TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa ia mendapatkan tanggung jawab besar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Negara pada Senin, 21 Oktober 2024, Fahri ditugaskan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden.

"Tadi pas pelantikan, Pak Prabowo membisikkan ke saya, berat lho itu 3 juta (rumah)" kata Fahri di sesaat sebelum serah terima jabatan di Kementerian PUPR, Senin malam.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu menjelaskan bahwa kementerian akan merealisasikan target pembangunan 3 juta rumah per tahun guna mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan kepemilikan rumah masyarakat, yang saat ini mencapai backlog sebesar 13 juta unit. Selain itu, kementerian juga akan menangani masalah 26 juta rumah tidak layak huni.

Namun, Fahri Hamzah belum membeberkan soal anggaran untuk mengeksekusi program 3 juta rumah per tahun itu. "Anggaran belum terlalu detail, tapi Kementerian Keuangan yang lalu sudah mengakomodir," kata Fahri Hamzah.

Sebelumnya telah diberitakan bahwa Presiden Prabowo memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan adanya perubahan struktur ini, Prabowo melantik Doddy Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Diana Kusumastuti sebagai Wakil Menteri pada Senin, 21 Oktober 2024. Pada hari yang sama, Prabowo juga melantik Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, didampingi oleh Fahri Hamzah sebagai wakilnya.

Profil Fahri Hamzah

Dilansir dari Antara, Fahri Hamzah lahir pada 10 Oktober 1971 di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ia menamatkan pendidikan dasar hingga menengah di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa, NTB. Sebelum melanjutkan studi di Universitas Indonesia (UI) di Depok, Fahri juga sempat belajar di Mataram.

Fahri mulai dikenal luas oleh masyarakat pada tahun 1998, ketika era reformasi dimulai. Namanya mulai muncul di media nasional setelah mendirikan organisasi mahasiswa Islam dan menjadi ketua umum pertama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Selain itu, Fahri Hamzah aktif dalam berbagai aksi untuk menggulingkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah rezim tersebut berakhir dan memasuki Era Reformasi pada 1999, Fahri bekerja sebagai staf ahli di MPR hingga tahun 2002.

Dua tahun kemudian, Fahri mulai terjun ke dunia politik praktis melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilu 2004 dan berhasil terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan NTB. Karier politiknya terus berkembang, dan ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS dalam tiga pemilu berturut-turut.

Selama di DPR, Fahri bertugas di berbagai komisi, seperti Komisi VI, Komisi III, dan Komisi VII. Pada pemilu 2014, ia kembali terpilih sebagai anggota DPR dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI untuk periode 2014-2019.

Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk berkontribusi dalam bidang perumahan, sejalan dengan perannya sebagai anggota satuan tugas bidang perumahan yang dibentuk oleh Prabowo. Fahri bekerja sama dengan Maruarar Sirait, yang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, kementerian baru hasil pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada era Presiden Jokowi.

SUKMA KANTHI NURANI | RIRI RAHAYU | ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah berkomitmen bakal langsung mengeksekusi sejumlah program di bawah kementerian yang dipimpinnya.

Fahri menyebut pada hari ini, Selasa (22/10/2024) dirinya bakal melakukan koordinasi dengan Basuki Hadimuljono selaku mantan Menteri PUPR periode 2014-2024.

"Besok [hari ini] kita sudah mulai koordinasi untuk pembagian tugas antara PU dan PR, yang semua ini adalah bertujuan untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik, khususnya permukiman dan perumahan," jelas Fahri Hamzah saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024) malam.

Dia menjelaskan pada tahap awal pihaknya bakal terlebih dahulu untuk fokus pada proses harmonisasi kementerian. Diharapkan upaya tersebut dapat selesai dalam waktu dekat.

Belum banyak informasi teknis yang disampai Fahri. Hanya saja dirinya memastikan bahwa pihaknya bakal bekerja keras untuk merealisasikan program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

"Tadi pas pelantikan Pak Prabowo membisikkan ke saya, berat loh itu 3 juta, jadi ya ini pekerjaan berat buat kita semua ya," tegasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo melantik Politikus Gerindra Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sedangkan Fahri Hamzah menjabat Wakil Menteri.

Pada Kabinet Merah Putih, Kementerian PUPR dipisah menjadi dua kementerian. Adapun, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Dody Hanggodo sedangkan Diana Kusumaputri sebagai Wakil Menteri.

Pemisahan kementerian itu dilakukan guna mewujudkan porgram optimis Prabowo Subumianto di bidang perumahan. Di mana, dirinya berjanji untuk dapat membangun tiga juta rumah per tahun yang bakal direalisasikan di wilayah pedesaan, perkotaan, dan pesisir.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fahri Hamzah resmi menyandang status Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabinet Merah Putih besutan Presiden Prabowo Subianto periode 2024 - 2029.

Dia pun mengungkapkan tugas berat yang bakal diembannya ke depan.

Hal tersebut diungkapnya saat hendak melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR), Jakarta, Senin (21/10).

"Tadi pas pelantikan pak Prabowo membisikkan ke saya berat loh itu 3 juta (rumah), jadi ini pekerjaan berat buat kita semua," ujar Fahri.

Fahri menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah yang ditargetkan pemerintahan Prabowo, merupakan hasil dari penataan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan perumahan.

"Terjun membangun perumahan baik untuk kepentingan pasar atas tapi pemerintah khususnya kementerian yang baru akan fokus menyelesaikan 13 juta backlog perumahan di Indonesia, dan 26 juta rumah tidak layak huni," jelasnya.

Fahri menyatakan, pasar perumahan adalah industri yang telah berjalan dengan sangat dinamis, namun untuk lima tahun ke depan pemerintah bakal fokus untuk mengentaskan persoalan bagi rakyat yang tak memiliki rumah maupun rumah tak layak huni.

"Apapun yang namanya pasar perumahan itu semua orang punya suplai, punya demand dan itu kita biarkan berjalan, pemerintah hanya mau menciptakan ekosistem agar bagi rakyat terutama yang tidak punya rumah dan tak layak huni itu yang akan menjadi fokus," terang dia.

Di sisi lain, Fahri menyebutkan, terkait harmonisasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (PR), bakal diberi arahan oleh mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, sehingga bisa langsung bekerja secara optimal.

"Pak Bas minta kita langsung kerja, mudah-mudahan lancar malam ini (acara Sertijab) sehingga mulai besok kita sudah mulai koordinasi untuk pembagian tugas antara PU dan PR," ujar Fahri.