Gaza: Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, mengatakan bahwa "momen tergelap" dari perang antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas sedang berlangsung di Jalur Gaza bagian utara.

Setahun setelah serangan 7 Oktober 2023 yang menandai dimulainya konflik Gaza, masyarakat internasional belum dapat memberlakukan gencatan senjata di wilayah tersebut, dan laporan tentang kekejaman terhadap penduduk sipil terus berlanjut.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah berulang kali menyerukan gencatan senjata sejak November 2023, dan sekali lagi pada September dan Oktober tahun ini.
"Tidak terbayangkan, situasinya semakin buruk dari hari ke hari. Kebijakan dan praktik Pemerintah Israel di Gaza utara berisiko mengosongkan wilayah tersebut dari semua warga Palestina. Kami menghadapi apa yang dapat dianggap sebagai kejahatan kekejaman, termasuk yang berpotensi meluas menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan," ucap Turk, mengutip dari laman Jurist, Minggu, 27 Oktober 2024.

Pernyataan tersebut mencakup seruan kepada masyarakat internasional untuk bertindak. Turk berpendapat bahwa berdasarkan Konvensi Jenewa, negara-negara anggota memiliki “kewajiban untuk bertindak ketika pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional telah dilakukan.”

Guterres, dalam wawancara baru-baru ini dengan Al Jazeera, mengatakan bahwa “Dewan Keamanan (PBB) telah mengecewakan kita,” karena “strukturnya yang ketinggalan zaman, tidak adil, dan tidak efektif.”

Anggota Dewan Keamanan PBB telah berulang kali mencoba untuk mengadopsi resolusi gencatan senjata kemanusiaan, tetapi diveto oleh Amerika Serikat.

Presiden Finlandia Alexander Stubb juga menyerukan perluasan kursi permanen DK PBB untuk mencakup belahan bumi selatan dan penghapusan hak veto tunggal anggota tetap.

Terkait dengan situasi di Gaza, Afrika Selatan telah memulai proses hukum terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ), dengan tuduhan bahwa Israel melakukan genosida di wilayah terkepung Palestina tersebut.

Beberapa negara, Nikaragua, Kolombia, Libya, Meksiko, Palestina, Spanyol, Turki, dan Cile juga telah mengajukan deklarasi intervensi mereka dalam kasus tersebut, dengan harapan dapat menghasilkan hasil efektif dalam memulihkan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut.

Baca juga: Israel Terus Gempur Gaza Utara, Banyak Korban Terjebak Puing Bangunan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Dhaka: Ketua komisi HAM PBB Volker Turk memberikan pernyataan terhadap bentrokan antara pemerintah dan mahasiswa yang terjadi di Bangladesh. Turk menyebut bahwa peristiwa tersebut “mengejutkan dan tidak bisa diterima”.

“Saya khawatir dengan kekerasan di Bangladesh pada minggu terakhir ini, yang menyebabkan banyak kematian dan ratusan luka-luka” Ujar Turk seperti disitat dari laman resmi Komisi HAM PBB, 19 Juli 2024.

Turk juga menyatakan kekhawatirannya terhadap laporan di Bangladesh, di mana pemerintahan tersebut, menggunakan pasukan paramiliter seperti Tentara Perbatasan Bangladesh dan Batalion Aksi Cepat (RAB) terhadap warga sipil yang masih memiliki banyak 'catatan pelanggaran HAM'.

Turk pun mendesak pemerintahan Bangladesh untuk menjamin hak kebebasan berekspresi masyarakat, tanpa rasa takut terhadap hidup mereka.
Komisi HAM menilai bahwa kebijakan pemerintahan Bangladesh untuk menutup akses internet negara tersebut, mengekang kebebasan berekspresi masyarakat dan akses tersebut harus dipulihkan secepat mungkin.

Komisi tersebut juga menilai bahwa pemimpin politik Bangladesh harus bekerja sama dengan populasi muda untuk menemukan solusi terhadap isu ekonomi yang telah melanda negara tersebut.

Para demonstran menuntut lowongan pekerjaan yang mereka nilai kebanyakan diberikan kepada keluarga veteran yang berjuang pada Perang Kemerdekaan Bangladesh tahun 1971.
Melampir dari Al-Jazeera, seperlima dari 170 juta populasi di Bangladesh tidak memiliki pekerjaan maupun teredukasi.

Melansir dari AFP, angka kematian dalam bentrokan itu sudah mencapai angka 105 korban jiwa pada hari Jumat, dan lebih dari 1000 orang luka-luka.

(WAN)