Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU). Ia menggantikan Basuki Hadimuljono yang telah 10 tahun menjabat sebagai Menteri PUPR era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain Dody, Prabowo Juga melantik Diana Kusumastuti untuk menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU). Adapun di akhir pemerintahan Jokowi, Kementerian PUPR tidak memiliki wamen.

Lalu, siapa kedua sosok tersebut?

Nama Dody sendiri belum pernah terdengar di pemerintahan maupun politik. Diketahui, Dody merupakan pengusaha asal Surabaya. Tidak banyak informasi yang dapat diperoleh terkait sosoknya.

Dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Senin (21/10/2024), Dody Hanggodo pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pradiksi Gunatama Tbk pada 2017 dan 2018, serta sebagai Komisaris PT Senabangun Anekapertiwi pada 2019 dan 2020.

PT Pradiksi Gunatama Tbk sendiri merupakan perusahaan di bidang bisnis perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan PT Senabangun Anekapertiwi merupakan perusahaan afiliasi PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN).

Berdasarkan penelusuran, per 30 September 2024 PGUN dikendalikan oleh PT Araya Agro Lestari dengan kepemilikan sebesar 38,44% dan PT Citra Agro Lestari, dengan kepemilikan 38,25%.

Diketahui kedua perusahaan ini merupakan entitas usaha milik anak Haji Isam, yakni Jony Saputra dan Liana Saputri yang duduk di kursi Komisaris Utama PGUN.

Lebih lanjut, Dody sendiri merupakan Aushaf Fajr Herdiansyah yang merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Aushaf juga merupakan seorang Wakil Bupati Nganjuk dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk 2024.

Profil Wakil Menteri PU

Sementara itu, sosok Wamen PU Diana Kusumastuti sendiri merupakan birokrat asal Kementerian PUPR yang dulunya menduduki posisi sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya.

Dikutip dari laman IKA Undip dan Brantas Abipraya, wanita asal Solo ini merupakan lulusan dari Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro (Undip). Setelah lulus, ia sempat bekerja sebagai konsultan interior di perusahaan kontraktor, barulah masuk ke Kementerian PUPR sebagai ASN pada 1993.

Kemudian pada tahun 2004, ia melanjutkan Pendidikan magister di Institut Teknologi Bandung. Lalu pada tahun 2019, Diana diangkat menjadi Direktur Bina Penataan Bangunan. Di tahun ini berbagai tugas penting ia laksanakan, seperti perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) baru, lalu juga menyelesaikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Pada Desember 2020, Diana pun akhirnya dilantik menjadi Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR. Lalu di tahun 2023, ia ditunjuk sebagai Komisaris PT Brantas Abipraya.

MAROS, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maros telah mengumumkan hasil verifikasi berkas administrasi dan tes kesehatan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati. Hasil verifikasi tersebut, bakal calon Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari, diputuskan tidak memenuhi syarat (TMS) pencalonan dari segi kesehatan.

Keputusan ini diambil setelah Suhartina menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit (RS) Pratama Unhas Makassar, usai resmi menyerahkan berkas pendaftaran di kantor KPU Maros, Sulawesi Selatan pada Rabu (28/8/2024).

KPU Maros telah menyerahkan hasil tes kesehatan dan hasil penelitian dokumen persyaratan calon kepada LO pasangan calon yang juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten, di aula kantor KPU Maros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (7/9/2024).

Sementara itu, Chaidir Syam dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Bupati Maros, sedangkan Suhartina dinyatakan TMS sebagai calon wakil bupati dari segi kesehatan. Dalam pemeriksaan kesehatan ini terdapat 20 kategori pemeriksaan, namun pihak KPU Maros tidak bisa menjelaskan secara rinci mengapa hasil tes kesehatan bakal calon Wakil Bupati petahana itu TMS.

"Untuk calon wakil bupati tidak memenuhi syarat. Jadi pada wilayah kesehatan, namun untuk lebih detailnya kami tidak mempunyai domain untuk menjelaskannya," ujar Ketua KPU Maros, Jumaedi, Sabtu (7/9/2024).

Selain itu, pihak KPU Maros juga telah memberikan jangka waktu kepada partai pengusung untuk melakukan penggantian pasangan dengan batas waktu selama tiga hari terhitung sejak hari ini hingga 9 September 2024.

Pasangan bakal calon Chaidir Syam dan Suhartina Bohari diusung oleh 16 partai politik (parpol), yaitu Partai Golkar, PAN, PDIP, Nasdem, Gelora, Hanura, PPP, PKS, Perindo, Gerindra, PBB, PKB, Demokrat, PSI, Partai Buruh dan PKN. 

Diketahui, di Pilkada Maros 2024 ini hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar, yaitu Chaidir Syam-Suhartina Bohari, pasangan yang diusung 16 partai dan dipastikan bakal melawan kotak kosong di Pilkada 2024.

Editor: Kurnia Illahi

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo memutuskan, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil Pilkada serentak 2024 bakal dilantik pada 10 Februari 2025.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

"Pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 10 Februari 2025," berikut bunyi Pasal 22A Ayat (2) Perpres 80/2024, dikutip dari salinan perpres, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu, pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada 2024 akan digelar lebih dulu, yakni pada 7 Februari 2025.

"Pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 Februari 2025," tulis aturan tersebut.

Perpres ini turut mengatur jadwal pelantikan boleh dilaksanakan jika melewati tanggal yang telah ditetapkan jika memenuhi beberapa pertimbangan.

Pertama, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedua, putaran kedua untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

"Dan/atau memaksa (force majeure) yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan pelantikan," tulis beleid itu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Teken Perpres, Bupati-Wali Kota Terpilih Bakal Dilantik pada 10 Februari 2025", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/08/16/18384641/jokowi-teken-perpres-bupati-wali-kota-terpilih-bakal-dilantik-pada-10.

JAKARTA, iNews.id - Kader Partai Perindo, Heri Purwanto diusung maju di Pilkada Rejang Lebong sebagai bakal calon wakil bupati (Bacawabup). Heri telah mengantongi surat rekomendasi dari Partai Perindo yang dipasangkan dengan Muhammad Fikri sebagai bersama bakal calon bupati (bacabup).

Heri mengatakan, sektor pertanian akan menjadi fokus utama yang akan dibenahi. Sebab, mayoritas penghasilan masyarakat Rejang Lebong dari pertanian.

"Tidak lupa sektor pertanian. Karena di Kabupaten Rejang Lebong itu masyarakatnya hampir mayoritas penghasilan dari bertani," kata Heri, Rabu (17/7/2024).

Selain pertanian, Heri juga akan membenahi sektor kesehatan dan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa juga akan dilakukan.

"Layanan kesehatan itu menjadi bidang utama, kemudian layanan pendidikan sudah menjadi suatu kewajiban bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian juga untuk perbaikan infrastruktur, jalan yang baik," paparnya.

Di Pilkada Rejang Lebong, Partai Perindo akan berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Kedua partai tersebut, telah memenuhi syarat dukungan untuk mendaftar ke KPU.

"Jadi PAN dan Perindo sudah memenuhi syarat 20 persen dukungan untuk mendaftar di KPU," ucapnya.

Editor: Kastolani Marzuki