Bisnis.com, JAKARTA - ASEAN merupakan salah satu wilayah dengan konsumsi energi terbesar di dunia. Dengan populasi yang terus bertambah hingga mencapai 700 juta orang, kebutuhan energi pun meningkat secara signifikan.

Namun, kenyataannya, sebagian besar permintaan energi yang melonjak ini masih dipenuhi oleh bahan bakar fosil. Akibatnya, sektor tenaga listrik ASEAN menyumbang hampir setengah (45%) dari total emisi kawasan ini.

Peningkatan ketahanan, konektivitas, dan resiliensi energi merupakan aspek krusial bagi sistem energi ASEAN. Langkah-langkah ini tidak hanya akan membantu memenuhi permintaan energi yang terus berkembang, tetapi juga memungkinkan transisi penting menuju energi hijau.

ASEAN Power Grid (APG) akan menjadi inisiatif penting dalam menciptakan masa depan yang terhubung ini. Konsep APG pertama kali diperkenalkan dalam Deklarasi Hanoi pada tahun 1998, dan menurut perkiraan International Energy Agency (IEA), hingga kini telah memfasilitasi pertukaran lebih dari 7.000 megawatt (MW) listrik melalui interkoneksi yang ada.

Dengan memperluas interkoneksi ini lebih jauh, APG berpotensi meningkatkan perdagangan listrik di kawasan hingga lebih dari 25.000 MW di masa depan.

APG memungkinkan negara-negara ASEAN untuk memfokuskan pembangkitan energi di wilayah yang paling kompetitif secara biaya. Listrik yang dihasilkan kemudian dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan yang terdapat pada pusat-pusat permintaan tertinggi di seluruh kawasan.

Negara-negara dapat memanfaatkan perdagangan lintas batas dengan memaksimalkan keuntungan dari kondisi geografis regional, sehingga mengurangi hambatan geografis antarnegara, sehingga dapat menghasilkan biaya pembangkitan yang optimal.

Interkoneksi jaringan listrik Uni Eropa (EU) dapat menjadi studi kasus yang menarik untuk memahami manfaat dari transisi ini. Infrastruktur interkoneksi di kawasan tersebut menciptakan jaringan sinkron tunggal, di mana setiap negara anggota bertanggung jawab menjaga keseimbangan jaringan secara terus-menerus.

Interkonektor yang dibangun antarnegara beroperasi pada tingkat regional, yang mengurangi kebutuhan cadangan sekaligus meningkatkan ketahanan. Dengan kebutuhan cadangan yang lebih rendah, investasi besar-besaran untuk peningkatan kapasitas dapat diminimalisir.

Sebagai jaringan interkoneksi yang terdepan di dunia, Interkoneksi jaringan Listrik Uni Eropa (EU) telah berkembang seiring waktu dan kini melayani lebih dari 600 juta orang di lebih dari 40 negara, dengan memperhitungkan konektivitas jaringan EU dengan benua lain.

Selain meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan energi, APG juga berpotensi membuka peluang ekonomi tambahan bagi negara-negara anggota ASEAN. APG akan memberikan akses ke pasar yang lebih luas untuk ekspor listrik, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Studi Masterplan Interkoneksi ASEAN (AIMS) III yang dirilis oleh ASEAN Centre for Energy (ACE) dan Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA), menunjukkan bahwa tambahan kapasitas interkoneksi sekitar 26 gigawatt (GW) diperlukan untuk mencapai target energi terbarukan di kawasan ini. Hal ini akan membutuhkan investasi sebesar US$330 miliar dalam jangka pendek dan US$771 miliar dalam jangka panjang, yang diharapkan dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar US$31 miliar per tahun serta menciptakan 270.000 lapangan kerja.

Tahap pengembangan APG selanjutnya

APG menargetkan untuk menghubungkan 18 jaringan listrik di seluruh negara anggota ASEAN pada tahun 2040, meningkat dari sembilan interkoneksi perbatasan yang ada saat ini. Beberapa faktor penting diperlukan untuk mewujudkan tujuan ini.

Penyesuaian kebijakan dan kerangka regulasi merupakan faktor penting pertama. Regulasi perlu diselaraskan untuk mengurangi hambatan masuk bagi seluruh pelaku pasar. Ini termasuk penyederhanaan proses persetujuan regulasi untuk proyek lintas batas negara dan memastikan akses yang setara ke jaringan bagi semua pemain.

Langkah ini harus didukung dengan pembentukan badan pusat yang bertugas mengatur tata kelola APG. Tata kelola ini mencakup penetapan bahasa kerja bersama, mekanisme penyelesaian dan pembayaran, mekanisme penyelesaian sengketa, serta elemen penting lainnya.

Harmonisasi persyaratan teknis untuk interkoneksi jaringan merupakan faktor penting kedua. Standar teknis dan dinamika operasional yang selaras, seperti kode jaringan, sangat penting untuk mendukung koneksi antar jaringan. Ini mencakup harmonisasi frekuensi jaringan listrik, penetapan kerangka kerja bersama, serta kode transmisi dan pengukuran, beserta detail teknis lainnya.

Investasi merupakan faktor penting ketiga dan akan menjadi fondasi bagi pengembangan APG yang efektif. Menurut proyeksi IEA, ASEAN akan membutuhkan investasi antara US$20 miliar hingga US$30 miliar per tahun hingga 2030 untuk meningkatkan dan memperluas infrastruktur listriknya. Investasi ini mencakup peningkatan infrastruktur yang sudah ada, pembangunan interkoneksi baru, serta peningkatan stabilitas jaringan.

Untuk memenuhi kebutuhan investasi besar ASEAN, diperlukan akses ke opsi pembiayaan berkelanjutan yang dapat menyediakan modal dengan ketentuan yang menguntungkan. Mekanisme pembiayaan berkelanjutan ini merupakan faktor penting keempat sekaligus terakhir dalam mencapai tujuan APG. Mekanisme yang relevan meliputi pembiayaan lunak, obligasi hijau, dan dana iklim. Mekanisme ini akan menjadi kunci untuk memastikan pengembangan APG yang layak secara finansial dan ramah lingkungan.

Kerja sama adalah kunci utama bagi efektivitas implementasi APG

Mewujudkan visi terhubungnya pasar energi ASEAN yang kuat akan memerlukan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan.

Pemerintah akan berperan penting dalam memperkuat nilai komersial proyek jaringan dengan mengurangi risiko investasi di sektor ini. Langkah ini akan memperkuat daya tarik bisnis bagi para investor komersial.

Pemerintah dapat menggunakan berbagai instrumen untuk mencapai tujuan ini. Beberapa inisiatif utama meliputi harmonisasi regulasi dan standar regional, serta pembentukan kerangka kebijakan yang stabil dan transparan untuk memberikan kepastian bagi para investor.

Sektor publik dan swasta juga harus berperan aktif. Mereka dapat mendorong inovasi dan investasi yang diperlukan untuk mewujudkan masa depan APG. Kemitraan publik-swasta (PPP) akan menjadi kunci dalam memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan, berbagi risiko, dan memastikan pelaksanaan proyek berjalan tepat waktu.

Selain itu, penggunaan dana pembangunan publik akan menjadi faktor penting dalam menarik lebih banyak investasi swasta ke sektor ini. Dana tersebut dapat membantu mengurangi risiko investasi bagi pemain sektor swasta dan mendorong investasi melalui model blended financing pembiayaan campuran. Sektor swasta dapat berperan dalam mempromosikan solusi ini dengan menyediakan rangkaian proyek yang layak secara finansial untuk menarik dana pembangunan.

Dari sisi keuangan, lembaga keuangan merupakan pemangku kepentingan lainnya. Lembaga regional maupun internasional idealnya memimpin penyediaan modal (catalytic capital) sebagaimana dibutuhkan dalam pengembangan APG. Opsi pembiayaan berkelanjutan, seperti skema tarif konsesional, juga harus disediakan untuk memastikan investasi yang diperlukan dapat terealisasi.

Dukungan teknis juga menjadi faktor yang penting untuk mengatasi kompleksitas seperti regulasi dan pembiayaan dalam proyek integrasi lintas batas. Para pelaku, seperti bank pembangunan, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan ini dengan menawarkan sumber daya untuk perencanaan infrastruktur, manajemen proyek, penyelarasan regulasi, dan pengembangan kapasitas di seluruh negara anggota ASEAN.

Layaknya puzzle, organisasi internasional, asosiasi, dan lembaga pengetahuan adalah kepingan yang melengkapi gagasan ini. Lembaga-lembaga ini akan memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan, menyediakan platform untuk kolaborasi, pengembangan kapasitas, dan berbagi pengetahuan di seluruh kawasan.

Manfaat dari APG yang semakin matang sudah jelas, begitu juga langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkannya. ASEAN perlu berkomitmen pada pendekatan strategis yang tepat, yang dibangun di atas kolaborasi lintas kawasan. Dengan pendekatan ini, kita dapat mendorong masa depan energi yang lebih berkelanjutan dan saling terhubung, yang pada akhirnya memperkuat ekonomi ASEAN secara keseluruhan.

Jakarta -

Bandara Dhoho Kediri yang dibangun PT Gudang Garam Tbk melalui PT Surya Dhoho Investama (PT SDHI) diresmikan hari ini. InJourney Airports berperan sebagai operator bandara tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan optimismenya terhadap peranan Bandara Dhoho Kediri dalam memajukan kawasan selatan Pulau Jawa.

"Hari ini adalah salah satu peristiwa penting bagi pengembangan konektivitas dan ekonomi di selatan Pulau Jawa. Bandara Dhoho Kediri menjadi proyek percontohan di Indonesia dengan skema KPBU unsolicited, di mana inisiatif proyek datang dari pihak swasta dan didukung oleh Pemerintah," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

"Kehadiran Bandara Dhoho ini mencerminkan kolaborasi efektif antara sektor publik dengan swasta, dan menjadi contoh bagi skema KPBU dalam mengatasi tantangan pembangunan dengan cepat dan efisien," lanjutnya.

Bandara Dhoho Kediri dibangun oleh PT Surya Dhoho Investama (PT SDHI), serta dioperasikan oleh InJourney Airports. Kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) antara PT SDHI dengan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan pada 7 September 2022, serta kemudian disahkan melalui penandatanganan Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Angkasa Pura I (AP1) (saat ini telah menggabungkan diri ke dalam PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports) dengan PT SDHI pada 29 Maret 2023. Melalui KSO tersebut, InJourney Airports akan mengoperasikan Bandara Dhoho Kediri selama 50 tahun.

Jenis kerja sama antara InJourney Airports dengan PT SDHI menjadi yang pertama kalinya di Indonesia, di mana InJourney Airports selaku perusahaan pengelola bandara diberi kepercayaan untuk mengoperasikan bandara yang dibangun dan dibiayai oleh entitas perusahaan swasta. Bandara Dhoho Kediri juga menjadi bandara pertama di Indonesia yang dibangun dengan pembiayaan swasta murni, serta tanpa menggunakan anggaran dari negara.

"InJourney Airports sebagai mitra PT SDHI dalam mengoperasikan Bandara Dhoho Kediri berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik dalam pelayanan kepada seluruh pengguna jasa di Bandara Dhoho Kediri, utamanya dari sisi kesiapan SDM, standar keamanan, pelayanan, dan keselamatan penerbangan yang sesuai dengan standar global yang selama ini diterapkan di seluruh bandara yang dikelola InJourney Airports," kata Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi.

"Kami berharap, keberadaan Bandara Dhoho Kediri dapat memberikan dampak positif bagi warga masyarakat Kediri khususnya, serta memberikan multiplier effect dalam hal pengembangan pariwisata, industri, konektivitas, dan perekonomian terhadap kawasan selatan Pulau Jawa," ungkap Faik Fahmi.

Bandara Dhoho Kediri dilengkapi dengan terminal seluas 25.857 m2 yang mampu menampung hingga 1,5 juta penumpang/tahun, apron dengan kapasitas 12 pesawat berbadan sedang (narrow body) dan 3 pesawat berbadan lebar (wide body), serta runway berdimensi 3.300 m x 45 m yang mampu melayani pesawat berbadan lebar sejenis Boeing 777-300ER.

Saat ini Bandara Dhoho Kediri melayani penerbangan rute dari/menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang yang dioperasikan oleh maskapai Citilink. Penerbangan yang beroperasi sejak 5 April 2024 tersebut kini dilayani dengan frekuensi dua penerbangan per pekan, yakni setiap Rabu dan Jumat.

(acd/das)

YOGYAKARTA, investor.id - Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menitipkan pesan penting untuk pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Sebagai salah satu menteri yang intens mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir dalam mengorkestrasi pembangunan infrastruktur di Tanah Air, Basuki menyebut, air dan konektivitas merupakan dua infrastruktur yang sedianya dapat dilanjutkan di pemerintahan baru.

Basuki berpendapat, infrastruktur air penting untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. Sedangkan, konektivitas berperan guna menciptakan kesejahteraan atau kemakmuran bagi masyarakat.

Karena itu, pembangunan infrastruktur air seperti bendungan harus terus dilakukan pemerintahan baru karena Indonesia masih membutuhkan lebih banyak lagi dari total 61 bendungan yang dibangun saat ini. Begitu juga dengan infrastruktur konektivitas yang harus diselesaikan.

“Jadi, dari pembangunan 61 bendungan, yang sudah diresmikan itu 53 bendungan. Sisanya, nanti tahun ini dan tahun depan sudah diselesaikan semua,” ucap Basuki saat ditemui usai menyaksikan penandatangan MoU dan peluncuran peta jalan (roadmap) bangunan gedung hijau di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (12/10/2024).

Menurut dia, masyarakat akan bisa berkehidupan dengan baik bilamana kebutuhan airnya tercukupi. Hal yang sama pun berlaku di infrastruktur konektivitas. Masyarakat akan bisa hidup sejahtera atau makmur jika infrastruktur konektivitasnya terus diperkuat.

Untuk itu, pembangunan konektivitas seperti Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) diharapkan bisa tuntas dalam lima tahun ke depan. Pun demikian, dengan Tol Trans Jawa, Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) harus diselesaikan. Termasuk, infrastruktur konektivitas di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Sulawesi yang masih membutuhkan banyak konektivitas, bukan hanya jalan tol tetapi juga jalan nasional.

“Jadi, sekarang pun dari 6.000 km jalan nasional yang sudah kita bangun, itu masih terus akan dibangun untuk konektivitas. Jadi, air dan konektivitas itu syarat untuk kemakmuran,” tandas Basuki.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Perusahaan swasta PT Indonesia Infrastructure Finance mendorong pembangunan konektivitas telekomunikasi untuk mempercepat jaringan di daerah terpencil. Tujuan itu dicapai salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

Baca juga: 10 Tahun Jokowi Sukses Bangun Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Timur dan 3T

IIF melakukan kolaborasi strategis dengan LEN Group atas proyek Palapa Ring Paket Tengah sebesar Rp975 Miliar melalui kredit sindikasi bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)

Head of Legal and Corporate Secretary Division of IIF, Nastantio W. Hadi menuturkan kolaborasi ini untuk meningkatkan konektivitas telekomunikasi di seluruh nusantara, sehingga dapat menjangkau daerah-daerah terpencil dan meningkatkan akses informasi bagi masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memajukan pembangunan infrastruktur Indonesia pada aspek telekomunikasi dan informasi," tegas dia dikutip dari Antara, Sabtu, 12 Oktober 2024.
Melalui kolaborasi tersebut, IIF berharap dapat terus berkontribusi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertinggal.

Hal ini akan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses informasi, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, IIF juga menginvestasikan Rp340 miliar kepada PT Surya Energi Indotama untuk proyek pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di wilayah Papua Barat dan Papua Tengah.

IIF adalah lembaga keuangan swasta non-bank, yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan konsultasi yang dikelola secara profesional dan berfokus pada proyek- proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

IIF didirikan pada 15 Januari 2010 atas inisiatif Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan lembaga multilateral lainnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

JAKARTA, investor.id - Konektivitas internet yang telah menjangkau 97% terhadap seluruh wilayah dari Sabang hingga Merauke telah mendorong transformasi digital berbagai sektor di Tanah  Air, baik pemerintahan maupun korporasi. Dampaknya lebih lanjut, bisnis yang terdigitalisasi pun telah mendorong gairah ekonomi digital yang pada akhirnya mengalami lompatan pertumbuhan dan terus berkontribusi positif terhadap ekonomi/produk domestik bruto (PDB) nasional.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) mengatakan, dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia telah mencatat lompatan pencapaian yang dramatis. Konektivitas internet kini pun telah menjangkau sekitar 97% permukiman di seluruh wilayah Indonesia.

IDXChannel - Direktur Navigasi Penerbangan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Syamsu Rizal, mengatakan pemerintah telah membangun 27 bandara selama 10 tahun terakhir. Dengan begitu, Indonesia memiliki lebih dari 250 bandara.

Syamsu mengklaim capaian ini yang sangat luar biasa, di mana konektivitas telah ditingkatkan untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pembangunan bandara-bandara baru berhasil menciptakan suatu jaringan yang lebih luas, termasuk ke daerah yang selama ini sulit dijangkau, yang pada akhirnya juga memberikan akses investasi yang bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar.

"Secara umum sudah ada peningkatan terutama konektivitas dan juga yang ditunjukkan untuk pemerataan ekonomi. Kurang lebih dalam 10 tahun terakhir sudah 27 bandara dibangun, selain juga bandara-bandara eksisting yang sebelumnya juga sudah ada. Jadi secara umum peningkatannya sungguh luar biasa dan ini bisa dinikmati oleh masyarakat," kata Syamsu dalam program Market Review IDX Channel pada Rabu (9/10/2024).

Lebih lanjut, Syamsu menekankan pentingnya strategi dan kerja sama untuk bisa membuat seluruh bandara yang dibangun bisa digunakan secara maksimal. Ia berpendapat bahwa konsep integrasi menjadi penting untuk bisa memberikan mobilitas lebih kepada masyarakat.

Menurutnya, Indonesia dengan satu kendali dan strategi yang terintegrasi akan mengembangkan bandara yang tersebar dari Aceh hingga Papua untuk bisa dibagi menjadi 6 region. Tiap region akan dikembangkan menjadi satu hub tersendiri dan bandara sekitarnya menjadi scoop atau feeder yang diharapkan dapat membuka akses Indonesia secara lebih luas.

"Konsep ini menjadi penting karena dengan hub and spook kita bisa lebih efisien dan juga bisa mengalirkan untuk dinikmati masyarakat yang ada di posisi luar. Jadi memang perlu strategi, kerja sama, bagaimana kita tetapi bisa menghidupkan seluruh bandara sebagai satu sistem," ujar Syamsu.

"Ini butuh dukungan dari Kementerian lain dan Pemerintah Daerah. Karena ini menjadi pintu gerbang. Transportasi udara ini kan memotong banyak waktu dan memberikan kesempatan seseorang untuk melihat potensi, membawa investasi dan pemerintah bisa memanfaatkan keberadaan bandara," tuturnya menambahkan.

(Febrina Ratna)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo mendarat perdana di Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan pesawat kepresidenan, Selasa (24/9) yang lalu. Bandara yang sedang dituntaskan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) ini ditargetkan selesai akhir tahun, sekaligus mendukung pengembangan konektivitas IKN.

Proyek ini mulai berjalan sejak 28 November 2023 lalu dan ditargetkan rampung Desember 2024. Sebelumnya, bandara ini sudah dicek dan dilakukan uji coba landasan pacu dengan pendaratan tiga pesawat TNI Angkatan Udara pada tanggal 14 dan 20 September 2024. Setelah semuanya siap, pesawat berbadan lebar bisa mendarat di bandara.

"Nanti akhir Desember akan selesai semua, baik terminal (maupun) runway, berada di panjang 3.000 (meter) sehingga pesawat berbadan lebar bisa turun di IKN," kata Presiden Joko Widodo dalam keterangannya, dikutip Senin (30/9/2024).

"Semakin banyak lalu lintas menuju ke Ibu Kota Nusantara ini akan memberikan ekosistem keramaian yang bagus pada kota yang kita cintai," lanjutnya.

Hal itu ia sampaikan saat groundbreaking Teras Hutan Kota by Plataran di IKN pada Rabu (25/9/2024). Ia juga menegaskan bandara IKN bukan hanya diperuntukkan bagi Very Very Important Person (VVIP), tetapi diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat umum juga.

Percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP di IKN ini merupakan wujud peran PT Brantas Abipraya (Persero) dalam pembangunan serta pengembangan konektivitas IKN. Bandar Udara VVIP merupakan bandar udara yang khusus dibangun untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN.

Selain itu, bandar udara ini diharapkan nantinya dapat digunakan untuk umum seperti yang dikatakan Jokowi saat landasan pertamanya. Lalu, proyek pembangunan bandara ini merujuk pada karya anak bangsa mulai dari desain runway hingga terminal.

Bandara ini dibangun dengan luas terminal VVIP 2000 m² dan terminal VIP 5000 m², serta runaway sepanjang 3000 meter x 45 meter. Untuk lokasinya, bandara ini berjarak sekitar 25 kilometer dari Bandara Sepinggan, Balikpapan dan sekitar 107 km dari Bandara Samarinda.

"Brantas Abipraya berkomitmen akan menuntaskan paket pekerjaannya tepat waktu, agar manfaat dari bandara ini dapat segera dirasakan. Dalam pembangunannya kami bersinergi dengan beberapa BUMN konstruksi lainnya dengan ruang lingkup pekerjaannya adalah pembangunan runway, taxiway, apron dan pembangunan jalan relokasi," ujar Direktur Utama Brantas Abipraya, Sugeng Rochadi.

Lebih lanjut Sugeng menambahkan, pembangunan dan pengoperasian bandar udara VVIP ditugaskan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Menteri Perhubungan yang berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Informasi tersebut sesuai dengan Perpres.

"Brantas Abipraya akan berfokus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di IKN. Tak hanya kualitas konstruksi yang juara, estetika dari setiap karya konstruksi kami juga akan diutamakan. Seperti bandara VVIP ini nantinya akan menunjukkan ciri khas budaya Kalimantan pada desainnya. Semoga bandara yang sedang kami bangun ini dapat menjadi green airport dengan tetap mempertahankan sisi estetika," tutup Sugeng.

(anl/ega)

JAKARTA - Konektivitas udara dinilai sebagai salah satu faktor kunci dalam mendorong pembangunan pariwisata dan ekonomi di Provinsi Jambi. Aksesibilitas yang mudah dan efisien melalui jalur udara akan membuka peluang besar bagi peningkatan jumlah wisatawan, memperluas perdagangan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini diungkapkan Direktur Utama PT Andalas Jaya Wisata, Angga Perdana Hamdani, yang yang bergerak di bidang travel umroh dan pencarter pesawat.

Menurut Angga, pengembangan Bandara Depati Parbo di Kerinci menjadi salah satu langkah strategis yang mendesak. Karena Kerinci sebagai magnet wisata utama provinsi Jambi, masih memiliki akses yang sulit intuk dijangkau.

Wisatawan yang ingin berkunjung ke Kerinci harus menempuh perjalanan darat yang terlalu panjang dari Kota Jambi, dan ini tentu menjadi PR besar pemimpin Jambi kedepan. Jika bandara tersebut bisa dikembangkan untuk menampung penerbangan langsung dari Jakarta atau kota-kota besar lainnya, hal ini tentu akan sangat memudahkan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

"Konektivitas udara adalah kunci. Bandara Depati Parbo harus diperluas agar mampu melayani penerbangan langsung dari berbagai kota besar. Ini tidak hanya akan meningkatkan sektor pariwisata, tetapi juga memfasilitasi bisnis dan investasi ke Jambi," kata Angga, Minggu (22/9/2024).

Baca Juga: Kisah Bagas Dribble Asal Jambi Sukses Curi Perhatian lewat Konten Komedi

Ia menambahkan dengan semakin mudahnya akses, potensi pariwisata alam Kerinci akan dapat dimaksimalkan. Selain sektor pariwisata, Angga juga menekankan bahwa konektivitas udara akan membuka peluang bisnis baru di berbagai sektor lain. Terutama di sektor pertanian, perdagangan, industri kreatif, dan jasa.
"Bandara yang lebih baik tidak hanya bermanfaat bagi pariwisata. Ini juga akan mengundang pelaku bisnis dari berbagai sektor untuk datang dan berinvestasi di Jambi," jelasnya.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta dinilai sangat penting untuk mewujudkan pengembangan Bandara Depati Parbo. Angga menegaskan bahwa dibutuhkan pemimpin daerah yang aktif dan kolaboratif dalam mengembangkan gagasan ini. Aktif dalam mencari solusi dan kolaboratif dalam menggerakan.

Angga menegaskan bahwa diperlukan langkah konkret dari pemerintah daerah Jambi untuk mewujudkan gagasan pengembangan Bandara Depati Parbo. Ia berharap bahwa pemimpin daerah Jambi ke depan adalah sosok yang mampu mengambil tindakan nyata dan cepat, mengingat pentingnya infrastruktur bandara dalam mendukung pertumbuhan pariwisata dan ekonomi.

"Kita butuh pemimpin yang visioner dan berani membuat keputusan besar demi masa depan Jambi," ungkap Angga

"Kami dari swasta tentu nya sangat siap mendukung penuh jika inisiatif pemerintah untuk membangun konektivitas udara yang lebih baik di Jambi siap untuk di realisasikan. Kami melihat ini sebagai kesempatan besar untuk mendorong perekonomian daerah dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal," tambah Angga.

Baca Juga: Festival Lek Nagroi, Tradisi Kearifan Lokal Warga Jambi dalam Kenduri Swarnabhumi 2024

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Ia optimis bahwa pengembangan Bandara Depati Parbo akan membawa manfaat besar, tidak hanya bagi sektor pariwisata, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Jambi.

"Konektivitas udara adalah fondasi bagi masa depan Jambi. Dengan bandara yang lebih modern dan akses yang lebih cepat, Jambi akan menjadi pusat pertumbuhan baru di Sumatra," tutup Angga.

Konektivitas yang lebih baik juga meningkatkan akses ke pasar nasional dan internasional yang berdampak pada peningkatan output ekonomi daerah

Bekasi (ANTARA) -

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol ruas Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo seksi I Kartasura-Klaten di gerbang tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Kepala Negara menuturkan, ruas tol sepanjang 22,3 kilometer itu mulai dibangun sejak tahun 2021 dengan anggaran mencapai Rp 5,6 triliun.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini saya resmikan jalan tol ruas Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo seksi I Kartasura-Klaten," kata Jokowi saat peresmian, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Kepala Negara menuturkan, kehadiran jalan tol akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dari Solo, Jawa Tengah menuju Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tol itu pun bisa dijajal malam ini dengan tarif yang masih gratis.

"Langsung, malam hari ini langsung dibuka, masih gratis. Tanya Pak Menteri (PUPR gratis sampai kapan)," kata dia.

Mantan Wali Kota Solo ini menuturkan, sebelum ada tol, waktu untuk menempuh perjalanan dari Yogya ke Solo bisa mencapai 50 menit menggunakan sepeda motor, dan 4-6 jam menggunakan kendaraan roda empat.

Padahal, kata dia, Indonesia membutuhkan daya saing kecepatan dan ketepatan waktu yang tidak bisa ditawar lagi.

"Tol akan mengefisiensikan waktu tempuh dari Kartasura menuju ke Jogja, dari Solo menuju ke Jogja, dan mungkin nantinya kalau sudah sampai Jogja hanya memakan waktu kurang lebih 30, 40, atau 50 menit," ucap dia.

Dengan demikian, kehadiran jalan tol pun akan mengurangi arus kendaraan di jalan-jalan utama yang selama ini menjadi tulang punggung.

"Sehingga akan mengurangi jalan nasional yang sekarang sudah ada, yang sangat ramai, yang sangat crowded sekali. Dan kita harapkan menjadi pengungkit ekonomi di daerah dan jadi pemicu tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di sekitar jalan tol," kata Jokowi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Resmikan Tol Solo-Yogja Ruas Kartasura-Klaten, Tarif Gratis ", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/19/19171451/jokowi-resmikan-tol-solo-yogja-ruas-kartasura-klaten-tarif-gratis.

JAKARTA - Pemerintah melalui APBN menggelontorkan Rp2,14 triliun untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Jawa Timur. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur di daerah itu dilakukan untuk memperlancar konektivitas.

"Infrastruktur tersebut tersebar di 8 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yakni di Kota Kediri, Blitar, Kabupaten Tulungagung, Pacitan, Trenggalek, Bojonegoro, Kota Jember dan Kabupaten Banyuwangi," ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi, Sabtu (8/9/2024).

Infrastruktur-infrastruktur tersebut antara lain Flyover (FO) Djuanda yang dibangun sejak tahun 2022 dengan anggaran Rp363 miliar, penggantian Jembatan Callender Hamilton (CH) sepanjang 797 meter dengan biaya Rp1,4 triliun.

Kemudian, perbaikan 11 ruas jalan daerah sepanjang 66 km dengan biaya Rp379 miliar. Presiden berharap, membaiknya konektivitas akan membuat biaya logistik semakin murah dan efisien, yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian di daerah.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan, kehadiran Flyover Djuanda dapat mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di persimpangan Bundaran Aloha, tepatnya antara pertemuan Jalan Nasional Surabaya-Sidoarjo dengan Jalan Akses Bandara Juanda.

Pembangunan Flyover Djuanda dilaksanakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR sejak tanggal kontrak 1 November 2022 dengan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya (Persero)-PT Nindya Karya (Persero), KSO.

"Flyover ini juga dapat mengurangi kepadatan dan risiko kecelakaan pada perlintasan kereta api jurusan Surabaya-Malang," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA secara resmi memulai pembangunan Proyek Rediversion of Muara Wahau Road Diversion (RE-MWRD) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal ini ditandai dengan dimulainya groundbreaking (peletakan batu pertama) atas proyek tersebut telah dilaksanakan Jumat (26/7/2024).

Groundbreaking ini dihadiri oleh Poniso Suryo sebagai Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Timur, Darwanto sebagai Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara PUPR, dan Siti Sumilah Rita sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Kemudian, Afwan Fauzi sebagai Kepala Subdirektorat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Bapak Hendro Ichwanto sebagai Chief Operating Officer KPC, Ngatemin sebagai General Manager WIKA, serta Widodotomo sebagai Direktur Hanata.

Proyek RE-MWRD ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan infrastruktur di Kaltim, khususnya dalam mendukung aktivitas transportasi, memperkuat konektivitas dan distribusi di area Muara Wahau.

Dalam pengerjaannya, WIKA dipercayai sebagai kontraktor utama dengan lingkup pekerjaan meliputi persiapan, tanah, struktur dan drainase, serta perkerasan.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito (BW) menyampaikan, nantinya RE-MWRD akan mengalihkan kembali Ruas Jalan Nasional Simpang Perda-Batu Ampar ke koridor semula.

Caranya, dengan membangun jalan pengganti permanen sepanjang 18,9 kilometer.

"Dengan dimulainya pembangunan proyek RE-MWRD ini, diharapkan proyek ini dapat selesai tepat mutu dan waktu sesuai rencana kerja sama serta tentunya memberikan dampak positif bagi infrastruktur dan meningkatkan kemudahan mobilitas di Kaltim," ujar Agung BW dalam rilis, Kamis (1/8/2024).