Tel Aviv: Dewan Keamanan Nasional Israel (NSC) menyerukan seluruh warga Israel yang berkunjung ke Prancis untuk Olimpiade Paris 2024 agar lebih berhati-hati. NSC meyakini sejumlah kelompok ekstremis akan "berusaha melakukan serangan terhadap target Israel/Yahudi selama Olimpiade."

Pertandingan resmi Olimpiade Paris dimulai pada Jumat mendatang, meski kompetisi sepak bola dimulai Rabu ini, dan akan berakhir pada 8 September mendatang dengan berakhirnya Paralimpiade.

"Acara internasional seperti ini rentan terhadap ancaman dan serangan berbagai kelompok teror, karena adanya pemberitaan media yang luas," ujar NSC saat mengeluarkan pedoman bagi para pelancong Israel.
Mengutip dari TOI, Rabu, 24 Juli 2024, NSC mengatakan bahwa otoritas Prancis telah menangkap simpatisan kelompok militan Islamic State (ISIS) yang berencana melakukan serangan selama Olimpiade. NSC juga memperingatkan para pelancong untuk menghindari demonstrasi anti-Israel juga.

Selain itu, NSC menekankan bahwa Israel tidak menaikkan tingkat peringatan untuk negara Prancis, yang diklasifikasikan sebagai Level 2: Potensi Ancaman. NSC juga mendesak warga Israel yang mengikuti Olimpiade untuk mengunduh aplikasi Komando Front Dalam Negeri IDF.

Seruan Boikot

Atlet Israel telah menghadapi serangkaian ancaman menjelang Olimpiade, dan telah terjadi serangan dan percobaan serangan terhadap jalannya Olimpiade di Paris. Pejabat Olimpiade Israel mengatakan bahwa anggaran keamanan untuk Olimpiade Paris telah dinaikkan dua kali lipat dibandingkan Olimpiade Tokyo.

Selain masalah keamanan, banyak atlet juga bersiap menghadapi massa yang marah, termasuk aksi protes di luar pertandingan, ejekan di dalam stadion, lawan yang menolak berjabat tangan, atau provokasi yang dipentaskan lainnya, di tengah perang yang sedang berlangsung melawan kelompok pejuang Palestina Hamas di Jalur Gaza.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menekankan pada Selasa lalu bahwa atlet Israel "dipersilakan" untuk mengikuti Olimpiade Paris, menolak seruan dari beberapa anggota parlemen Prancis sayap kiri dan Komite Olimpiade Palestina untuk memboikotnya.

"Atlet Israel diterima di negara kami. Mereka harus mampu berkompetisi di bawah bendera mereka karena gerakan Olimpiade telah memutuskannya," kata Macron kepada televisi France 2 dalam sebuah wawancara, seraya menambahkan bahwa "Prancis bertanggung jawab untuk memberi mereka keamanan."

"Saya mengutuk kuat semua orang yang menciptakan risiko bagi para atlet ini dan secara tidak langsung mengancam mereka," sambungnya.

Baca juga: Coret Iklan Olimpiade karena Bella Hadid Pro-Palestina, Adidas Minta Maaf

(WIL)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Jumlah warga Israel yang meninggalkan negara itu secara permanen melonjak 285 persen setelah 7 Oktober, menurut data yang dipublikasikan di Times of Israel.

Laporan dari Channel 12 News, berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (CBS), menunjukkan peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Oktober 2023 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022.

Laporan terbaru tentang eksodus warga Israel mengonfirmasi data yang diterbitkan dua bulan setelah serangan 7 Oktober yang menunjukkan bahwa hampir setengah juta orang meninggalkan Israel.

Data tersebut juga menunjukkan penurunan yang signifikan dalam jumlah imigran Yahudi yang tiba di Israel. Sebuah survei kedua di antara warga Israel yang tinggal di luar negeri yang dilakukan pada Maret oleh Universitas Ibrani atas prakarsa Organisasi Zionis Dunia mengungkapkan bahwa 80 persen mengatakan bahwa mereka tidak berniat untuk kembali ke Israel.

Data dari CBS menunjukkan bahwa banyak warga Israel yang memiliki pilihan untuk memiliki rumah kedua di luar negeri memilih untuk pindah selama masa-masa konflik yang memanas, untuk mencari keamanan dan stabilitas di tempat lain.

Tren ini sangat kontras dengan klaim yang dibuat oleh para pendukung Zionisme yang menyatakan bahwa Israel adalah tempat perlindungan utama bagi orang Yahudi di seluruh dunia.

Sebaliknya, data menunjukkan bahwa justru keberadaan Israel dan kebijakan-kebijakannya yang mendorong orang Yahudi untuk mencari perlindungan di tempat lain, menyoroti sebuah paradoks dalam narasi Zionis.

Ada juga peningkatan jumlah warga Israel yang pindah ke luar negeri pada bulan-bulan sebelum perang, di tengah protes massal terhadap rencana perombakan peradilan pemerintah, dengan peningkatan 51 persen pada Juni-September 2023 dibandingkan dengan 2022.

Terlepas dari lonjakan..

Terlepas dari lonjakan awal keberangkatan, tren tersebut dikatakan berbalik pada bulan-bulan berikutnya. Antara November 2023 dan Maret 2024, 30 ribu warga Israel meninggalkan negara itu secara permanen, menandai penurunan 14 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, ada penurunan 21 persen dalam jumlah warga Israel yang kembali dari luar negeri selama periode ini, dengan 8.898 orang kembali antara Oktober 2023 dan Maret 2024 dibandingkan dengan 11.231 orang pada tahun sebelumnya.

Channel 12 menunjukkan bahwa data CBS menghitung warga Israel yang meninggalkan negara itu, tidak kembali selama sepuluh bulan berikutnya, dan membangun kehidupan mereka di luar negeri, sehingga mengindikasikan tren daripada penyebab langsung.

Laporan ini juga mencatat bahwa keputusan untuk beremigrasi itu rumit dan tidak selalu terkait dengan satu peristiwa, karena keputusan semacam itu biasanya melibatkan perencanaan selama beberapa bulan.

Secara keseluruhan, meskipun pada awal setelah 7 Oktober terjadi peningkatan tajam dalam kepergian permanen dari Israel, angka tersebut telah stabil.

Para pengkritik Israel berpendapat bahwa orang-orang Yahudi yang teradikalisasi oleh Zionisme sering kali pindah ke Israel sebagai penggenapan nubuat Alkitab, tetapi cenderung pergi selama masa konflik, terutama mereka yang memegang paspor kedua.

Israel semakin khawatir dengan tren migrasi balik orang Yahudi dari Palestina yang diduduki, terutama pada saat demografi negara menjadi masalah mendasar bagi pemerintah Israel dan para ahli strategi Zionis. Pergerakan orang Yahudi menjauh dari Israel mengancam keseimbangan demografis yang ingin dipertahankan oleh para pemimpin Zionis.

Sumber: midleeast

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Jumlah warga Israel yang meninggalkan negara itu secara permanen melonjak 285 persen setelah 7 Oktober, menurut data yang dipublikasikan di Times of Israel.

Laporan dari Channel 12 News, berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (CBS), menunjukkan peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Oktober 2023 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022.

Laporan terbaru tentang eksodus warga Israel mengonfirmasi data yang diterbitkan dua bulan setelah serangan 7 Oktober yang menunjukkan bahwa hampir setengah juta orang meninggalkan Israel.

Data tersebut juga menunjukkan penurunan yang signifikan dalam jumlah imigran Yahudi yang tiba di Israel. Sebuah survei kedua di antara warga Israel yang tinggal di luar negeri yang dilakukan pada Maret oleh Universitas Ibrani atas prakarsa Organisasi Zionis Dunia mengungkapkan bahwa 80 persen mengatakan bahwa mereka tidak berniat untuk kembali ke Israel.

Data dari CBS menunjukkan bahwa banyak warga Israel yang memiliki pilihan untuk memiliki rumah kedua di luar negeri memilih untuk pindah selama masa-masa konflik yang memanas, untuk mencari keamanan dan stabilitas di tempat lain.

Tren ini sangat kontras dengan klaim yang dibuat oleh para pendukung Zionisme yang menyatakan bahwa Israel adalah tempat perlindungan utama bagi orang Yahudi di seluruh dunia.

Sebaliknya, data menunjukkan bahwa justru keberadaan Israel dan kebijakan-kebijakannya yang mendorong orang Yahudi untuk mencari perlindungan di tempat lain, menyoroti sebuah paradoks dalam narasi Zionis.

Ada juga peningkatan jumlah warga Israel yang pindah ke luar negeri pada bulan-bulan sebelum perang, di tengah protes massal terhadap rencana perombakan peradilan pemerintah, dengan peningkatan 51 persen pada Juni-September 2023 dibandingkan dengan 2022.

Terlepas dari lonjakan..

Terlepas dari lonjakan awal keberangkatan, tren tersebut dikatakan berbalik pada bulan-bulan berikutnya. Antara November 2023 dan Maret 2024, 30 ribu warga Israel meninggalkan negara itu secara permanen, menandai penurunan 14 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, ada penurunan 21 persen dalam jumlah warga Israel yang kembali dari luar negeri selama periode ini, dengan 8.898 orang kembali antara Oktober 2023 dan Maret 2024 dibandingkan dengan 11.231 orang pada tahun sebelumnya.

Channel 12 menunjukkan bahwa data CBS menghitung warga Israel yang meninggalkan negara itu, tidak kembali selama sepuluh bulan berikutnya, dan membangun kehidupan mereka di luar negeri, sehingga mengindikasikan tren daripada penyebab langsung.

Laporan ini juga mencatat bahwa keputusan untuk beremigrasi itu rumit dan tidak selalu terkait dengan satu peristiwa, karena keputusan semacam itu biasanya melibatkan perencanaan selama beberapa bulan.

Secara keseluruhan, meskipun pada awal setelah 7 Oktober terjadi peningkatan tajam dalam kepergian permanen dari Israel, angka tersebut telah stabil.

Para pengkritik Israel berpendapat bahwa orang-orang Yahudi yang teradikalisasi oleh Zionisme sering kali pindah ke Israel sebagai penggenapan nubuat Alkitab, tetapi cenderung pergi selama masa konflik, terutama mereka yang memegang paspor kedua.

Israel semakin khawatir dengan tren migrasi balik orang Yahudi dari Palestina yang diduduki, terutama pada saat demografi negara menjadi masalah mendasar bagi pemerintah Israel dan para ahli strategi Zionis. Pergerakan orang Yahudi menjauh dari Israel mengancam keseimbangan demografis yang ingin dipertahankan oleh para pemimpin Zionis.

Sumber: midleeast

Tel Aviv: Ribuan warga Israel kembali turun ke jalan dan mendesak pemerintah untuk segera menyepakati perjanjian pertukaran sandera dengan faksi-faksi Palestina di Jalur Gaza. Mereka juga menuntut agar pemilihan umum parlemen Israel digelar lebih awal dari jadwal semula.

Mengutip dari Anadolu Agency, Minggu, 7 Juli 2024, ribuan orang di Kaplan Square di pusat kota Tel Aviv menuntut kesepakatan sandera dan menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lagi melewatkan kesempatan ini, lapor otoritas penyiaran milik pemerintah.

Para pengunjuk rasa meneriakkan, "Kesepakatan Sekarang juga" seraya mengangkat spanduk dengan slogan bertuliskan kalimat tersebut.
Selain di Tel Aviv, sekitar 2.000 orang berunjuk rasa di Caesarea di Israel utara, menuntut kesepakatan pembebasan sandera di Gaza dan pemilihan umum lebih awal. Surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa ribuan orang berdemonstrasi di beberapa lokasi, termasuk persimpangan Karqur, Bat Hefer dan Rehovot.

Demonstran menekankan perlunya kesepakatan sandera "secepat mungkin" dan mendesak pemerintah untuk tidak "melewatkan kesempatan kali ini." Mereka juga menyerukan agar pemilihan umum parlemen digelar lebih awal.

Yedioth Ahronoth, mengutip sumber informasi yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa tim negosiasi gencatan senjata dan pembebasan sandera "akan berangkat Senin depan untuk melanjutkan negosiasi di Qatar."

Kepala Badan Intelijen Israel Mossad, David Barnea, melakukan perjalanan ke Doha pada Jumat lalu untuk bertemu Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani terkait kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata di Gaza.

Sekembalinya ke Tel Aviv, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa tim negosiasi akan berangkat ke Qatar pekan depan untuk melanjutkan diskusi tentang kesepakatan tersebut.

Israel memperkirakan sekitar 120 warga Israel yang masih ditahan kelompok pejuang Palestina Hamas di Gaza. Israel, yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang terus berlanjut di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Lebih dari 38.000 warga Palestina telah tewas sejak meletusnya perang, dengan lebih dari 87.700 lainnya terluka.

Hampir sembilan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang putusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militer di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang.

(WIL)