Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan dilantik 20 Oktober mendatang. Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah kabinet yang bakal dibentuk ke depan.

Wamenkominfo, Nezar Patria, pun menanggapi pertanyaan wartawan, tentang kesiapannya jika diminta masuk ke kabinet nanti.

"Ya kalau ditugaskan ya siap, di mana pun untuk republik harus siap," kata Nezar di MM UGM, Jumat (11/10).

Meski begitu, Nezar menegaskan bahwa susunan kabinet merupakan hak istimewa presiden. "Ya itu semua hak prerogatif presiden. Kita tunggu saja," bebernya.

Prabowo dikabarkan bakal punya 44–54 menteri. Ada kementerian yang dipecah jadi dua, bahkan tiga kementerian; ada kementerian koordinator baru; dan ada sejumlah badan baru setingkat kementerian.

Prabowo menegaskan, dirinya sejak awal memang ingin membentuk kabinet kuat. Ia menyebut sebagai Kabinet Persatuan Nasional.

"Tekad saya akan saya jalankan dengan risiko karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar," kata Prabowo.

Prabowo enggan ambil pusing dengan cibiran sejumlah pihak terkait kabinet pemerintahannya. Yang terpenting bagi dirinya rakyat Indonesia bisa dilayani dengan baik.

"Nanti akan dibilang 'Woo, kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak'. Ya negara kita besar bung! Negara kita luasnya sama dengan Eropa, Eropa 27 negara, kita 1 negara," ucap dia.

Nama kementerian/lembaga di bawah Prabowo sudah tertulis di 13 komisi yang ada di DPR. Komisi ini membawahi masing-masing kementerian/lembaga yang akan diawasi DPR nantinya.

Aplikasi Temu telah resmi diblokir oleh Kominfo. Pemerintah juga telah bersurat ke Google untuk penghapusan aplikasi asal China ini.

"Iya sudah bersurat ke playstore juga ke apps store. Seperti dijelaskan oleh Pak Menteri, blokir Temu itu guna menyelamatkan produk lokal, produk UMKM kita," kata Wamenkominfo Nezar Patria saat ditemui wartawan di UGM, Jumat (11/10/2024).

Saat ini, kata Nezar, pemerintah masih menunggu sikap Google terkait permintaan tersebut.

"Ya kita tunggu respons Google. Ya kita masih menunggu," ujarnya.

Nezar melanjutkan, pemblokiran dilakukan untuk menciptakan iklim transaksi yang sehat. Sebab, aplikasi Temu ini menjual barang langsung dari pabrik sehingga harga yang ditawarkan lebih murah.

"Jadi itu dilakukan agar adanya transaksi yang lebih sehat. Karena selama ini di Temu kenali bahwa Temu ini langsung dari pabrik jualnya ke konsumen. Sehingga dia bisa memberikan harga yang sangat murah yang membuat produk-produk lokal yang sejenis tidak bisa bersaing," ujarnya.

Dengan diblokirnya Temu, Nezar berharap ada iklim persaingan usaha yang lebih sehat.

"Oleh karena itu kita mengingat daya tahan dari produk-produk lokal kita bersaing dengan global sehingga kita menginginkan persaingan produk yang lebih sehat, dan temu ini kelihatannya tidak mendukung iklim persaingan sehat," bebernya.

Dilansir detikNews, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan Kementerian Kominfo memblokir aplikasi Temu karena tidak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia. Aplikasi tersebut sempat viral karena dinilai dapat merugikan UMKM.

"Kami men-take down Temu sebagai respons cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Apalagi Temu tidak terdaftar sebagai PSE," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi, berdasarkan keterangan tertulisnya, Rabu, (9/10).

Pemblokiran itu dilakukan demi melindungi para pelaku UMKM dalam negeri dari serbuan produk asing. Saat ini produk asing mengancam produk UMKM, baik melalui penjualan daring maupun luring.

Singgung Upskilling Talenta Digital, Wamenkominfo Ungkit Kasus PDNS

Singgung Upskilling Talenta Digital, Wamenkominfo Ungkit Kasus PDNS

JAKARTA, investor.id - Konektivitas internet yang telah menjangkau 97% terhadap seluruh wilayah dari Sabang hingga Merauke telah mendorong transformasi digital berbagai sektor di Tanah  Air, baik pemerintahan maupun korporasi. Dampaknya lebih lanjut, bisnis yang terdigitalisasi pun telah mendorong gairah ekonomi digital yang pada akhirnya mengalami lompatan pertumbuhan dan terus berkontribusi positif terhadap ekonomi/produk domestik bruto (PDB) nasional.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) mengatakan, dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia telah mencatat lompatan pencapaian yang dramatis. Konektivitas internet kini pun telah menjangkau sekitar 97% permukiman di seluruh wilayah Indonesia.

Bisnis.com, SUKABUMI — Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nezar Patria menilai penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam produksi komoditas pangan akan mampu meningkatkan volume panen serta nilai ekonomi bagi para pembudidaya.

Hal tersebut diungkapkan Wamenkominfo Nezar Patria saat ikut serta dalam panen raya di Kampung Cipancur, Jl Lingkar Selatan, Kabupaten Sukabumi, Rabu (3/10/2024).

Nezar mengapresiasi langkah para pembudidaya ikan yang mulai memiliki kesadaran terhadap penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas produksinya.

“Ada 10 tambak ikan nila di sini dengan teknologi pembudidaya ikan go dogital dengan teknologi yang digunakan bisa meningkatkan produksi hampir 30% untuk setiap lahan karena pengelolaan pangannya dilakukan dengan teknologi digital,” jelasnya.

Program Desa Perikanan Digital ini tidak hanya dilakukan di Sukabumi saja, tapi juga di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sejak Maret 2024.

“Kominfo memberikan apresiasi untuk pembuatan ekosistem dari pakan hingga sistem tata kelola hingga pascapanen, saya kira ekosistemnya memberikan manfaat kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi eFishery sebagai perusahaan akuakultur asli Indonesia yang sukses menghasilkan produk teknologi untuk komoditas perikanan.

“Kominfo lewat pemberdayaan ekonomi digital kami terus mendukung inovasi yang dibuat startup anak bangsa untuk membuat produksi perikanan meningkat,” imbuhnya.

VP of Public Affairs eFishery Muhammad Chairil mengatakan program kolaborasi ini memberikan 60 eFeeder, alat pemberi makan ikan otomatis buatan eFishery, bagi 60 orang pembudidaya ikan di Sukabumi dan Pasuruan selama satu siklus panen.

Hasilnya, kedua daerah berhasil membukukan 80 ton ikan, yang terdiri dari 50 ton ikan nila di Sukabumi, serta 30 ton ikan lele di Pasuruan.

Kegiatan ini juga merupakan sebuah agenda untuk mengukur keberhasilan program dari seluruh penerima manfaat, agar dampak yang dihasilkan bisa dijadikan acuan rekomendasi pengembangan kebijakan perikanan budi daya di tingkat pusat maupun daerah.

“Merupakan sebuah kebanggaan bagi eFishery untuk dapat berpartisipasi dalam Program Desa Perikanan Digital binaan Kemenkominfo RI. Kami berhasil membuktikan bahwa penggunaan teknologi dalam perikanan budi daya mampu meningkatkan produktivitas, sehingga akan memberikan dampak positif juga bagi para pembudidaya, khususnya dari segi ekonomi dan kesejahteraan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, sektor akuakultur di Indonesia masih memiliki potensi yang sangat tinggi untuk berkembang dan dapat mendukung ketersediaan protein ke depan untuk mendorong Program Indonesia Emas.

“Untuk itu kami terus berusaha menggalakkan adopsi teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan di sektor ini. Ke depannya, kami berharap dapat terus menjalin kerja sama dengan Kemenkominfo dan pemangku kepentingan terkait, serta memberikan manfaat bagi lebih banyak pembudidaya melalui program ini,” ujar Chairil.

Ia menjelaskan, eFeeder merupakan teknologi pemberi pakan otomatis untuk ikan dan udang yang berfokus pada efisiensi pakan dan pengurangan limbah yang diciptakan oleh eFishery. eFeeder mampu mempercepat siklus panen hingga 74 hari, serta meningkatkan efisiensi pakan hingga 30% dan meningkatkan kapasitas produksi hingga 25%.

Berdasarkan riset dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) pada tahun 2022, pembudidaya yang menggunakan eFeeder mengalami peningkatan pendapatan hingga 45%.

Selain itu, hasil riset juga menunjukkan bahwa eFeeder mampu meningkatkan Food Conversion Ratio (FCR), yaitu perbandingan antara makanan yang diberikan dengan selisih berat benih dan ikan yang dipanen untuk menunjukkan salah satu ukuran efisiensi produksi. Pembudidaya yang menggunakan eFeeder memperoleh hasil FCR antara 0,85 sampai 1,34, dengan rata-rata 1,09.

Hal ini berarti setiap tambahan pakan ikan 1 kg akan menghasilkan penambahan berat ikan sampai dengan 1,2 kg.

"Kemitraan strategis antara Kemenkominfo RI dan eFishery adalah bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta dapat menghasilkan inovasi yang berdampak besar. Kami mengapresiasi inisiatif eFishery dalam mengatasi kesenjangan digital di sektor perikanan,” imbuhnya.

Dengan eFeeder ini sambung dia, pembudidaya ikan di seluruh Indonesia kini memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi dan meningkatkan produktivitasnya.

Hal ini pun turut membuktikan bahwa teknologi digital tidak hanya menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga menjadi jembatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG -- Tren positif sektor jaringan telekomunikasi di Indonesia dinilai perlu dijaga dan ditingkatkan dengan penguatan sinkronisasi regulasi.

Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria mengatakan peluang peningkatan sektor ini untuk meningkatkan perekomomian nasional sangat terbuka lebar dengan perkembangan teknologi yang saat ini terjadi.

"Kita harapkan ini menjadi modal untuk pertumbuhan ekonomi," ungkap Wamenkominfo usai peringatan peristiwa perebutan Gedung Pos Telekomunikasi Telegraf (PTT) atau dikenal dengan Hari Bhakti Pos, di Kantor Pusat Pos Cilaki, Kota Bandung, Jumat (27/9/2024).

Ia menjelaskan, dalam 10 tahun terakhir, terjadi akselerasi perkembangan yang signifikan dalam dunia telekomunikasi, pos dan penyiaran. Salah satunya adalah pemerataan akses internet dari 34% pada 2014, menjadi hamper 80% di 2024.

"Konektivitas pun sekarang sudah hamper 90% di Indonesia dan juga pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah 3T dalam 10 tahun terakhir," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Apjatel Jerry Mangasas Swandy mengakui memang dalam satu dasawarsa ini terjadi transformasi yang signifikan di sektor ini. Hanya saja ia mencatat ada beberapa hal yang harus disempurnakan untuk mengakselerasi sektor ini untuk berkembang.

Beberapa di antaranya adalah persoalan sinkronisasi regulasi yang diharapkan mampu membuat iklim investasi yang kondusif.

Sektor yang fokus pada penyelenggaraan infrastruktur jaringan fixed broadband atau fiber optic itu berharap adanya integrasi regulasi pemerintah pusat hingga pemerintah daerah agar akselerasi konektivitas terjadi.

"Perlu ditingkatkan harmonisasi regulasi untuk mempercepat konektivitas ini butuh biaya yang besar butuh sama-sama pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah sehingga ada suatu standar supaya tidak ada tumpeng tindih regulasi.

Sehingga saat hal itu terjadi diharapkan akan memudahkan industri dalam menerjemahkan langkah yang diperlukan dalam memperkuat konektivitas, pelayanan dan peningkatan SDM yang berkualitas.

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Prangko non-fungible token (NFT) pertama di Indonesia diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Postel (pos dan telekomunikasi) ke-79 yang digelar di Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Jumat.

Peluncuran tersebut ditandai dengan penandatanganan Sampul Hari Pertama prangko NFT oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria, yang didampingi oleh Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Jerry Mangasas Swandy dan Direktur Utama PT. Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi.

Dalam wawancara cegat usai acara, Nezar mengatakan bahwa peluncuran prangko NFT ini merupakan terobosan baru PT Pos Indonesia dalam memanfaatkan teknologi blockchain, yang mendukung perkembangan ekonomi digital.

"Ini salah satu terobosan PT. Pos Indonesia dengan membuat prangko NFT tadi, ya, dan saya kira menjadi salah satu langkah awal memasuki ekonomi digital," ujar Nezar.

Dia berharap langkah ini dapat menjadi tonggak awal bagi PT Pos Indonesia untuk terus berinovasi, sejalan dengan pertumbuhan industri yang semakin dipenuhi oleh teknologi digital.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menjelaskan bahwa perangko NFT yang diluncurkan oleh PT Pos Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran untuk pengiriman barang tetapi juga sebagai barang koleksi.

Fenomena perangko NFT sebagai barang koleksi disebutnya sudah populer di berbagai negara, dan kini Indonesia menjadi negara ketiga di Asia Tenggara setelah Thailand dan Malaysia yang meluncurkan prangko berbasis NFT.

Ia mengatakan salah satu keunggulan prangko NFT ini adalah kemudahan akses bagi kolektor di seluruh dunia. Dengan adanya platform digital berbasis blockchain, prangko dapat dengan mudah diperdagangkan dan ditransfer secara digital, berbeda dengan prangko fisik yang memerlukan proses pengiriman yang lebih kompleks.

"Kalau fisik kan memang sulit ya didapatkan. Harus pesan dulu, kalau prangkonya Indonesia dipesan oleh penduduk Eropa, Amerika, Itu harus ada pesan pengiriman dan sebagainya," ucap dia.

Faizal mengatakan perangko NFT ini hadir dalam bentuk "twin," yang artinya tersedia dalam bentuk fisik maupun digital.

Lebih lanjut Faizal menyampaikan bahwa para filatelis, khususnya kolektor di Indonesia, mulai tertarik terhadap perangko NFT. Saat ini, peminat prangko NFT masih didominasi kolektor lama.

"Yang beli saat ini batch pertama ini kebanyakan masih kolektor lama. Tapi sudah mulai banyak kolektor baru yang mulai tertarik. anak-anak baru itu sudah mulai berpikir apa itu perangko NFT? jadi ingin tahu. Apa sih gunanya punya NFT? apa sih keunikannya? kenapa jadi barang koleksi? kenapa harganya naik? nah itu mulai dicari tahu," kata Faizal.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut bahwa keberadaan pusat data atau data center masih dibutuhkan seiring dengan masifnya adopsi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa untuk membuat data lebih efisien maka data center masih diperlukan.

Teknologi AI yang memproses lebih banyak dan lebih besar membutuhkan wadah teknologi untuk memproses data-data yang dihimpun.

“Data center masih dibutuhkan, terutama untuk membuat lebih efisien dalam hal penyimpanan data dan juga dalam hal penggunaan data yang sifatnya mobile,” kata Nezar saat ditemui Bisnis di JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Nezar menjelaskan bahwa cloud computing sendiri berkaitan erat dengan AI, terutama untuk memproses big data. Namun dengan kemajuan teknologi sekarang, kata dia, chips sudah tertanam pada AI on device.

“Itu tentu akan mengurangi kebutuhan pengguna untuk berkoneksi dengan cloud, karena personal data mereka bisa diolah langsung melalui AI on device,” tuturnya.

Menurut Nezar, proses data pada perangkat di alat-alat yang sudah tertanam chips akan menjadi disruptor baru untuk bisnis cloud ke depan. Kondisi ini akan menjadi dinamika baru antara cloud business computing dengan teknologi on devices.

“Dan tentu saja ini membuka lapangan kerja baru. Karena setelah ada perangkat AI on devices, maka dibutuhkan begitu banyak aktivasi-aktivasi yang bisa membantu untuk pekerjaan memproses data di dalam device kita masing-masing,” tuturnya.

Nezar melihat bahwa fenomena ini akan membuka lapangan kerja baru bagi generasi baru untuk mencoba mengembangkan teknologi. “Kita nggak usah terlalu khawatir dengan soal lapangan kerja ini, memang dibutuhkan policy-policy untuk membuat balancing,” imbuhnya.

Meski demikian, Nezar menyampaikan bahwa diperlukan tingkat adopsi yang harus terukur dengan baik agar tidak memberikan dampak ekonomi dan sosial yang bisa mengganggu stabilitas masyarakat. “Itu serahkan saja kepada policy maker yang berurusan dengan soal teknologi dan tenaga kerja,” tandasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 29 Agustus 2024, sekitar 500-1.000 pengemudi ojol melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara, kantor Gojek di wilayah Petojo, dan kantor Grab di Cilandak. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Garda Indonesia, Igun Wicaksono, demo ojol ini menuntutlegal standingbagi pengemudi sehingga perusahaan tidak berbuat semaunya terhadap mitra ojol dan kurir.

“Sebagai bentuk masukan yang perlu diperhatikan dan pemerintah juga dapat menyimpulkan permasalahan yang terus berulang di ekosistem transportasionlineini,” ucap Igun, pada 28 Agustus 2024, seperti dikutipAntara.

Demo ojol tersebut juga membawa enam tuntutan aksi yang telah ditandatangani Dewan Presidium Pusat Koalisi Ojol Nasional (KON), Andi Kristiyanto, yaitu:

1. Revisi & penambahan Pasal Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial untuk mitra ojol dan kurironlinedi Indonesia.
   
   
2. Kominfo wajib mengevaluasi dan mengawasi segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojol dan kurironlinedi Indonesia.
   
   
3. Hapus program “layanan tarif hemat” untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitradriverojol dan kurironline.
   
   
4. Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator.
   
   
5. Tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitradriver.
   
   
6. Legalkan ojol di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) di beberapa kementerian terkait yang membawahi ojol sebagai angkutan sewa khusus.

Demo ojol ini telah ditanggapi oleh Wamenkominfo, Angga Raka Prabowo dan Menhub, Budi Karya Sumadi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo)

Angga Raka Prabowo menyampaikan akan segera menindaklanjuti enam tuntutan KON setelah berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berhubungan dengan legalitas dan layanan ojol.

“Jadi, aspirasi bapak-bapak semua hari ini kami tampung dan kami komunikasikan dan perjuangkan. Komitmen kami akan coba komunikasikan ke kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah setempat,” kata Angga, pada 29 Agustus 2024.

Angga menekankan, komitmen Kominfo untuk segera berkoordinasi dengan aplikator sehingga menjembatani tuntutan KON. Menurut Angga, aspirasi mitra ojol merupakan hak yang layak untuk diperjuangkan sehingga pemerintah perlu keberpihakan terhadap aspirasi tersebut.

Menhub

Budi Karya Sumadi menyetujui, jika status dan segala ketentuan tentang ojol, termasuk kesejahteraan pengemudi diatur dalam landasan hukum setingkat undang-undang (UU).

“Satu usulan yang baik agar landasan UU itu dibuat, kami setuju untuk diberlakukan, kami juga sangatconcerndengan apa yang dimintakan oleh para ojol,” ujarnya, pada 29 Agustus 2024.

Menanggapi demo ojol tersebut, Budi menekankan perlu ada ketentuan UU tentang perlindungan dan kesejahteraan pengemudi ojol. Sebab, saat ini, jumlah kendaraan ojol sangat banyak dan memengaruhi transportasi umum serta konektivitas masyarakat. Budi akan bekerja sama dengan DPR untuk mengevaluasi UU yang dapat mengakomodasi kebutuhan pengemudi ojol.

RACHEL FARAHDIBA R | TAMARA AULIA

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat ekonomi digital menilai penambahan kursi di jajaran Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) yang diisi oleh Angga Raka Prabowo tidak akan efektif untuk memberantas judi online mengingat waktu yang diberikan sangat singkat.

Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan setumpuk tugas yang diemban Wamenkominfo baru hanya sebatas “bagi-bagi jabatan”.

Huda melihat sosok Angga Raka Prabowo jauh dari dunia teknologi dan informasi sehingga kemungkinan tidak memberi dampak signifikan bagi industri.

“Hanya bagi-bagi jabatan, saya kira. Tidak lebih dari itu. Adanya Wamen baru juga tidak akan meningkatkan kinerja sektor ICT, apalagi cuman dua bulan,” kata Huda kepada Bisnis, Rabu (21/8/2024).

Sebagaimana diketahui, saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki tugas utama yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, di antaranya aturan turunan kelembagaan untuk pelaksanaan UU Pelindungan Data Pribadi, pemberantasan judi online, perbaikan arsitektur dan tata kelola data nasional, dan pemanfaatan Al untuk pelayanan publik.

Huda menuturkan bahwa tidak akan ada efek apapun bagi kinerja Kemenkominfo selama sisa jabatan pemerintahan Jokowi meski Angga Raka Prabowo menjabat sebagai Wamenkominfo.

“Urusan judol, PDP [pelindungan data pribadi], hingga pemanfaatan teknologi bisa selesai jikalau Menterinya [Budi Arie Setiadi] paham dan bisa urus tupoksi Kemenkominfo,” kata Huda.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengaku bahwa pihaknya membutuhkan wakil untuk mengemban tugas negara. Pasalnya, Budi menuturkan bahwa tugas Kementerian Kominfo sangat berat. “Sejumlah hal yang harus dituntaskan dalam waktu singkat,” kata Budi saat dihubungi, Senin (19/8/2024).

Untuk diketahui, Angga Raka Prabowo merupakan staf khusus (Stafsus) dari Presiden Terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto. Dia juga seorang politisi Partai Gerindra.

Dalam informasi yang beredar di platform X (sebelumnya Twitter), Angga sempat diisukan bakal menempati posisi sebagai Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Namun, bocoran susunan kabinet menteri Prabowo-Gibran langsung dibantah oleh Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rahayu Saraswati. Menurutnya, nama-nama yang beredar tersebut biasanya hanya berdasarkan asumsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menegaskan bahwa transformasi digital merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, seiring dengan semakin terkoneksinya dunia secara global.

Menurutnya, tidak ada jalan mundur dalam upaya transformasi digital ini, karena hal tersebut menjadi kunci bagi kemajuan bangsa di masa depan.

"Tidak ada jalan mundur untuk transformasi digital ini," tegasnya.

Transformasi digital, kata dia, mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan profitibilitas bisnis, juga menciptakan lapangan kerja baru, hingga meningkatkan akses bagi teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Meskipun demikian, kesenjangan digital dinilai masih menjadi tantangan untuk mewujudkan transformasi digital ini.

Permasalahan seperti kesenjangan akses internet, kualitas infrastruktur, dan keterampilan digital perlu menjadi perhatian bersama, utamanya kesenjangan yang terjadi antara desa dan kota, kelompok usia tua dan muda, serta antara kelompok gender laki-laki dan perempuan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Nezar menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong akselerasi transformasi digital nasional dalam lima tahun terakhir.

Upaya ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang komprehensif, mencakup tiga tingkatan utama, yaitu tulang punggung (backbone), middle mile, dan last mile.

Di tingkat backbone, pemerintah telah melakukan pergelaran jaringan kabel serat optik Palapa Ring sepanjang 12.229 km, baik di darat maupun di bawah laut.

Di tingkat middle mile, pemerintah sudah meluncurkan satelit multifungsi SATRIA-1 pada Juni tahun lalu dengan kapasitas 150 Gbps, dan telah beroperasi di 4.063 titik layanan publik dari target 37.000 titik hingga 2025.

Sementara di tingkat last mile, pemerintah bersama ekosistem telah melakukan pembangunan base transceiver station (BTS) di wilayah yang tidak tersentuh sinyal telekomunikasi (blankspot).

Sebanyak 1.665 di antaranya merupakan BTS universal service obligation(USO), serta 5.198 titik lainnya adalah BTS 4G yang dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo.

"Selain itu, pemerintah juga menyediakan 18.697 akses internet di berbagai titik layanan publik seperti sekolah, kantor pemerintahan, fasilitas layanan kesehatan, dan juga pertahanan," kata dia.

Nezar mengatakan misi untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif memerlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dirinya pun mengajak seluruh ekosistem digital untuk menyukseskan transformasi digital nasional.

Lebih lanjut Nezar mengatakan transformasi digital adalah transformasi bangsa di masa depan. Dengan berbagai masukan, ide, inovasi yang tercipta, hal itu diharapkan bisa memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan serta menjadi solusi nyata bagi terwujudnya transformasi digital yang inklusif dan bermakna.