Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - KLATEN. Belakangan ini beredar video Toyota Innova Zenix Hybrid berada di tengah rombongan Wapres RI dengan pengawalan ketat oleh Paspampres. Mobil ini cukup familiar di kalangan masyarakat sehingga menjadi perhatian tersendiri.

Pada video yang diunggah oleh akun Instagram @temanpolisi, Senin (28/10/2024), terlihat Innova Zenix berwarna putih berada di tengah-tengah rombongan. Di belakangnya, terlihat Mercedes-Benz S600 Guard yang juga memakai pelat nomor RI 2, sehingga tidak diketahui posisi Wapres RI ada di mobil mana.

Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy, mengatakan, informasi yang didapat oleh Toyota adalah unit tersebut milik Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang memang sudah mereka miliki cukup lama.

"Tidak ada pesanan khusus Kijang Innova Zenix untuk mobil kepresidenan kepada TAM. Jadi, ini unit yang berbeda dengan yang digunakan untuk Paus Fransiscus ketika hadir di Jakarta," ujar Anton, saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/10/2024).

Spesifikasi Innova Zenix Hybrid

Innova Zenix Hybrid dibekali mesin 4-silinder, DOHC, Dual VVT-i, berkapasitas 1.987 cc, di atas kertas, mobil ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 149 Tk pada 6.000 Rpm dan torsi maksimum 187 Nm di 4.400-5.200 Rpm.

Mesin tersebut dipadukan dengan motor listrik yang mempunyai tenaga 111 Tk dan torsi maksimum 205 Nm, dan mengandalkan transmisi e-CVT. Terdapat baterai Ni-MH, tersimpan di bawah kedua jok kursi depan.

Fitur keamanan dan keselamatannya meliputi airbag, immobilizer, dan lainnya. Selain itu, sudah ada fitur bantuan pengemudi Toyota Safety Sense (TSS) 3.0.

Kendaraan ini juga dibekali dengan berbagai fitur dan teknologi yang advance serta mewah di kelasnya. Mulai New Panoramic Retractable Roof, New Captain Seat with Ottoman, dan New 10 inci Head Unit with Smartphone Connectivity.

Saat ini, Innova Zenix dipasarkan mulai Rp 477,6 juta (OTR Jakarta) hingga Rp Rp 633,6 juta (OTR Jakarta).

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi presiden dan wakil presiden (wapres) periode 2024-2029. Keduanya akan memimpin pemerintahan dalam lima tahun ke depan.

"Mulai saat ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah presiden Republik Indonesia dan wakil presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani di Gedung MPR RI, Minggu (20/10/2024).

Prabowo dan Gibran akan mendapatkan gaji dan sederet fasilitas sebagai pemimpin negara. Untuk besaran gaji diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam pasal 2 UU tersebut dijelaskan, besaran gaji pokok presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara. Lalu pada Pasal 2 Ayat 2 tertulis gaji pokok untuk wakil presiden besarnya 4 kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Adapun nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara adalah gaji pokok untuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ketua Mahkamah Agung (MA) yakni sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok presiden sebesar Rp 30.240.000/bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000). Sedangkan besaran gaji pokok untuk wakil presiden ialah 4 x Rp 5.040.000 yaitu sebesar Rp 20.160.000/bulan.

Presiden dan wakil presiden juga mendapat tunjangan jabatan seperti diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Keppres tersebut, tunjangan jabatan yang diberikan untuk presiden ialah sebesar Rp 32.500.000 dan untuk wakil presiden Rp 22.000.000.

Dengan demikian total gaji dan tunjangan yang didapat Prabowo sebagai presiden sebesar Rp 62.740.000 per bulan. Sedangkan Gibran mendapat total gaji dan tunjangan sebesar Rp 44.160.000 per bulan.

Sebagai seorang presiden dan wakil presiden, Prabowo dan Gibran juga menerima sejumlah tunjangan. Dalam Pasal 2 aturan yang sama disebutkan presiden dan wakil presiden berhak mendapat tunjangan pokok lain yang diterima oleh PNS (tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan makan/beras).

Selayaknya pejabat negara lainnya, seorang presiden dan wakil presiden juga berhak mendapatkan sejumlah fasilitas seperti kendaraan dinas, rumah dinas, dan berbagai macam fasilitas lainnya.

"Disamping gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan : a. seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya; b. seluruh biaya rumah tangganya; c.seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya," tulis Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Bisnis.com, JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Waki Presiden RI ke-8 pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Dilansir dari LHKPN tahun pelaporan 2023, harta kekayaan Gibran saat ini mencapai Rp25.576.015.455.

Pada Desember 2021, Gibran memiliki harta Rp.25.297.783.659.

Kemudian pada Desember 2022, angkanya naik menjadi Rp.26.032.674.370. Saat menjadi calon Wakil Presiden, harta kekayaan Gibran kembali turun ke angka Rp.25.545.215.362.

Namun menurut laporan terakhir yakni pada Desember 2023 harta kekayaannya mencapai Rp.25.576.015.455.

Berikut adalah rincian harta kekayaan Gibran Rakabuming Raka saat dilantik jadi Wapres RI ke-8

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 17.339.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/2000 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/2000 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

5. Tanah Seluas 113 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

6. Tanah Seluas 896 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.747.200.000

7. Tanah Seluas 1124 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 2.191.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 332.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

2. MOTOR, HONDA CB-125 Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

3. MOTOR, ROYAL ENFIELD ROYAL ENFIELD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

4. MOBIL, TOYOTA AVANSA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

5. MOBIL, TOYOTA AVANSA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

6. MOBIL, ISUZU PANTHER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

7. MOBIL, DAIHATSU GRAND MAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 260.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 5.552.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.093.015.455

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 25.576.015.455

III. HUTANG Rp. ----

V. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 25.576.015.455

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin meminta pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024—2029 dapat melanjutkan tongkat estafet pembangunan yang telah berjalan selama 5 tahun masa kepemimpinannya.

Menurutnya proses pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka makin dekat.

Ma’ruf mengungkapkan harapannya agar pemerintahan yang baru dapat melanjutkan program-program pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintah saat ini. Hal ini dimaksudkan agar manfaat dari program-program tersebut dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri acara Groundbreaking Pondok Pesantren Darul Amin dan Masjid Mambaul Khair di Rawa Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/10/2024).

“Kita berharap bahwa pemerintah yang akan datang itu kan tidak mulai dari awal semuanya. Pak Prabowo melanjutkan. Itu kan sudah ada tongkat-tongkat yang sudah dibangun, ya ekonominya, infrastrukturnya, sumber daya manusianya,” ujarnya dalam forum itu.

Wapres Ke-13 RI itu menekankan bahwa dengan adanya keberlanjutan ini, program-program yang sudah berjalan tidak akan berhenti di tengah jalan.

Selain itu, kata Ma’ruf pemerintahan baru akan memiliki kesempatan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan apa yang masih perlu ditingkatkan.

“Saya kira dengan kita mau melakukan sesuatu lompatan baru ini, milestonenya sudah ada. Tongkat-tongkatnya sudah ada, hingga bagaimana melakukan berikutnya dan menunjukkan yang belum ada,” imbuhnya.

Orang nomor dua di Indonesia itu juga berharap agar proses pergantian kepemimpinan nasional dapat berjalan dengan lancar dan situasi politik tetap kondusif. Menurutnya, stabilitas politik merupakan faktor kunci untuk kelancaran pemerintahan yang baru dalam melaksanakan program-programnya.

“Menurut saya, ke depan itu apabila tidak terjadi situasi apa-apa [aman], kondisinya bagus, itu [pemerintahan yang baru] akan lebih cepat bergerak, dan itu yang saya harapkan. Bahwa stabilitas politik, keadaan ini, supaya aman-aman saja. Kalau tidak aman, maka tidak bisa dijalankan [program pemerintahnya],” pungkas Ma’ruf.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menegaskan, pengelolaan wakaf uang di Indonesia berpotensi besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, pemanfaatan hasil wakaf uang yang produktif dapat bermuara pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan. Karena itu, gerakan wakaf uang diharapkan kian berderap masif, baik di tingkat nasional maupun daerah.

"Gerakan wakaf uang sudah dicanangkan oleh Presiden. (Namun) saat ini kita dorong bukan hanya wakaf nasional, tetapi gerakan wakaf provinsi itu penting. Ini sudah dimulai di Riau dan Sumatra Barat," ujar Wapres Ma'ruf Amin saat menerima audiensi Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kamaruddin Amin beserta jajaran di kediaman resmi Wapres RI, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Mempertimbangkan potensi manfaat wakaf uang, Wapres berharap, BWI terus berfokus pada aspek pengelolaan wakaf yang profesional. Ia juga mengingatkan, dalam mengelola dana wakaf BWI harus terus mengedepankan azas keamanan.

"Jangan sampai pengelolaan wakaf ini tidak aman. Kalau tidak aman, (manfaatnya) hilang," ujar mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Dengan dukungan pemerintah melalui infrastruktur pendukung dan pelibatan peran masyarakat, wakaf nasional diharapkan dapat bermanfaat luas bagi masyarakat. BWI pun diharapkan terus meningkatkan sinergi dengan lembaga-lembaga terkait.

"Sekarang masalah strategi, bagaimana mengumpulkan wakaf sebanyak mungkin dan mengelola sebaik mungkin. Instrumennya sudah ada, Kementerian Keuangan sudah ada sukuk dan lembaga kredibel. Kalau nasional dan daerah ikut, insya Allah, hasilnya besar," ucap Wapres.

Senada dengan arahan Wapres, Ketua BWI Kamaruddin Amin melaporkan bahwa pihaknya saat ini sedang merancang berbagai program untuk mendorong keterlibatan masyarakat luas dalam mendorong gerakan wakaf uang. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan lebih luas bagi pemerataan kesejahteraan rakyat.

"Wakaf uang ini Insya Allah akan menjadi salah satu program prioritas BWI. Kebetulan sekali kami juga sudah merumuskan langkah-langkah teknisnya yang akan melibatkan seluruh entitas di negeri ini. Mulai dari calon pengantin, jamaah haji, para pengusaha, bahkan para politisi, masjid-masjid, dai, dan santri," ujar Kamaruddin menjelaskan.

KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma'ruf Amin mengatakan, momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus menjadi momentum refleksi atas segala capaian dan komitmen menjaga Indonesia dari terorisme.

"Jadikan momen ini untuk merefleksikan pencapaian dan peneguhan komitmen dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia," pesan Ma'ruf, dikutip dari siaran persnya, Rabu (17/7/2024).

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat peringatan HUT ke-14 BNPT, Selasa (16/7/2024).

Pada kesempatan itu, Ma'ruf tidak lupa mengapresiasi dedikasi dan upaya BNPT dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat.

"BNPT telah berdedikasi memberikan keamanan bagi masyarakat dengan capaian Zero Terrorist Attack sepanjang 2023 hingga Juni 2024 ini," ucapnya.

DOK. Sekretariat Wakil Presiden Wapres RI Maruf Amin.

Menurutnya, tema yang diusung pada HUT ke-14 BNPT, yakni "Gelorakan Anti Kekerasan Indonesia Damai Menuju Indonesia Emas", merupakan pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus mengedepankan persatuan dan perdamaian serta menciptakan bangsa yang berkualitas.

Sementara itu, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Rycko Amelza Dahniel menjelaskan bahwa tema tersebut sekaligus menjadi komitmen untuk hidup saling menjaga dalam menangkal ideologi intoleran.

"Kita harus berkomitmen untuk untuk membangun hidup yang saling menjaga dan menebar kasih untuk menangkal ideologi yang intoleran yang mengajarkan kebencian dan merusak peradaban," tutupnya.