REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) buka suara terkait adanya lima orang Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Tidak semua orang punya akses bertemu petinggi negara Zionis, kecuali jika tidak mendukung atau punya satu visi dengan Israel.

PKB yang lahir dari rahim memilih sikap untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, lima intelektual NU itu semestinya tak perlu bertemu dengan Presiden Israel apabila bertugas sebagai delegasi resmi dari organisasi.

Namun, ia tak bisa berkomentar apabila langkah lima orang itu bertindak atas keinginan pribadi. "Ya semestinya tidak dilakukan kalau itu delegasi resmi ya. Kalau itu tidak resmi, saya tidak tahu persisnya," kata Jazilul di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Wakil ketua MPR tersebut mengaku, tak tahu maksud dan tujuan lima orang Nahdliyin itu bertemu dengan Presiden Israel. Jazilul juga tak bisa memastikan lima orang itu mewakili organisasi atau tidak.

"Kalau yang lima orang tadi saya belum tahu persis, itu delegasi resmi atau hanya sekadar jalan-jalan dan foto-foto. Tapi yang jelas, PKB berdiri di posisi Palestina. Artinya hentikan kekerasan di Israel," kata Jazilul.

Dia menilai, publik pasti bisa menilai tindakan yang dilakukan oleh lima orang itu. Apalagi, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim, yang notabene mendukung kemerdekaan Palestina. Apalagi, Palestina merupakan negara yang masuk dalam daftar awal mengakui kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.

"Publik tahu, publik lah yang akan menilai. Bahwa tindakan itu kurang tepat di tengah masyarakat Indonesia secara mayoritas berjuang untuk kemerdekaan Palestina," kata Jazilul.

Tanggapi Gibran mundur...

Jazilul juga menanggapi mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo pada Selasa (16/7/2024). Pengunduran diri itu dilakukan dengan menyerahkan surat langsung kepada DPRD Kota Solo.

Menurut Jazilul, langkah untuk mundur sebagai wali kota merupakan hak dari Gibran. Menurut dia, tak ada pihak yang bisa menentukan waktu putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu untuk mundur, kecuali dirinya sendiri.

"Gimana ya, itu hak dia untuk mundur, kapan pun kan. Ya tinggal masyarakat Solo saja menilai," kata Jazilul di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa.

Dia tak mau banyak berkomentar terkait langkah Gibran yang mundur sebagai Wali Kota Solo. Namun, Jazilul menduga ada hal lain yang hendak dilakukan Gibran sebelum dilantik menjadi wakil presiden pada 20 Oktober 2024. "Mungkin ada hal yang berat yang mau dilakukan. Hak beliau lah," kata Jazilul.