiat dan tidak bergantung pada nilai emas.

Pascaberakhirnya sistem tersebut, tercatat terjadi beberapa krisis mata uang dan moneter, misalnya krisis finansial Asia pada 1997, krisis keuangan global 2008—2009, dan krisis Zona Eropa pada 2010—2012. Hingga kini, bayang-bayang krisis masih menghantui sebagian besar masyarakat dunia, dan menimbulkan kecemasan atas kondisi perekonomian dan nilai aset yang dimiliki.

Sebaliknya, emas yang pada awalnya menjadi patokan mata uang seluruh dunia dan berhenti sejak pembatalan Bretton Woods, justru nilainya terus menguat. Harga emas Antam pada 18 Juli 2024 menembus rekor all time high-nya sebesar Rp1.427.000 per gram. Rata-rata peningkatan harga emas sejak 1997 tercatat sebesar 7,3% YoY.

Ketidakpastian akan kapan berakhirnya konflik geopolitik hingga tren tingkat suku bunga high for longer di mayoritas negara meningkatkan permintaan masyarakat terhadap instrumen yang dianggap paling relevan sebagai lindung nilai atas aset yang dimiliki, mendorong tingginya kenaikan harga emas.

Publikasi IMF yang berjudul “Geopolitics and Its Impact on Global Trade and the Dollar” menyebutkan bahwa sejak fragmentasi ekonomi meningkat pada 2019, mayoritas negara yang tergabung dalam “China Bloc” mengurangi ketergantungannya pada dolar AS, baik untuk transaksi maupun untuk cadangan devisanya.

Porsi emas dalam cadangan devisa negara yang tergabung di dalamnya cenderung meningkat, mengingat emas dipandang sebagai aset yang lebih netral secara politik. Kondisi tersebut mendorong tingginya kenaikan harga emas sejak 2019, menjadi sekitar 10,2%, jauh di atas rata-rata inflasi sebesar 2,2% YoY. Sehingga, emas sebagai komoditas safe haven makin menjadi incaran dan permintaannya (demand) kian meningkat.

Dari sisi penawarannya (supply), Indonesia berpotensi besar untuk memenuhi peningkatan permintaan emas. Kementerian ESDM menyebutkan bahwa total cadangan emas Indonesia cenderung meningkat, mencapai 3.871 juta ton bijih emas dan 3.324 ton logam emas pada 2022. Namun, cadangan emas yang besar tersebut belum dioptimalkan produksinya.

World Gold Council menyebutkan bahwa Indonesia pada 2023 masih menjadi produsen emas terbesar ke-7 di dunia. Produksi emas baik di sektor hulu, antara, dan hilir perlu terus dioptimalkan sejalan dengan peluang permintaan yang besar.

Berdasarkan riset yang dilakukan BSI Institute (2023) terhadap 4.700 responden di Indonesia, emas masih menjadi pilihan utama investasi di semua kelompok usia. Jalur investasi yang dilakukan pada umumnya melalui pembelian dan penyimpanan emas secara konvensional, baik di tempat tinggal atau safe deposit box (SDB) di lembaga jasa keuangan.

Padahal, penyimpanan dan investasi emas secara fisik dan mandiri khususnya di tempat tinggal, rawan terhadap berbagai risiko seperti kehilangan, pencurian, atau kerusakan akibat bencana alam. Sementara, pilihan penyimpanan melalui SDB cukup mahal bagi sebagian kalangan dan emas yang disimpan menjadi idle dan tidak dapat dioptimalkan nilai manfaatnya.

Karenanya, konsep bullion services diperkenalkan pada UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Tujuan kegiatan usaha bullion adalah optimalisasi pengembangan ekosistem emas, perluasan pemanfaatan emas, serta mendorong pendalaman pasar keuangan.

Kegiatan usaha bullion lebih luas dari penitipan emas layaknya jasa existing di lembaga keuangan. Perdagangan emas fisik dan non-fisik, pengelolaan simpanan emas, penyaluran pembiayaan berbasis emas, dan akun investasi berbasis emas (Gold Investment Account - GIA) merupakan beberapa produk potensial yang dapat menjadi bagian dari pengembangan bullion.

Selain bullion services, UU P2SK juga membuka peluang bagi bank syariah untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi. Sebagai tindak lanjut terhadap potensi pengembangan dalam UU tersebut, regulator seperti BI, OJK, LPS telah melakukan serangkaian diskusi dan penelitian secara intens bersama pelaku industri untuk mengimplementasikan Investment Account (IA).

Dari serangkaian diskusi yang telah dilakukan, IA berpotensi untuk diterapkan di bank syariah di Indonesia pada beberapa sektor usaha. Produk IA sendiri secara global telah dipraktikkan di Uni Emirat Arab, Arab Saudi, hingga Malaysia. Menariknya, salah satu pengembangan dari IA sendiri di negara-negara tersebut berupa GIA.

Produk GIA yang telah diterapkan membuka peluang bagi nasabah bank syariah sebagai investor pada instrumen emas dan dapat dilakukan secara offline dan online. Investor GIA dapat menentukan rencana investasi secara berkala untuk membeli emas secara otomatis setiap bulannya. Melalui mekanisme ini, investor yang memiliki preferensi risiko rendah atau investor pemula dapat melakukan dua hal sekaligus, belajar sebagai investor dan melindungi nilai kekayaan melalui emas.

Dari konsep tersebut, terdapat penggabungan antara bullion services dan IA yang difasilitasi oleh perbankan syariah. Kemudian, jika dilihat pada konteks Indonesia, UU P2SK telah mengakomodir secara garis besar kemungkinan implementasi dari GIA.

Apabila produk ini diterapkan di Indonesia, tidak hanya masyarakat memiliki alternatif investasi emas yang lebih aman melalui lembaga jasa keuangan, tetapi juga meningkatkan nilai tambah emas sejalan dengan usaha pendalaman pasar keuangan domestik. Sehingga, investasi pada emas dapat lebih inklusif dan masyarakat secara luas dapat memanfaatkannya sebagai instrumen lindung nilai terhadap aset di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi usai menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat jelang akhir masa jabatan pada 20 Oktober nanti.

Mardani mengapresiasi ucapan permintaan maaf orang nomor satu di Indonesia tersebut. Meski demikian, lanjutnya, permintaan maaf saja tidak cukup.

"Bagus, pernyataan yang bijak. Mesti diikuti dengan aksi nyata," ujar Mardani kepada Bisnis, Jumat (2/8/2024).

Anggota Komisi II DPR ini mencontohkan, Jokowi bisa merefleksikan apa yang telah diperbuat selama memimpin Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Dengan begitu, penerusnya yaitu presiden terpilih Prabowo Subianto bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang terarah.

"Pak Jokowi bisa buat evaluasi sendiri dan sampaikan bahwa kekurangan yang ada akan dilanjutkan oleh presiden terpilih," kata Marani.

Sebagai informasi, Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis (1/8/2024) malam.

Bapak wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming itu menyampaikan, dirinya dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ingin dimaklumi segala kesalahan dan khilaf selama menjabat dalam lima tahun terakhir.

"Saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.

Dia mengaku belum bisa menyenangkan semua pihak sepanjang 10 tahun memimpin bersama dengan Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin. Menurutnya, tidak ada manusia yang sempurna menjalin hidup.

KOMPAS.com - Para analis menyebut YouTube memiliki potensi bisnis yang lebih besar apabila dipisah dari induk perusahaannya, Alphabet Inc.

Hal itu diungkap oleh analis di firma manajemen aset Needham & Co, yakni Laura Martin dan Dan Medina.

Para investor menaksir nilai valuasi Alphabet Inc, induk perusahaan Google, YouTube, dan Android, berkisar di angka senilai 2,3 triliun dollar AS (setara Rp 37.225 triliun).

Apabila dihitung lebih dalam, nilai valuasi YouTube sendiri ditaksir bisa mencapai 55 miliar dollar AS (sekitar Rp 7,3 triliun), menurut estimasi Needham & Co.

Angka itu disebut mencerminkan peningkatan lebih dari 50 persen, dibandingkan kapitalisasi pasar perusahaan streaming video Netflix Inc.

Angka tersebut hanya taksiran lantaran YouTube masih menginduk oleh Alphabet Inc, bukan perusahaan yang terpisah.

Para analis menilai valuasi YouTube yang sangat besar ini seolah-olah terjebak di dalam struktur gurita bisnis Alphabet Inc yang memayungi banyak produk. Sehingga, potensi YouTube seolah sulit dilirik.

"Ada nilai tersembunyi di YouTube yang tidak dapat diperdagangkan secara terpisah oleh orang-orang, sehingga terjebak di konglomerasi Google yang memiliki banyak risiko," kata Martin, dihimpun dari Yahoo Finance, yang melansir dari Bloomberg.

Adapun risiko yang disebutkan, termasuk kekhawatiran akan perkembangan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) yang dinilai bisa mengancam produk mesin pencari Google Search. Apabila Google Search terancam, nilai saham Alphabet bisa berdampak negatif pula.

Nah, nilai saham Alphabet yang turun pun akan berdampak ke valuasi YouTube, yang menurut Martin hal itu cukup disayangkan. Apabila YouTube dipisah dar Alphabet, risiko tersebut bisa diminimalisasi.

Lebih lanjut, Martin mengestimasi apabila YouTube dipisah dari Alphabet (spin-off), nilainya bisa mencapai 50 persen di atas valuasi Alphabet.

Secara spesifik, Martin menaksir pemisahan sebagian (partial spin-off) YouTube bisa jadi lebih tinggi 8 persen dari harga sama Alphabet saat ini yang berada di angka 190 dollar AS (sekitar Rp 3 juta). Bahkan, hargnya bisa saja menyentuh angka 210 dollar AS (sekitar Rp 3,4 juta).

Analis Needham & Co. bukanlah pihak pertama yang menyadari potensi YouTube ini. Pasalnya, struktur perusahaan Alphabet yang luas telah lama dikritik karena mengaburkan nilai sebenarnya yang dimiliki berbagai anak perusahaannya.

Ancaman dari regulator antimonopoli Eropa yang ingin memisahkan berbagai perusahaan di Alphabet, telah disambut baik oleh para investor dan bukan dipandang sebagai ancaman. Martin pun juga berpikir demikian.

"Kami percaya bahwa Alphabet lebih bernilai jika anak perusahaannya dipisah. Jadi, kami menyambut baik upaya regulator untuk memecah perusahaan Alphabet," kata Martin.

Terkait itu, Quincy Krosby selaku Chief Global Strategist di LPL Financial mengatakan ada beberapa pertanda bahwa Alphabet atau perusahaan teknologi raksasa lainnya (megacap), sedang mempertimbangkan untuk menuruti investor dan melakukan pemisahan dalam waktu dekat.

"Banyak perusahaan yang ketika mulai tumbuh besar, mereka mulai mendapatkan dana lindung nilai (hedge fund), atau didatangi aktivis yang menuntut mereka untuk memisahkan perusahaan tersebut," kata Krosby.

YouTube dominan

YouTube memiliki pangsa pasar streaming yang dominan dan terus meningkat, karena konsumen beralih ke platform tersebut dari televisi kabel.

Pendapatan iklan dari platformstreaming tersebut diperkirakan Bloomberg akan tumbuh hampir 17 persen menjadi 37 miliar dollar AS (sekitar Rp 599,8 triliun) pada tahun 2024.

Pada 2025, angka tersebut diperkirakan meningkat 14 persen menjadi 42 miliar dollar AS (sekitar Rp 680,8 triliun).

Pendapatan Alphabet dari langganan, platform, dan perangkat, termasuk langganan YouTube Premium, juga disebut akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya, sebagaimana dikutip KompasTekno dari Yahoo Finance, Jumat (19/7/2024).

Di Netflix, pendapatan diperkirakan mencapai sekitar 38,7 miliar dollar AS (sekitar Rp 627 triliun) pada tahun 2024, yang hampir seluruhnya berasal dari streaming, sedangkan YouTube menyumbang sekitar 10 persen dari total penjualan induknya.

Survei terbaru terhadap platformstreaming yang dilakukan oleh bank investasi TD Cowen menunjukkan bahwa meskipun Netflix masih mendominasi sebagian besar kategori televisi, YouTube sering tidak jauh tertinggal.

YouTube juga menjadi pilihan utama untuk menonton konten di ponsel.

Kecerdasan buatan menjadi kekuatan utama yang mengangkat saham Alphabet ke rekor tertinggi baru-baru ini.

Selain AI, analis Goldman Sachs yang dipimpin Eric Sheridan mengatakan bahwa segmen langganan, platform, dan perangkat yang memegang YouTube adalah pendorong pertumbuhan utama dan peningkatan porsi pendapatan kotor Alphabet.

Goldman menegaskan kembali peringkat belinya pada Alphabet dan menaikkan target harga dari 195 dollar AS (kira-kira Rp 3,1 juta) menjadi 211 dollar AS (sekitar Rp 3,4 juta), sebagian karena asumsi pertumbuhan pendapatan iklan YouTube jangka menengah dan panjang yang lebih tinggi.

Analis riset dari Janus Henderson Investors, Divyaunsh Divatia mengatakan bahwa ada alasan lain mengapa Alphabet harus mempertahankan YouTube.

Platform berbagi video itu disebut menjadi pilar utama Alphabet untuk menjalankan strategi AI generatif (Gen AI).

Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyarankan penyidik Polda Jawa Barat (Jabar) tak terburu-buru membuat surat perintah penyidikan (sprindik) baru dalam kasus Pegi Setiawan. Penyidikan ini dihentikan usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memerintahkan polisi menghentikan kasus pembunuhan Vina dan Eky yang menjerat Pegi.

"Evaluasi dulu, disarankan untuk tidak terburu-buru apabila punya rencana membuat sprindik baru," kata Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim saat dikonfirmasi, Selasa, 9 Juli 2024.

Yusuf mengatakan penyidik perlu meminta pendapat ahli hukum pidana dalam menganalisa dan evaluasi. Dia mengaku sebelumnya telah menyarankan penyidik meminta pendapat ahli hukum pidana tersohor untuk pembuktian pidana kasus tersebut.

"Nah terkait dengan rencana. Apabila sudah dianaliasa dan dievaluasi apa yang mau dilakukan. Itu tadi, mintakan pendapat ahli hukum pidana yang tersohor yang sudah pernah kami sarankan punya pengalaman menang dalam praperadilan," ungkap Yusuf.
Di samping itu, Yusuf menyebut paling pertama Polda Jabar harus menjalankan putusan praperadilan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Menurutnya, langkah pertama telah dilakukan penyidik, yakni membebaskan Pegi pada Senin malam, 8 Juli 2024.

"Kedua, dilakukan analisa dan evaluasi terlebih dahulu apapun yang akan dilakukan setelah PS dibebaskan, penghentian penyidikannya dilakukan," pungkas Yusuf.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan gugatan praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Hakim pun memutuskan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan atas pemohon atas nama Pegi Setiawan dan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Hakim tunggal Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan berencana seperti yang disangkakan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, Eman memerintahkan kepada termohon, yaitu Kabid Hukum Polda Jawa Barat agar segera membebaskan Pegi Setiawan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat.

"Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan termohon dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula," ucap Eman.

(ADN)