Jakarta -

Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang berhasil lolos tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan melanjutkan proses Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Karenanya informasi seputar kisi-kisi SKB CPNS 2024 menjadi penting untuk diketahui.

Kisi-kisi SKB CPNS 2024 menjadi semakin penting mengingat ini merupakan tahap seleksi akhir yang menjadi penentuan apakah peserta dinyatakan diterima atau tidak menjadi calon abdi negara.

Berdasarkan Surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Seleksi CPNS BKN Tahun 2024, proses pengumuman kelulusan SKD CPNS 2024 dijadwalkan pada 17-19 November 2024.

Kemudian untuk pelaksanaan SKB non CAT akan berlangsung pada 20 November-17 Desember 2024, dan pelaksanaan SKB dengan CAT dimulai pada 9-20 Desember 2024.

Kisi-kisi SKB CPNS 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024 dijelaskan Peserta yang berhak mengikuti tahapan SKB yakni dinyatakan lulus SKD dengan ketentuan berperingkat baik yaitu masuk ranking tiga kali jumlah kebutuhan jabatan dan memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar.

Artinya jika jumlah jabatan yang diperlukan 3 orang, maka peserta yang bisa mengikuti tes SKB adalah mereka yang masuk 9 besar dan memenuhi nilai ambang batas SKD. Atau jika jumlah kebutuhan formasi capai 10 orang, maka mereka yang mengikuti SKB CPNS 2024 adalah peserta yang masuk 30 besar, dan sebagainya.

Kemudian dalam Pasal 33 aturan tersebut dijelaskan kisi-kisi SKB CPNS 2024 atau materi yang diujikan disusun oleh instansi pembina JF untuk Jabatan Fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada CAT BKN.

Sedangkan untuk kisi-kisi SKB CPNS 2024 Jabatan Pelaksana disusun oleh instansi teknis Jabatan Pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF terkait.

Lebih lanjut dalam Pasal 34 tertulis selain Materi SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, materi SKB dapat berupa:

a. psikotes;
b. tes potensi akademik;
c. tes kemampuan bahasa asing;
d. tes kesehatan jiwa;
e. tes kesegaran jasmani/tes kesamaptaan;
f. tes praktek kerja;
g. uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi;
h. wawancara; dan/atau
i. tes lain sesuai persyaratan Jabatan.

"Selain melaksanakan SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pusat dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak 3 jenis/bentuk tes lain pada tiap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, setelah mendapat persetujuan Menteri," tulis Ayat (2) Pasal 35 aturan tersebut.

Dalam hal Instansi Pusat melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal 35, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. SKB tambahan diberikan bobot kumulatif paling tinggi 50% dari nilai SKB secara keseluruhan; dan

b. dalam hal terdapat jenis/bentuk tes wawancara pada SKB selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot paling tinggi 10% dari nilai SKB secara keseluruhan.

Begitu juga untuk CPNS 2024 Pemerintah Daerah yang terdapat Jabatan yang bersifat sangat teknis/keahlian khusus, Instansi Daerah dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak nenis/bentuk tes lain. Namun SKB tambahan sebagaimana dimaksud tidak merupakan tes wawancara.

Dalam hal Instansi Daerah melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. SKB dengan CAT BKN merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 60% dari nilai SKB secara keseluruhan; dan

b. SKB tambahan diberikan bobot paling tinggi 40% dari nilai SKB secara keseluruhan.

"Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN menyusun pedoman SKB tambahan," tulis Ayat (1) Pasal 37 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024.

Pada akhirnya informasi lain terkait kisi-kisi SKB CPNS 2024 akan sangat beragam, bergantung pada masing-masing instansi atau formasi yang dipilih. Untuk itu penting bagi peserta seleksi CPNS 2024 untuk terus memperhatikan seluruh informasi terkait formasi yang dipilihnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Tes Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (SKD CPNS) 2024 masih berlangsung saat ini hingga 14 November nanti. Tes SKD CPNS ini sudah dimulai sejak 16 Oktober lalu yang mana peserta mengikuti tiga jenis tes diantaranya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Menilik surat resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024, setelah jadwal tes SKD selesai maka hasilnya akan diolah terlebih dahulu pada 23 Oktober - 19 November 2024. Lalu setelah itu pengumuman hasil lolos atau tidaknya peserta itu pada 17 - 19 November 2024.

Hasil lolos atau tidaknya tes SKD bisa di cek melalui situs instansi yang dipilih atau melalui akun SSCASN peserta untuk mengecek hasilnya. Pengumuman ini merupakan hasil mutlak dan tidak ada masa sanggah untuk peserta.

Bagi peserta yang lolos SKD akan lanjut ke tahapan seleksi selanjutnya yaitu tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Adapun tes SKB bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta terkait bidang jabatan yang dilamar. Sehingga materi tes SKB ini disesuaikan dengan jenis jabatan dan formasi yang dipilih.

Berikut informasi tahapan SKD - Tes SKB CPNS 2024 :

-Pelaksanaan SKD CPNS 16 Oktober - 14 November 2024
-Pengolahan Nilai SKD CPNS 23 Oktober - 16 November 2024
-Pengumuman Hasil SKD CPNS 17 - 19 November 2024
-Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT 20 November - 17 Desember 2024
-Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT 20 - 22 November 2024
-Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi 23 - 25 November 2024
-Penarikan data final SKB CPNS: 26-28 November 2024
-Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT: 29 November-3 Desember 2024
-Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat SKB CPNS dengan CAT: 4-8 Desember 2024
-Pelaksanaan SKB CPNS: 9-20 Desember 2024

Demikian informasi terkait pengumuman SKD CPNS 2024 dan tahapan selanjutnya, semoga bermanfaat ya detikers!

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pemerintah telah menetapkan tanggal merah tahun depan melalui penerbitan SKB 3 Menteri cuti bersama 2025. Total ada 27 tanggal merah yang sudah ditetapkan untuk sepanjang 2025 nanti.

Penerbitan SKB 3 Menteri cuti bersama 2025 ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun depan.

Berdasarkan SKB 3 Menteri cuti bersama 2025, seluruh tanggal merah yang sudah ditetapkan pemerintah itu terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama. Namun penetapan ini belum bersifat final khususnya untuk libur dan cuti bersama Ramadhan.

"Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini," tulis diktum pertama SKB 3 Menteri cuti bersama 2025.

"Penetapan tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama," jelas aturan itu lagi.

Dijelaskan juga cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tadi mengurangi hak cuti tahunan karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.

"Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis diktum kelima SKB 3 Menteri cuti bersama 2025.

"Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing," tulis aturan itu lagi.

Berdasarkan SKB 3 Menteri cuti bersama 2025, berikut daftar tanggal merah hari libur nasional dan cuti bersama tahun depan.

Daftar Hari Libur Nasional dalam SKB 3 Menteri cuti bersama 2025

Libur Nasional Januari

1 Januari (Rabu): Tahun Baru 2025 Masehi

27 Januari (Senin): Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW.

29 Januari (Rabu): Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

Libur Nasional Maret

29 Maret (Sabtu): Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

31 Maret-1 April (Senin-Selasa): Idul Fitri 1446 Hijriah

Libur Nasional April

18 April (Jumat): Wafat Yesus Kristus

20 April (Minggu): Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

Libur Nasional Mei

1 Mei (Kamis): Hari Buruh Internasional

12 Mei (Senin): Hari Raya Waisak 2569 BE

29 Mei (Kamis): Kenaikan Yesus Kristus

Libur Nasional Juni

1 Juni (Minggu): Hari Lahir Pancasila

6 Juni (Jumat): Idul Adha 1446 Hijriah

27 Juni (Jumat): 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah

Libur Nasional Agustus

17 Agustus (Minggu): Proklamasi Kemerdekaan

Libur Nasional September

5 September (Jumat): Maulid Nabi Muhammad SAW

Libur Nasional Desember

25 Desember (Kamis): Kelahiran Yesus Kristus

Daftar Cuti Bersama dalam SKB 3 Menteri cuti bersama 2025

Cuti Bersama Januari

28 Januari (Selasa): Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

Cuti Bersama Maret

28 Maret (Jumat): Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

Cuti Bersama April

2, 3, 4, dan 7 April (Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin): Idul Fitri 1446 Hijriah

Cuti Bersama Mei

13 Mei (Selasa): Hari Raya Waisak 2569 BE

30 Mei (Jumat): Kenaikan Yesus Kristus

Cuti Bersama Juni

9 Juni (Senin): Idul Adha 1446 Hijriah

Cuti Bersama Desember

26 Desember (Jumat): Kelahiran Yesus Kristus

Demikian daftar tanggal merah tahun depan menurut SKB 3 Menteri cuti bersama 2025. Semoga bermanfaat ya detikers!

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025. Rinciannya, hari libur nasional sebanyak 17 hari dan hari cuti bersama sebanyak 10 hari, total terdapat 27 hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang 2025.

"Pada hari ini tanggal 14 Oktober 2024 telah dilaksanakan rapat tingkat menteri untuk menetapkan dilanjutkan dengan penandatanganan SKB 3 Menteri tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2025," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dalam keterangan resminya, Senin (14/10/2024).

Muhadjir mengatakan, penetapan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat, sektor ekonomi, dan sektor swasta dalam beraktivitas. Selain itu, penetapan ini sebagai rujukan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menjalankan program kerja pada 2025.

"Penetapan SKB tahun 2025 merujuk pada Keppres Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur," ujarnya.

SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas; Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; dan Plt. Menteri Ketenagakerjaan, Airlangga Hartarto, yang diwakilkan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor.

Sementara itu, Wamenaker Afriansyah Noor menyebut bahwa sehubungan dengan hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan setiap tahun melalui SKB 3 Menteri, maka pihaknya telah mengedarkan Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/IV/2024 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama Pada Perusahaan.

Dalam edaran tersebut, ditegaskan bahwa cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan. Pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.

"Oleh karenanya, pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan," jelasnya.

"Pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa," pungkasnya.

(hal/fdl)

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 29 Agustus 2024, sekitar 500-1.000 pengemudi ojol melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara, kantor Gojek di wilayah Petojo, dan kantor Grab di Cilandak. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Garda Indonesia, Igun Wicaksono, demo ojol ini menuntutlegal standingbagi pengemudi sehingga perusahaan tidak berbuat semaunya terhadap mitra ojol dan kurir.

“Sebagai bentuk masukan yang perlu diperhatikan dan pemerintah juga dapat menyimpulkan permasalahan yang terus berulang di ekosistem transportasionlineini,” ucap Igun, pada 28 Agustus 2024, seperti dikutipAntara.

Demo ojol tersebut juga membawa enam tuntutan aksi yang telah ditandatangani Dewan Presidium Pusat Koalisi Ojol Nasional (KON), Andi Kristiyanto, yaitu:

1. Revisi & penambahan Pasal Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial untuk mitra ojol dan kurironlinedi Indonesia.
   
   
2. Kominfo wajib mengevaluasi dan mengawasi segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojol dan kurironlinedi Indonesia.
   
   
3. Hapus program “layanan tarif hemat” untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitradriverojol dan kurironline.
   
   
4. Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator.
   
   
5. Tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitradriver.
   
   
6. Legalkan ojol di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) di beberapa kementerian terkait yang membawahi ojol sebagai angkutan sewa khusus.

Demo ojol ini telah ditanggapi oleh Wamenkominfo, Angga Raka Prabowo dan Menhub, Budi Karya Sumadi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo)

Angga Raka Prabowo menyampaikan akan segera menindaklanjuti enam tuntutan KON setelah berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berhubungan dengan legalitas dan layanan ojol.

“Jadi, aspirasi bapak-bapak semua hari ini kami tampung dan kami komunikasikan dan perjuangkan. Komitmen kami akan coba komunikasikan ke kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah setempat,” kata Angga, pada 29 Agustus 2024.

Angga menekankan, komitmen Kominfo untuk segera berkoordinasi dengan aplikator sehingga menjembatani tuntutan KON. Menurut Angga, aspirasi mitra ojol merupakan hak yang layak untuk diperjuangkan sehingga pemerintah perlu keberpihakan terhadap aspirasi tersebut.

Menhub

Budi Karya Sumadi menyetujui, jika status dan segala ketentuan tentang ojol, termasuk kesejahteraan pengemudi diatur dalam landasan hukum setingkat undang-undang (UU).

“Satu usulan yang baik agar landasan UU itu dibuat, kami setuju untuk diberlakukan, kami juga sangatconcerndengan apa yang dimintakan oleh para ojol,” ujarnya, pada 29 Agustus 2024.

Menanggapi demo ojol tersebut, Budi menekankan perlu ada ketentuan UU tentang perlindungan dan kesejahteraan pengemudi ojol. Sebab, saat ini, jumlah kendaraan ojol sangat banyak dan memengaruhi transportasi umum serta konektivitas masyarakat. Budi akan bekerja sama dengan DPR untuk mengevaluasi UU yang dapat mengakomodasi kebutuhan pengemudi ojol.

RACHEL FARAHDIBA R | TAMARA AULIA

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Kamis, 29 Agustus 2024, sekitar 500-1.000 pengemudi ojol melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara, kantor Gojek di wilayah Petojo, dan kantor Grab di Cilandak. Para peserta aksi demo ojol ini hadir membawa beberapa alat peraga aksi, seperti mobil komando, bendera pitaka, spanduk, ban mobil bekas, karton, dan tambang.

Sebelum demo ojol dilancarkan, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Garda Indonesia, Igun Wicaksono telah mengimbau para pengguna akan ada kesulitan melakukan pesanan (order). Akibatnya, Igun mengimbau para pengguna layanan untuk melakukan pemesanan dua jam sebelum aksi atau maksimal pukul 10.00 WIB.

“Mohon apabila ingin ada pesanan menggunakan jasa ojol agar dilakukan dua jam sebelum aksi yaitu maksimal jam 10.00 WIB,” kata Igun, pada 29 Agustus 2024..

Igun menyampaikan, demo ojol akan dimulai pada pukul 12.00 WIB sampai 17.00 WIB. Ia juga berharap, melalui demo ojol ini, perusahaan pemerintah dan aplikasi ojekonlinelebih menghormati dan memperhatikan kesejahteraan pengemudi.

“Sebagai bentuk masukan yang perlu diperhatikan dan pemerintah juga dapat menyimpulkan permasalahan yang terus berulang di ekosistem transportasionlineini,” kata Igun, seperti tertulis dalamAntara, pada 28 Agustus 2024.

Lebih lanjut, Igun menjelaskan, massa aksi menuntut adanyalegal standingyang jelas bagi para pengemudi ojol. Denganlegal standingini, perusahaan tidak lagi berbuat sewenang-wenang terhadap mitra ojol dan kurir.

“Tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh pemerintah. Hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra,” jelasnya.

Secara lebih jelas, demo ojol ini membawa enam poin tuntutan dari Koalisi Ojol Nasional (KON) yang tersebar di media sosial X. Berdasarkan dokumen tersebut, berikut adalah enam poin tuntutan dalam demo ojol pada 29 Agustus 2024, yaitu:

1. Revisi dan penambahan Pasal Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial untuk mitra ojekonlinedan kurironlinedi Indonesia.
   
   
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) wajib mengevaluasi dan memonitoring (mengawasi) segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojekonlinedan kurironlinedi Indonesia.
   
   
3. Hapus program “layanan tarif hemat” untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojekonlinedan kurironline.
   
   
4. Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator.
   
   
5. Tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitradriver.
   
   
6. Legalkan ojekonlinedi Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) di beberapa kementerian terkait yang membawahi ojekonlinesebagai angkutan sewa khusus.

Dokumen yang berisi enam tuntutan dalam demo ojol tersebut telah ditandatangani oleh Dewan Presidium Pusat KON, Andi Kristiyanto. Demo ini juga berjalan damai tanpa ada provokasi dari pihak lain untuk mencapai tuntutan tersebut.

RACHEL FARAHDIBA R | TAMARA AULIA | ANTARA

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tahap Kedua. Pendaftaran melalui website https://linktr.ee/ppdb_skb2024 pada 24-26 Juli 2024.

SKB berfungsi mengembangkan potensi peserta didik (warga masyarakat) dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Terdapat 39 pilihan SKB di Provinsi DKI Jakarta yang tersebar di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu.
Pada PPDB SKB Tahap Kedua, kamu tak cuma melakukan pendaftaran tetapi juga mesti melakukan verifikasi berkas dan proses seleksi. Berikut syarat, cara pemilihan sekolah, jadwal, hingga seleksi PPDB SKB Jakarta Tahap Kedua:

CPDB yang dapat mengikuti PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 diutamakan warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 10 Juni 2023.

Persyaratan

1. Memiliki Surat Keterangan Lulus dan/atau Ijazah untuk jenjang SMP atau sederajat dan SMA atau sederajat
2. Berusia paling rendah 7 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk paket A setara SD

Tahapan pemilihan sekolah

1. Mengakses laman https://linktr.ee/ppdb_skb2024
2. Memilih SKB
3. Mengisi formulir

Jadwal PPDB SKB Tahap Kedua

1. Pendaftaran: 24-26 Juni 2024 pukul 08.00 WIB-16.00 WIB
2. Verifikasi berkas: 26 Juli 2024 pukul 08.00-12.00 WIB
3. Proses seleksi: 24-25 Juli 2024 pukul 08.00 WIB-16.00 WIB; 26 Juli 2024 pukul 08.00-12.00 WIB
4. Pengumuman hasil seleksi: 26 Juli 2024 pukul 15.00 WIB
5. Lapor diri: 29-30 Juli 2024 pukul 08.00 WIB-16.00 WIB

Seleksi

1. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

1. Usia tertua ke usia termuda
2. Rerata nilai ijazah untuk jenjang Paket B dan Paket C
3. Jarak tempat tinggal terdekat dari lokasi SKB

2. Dalam hal jumlah pendaftar kurang dari daya tampung, maka dilakukan seleksi Tahap Kedua dan dapat menerima CPDB dari luar DKI Jakarta apabila masih ada kuota tersedia.

Itulah informasi perihal PPDB SKB DKI Jakarta Tahap Kedua. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini.

Baca juga: 221.334 CPDB Diterima pada PPDB DKI Jakarta 2024

(REN)

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tahap Pertama. Pendaftaran dibuka pada 15-18 Juli 2024.

SKB berfungsi mengembangkan potensi peserta didik (warga masyarakat) dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Terdapat 39 pilihan SKB di Provinsi DKI Jakarta yang tersebar di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu.
Buat kalian yang tertarik berikut ini ketentuan, syarat, jadwal, seleksi, hingga tata cara pendaftarannya dikutip dari Petunjuk Teknis Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta:

CPDB yang dapat mengikuti PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 diutamakan warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 10 Juni 2023.

Persyaratan

1. Memiliki Surat Keterangan Lulus dan/atau Ijazah untuk jenjang SMP atau sederajat dan SMA atau sederajat
2. Berusia paling rendah 7 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk paket A setara SD

Jadwal PPDB SKB Tahap Pertama

1. Pendaftaran: 15-18 Juli 2024 pukul 08.00 WIB-16.00 WIB
2. Verifikasi berkas: 19 Juli 2024 pukul 08.00-12.00 WIB
3. Proses seleksi: 15-18 Juli 2024 pukul 08.00 WIB-16.00 WIB; 19 Juli 2024 pukul 08.00-12.00 WIB
4. Pengumuman hasil seleksi: 19 Juli 2024 pukul 15.00 WIB
5. Lapor diri: 22-23 Juli 2024 pukul 08.00 WIB-16.00 WIB

Seleksi

1. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

1. Usia tertua ke usia termuda
2. Rerata nilai ijazah untuk jenjang Paket B dan Paket C
3. Jarak tempat tinggal terdekat dari lokasi SKB

2. Dalam hal jumlah pendaftar kurang dari daya tampung, maka dilakukan seleksi Tahap Kedua dan dapat menerima CPDB dari luar DKI Jakarta apabila masih ada kuota tersedia.

Pendaftaran melalui online di laman https://linktr.ee/ppdb_skb2024. Buat kalian yang tertarik, yuk buruan daftar.

Baca juga: 221.334 CPDB Diterima pada PPDB DKI Jakarta 2024

(REN)