REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pada Senin (19/8/2024), sekelompok warga Israel berhadapan dengan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir di sebuah pom bensin dengan menyebutnya sebagai 'teroris' dan menuduhnya 'menghancurkan' negara.

Peristiwa itu terjadi di Israel utara di mana ribuan orang terpaksa mengungsi karena pertempuran dengan Hizbullah Lebanon.

Israel pada Selasa (20/8/2024) mengatakan pasukannya mendeteksi 80 roket yang diluncurkan dari Lebanon menuju permukiman di perbatasan, yang beberapa di antaranya berhasil dicegat dan lainnya menyebabkan kebakaran di dua lokasi terpisah.

Media Israel, Channel 12, melaporkan sekitar 80 roket ditembakkan dari Lebanon sejak Selasa (20/8) pagi. Beberapa roket dicegat, dan sejumlah lainnya mendarat di area terbuka di wilayah Galilea Barat di Israel utara.

Haaretz melaporkan bahwa roket menyebabkan kebakaran di dua lokasi di utara Israel. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Sepanjang pagi, menurut surat kabar Israel itu, sirene serangan udara terdengar di beberapa permukiman Israel dekat perbatasan Lebanon.

Sementaran itu, Hizbullah mengatakan melalui pernyataan bahwa pihaknya melancarkan serangkaian serangan pesawat nirawak ke markas besar Brigade Lapis Baja ke-7 Divisi Golan 210 di pangkalan Katzavya. Target serangan itu, kata Hizbullah, adalah para perwira dan tentara Israel yang ditempatkan di pangkalan tersebut.

Namun, militer Israel mengeklaim bahwa pihaknya berhasil mencegat beberapa target (roket dan drone) dan sisanya jatuh di wilayah Dataran Tinggi Golan. Israel tidak memberikan informasi tambahan, termasuk mengenai korban jiwa.

"Setelah sirene berbunyi pada pukul 19.38 di wilayah Shtula, 19.48 di wilayah Shomera dan Fassuta, serta 20.12 di wilayah Mattat, sekitar 40 proyektil teridentifikasi melintas dari Lebanon dan jatuh di wilayah tersebut," menurut pernyataan militer Israel.

Militer Israel mengeklaim telah menargetkan dua bangunan militer Hizbullah di Lebanon selatan.

Mereka juga mengonfirmasi bahwa, sebelumnya pada hari itu, pesawat tempur Israel menargetkan sebuah gedung militer di wilayah Matmoura di Lebanon selatan yang digunakan oleh para operator Hizbullah, serta bangunan militer Hizbullah lainnya di wilayah tersebut.

Hizbullah, kelompok yang bermarkas di Lebanon, dalam pernyataan terpisah mengatakan para pejuangnya menggunakan roket Katyusha untuk menargetkan pangkalan Shomera dan Mattat serta wilayah di sekitarnya, juga artileri berat untuk menyerang lokasi Ramia.

Kekhawatiran akan perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah telah meningkat di tengah serangan lintas batas, terutama setelah pembunuhan komandan senior Hizbullah Fouad Shukr di Beirut pada 30 Juli.

Eskalasi tersebut terjadi di tengah gempuran Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 40.170 orang sejak Oktober lalu, menyusul serangan oleh kelompok perjuangan Palestina Hamas.

Sementara itu, Hizbullah Lebanon telah meluncurkan lebih dari 50 roket, menghantam sejumlah rumah pribadi di Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel.

Serangan pada Rabu (21/8/2034) itu terjadi sehari setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken bertemu dengan sesama mediator Mesir dan Qatar saat ia terus maju dengan misi diplomatik terbaru untuk mengamankan gencatan senjata dalam perang di Gaza, bahkan ketika Hamas dan Israel mengisyaratkan bahwa tantangan tetap ada.

Dikutip dari laman Telegraph India pada Kamis (22/8/2024), Hamas dalam sebuah pernyataan baru menyebut proposal terbaru yang diajukan kepadanya sebagai "pembalikan" dari apa yang disetujuinya sebelumnya dan menuduh AS menyetujui apa yang disebutnya "persyaratan baru" dari Israel. Tidak ada tanggapan langsung dari AS.

Penanggap pertama di Dataran Tinggi Golan mengatakan mereka merawat seorang pria berusia 30 tahun yang terluka sedang dengan luka pecahan peluru dalam serangan hari Rabu.

Satu rumah dilalap api, dan petugas pemadam kebakaran mengatakan mereka mencegah tragedi yang lebih besar dengan menghentikan kebocoran gas.

Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai respons terhadap serangan Israel ke Lebanon pada Selasa malam yang menewaskan satu orang dan melukai 19 orang.

Pada Selasa, Hizbullah meluncurkan lebih dari 200 proyektil ke Israel, setelah Israel menargetkan depot senjata Hizbullah sekitar 80 km dari perbatasan, peningkatan signifikan dalam pertempuran harian.

Israel dan Hizbullah telah saling serang hampir setiap hari selama lebih dari 10 bulan dengan latar belakang perang Israel melawan sekutu Hizbullah yakni Hamas di Gaza, Palestina. Saling serang tersebut telah mewafatkan lebih dari 500 orang di Lebanon, sebagian besar militan tetapi juga termasuk sekitar 100 warga sipil dan non-kombatan dan 23 tentara serta 26 warga sipil di Israel.

Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam perang Timur Tengah 1967 dan kemudian mencaploknya, dengan mengatakan bahwa Israel membutuhkan dataran tinggi yang strategis untuk keamanannya.

Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang mengakui aneksasi Israel, sementara komunitas internasional lainnya menganggap Golan sebagai wilayah Suriah yang diduduki.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (EU) Josep Borrell meminta EU mempertimbangkan sanksi terhadap Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir atas seruannya memangkas pasokan bahan bakar dan bantuan bagi warga sipil di Jalur Gaza, Senin (12/8/2024).

"Sementara dunia mendorong gencatan senjata di #Gaza, Ben Gvir menyerukan pemotongan bahan bakar & bantuan bagi warga sipil," kata Borrel pada platform X.

Borrell melanjutkan, pernyataan dari Ben Gvir tersebut mirip dengan pernyataan jahat Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang merupakan hasutan untuk melakukan kejahatan perang.

"Sanksi harus menjadi agenda Uni Eropa kita," kata Borrell.

Dia juga meminta Israel menjauhkan diri dengan tegas dari hasutan untuk melakukan kejahatan perang. Lebih lanjut, Borrell juga menyerukan Israel terlibat dengan itikad baik dalam negosiasi yang difasilitasi oleh AS, Qatar dan Mesir untuk melakukan gencatan senjata segera.

Ben-Gvir menganjurkan sikap yang lebih keras terhadap Otoritas Nasional Palestina. Politikus itu telah berulang kali menentang kesepakatan dengan Hamas dan mengakhiri perang di Gaza, dengan mengatakan perlu untuk menempuh akhir yang sulit dan meninggalkan kesepakatan yang "tidak masuk akal" itu.

Sebelumnya Smotrich mengatakan dalam konteks perjuangan untuk membebaskan sandera Israel, dia menganggap tindakan memblokir pasokan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza adalah tindakan yang dibenarkan dan bermoral, bahkan jika hal tersebut menyebabkan kematian dua juta warga Palestina karena kelaparan.

Dia juga mengeluh masyarakat internasional tidak akan mengizinkannya memblokir pasokan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Sebelumnya, Mesir, Qatar dan Amerika Serikat meminta Israel dan Hamas untuk melanjutkan pembahasan tentang ketentuan gencatan senjata pada 14-15 Agustus. Para pemimpin ketiga negara itu mengatakan siap mengajukan usulan akhir guna mencapai kesepakatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serangan Israel terhadap kamp pengungsi sementara di salah satu sekolah di Kota Gaza, Palestina, menyebabkan lebih dari 10 orang tewas. Kabar duka ini disampaikan perwakilan Pertahanan Sipil Palestina di Gaza, Mahmoud Basal, pada Kamis (1/8/2024).

"Pembantaian yang dilakukan pasukan keamanan Israel kembali terjadi hari ini. Beberapa waktu lalu, salah satu sekolah di daerah Shejaiya, tempat tinggal banyak keluarga, diserang. Saat ini, 10 jasad telah dibawa ke rumah sakit," kata Basal kepada wartawan.

Menurutnya, puluhan orang masih tertimbun reruntuhan. Serangan udara itu dipicu informasi intelijen yang mengindikasikan bahwa kelompok perjuangan Palestina, Hamas, menggunakan kompleks sekolah tersebut untuk merencanakan serangan terhadap Israel, kata tentara Israel (IDF).

"Berdasarkan intelijen IDF dan ISA (badan keamanan Israel), IAF (pasukan udara Israel) menyerang ekstremis yang beroperasi di dalam kompleks Sekolah Dalal di wilayah Shejaiya di Kota Gaza. Kompleks itu digunakan Hamas sebagai tempat persembunyian komandan dan operator sekaligus merencanakan serangan teror," ucap IDF.

"Sejumlah langkah telah diambil" sebelum terjadi serangan guna meminimalkan jumlah korban sipil, menurut IDF melalui akun Telegram.

Sebelumnya pada 7 Oktober 2023, Israel menghadapi serangan roket yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Jalur Gaza. Pada saat itu, petempur Hamas menyusup ke daerah-daerah perbatasan, menembaki militer dan warga sipil serta menyandera lebih dari 200 orang. Menurut otoritas, sekitar 1.200 orang tewas selama serangan terjadi.

IDF lantas melakukan balasan dengan meluncurkan Operasi Pedang Besi di Jalur Gaza yang meliputi serangan terhadap target warga sipil. Israel juga menginstruksikan pengepungan total terhadap wilayah kantong tersebut dan memutus akses pasokan air, listrik, bahan bakar, makanan serta obat-obatan.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, jumlah korban meninggal akibat serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober telah menembus 39.400 orang, dengan lebih dari 91.100 orang lainnya terluka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Jumlah warga Israel yang meninggalkan negara itu secara permanen melonjak 285 persen setelah 7 Oktober, menurut data yang dipublikasikan di Times of Israel.

Laporan dari Channel 12 News, berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (CBS), menunjukkan peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Oktober 2023 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022.

Laporan terbaru tentang eksodus warga Israel mengonfirmasi data yang diterbitkan dua bulan setelah serangan 7 Oktober yang menunjukkan bahwa hampir setengah juta orang meninggalkan Israel.

Data tersebut juga menunjukkan penurunan yang signifikan dalam jumlah imigran Yahudi yang tiba di Israel. Sebuah survei kedua di antara warga Israel yang tinggal di luar negeri yang dilakukan pada Maret oleh Universitas Ibrani atas prakarsa Organisasi Zionis Dunia mengungkapkan bahwa 80 persen mengatakan bahwa mereka tidak berniat untuk kembali ke Israel.

Data dari CBS menunjukkan bahwa banyak warga Israel yang memiliki pilihan untuk memiliki rumah kedua di luar negeri memilih untuk pindah selama masa-masa konflik yang memanas, untuk mencari keamanan dan stabilitas di tempat lain.

Tren ini sangat kontras dengan klaim yang dibuat oleh para pendukung Zionisme yang menyatakan bahwa Israel adalah tempat perlindungan utama bagi orang Yahudi di seluruh dunia.

Sebaliknya, data menunjukkan bahwa justru keberadaan Israel dan kebijakan-kebijakannya yang mendorong orang Yahudi untuk mencari perlindungan di tempat lain, menyoroti sebuah paradoks dalam narasi Zionis.

Ada juga peningkatan jumlah warga Israel yang pindah ke luar negeri pada bulan-bulan sebelum perang, di tengah protes massal terhadap rencana perombakan peradilan pemerintah, dengan peningkatan 51 persen pada Juni-September 2023 dibandingkan dengan 2022.

Terlepas dari lonjakan..

Terlepas dari lonjakan awal keberangkatan, tren tersebut dikatakan berbalik pada bulan-bulan berikutnya. Antara November 2023 dan Maret 2024, 30 ribu warga Israel meninggalkan negara itu secara permanen, menandai penurunan 14 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, ada penurunan 21 persen dalam jumlah warga Israel yang kembali dari luar negeri selama periode ini, dengan 8.898 orang kembali antara Oktober 2023 dan Maret 2024 dibandingkan dengan 11.231 orang pada tahun sebelumnya.

Channel 12 menunjukkan bahwa data CBS menghitung warga Israel yang meninggalkan negara itu, tidak kembali selama sepuluh bulan berikutnya, dan membangun kehidupan mereka di luar negeri, sehingga mengindikasikan tren daripada penyebab langsung.

Laporan ini juga mencatat bahwa keputusan untuk beremigrasi itu rumit dan tidak selalu terkait dengan satu peristiwa, karena keputusan semacam itu biasanya melibatkan perencanaan selama beberapa bulan.

Secara keseluruhan, meskipun pada awal setelah 7 Oktober terjadi peningkatan tajam dalam kepergian permanen dari Israel, angka tersebut telah stabil.

Para pengkritik Israel berpendapat bahwa orang-orang Yahudi yang teradikalisasi oleh Zionisme sering kali pindah ke Israel sebagai penggenapan nubuat Alkitab, tetapi cenderung pergi selama masa konflik, terutama mereka yang memegang paspor kedua.

Israel semakin khawatir dengan tren migrasi balik orang Yahudi dari Palestina yang diduduki, terutama pada saat demografi negara menjadi masalah mendasar bagi pemerintah Israel dan para ahli strategi Zionis. Pergerakan orang Yahudi menjauh dari Israel mengancam keseimbangan demografis yang ingin dipertahankan oleh para pemimpin Zionis.

Sumber: midleeast

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Jumlah warga Israel yang meninggalkan negara itu secara permanen melonjak 285 persen setelah 7 Oktober, menurut data yang dipublikasikan di Times of Israel.

Laporan dari Channel 12 News, berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (CBS), menunjukkan peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Oktober 2023 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022.

Laporan terbaru tentang eksodus warga Israel mengonfirmasi data yang diterbitkan dua bulan setelah serangan 7 Oktober yang menunjukkan bahwa hampir setengah juta orang meninggalkan Israel.

Data tersebut juga menunjukkan penurunan yang signifikan dalam jumlah imigran Yahudi yang tiba di Israel. Sebuah survei kedua di antara warga Israel yang tinggal di luar negeri yang dilakukan pada Maret oleh Universitas Ibrani atas prakarsa Organisasi Zionis Dunia mengungkapkan bahwa 80 persen mengatakan bahwa mereka tidak berniat untuk kembali ke Israel.

Data dari CBS menunjukkan bahwa banyak warga Israel yang memiliki pilihan untuk memiliki rumah kedua di luar negeri memilih untuk pindah selama masa-masa konflik yang memanas, untuk mencari keamanan dan stabilitas di tempat lain.

Tren ini sangat kontras dengan klaim yang dibuat oleh para pendukung Zionisme yang menyatakan bahwa Israel adalah tempat perlindungan utama bagi orang Yahudi di seluruh dunia.

Sebaliknya, data menunjukkan bahwa justru keberadaan Israel dan kebijakan-kebijakannya yang mendorong orang Yahudi untuk mencari perlindungan di tempat lain, menyoroti sebuah paradoks dalam narasi Zionis.

Ada juga peningkatan jumlah warga Israel yang pindah ke luar negeri pada bulan-bulan sebelum perang, di tengah protes massal terhadap rencana perombakan peradilan pemerintah, dengan peningkatan 51 persen pada Juni-September 2023 dibandingkan dengan 2022.

Terlepas dari lonjakan..

Terlepas dari lonjakan awal keberangkatan, tren tersebut dikatakan berbalik pada bulan-bulan berikutnya. Antara November 2023 dan Maret 2024, 30 ribu warga Israel meninggalkan negara itu secara permanen, menandai penurunan 14 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, ada penurunan 21 persen dalam jumlah warga Israel yang kembali dari luar negeri selama periode ini, dengan 8.898 orang kembali antara Oktober 2023 dan Maret 2024 dibandingkan dengan 11.231 orang pada tahun sebelumnya.

Channel 12 menunjukkan bahwa data CBS menghitung warga Israel yang meninggalkan negara itu, tidak kembali selama sepuluh bulan berikutnya, dan membangun kehidupan mereka di luar negeri, sehingga mengindikasikan tren daripada penyebab langsung.

Laporan ini juga mencatat bahwa keputusan untuk beremigrasi itu rumit dan tidak selalu terkait dengan satu peristiwa, karena keputusan semacam itu biasanya melibatkan perencanaan selama beberapa bulan.

Secara keseluruhan, meskipun pada awal setelah 7 Oktober terjadi peningkatan tajam dalam kepergian permanen dari Israel, angka tersebut telah stabil.

Para pengkritik Israel berpendapat bahwa orang-orang Yahudi yang teradikalisasi oleh Zionisme sering kali pindah ke Israel sebagai penggenapan nubuat Alkitab, tetapi cenderung pergi selama masa konflik, terutama mereka yang memegang paspor kedua.

Israel semakin khawatir dengan tren migrasi balik orang Yahudi dari Palestina yang diduduki, terutama pada saat demografi negara menjadi masalah mendasar bagi pemerintah Israel dan para ahli strategi Zionis. Pergerakan orang Yahudi menjauh dari Israel mengancam keseimbangan demografis yang ingin dipertahankan oleh para pemimpin Zionis.

Sumber: midleeast