Jakarta -

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, membocorkan nama-nama yang akan memimpin Kementerian Perumahan.

Hashim mengatakan, yang akan menduduki posisi sebagai Menteri Perumahan Ialah politikus Partai Gerindra Maruar Sirait.

"(Menteri Perumahan) Pak Maruarar Sirait," kata Hashim, ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Sedangkan yang akan menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Perumahan ialah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Baik Maruar maupu Fahri telah dipanggil ke kediaman Prabowo pada Selasa (15/10/2024) lalu.

"(Fahri Hamzah) Perumahan, Wakil Menteri Perumahan," ujarnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah telah dipanggil Prabowo Subianto ke kediaman di Kertanegara, Jakarta Selatan. Maruarar, yang biasa disapa Ara, dipanggil Prabowo pada Senin 14 Oktober.

Usai bertemu Prabowo, Maruarar pun menyampaikan pesan Prabowo kepadanya.

"Pesannya harus kerja keras sekali ya, harus kerja keras sekali, ya semoga bisa bermanfaat bagi rakyat," kata Ara di Jl Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sementara Fahri Hamzah dipanggil Prabowo sehari kemudian, Selasa (15/10/2024).

"Ketemu Pak Prabowo, dan beliau minta supaya beliau membantu karena masyarakat begitu banyak persoalan yang akan, mesti kita selesaikan pekerjaannya, dan ini terutama tentu kerama fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup insentif mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat. Khususnya yang paling bawah ya, ini yang akan diselesaikan lebih cepat," katanya kepada wartawan di lokasi, Selasa (15/10/2024).

Simak: Video Para Calon Menteri Berkemeja Putih Saat Pembekalan di Hambalang

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Elite partai politik nonparlemen pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka turut masuk bursa calon wakil menterikabinet Prabowo-Gibran.

Para elite itu datang ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (15/10/2024), bergantian dengan politikus partai politik lain serta tokoh-tokoh nonpartai.

Partai Gelora, misalnya, diwakili oleh Ketua Umum Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah. Keduanya sama-sama memberikan sinyal bakal masuk kabinet Prabowo saat dicegat wartawan seusai pertemuan.

Selain itu, terlihat pula Ketua Umum Partai PrimaAgus Jabo dan eks Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang juga Staf Khusus Presiden, Diaz Hendropriyono.

Pada Senin (14/10/2024) kemarin, tidak ada perwakilan PSI, Prima, dan PKPI yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara, ketika Prabowo sedang memanggil para calon menteri.

Adapun para calon menteri yang dipanggil kemarin umumnya berasal dari partai-partai politik pendukung Prabowo-Gibran yang mendapatkan kursi di parlemen, termasuk para ketua umum partai.

Pada Selasa hari ini, Prabowo memanggil tokoh-tokoh yang akan menjadi menteri, wakil menteri, dan kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, pada Senin kemarin, ada 49 calon menteri yang sudah dipanggil oleh Prabowo.

Jakarta: Dalam persiapan pembentukan kabinet untuk pemerintahan 2024-2029, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh penting, termasuk Anis Matta dan Fahri Hamzah, ke kediamannya di Jalan Kertanegara pada Selasa, 15 Oktober 2024. Pemanggilan kedua tokoh dari Partai Gelora ini memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan mereka mendapatkan jatah menteri dalam kabinet mendatang.

Anis Matta, yang merupakan Ketua Umum Partai Gelora, dan Fahri Hamzah, mantan Wakil Ketua DPR, dikenal sebagai politisi yang vokal dan memiliki pengaruh signifikan di kalangan pendukungnya. Keduanya diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam pemerintahan Prabowo.

Baca juga: Jokowi Ganti Kepala BIN, DPR Bentuk Tim Khusus untuk Fit and Proper Test
Selain Anis Matta dan Fahri Hamzah, Prabowo juga memanggil sejumlah nama lain, seperti Budiman Sudjatmiko, Bima Arya, Viva Yoga Mauladi, dan Immanuel Ebenezer. Nama-nama ini menunjukkan keragaman latar belakang, termasuk dari kalangan akademisi dan praktisi, yang diharapkan dapat memperkaya kabinet Prabowo.

Pemanggilan Anis Matta dan Fahri Hamzah ini menegaskan posisi Partai Gelora dalam koalisi pemerintahan. Sebagai partai yang baru muncul di kancah politik, kehadiran mereka di kabinet bisa menjadi langkah strategis bagi Prabowo untuk menjangkau basis pemilih yang lebih luas.

Masyarakat kini menunggu dengan penuh harap pengumuman resmi mengenai formasi kabinet. Pertanyaan besar yang mengemuka adalah apakah Prabowo akan mengakomodasi keinginan Partai Gelora dengan memberikan jatah menteri kepada Anis Matta dan Fahri Hamzah, serta bagaimana peran mereka dalam struktur pemerintahan ke depan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Mahkamah Konstitusi mengubah aturan Pilkada Serentak 2024 melalui putusan nomor 60 dan 70. Gugatan di MK ini dilayangkan oleh Partai Buruh dan Gelora.

Imbas putusan MK nomor 60, syarat parliamentary threshold 20 persen bagi parpol untuk mengusut calon di Pilkada dihapuskan. Sebagai gantinya, MK meminta syarat mengusung calon menggunakan suara ambang batas hasil Pileg.

Muncul kabar Partai Gelora ditegur Koalisi Indonesia Maju setelah putusan MK. Gelora dinilai tidak berkoordinasi mengenai gugatan ke MK sehingga memicu kegaduhan.

Padahal Gelora merupakan salah satu parpol yang tergabung dalam KIM bersama Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI.

Ketua Umum DPW Gelora, Anis Matta, membantah kabar pihaknya ditegur oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) terkait dengan gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia memastikan KIM tetap solid.

"Enggak, enggak ada teguran dari KIM ke Partai Gelora," kata dia di Media Center Gelora pada Selasa (27/7).

Anis Matta menambahkan, gugatan tersebut bertujuan agar perolehan suara yang diperoleh oleh Gelora dalam Pileg tak menjadi sia-sia. Maka dari itu, pihaknya mengajukan permohonan ke MK agar mengubah aturan sebelumnya.

"Sebenarnya kita hanya meminta satu hal yang sangat basic dalam politik yaitu supaya suara yang kita peroleh dalam Pemilu legislatif yang lalu tidak ada yang sia-sia," ujar dia.

Hal senada dikatakan oleh Wakil Ketua Umum DPW Gelora, Fahri Hamzah. Dia juga membantah Gelora ditegur oleh KIM terkait gugatan ke MK.

"Engga ada (ditegur) orang kan koalisi kan setara, jadi yang ada adalah diskusi," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh dan Partai Gelora berkongsi mendaftarkan gugatan uji materi Undang-undang tentang Pilkada (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Penyebabnya, pasal 40 ayat (3) undang-undang tersebut dianggap diskriminatif bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPRD setempat untuk mengusung calon kepala daerah.

Dalam petitumnya, mereka meminta agar pasal tersebut dicabut oleh Mahkamah.

Di samping itu, mereka juga meminta majelis hakim menerbitkan putusan provisi (sela) bahwa perkara ini akan diprioritaskan karena tahapan pencalonan kepala daerah akan segera dibuka KPU bulan depan.

Syarat pencalonan kepala daerah oleh partai politik diatur pada Pasal 40 UU Pilkada yang mengandung 3 ayat.

Pada ayat (1), UU Pilkada mengatur soal ambang batas pencalonan (threshold) kepala daerah sebesar 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen suara sah partai politik pengusung di pileg DPRD setempat.

Pada ayat (2), UU Pilkada mengatur soal teknis penggunaan threshold berdasarkan 20 persen kursi DPRD.

Pada ayat (3), UU Pilkada mengatur bahwa penggunaan threshold berdasarkan 25 persen suara sah di pileg hanya berlaku untuk partai politik di DPRD.

Ketentuan ayat (3) ini lah yang dianggap bermasalah.

"Aturan itu jelas tidak adil. Setiap parpol yang memperoleh suara pada Pileg DPRD 2024, baik yang memperoleh kursi DPRD maupun yang tidak, seharusnya diberikan hak yang sama untuk mengusulkan pasangan calon," kata pengacara Partai Buruh, Said Salahuddin, Rabu.

Ia menggarisbawahi kata "atau" yang mencerminkan syarat alternatif pencalonan di pilkada. Jika tidak menggunakan kursi di DPRD, maka alternatifnya menggunakan hitungan suara sah pileg.

Sehingga, menurut dia, hitungan suara sah pileg hanya boleh digunakan oleh partai politik di DPRD tak masuk akal.

Partai Buruh-Gelora pun mengungkit Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 yang secara substansi justru dilanggar UU Pilkada.

Dalam putusan 19 tahun lalu itu, MK menegaskan bahwa partai politik di luar DPRD juga bisa mengusung calon kepala daerah, sepanjang memenuhi akumulasi suara sah di pileg sebelumnya.

"Bahwa hal demikian juga merupakan penghargaan terhadap mereka yang memberikan suara terhadap partai politik tapi tidak memiliki wakil di DPRD," jelas Mahkamah dalam putusan tersebut.

Masalahnya, UU Pilkada yang digugat Said cs ini terbit pada 2016 ketika Indonesia mencoba skema peralihan menuju pilkada serentak dan putusan MK ini tidak menjadi perhatian.

"Seharusnya, pembentuk UU Pilkada Serentak tidak boleh memuat norma yang substansinya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi," tegas Said.

Sidang uji materi ini digelar MK siang ini, Rabu (24/7/2024).