Bisnis.com, JAKARTA - Pengemudi ojek online mengancam bakal menggelar aksi unjuk rasa lanjutan jika pemerintah tidak menggubris tuntutan yang diajukan pada demo Kamis (29/8/2024) kemarin.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksana, mengonfirmasi bahwa demo lanjutan akan dilakukan sampai pihak pemerintah dan DPR RI merespons dengan konkret terkait legalitas status pengemudi ojek online di Indonesia.

"Maka kami akan terus melakukan aksi massa secara bergelombang di seluruh Indonesia dengan berbagai komunitas dan aliansi aksi lokal di setiap provinsi maupun nasional," ujar Igun kepada Bisnis, Sabtu (31/8/2024).

Kendati demikian, dia belum dapat memastikan kapan aksi lanjutan itu akan digelar. "Masih sedang didiskusikan serentak secara nasional," katanya.

Perlu diketahui, polemik antara aplikator dan pengemudi ojol terjadi karena status hubungan kerja bukan sebagai karyawan, melainkan kemitraan. Oleh sebab itu, perlindungan pengemudi ojol sebagai tenaga kerja belum ada aturan yang mendasarinya.

Sebelumnya, pada aksi demo yang digelar Kamis (29/8) kemarin, terdapat enam tuntutan yang disuarakan oleh para pengemudi ojol kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tuntutan pertama, yaitu revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Kedua, yakni Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

Selanjutnya, tuntutan ketiga yakni menghapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojol dan kurir online.

Keempat, penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Kelima, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

Terakhir, tuntutan keenam yaitu melegalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 29 Agustus 2024, sekitar 500-1.000 pengemudi ojol melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara, kantor Gojek di wilayah Petojo, dan kantor Grab di Cilandak. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Garda Indonesia, Igun Wicaksono, demo ojol ini menuntutlegal standingbagi pengemudi sehingga perusahaan tidak berbuat semaunya terhadap mitra ojol dan kurir.

“Sebagai bentuk masukan yang perlu diperhatikan dan pemerintah juga dapat menyimpulkan permasalahan yang terus berulang di ekosistem transportasionlineini,” ucap Igun, pada 28 Agustus 2024, seperti dikutipAntara.

Demo ojol tersebut juga membawa enam tuntutan aksi yang telah ditandatangani Dewan Presidium Pusat Koalisi Ojol Nasional (KON), Andi Kristiyanto, yaitu:

1. Revisi & penambahan Pasal Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial untuk mitra ojol dan kurironlinedi Indonesia.
   
   
2. Kominfo wajib mengevaluasi dan mengawasi segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojol dan kurironlinedi Indonesia.
   
   
3. Hapus program “layanan tarif hemat” untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitradriverojol dan kurironline.
   
   
4. Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator.
   
   
5. Tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitradriver.
   
   
6. Legalkan ojol di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) di beberapa kementerian terkait yang membawahi ojol sebagai angkutan sewa khusus.

Demo ojol ini telah ditanggapi oleh Wamenkominfo, Angga Raka Prabowo dan Menhub, Budi Karya Sumadi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo)

Angga Raka Prabowo menyampaikan akan segera menindaklanjuti enam tuntutan KON setelah berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berhubungan dengan legalitas dan layanan ojol.

“Jadi, aspirasi bapak-bapak semua hari ini kami tampung dan kami komunikasikan dan perjuangkan. Komitmen kami akan coba komunikasikan ke kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah setempat,” kata Angga, pada 29 Agustus 2024.

Angga menekankan, komitmen Kominfo untuk segera berkoordinasi dengan aplikator sehingga menjembatani tuntutan KON. Menurut Angga, aspirasi mitra ojol merupakan hak yang layak untuk diperjuangkan sehingga pemerintah perlu keberpihakan terhadap aspirasi tersebut.

Menhub

Budi Karya Sumadi menyetujui, jika status dan segala ketentuan tentang ojol, termasuk kesejahteraan pengemudi diatur dalam landasan hukum setingkat undang-undang (UU).

“Satu usulan yang baik agar landasan UU itu dibuat, kami setuju untuk diberlakukan, kami juga sangatconcerndengan apa yang dimintakan oleh para ojol,” ujarnya, pada 29 Agustus 2024.

Menanggapi demo ojol tersebut, Budi menekankan perlu ada ketentuan UU tentang perlindungan dan kesejahteraan pengemudi ojol. Sebab, saat ini, jumlah kendaraan ojol sangat banyak dan memengaruhi transportasi umum serta konektivitas masyarakat. Budi akan bekerja sama dengan DPR untuk mengevaluasi UU yang dapat mengakomodasi kebutuhan pengemudi ojol.

RACHEL FARAHDIBA R | TAMARA AULIA

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Kamis, 29 Agustus 2024, sekitar 500-1.000 pengemudi ojol melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara, kantor Gojek di wilayah Petojo, dan kantor Grab di Cilandak. Para peserta aksi demo ojol ini hadir membawa beberapa alat peraga aksi, seperti mobil komando, bendera pitaka, spanduk, ban mobil bekas, karton, dan tambang.

Sebelum demo ojol dilancarkan, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Garda Indonesia, Igun Wicaksono telah mengimbau para pengguna akan ada kesulitan melakukan pesanan (order). Akibatnya, Igun mengimbau para pengguna layanan untuk melakukan pemesanan dua jam sebelum aksi atau maksimal pukul 10.00 WIB.

“Mohon apabila ingin ada pesanan menggunakan jasa ojol agar dilakukan dua jam sebelum aksi yaitu maksimal jam 10.00 WIB,” kata Igun, pada 29 Agustus 2024..

Igun menyampaikan, demo ojol akan dimulai pada pukul 12.00 WIB sampai 17.00 WIB. Ia juga berharap, melalui demo ojol ini, perusahaan pemerintah dan aplikasi ojekonlinelebih menghormati dan memperhatikan kesejahteraan pengemudi.

“Sebagai bentuk masukan yang perlu diperhatikan dan pemerintah juga dapat menyimpulkan permasalahan yang terus berulang di ekosistem transportasionlineini,” kata Igun, seperti tertulis dalamAntara, pada 28 Agustus 2024.

Lebih lanjut, Igun menjelaskan, massa aksi menuntut adanyalegal standingyang jelas bagi para pengemudi ojol. Denganlegal standingini, perusahaan tidak lagi berbuat sewenang-wenang terhadap mitra ojol dan kurir.

“Tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh pemerintah. Hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra,” jelasnya.

Secara lebih jelas, demo ojol ini membawa enam poin tuntutan dari Koalisi Ojol Nasional (KON) yang tersebar di media sosial X. Berdasarkan dokumen tersebut, berikut adalah enam poin tuntutan dalam demo ojol pada 29 Agustus 2024, yaitu:

1. Revisi dan penambahan Pasal Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial untuk mitra ojekonlinedan kurironlinedi Indonesia.
   
   
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) wajib mengevaluasi dan memonitoring (mengawasi) segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojekonlinedan kurironlinedi Indonesia.
   
   
3. Hapus program “layanan tarif hemat” untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojekonlinedan kurironline.
   
   
4. Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator.
   
   
5. Tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitradriver.
   
   
6. Legalkan ojekonlinedi Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) di beberapa kementerian terkait yang membawahi ojekonlinesebagai angkutan sewa khusus.

Dokumen yang berisi enam tuntutan dalam demo ojol tersebut telah ditandatangani oleh Dewan Presidium Pusat KON, Andi Kristiyanto. Demo ini juga berjalan damai tanpa ada provokasi dari pihak lain untuk mencapai tuntutan tersebut.

RACHEL FARAHDIBA R | TAMARA AULIA | ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) buka suara terkait aksi demonstrasi driver Ojek Online (ojol) pada Kamis (29/8/2024).

Dalam aksi itu, Koalisi Ojol Nasional menyampaikan 6 tuntutan, yang salah satunya terkait revisi dan penambahan pasal Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Mengacu beleid tersebut, definisi dari pos sendiri adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.

Sementara itu, layanan pos komersial adalah layanan yang besaran tarif dan standar layanannya tidak ditetapkan oleh pemerintah.

Lantas, apakah Kemenkominfo akan merevisi formula tarif layanan pos komersial untuk ojol?

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan sebenarnya layanan paket kiriman (LPK) sudah diatur di dalam Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012.

“Misalnya kirim paket dari sini berupa barang ke Bali, ke Lampung. Nah paket-paket itu yang diatur. Itu belum on-demand [sesuai permintaan],” kata Wayan dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Namun, Wayan menjelaskan bahwa usulan yang diminta para driver ojol tidak diatur di Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012. Kendati demikian, dia menyebut sudah ada upaya agar usulan terkait formula tarif layanan pos komersial diatur di kementerian/lembaga.

“Nah paket yang dikirim, seperti apa yang diusulkan [di demo] supaya disesuaikan, di dalam peraturan ini tidak mengatur itu sebenarnya. Namun, ada upaya kalau misalnya memungkinkan itu [tarif layanan pos komersial] diatur, tapi enggak tahu siapa kementerian/lembaga yang mengatur,” ujarnya.

Untuk itu, Wayan menegaskan Kemenkominfo bersama dengan kementerian/lembaga lain harus berkoordinasi terkait tuntutan para driver ojol

“Makanya, kami harus berkoordinasi dulu. Kami akan mengkomunikasikan karena untuk urusan ojol ini banyak kementerian/lembaga yang terlibat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wayan menjelaskan bahwa Kemenkominfo hanya mengatur sebatas formula, sedangkan tarif ojol merupakan kewenangan dari aplikator, seperti Grab-Gojek cs, untuk berkompetisi di pasar.

“Tetapi, tetap monitoring tarif itu akan kami lakukan,” jelasnya.

Adapun, terkait wacana perubahan Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012, Wayan mengungkapkan ada kemungkinan aturan terkait formula tarif bisa dilakukan namun sesuai dengan Undang-Undang.

“Kalau mengubah Permen ada kemungkinan, tapi kemungkinannya tarif, kembali ke sesuai dengan dasar undang-undangnya. Tarif itu untuk formula apanya, dilihat seperti apanya,” terangnya.

Pasalnya, dalam Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012, Wayan menjelaskan bahwa pemerintah memberikan kewenangan pada penyelenggara pos untuk bisa mengatur sendiri tarif.

“Mereka [Gojek-Grab cs] kan berinvestasi, cost base. Kemudian dia akan melihat kalau terlalu rendah, kalau terlalu tinggi, ditinggal oleh pengguna, itu pemikiran penyelenggara. Sehingga kalau bisa mengubah [itu] bisa, tetapi formulanya, bukan kita yang mengatur tarif,” tuturnya.

Namun, Wayan menuturkan bahwa pihaknya akan terus berkomunikasi dengan kementerian/lembaga, aplikator, dan pemerinth daerah untuk mencari jalan terbaik.

“Kami komitmen berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait. Kemudian dengan para aplikator, dengan Pemda, untuk melihat-melihat solusi terbaiknya ini seperti apa,” ungkapnya.

Tuntutan Ojol-Kurir

Diberitakan sebelumnya, Penanggung Jawab Aksi Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristiyanto, menyebutkan terdapat enam tuntutan dari aksi demo yang dilakukan driver ojol dan kurir pada Kamis (29/8/2024).

“Pertama, revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia,” kata Andi saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (28/8/2024).

Kedua, meminta Kominfo mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

Ketiga, menghapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojol dan kurir online.

Keempat, penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Kelima, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

Keenam, melegalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

Grab Indonesia mengklaim selalu mendengarkan semua aspirasi para mitra pengemudi ojek online (ojol). Hal itu diungkapkan usai demo ojol, Kamis (29/8).

Manajemen juga menyebut terus berusaha mengakomodir hal-hal yang menjadi prioritas ojol.

Director of Central Operations Grab Indonesia Iki Sari Dewi mengatakan pintu komunikasi silaturahmi Grab selalu terbuka, baik perorangan maupun komunitas, baik lewat acara khusus maupun diskusi kecil.

"Personel kami hadir untuk mitra di tiap daerah dan kota. Siap mendengar, menjawab dan meneruskan amanat mitra," kata Iki dalam keterangan resmi.

Sekitar 500 hingga 1.000 pengemudi ojek online (ojol) berunjuk rasa pada Kamis (29/8). Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono menjelaskan ada dua tuntutan utama yang akan disampaikan.

Pertama, persoalan mengenai tarif di mana potongan yang dibebankan kepada mitra driver mencapai 20 persen hingga 30 persen.

"Hal ini merugikan pelanggan yang harus menanggung kenaikan tarif dan juga sangat merugikan mitra pengemudi karena potongan aplikasi yang dibebankan kepada mitra mencapai 20 persen hingga 30 persen," tegas Igun kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/8).

Kedua, pemerintah diminta untuk melegalkan pekerjaan driver ojek online dalam Undang-undang.

Igun mengklaim ketiadaan legalitas di uu selama ini membuat posisi tawar para pengemudi ojoldi depan perusahaan aplikasi lemah. Kelemahan itu diperparah posisi pemerintah yang hingga kini belum mampu berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan para mitra perusahaan aplikasi.

"Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform. Dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh pemerintah, " sambung Igun.

Merespons rencana aksi tersebut, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan sampai saat ini besaran tarif layanan pengantaran Grab telah dihitung secara saksama sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permenkominfo No. 1/Per/M.Kominfo/01/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial serta dirancang untuk menjaga pendapatan Mitra Pengemudi, serta kestabilan permintaan pasar terhadap layanan Grab.

"Kami menjamin bahwa Grab Indonesia tidak pernah memotong pendapatan Mitra Pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen," ujar Tirza dalam keterangan resmi.

Sementara, Head of Corporate Affairs Gojek Indonesia Rosel Lavina menyayangkan keputusan pengemudi ojol untuk mematikan aplikasi pada saat menyampaikan aspirasi.

"Kami selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif Gojek dan senantiasa mengimbau agar disampaikan secara kondusif dan tertib. Di sisi lain, kami juga menyayangkan adanya upaya yang memberi kesan akan tidak beroperasi beberapa layanan kami dikarenakan rencana aksi demonstrasi," ujarnya.

Driver ojek online (ojol) & kurir se-Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Monumen Nasional (Monas), Kamis (29/8/2024). Salah satu tuntutan utamanya ialah terkait dengan penetapan tarif.

Para driver tersebut berasal dari beberapa perusahaan, antara lain Gojek, Grab, Maxim, hingga Shopee. Berikut fakta-fakta dari aksi demonstrasi mereka

1. Sweeping Rekan

Sebelum aksi demonstrasi dimulai, para massa aksi melakukan sweeping dengan mencegat dan mengerubungi para driver yang melintasi kawasan sekitar Patung Kuda. Selanjutnya, mereka akan mengajak driver tersebut untuk turut serta dalam aksi. Apabila tidak memungkinkan, mereka memintanya untuk melepas atau membalik atribut jaketnya. Hal ini sebagai bentuk solidaritas.

"Diberhentikan buat ngajak mereka ikut. Kalau nggak mau, ya minta atributnya buat dibalik. Sebagai tanda menghormati (yang aksi turun ke jalan)," ujar Farid, salah satu driver ojol yang ikut demo, ditemui detikcom di lokasi.

Respons dari para driver yang dicegat pun berbeda-beda. Ada yang ikut bercanda dengan yang lain, kemudian membalikkan jaketnya. Kondisi sempat agak sedikit ricuh juga lantara ada driver yang memberi respons negaitif karena merasa ditekan massa.

2. Keluhkan Potongan Operator

Dalam momen demo tersebut, sejumlah driver menyuarakan keluhannya tentang potongan tarif untuk aplikator yang mencapai 30%. Persentase tersebut terbilang naik cukup tinggi dibandingkan dengan awal-awal ojol beroperasi di Tanah Air.

"Dulu 10%, kemudian 2018 naik ke 20%. Perlahan-lahan naik lagi. Sekarang kalau di total-total potongannya sekitar 30%," kata salah satu driver ojol, Jay, ditemui saat demo.

Menurutnya, semakin ke sini muncul potongan-potongan tambahan sehingga kalau ditotal-total porsi yang diterima para driver hanya sekitar 70% dari hasil narik ojek. Hal ini belum ditambah dengan fitur-fitur tambahan lainnya seperti aceng atau narik goceng yang membuat pemasukan para driver makin menciut.

Hal senada juga disampaikan Yono. Saat pertama kali dirinya menjadi mitra driver di 2016 silam, ia bisa mengantongi pemasukan kotor hingga Rp 700 ribu per hari. Sekarang kondisinya jauh berbeda.

"Sehari itu bisa dapet Rp 700 ribu. Dulu mah kita dapat bonus aja bisa Rp 200 ribu," kata Yono, ditemui detikcom di kawasan Casablanca.

Bahkan menurutnya, saat ini nominal Rp 100 ribu saja bisa mendatangkan syukur luar biasa apabila bisa diperoleh dalam sehari. "Paling banyak sehari Rp 200.000-an. Paling sedikit bisa Rp 60.000- 70.000. Itu Kotor. Pokoknya kita bawa Rp 100.000 pulang aja sudah alhamdulillah sekarang," imbuhnya.

3. Keluhkan Operator Gampang Nonaktifkan Akun

Selain persoalan tarif, sejumlah ojol juga menyuarakan keresahannya terkait tindakan suspend atau penonaktifan akun driver ojol. Driver ojol, Nurhayati, menilai bahwa langkah suspend ini cukup 'ringan' dilakukan oleh operator. Padahal menurutnya, kadang kala kasus penonaktifan ini dilakukan bukan atas sepenuhnya kesalahan driver.

"Misalnya kita bawa barang 8 sameday. Terus ada satu cancel karena terlalu besar, di situ 7 kg, tapi adanya 50 kg barangnya. Di situ ada batasan ya, harusnya cuma 20 kilo maksimal. Ini kenapa bisa sampai 50 kg masuk juga gitu," ujar dia.

"Jadi kita cancel, karena 50 kg masuk ke GI. Bawanya berat pasti, tapi kalau kita cancel, malah disuspended," sambungnya.

Hal serupa juga berpotensi terjadi apabila driver tidak menggunakan atribut. Nurhayati mengatakan, persoalan atribut ini juga kerap dilaporkan oleh penumpang. Akhirnya, driver terkait pun tidak bisa lagi menggunakan aplikasinya.

4. Minta Pemerintah Intervensi Tarif

Ketua Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional (KON) Mohamad Rahman Tohir mengatakan, pihaknya merasa keberatan dengan beban tarif yang ditetapkan operator. Para ojol berharap agar pemerintah bisa turut andil dalam persoalan tersebut lewat Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial.

Adapun dalam pasal 1 ayat 5 Permenkominfo itu, pemerintah tidak ikut menetapkan tarif layanan pos komersial. Artinya mengenai tarif diserahkan kepada pasar, kepada masing-masing perusahaan.

"Pemerintah tidak menetapkan harga tentang tarif layanan pos komersial. Dampaknya seperti teman-teman rasakan antar aplikasi bersaing masalah harga, jadi ada persaingan yang tidak sehat, yang merugikan mitra. Ini yang kita tuntut," kata Rahman, ditemui di lokasi demo.

5. Janji Selesaikan Tuntutan Ojol dalam 2 Minggu

Merespons aksi para ojol, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengajak 8 perwakilan KON untuk beraudiensi bersama dengan Wamenkominfo Angga Raka Prabowo.

Setelahnya, Kominfo pun mengirimkan Direktur Pos Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Gunawan Hutagalung, untuk naik ke mobil orasi dan menjawab pertanyaan massa aksi.

"Saya saat ini mewakili Pak Wamen, bertemu dengan teman-teman dan berkoordinasi bagaimana menyelesaikannya segera mungkin dan tuntutan ini sudah diterima," kata Gunawan, di lokasi demo.

Gunawan juga menjamin, pihaknya akan segera mengadakan pertemuan bersama dengan seluruh aplikator ojol untuk membahas seluruh tuntutan yang diajukan pendemo.

"Kami juga akan sesegera mungkin mengadakan pertemuan dengan semua aplikator untuk membahas tuntutan teman-teman. Intinya Pak Wamen sudah mendengar dan Pak Wamen juga akan mencarikan solusi yang terbaik dan berkeadilan bagi teman-teman, termasuk mengenai tarif yang diterapkan," jelasnya.

Merespons pernyataan Gunawa, perwakilan ojol, Andi Kristianto, menambahkan bahwa berdasarkan hasil diskusi tersebut disepakati bahwa permasalahan ini akan selesai setidaknya dalam 2 minggu.

"Bila kita tidak mendapatkan progres dalam waktu 2 minggu, kita tidak akan basa-basi lagi kita akan kembali dalam jumlah yang lebih banyak. Bagaimanapun juga kita harus menghargai usaha mereka, untuk menyelesaikan itu butuh waktu, untuk berkoordinasi dan kita berikan paling lambat itu adalah 2 minggu," kata Andi.

Kendati demikian, apabila dalam waktu 1 minggu belum ada progresnya, para ojol meminta agar Kominfo menonaktifkan aplikasi ojol setidaknya untuk kurun waktu 3 hari. Hal ini sebagai bentuk protes para ojol.

Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan massa demo ojek online (ojol) telah menyampaikan aspirasinya di kawasan Patung 'kuda' Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2024).

Berikut adalah 6 tuntutan ojol dalam aksi kemarin:

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menanggapi aspirasi yang disampaikan para driver ojek online (ojol) soal ketidakadilan dalam bisnis antara aplikator dengan mitra pengemudi ojek online. Kemenkominfo berjanji akan mencari solusi terbaik atas aksi ini.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto mengatakan bahwa perwakilan delapan orang dari driver ojek online (ojol) diterima oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Angga Raka Prabowo.

“Perwakilan [pengemudi ojol] berkesempatan menyampaikan aspirasinya,” kata Wayan kepadaBisnis.com, Kamis (29/8/2024) malam.

Dalam kesempatan itu, kata Wayan, Wamenkominfo memberikan tiga tanggapan kepada perwakilan driver ojol.

Pertama, Kemenkominfo mendengarkan dan mempertimbangkan dengan serius aspirasi rekan-rekan ojol.

Kedua, Kemenkominfo menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan driver ojol berkaitan dengan otoritas beberapa Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, serta kebijakan masing-masing perusahaan aplikasi. Menurut Angga, aspirasi tersebut membutuhkan sinergi yang lebih kuat dari seluruh pihak.

“[Ketiga] kami berkomitmen untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian/Lembaga/Daerah dan perusahaan aplikasi untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, manajemen Grab memperkirakan sekitar 99,9% mitra pengemudi Grab tetap berupaya membantu mobilitas dan pengantaran masyarakat di Jakarta.

“Terima kasih dan penghormatan kami pada seluruh mitra yang hari ini terus berjuang dan bekerja. Baik di jalanan maupun di ruang kantor, sebagai keluarga besar bersama-sama kita bermitra dalam memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas,” kata Director of Central Operations Grab Indonesia Iki Sari Dewi.

Sebagai mitra, kata Iki, Grab percaya pentingnya saling menjaga dan memahami. “Grab selalu mendengarkan semua aspirasi keluarga besarnya, dan terus berusaha mengakomodir hal-hal yang menjadi prioritas mitra,” ujarnya.

Diketahui, Koalisi Ojol Nasional menuntut enam poin dalam aksi demo ojol pada Kamis (29/8/2024). Salah satu dari tuntutan itu, para driver meminta regulator untuk revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1/2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Berikut adalah 6 tuntutan ojol yang dimaksud adalah:

1. Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1/2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

2. Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

3. Menghapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojol dan kurir online.

4. Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator.

5. Menolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

6. Legalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

Para driver atau pengemudi ojek online (ojol) turun ke jalan melakukan demo hari ini. Ribuan driver tumpah ruah ke jalan menuntut beberapa hal, mulai dari kejelasan regulasi hingga soal kenaikan tarif.

Grab Indonesia selaku salah satu aplikator ojek online buka suara soal hal ini. Director of Central Operations Grab Indonesia, Iki Sari Dewi mengatakan pihaknya menghormati aksi para driver yang menuntut haknya hari ini.

"Terima kasih dan penghormatan kami pada seluruh mitra yang hari ini terus berjuang dan bekerja. Baik di jalanan maupun di ruang kantor," sebut Iki dalam keterangannya kepada detikcom, Kamis (29/8/2024).

Iki mengatakan pihaknya meminta agar para driver bisa bermitra dengan pihaknya untuk tetap memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.

"Sebagai keluarga besar bersama-sama kita bermitra dalam memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas. Diperkirakan sekitar 99,9% Mitra Pengemudi Grab tetap berupaya membantu mobilitas dan pengantaran masyarakat di Jakarta," kata Iki.

Iki menyebutkan, sebagai mitra, Grab Indonesia memahami pentingnya saling menjaga dan memahami. Pihaknya berjanji akan mendengarkan semua aspirasi mitra driver, dan terus berusaha mengakomodir hal-hal yang menjadi prioritas pada driver sebagai mitra Grab.

"Untuk inilah pintu komunikasi silaturahim Grab selalu terbuka, baik perorangan maupun komunitas, baik lewat acara khusus maupun diskusi kecil, personel kami hadir untuk mitra di tiap daerah dan kota. Siap mendengar, menjawab dan meneruskan amanat mitra," pungkas Iki.

Simak Video: Massa Ojol Patung Kuda Tuntut Tarif Bawah Aplikasi Kembali ke Rp 9.600

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah sekuritas menyarankan investor untuk wait and see atas saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. atau GOTO, di tengah ramainya aksi demonstasi para diriver ojek online (ojol) yang menuntut penyesuaian tarif agkutan.

Kendati kinerja keuangan semester I/2024 cukup membaik, persaingan usaha serta harga saham yang masih mendekati level Rp50 per lembar masih menjadi konsen sebagian analis.

“Untuk rekomendasi saham GOTO kami merekomendasikan untuk wait and see terlebih dahulu,” kata analis Kiwoom Sekuritas Vicky Rosalinda saat dihubungi, Kamis (29/8/2024).

Vicky menuturkan saham GOTO masih mudah dipengaruhi oleh persaingan usaha yang ketat di bisnis transportasi digital tersebut.

Di sisi lain, dia menuturkan, GOTO belakangan telah berhasil mengurangi kerugian laba bersihnya.

“Walaupun masih terus beradaptasi dengan berbagai tantangan,” kata dia.

Di sisi lain, Analis Kanaka Hita Solvera Andika Cipta Labora tidak menyarankan masyarakat membeli saham GOTO saat ini.

Andika beralasan harga saham GOTO masih rawan dengan mendekat di level gocap. Kendati demikian, kata dia, kinerja GOTO pada paruh pertama 2024 terbilang baik.

“Pendapatan tumbuh 22% dan rugi bersih kian menyusut. Hal ini bisa membuat GOTO akan berpeluang membukukan laba bersih ke depannya,” kata Andika saat dihubungi, Kamis (29/8/2024).

Ihwal demonstrasi yang digelar mitra driver GOTO, Andika mengatakan, aksi itu tidak bakal berdampak fundamental untuk kinerja perseroan. Menurut dia, aksi demonstratsi itu hanya bersifat sementara.

“Demo gojek hari ini hanya sentimen jangka pendek saja,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, massa aksi demo ojek online (ojol) dan kurir online menuntut potongan tarif yang sebelumnya 20% diturunkan. Selain itu, massa juga menuntut penghapusan aturan suspensi atau pembekuan akun akibat keluhan pelanggan.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Kamis (29/8/2024) pukul 14.24 WIB, sejumlah orator mulai menyuarakan beberapa tuntutan seperti tingginya potongan tarif serta mudahnya aplikator melakukan suspensi terhadap akun ojol.

"Lawan aplikator! Potongan 20% kami makan apa? Suspensi akun dari aplikator juga terlalu mudah," teriak orator disambut riuhan massa aksi, Kamis (29/8/2024).

Dari lantai bursa, saham GOTO ditutup di harga Rp51 per lembar pada perdagangan hari ini. Sejak awal tahun, saham GOTO telah terkoreksi 41,38%, setelah sempat menyentuh level Rp92 per lembar pada 15 Januari 2024 lalu.

Kendati demikian, data konsensus Bloomberg hingga akhir perdagangan Kamis (28/8/2024) mayoritas sekuritas yang mengulas saham GOTO masih mempertahankan pandangan terhadap prospek GoTo Gojek Tokopedia.

Tercatat, sebanyak 27 dari 36 sekuritas yang mengulas saham GOTO masih memberikan rekomendasi beli. Sisanya, 9 analis menyematkan peringkat hold.

Target saham GOTO menurut konsensus juga masih menyimpan potensi return jumbo sebesar 60,6%. Pasalnya, konsensus memiliki target Rp81,89 dalam 12 bulan ke depan.

Kendati demikian, data konsensus Bloomberg hingga akhir perdagangan Kamis (28/8/2024) mayoritas sekuritas yang mengulas saham GOTO masih mempertahankan pandangan terhadap prospek GoTo Gojek Tokopedia.

Tercatat, sebanyak 27 dari 36 sekuritas yang mengulas saham GOTO masih memberikan rekomendasi beli. Sisanya, 9 analis menyematkan peringkat hold.

Target saham GOTO menurut konsensus juga masih menyimpan potensi return jumbo sebesar 60,6%. Pasalnya, konsensus memiliki target Rp81,89 dalam 12 bulan ke depan.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merespons demo ojek online (ojol) dan kurir online dengan mengajak audiensi 8 peserta aksi untuk audiensi.

Wakil Menteri Kominfo II Angga Raka Prabowo akan menerima audiensi kedelapan peserta aksi. Informasi tersebut disampaikan oleh Dirjen IKP Kominfo Prabu Revolusi kepada wartawan.

"Kami akan serap aspirasi dari kawan kawan ojek online dan secara aktif akan meneruskan dan membahas aspirasi kawan-kawan ke kementerian, lembaga dan industri terkait lainnya," kata Prabu kepada wartawan, Kamis (29/8/2024).

Adapun sampai dengan pukul 16.34 WIB, berdasarkan pantauan Bisnis, massa aksi masih memadati kawasan Patung Kuda. Orasi-orasi masih riuh terdengar dari mobil komando.

Sementara itu, Koalisi Ojol Nasional akan mengadakan aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda atau Patung Arjuna Wijaya pada Kamis (29/8/2024) dengan enam tuntutan termasuk layanan tarif serta promosi aplikator.

Koalisi Ojol Nasional akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum pada pukul 14.00 WIB dengan sasaran aksi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penanggung Jawab Aksi Koalisi Ojol Nasional Andi Kristiyanto menyebutkan enam tuntutan aksi dari unjuk rasa yang akan dilaksanakan besok. Ratusan hingga ribuan driver ojol akan memenuhi Patung Kuda.

Titik kumpul aksi yaitu di Sekretariat DPP Koalisi Ojol Nasional yang berlokasi di Jalan Veteran 1 nomor 26 Jakarta Pusat.

Selain driver dari Jabodetabek, demo ojol juga akan dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Bandung, Jogjakarta, Bali, Lombok, Jambi, Padang, Cirebon, Serang dan Purwakarta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) buka suara tentang aksi unjuk rasa demostran dari unsur ojek online (ojol) siang hari ini. Adapun salah satu tuntutan utamanya ialah meminta intervensi pemerintah dalam penetapan tarif ojol.

Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Prabu Revolusi mengatakan, proses audiensi akan digelar bersama dengan sejumlah perwakilan dari driver ojol. Pihaknya juga berkomitmen akan mendalami aspirasi dari para driver ojol ini secara aktif.

"Kami akan serap secara mendalam aspirasi kawan-kawan ojek online dan secara aktif akan meneruskan dan membahas aspirasi kawan kawan ke kementerian, lembaga dan industri terkait lainnya," kata Prabu, kepada wartawan, Kamis (29/8/2024).

Audiensi segera dilakukan bersama massa aksi. Prabu mengatakan, mereka akan ditemui langsung oleh Wamenkominfo Angga Raka Prabowo.

"Infonya Pak Wamen Angga langsung yang menemui kawan kawan ojek online," ujarnya.

Terpantau oleh detikcom di lokasi demo, setidaknya ada 8 orang massa aksi yang dipersilahkan masuk untuk melangsungkan audiensi. Mereka merupakan perwakilan dari Koalisi Ojol Nasional.

Aksi demonstrasi ini digelar di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Ada lebih dari 1.000 masa aksi yang hadir, berasal dari berbagai perusahaan seperti Gojek, Grab, Maxim, hingga Shopee. Tuntutan utama yang disuarakan oleh para massa aksi ialah terkait tarif ojol.

Massa aksi merasa keberatan dengan beban tarif yang ditetapkan operator. Pihaknya berharap agar pemerintah bisa turut andil dalam persoalan tersebut lewat Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial.

Adapun dalam pasal 1 ayat 5 Permenkominfo itu, pemerintah tidak ikut menetapkan tarif layanan pos komersial. Artinya mengenai tarif diserahkan kepada pasar, kepada masing-masing perusahaan.

"Pemerintah tidak menetapkan harga tentang tarif layanan pos komersial. Dampaknya seperti teman-teman rasakan antar aplikasi bersaing masalah harga, jadi ada persaingan yang tidak sehat, yang merugikan mitra. Ini yang kita tuntut," Ketua Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional Mohamad Rahman Tohir, ditemui di lokasi demo.

Simak Video:Isi Tuntutan Driver Taksi Online yang Gelar Demo di Depan Kantor Gojek

[Gambas:Video 20detik]