JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto mengingatkan para hakim agung soal integritas hingga pentingnya menjaga rezeki yang halal bagi keluarga.

Pesan ini Sunarto sampaikan ketika membuka Rapat Pleno Kamar MA ke-13 di Bandung, Jawa Barat.

Sunarto meminta, agar para hakim agung meneguhkan hati, menjadikan peristiwa yang melanggar integritas sebagai yang terakhir, dan mematuhi kode etik hakim.

“Tetap fokus bekerja dan menjalankan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku guna menjaga integritas," kata Sunarto dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Menurut Sunarto, menjaga integritas diri sendiri, bersikap jujur, tanggung jawab, dan konsisten pada nilai merupakan sikap pertama yang harus diwujudkan aparatur peradilan.

Membangun integritas, menurut mantan Ketua Badan Pengawas (Bawas) MA itu, dimulai dari lingkungan yang paling kecil.

"Istri atau suami, bahkan anak-anak, senantiasa saling mengingatkan akan pentingnya rezeki halal bagi keluarga," tutur Sunarto.

Selain keluarga, integritas juga harus dibangun bersama-sama di lingkungan kerja. Hal ini bisa dilakukan dengan mengingatkan rekan kerja di lingkungan MA.

Ketika kebaikan dilakukan secara kolektif, kata Sunarto, akan menjadi lebih kuat daripada dilakukan secara individual.

"Kita bisa saling menjaga rekan sejawat untuk tidak tergoda pada hal-hal yang mengarah kepada perbuatan nir-integritas,” ujar Sunarto.

Pada kesempatan yang sama, Sunarto juga menyinggung hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023 di lingkungan MA yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun SPI merupakan upaya KPK untuk memotret seberapa rentan suatu lembaga atau instansi terhadap korupsi. Dalam survei ini, responden diminta memberikan kesaksian apakah di lingkungan mereka terdapat tindakan-tindakan korupsi.

Sunarto mengatakan, skor SPI MA pada 2023 84,93. Angka ini naik dari 74,51 pada 2022. Meski demikian, angka itu jauh jika dibanding hasil SPI pada 2021 dengan skor 82,72.

Lebih lanjut, Sunarto mengajak semua aparatur peradilan agar saling membantu dalam meraih kembali kepercayaan publik.

Menurutnya, peristiwa-peristiwa yang melanda MA dalam beberapa waktu terakhir mestinya bisa memperkuat lembaga peradilan jika dihadapi bersama, secara cerdas, dan dengan solidaritas tinggi.

Sunarto pun mengutip gagasan filsuf Jerman yang menjadi salah satu tonggak lahirnya filsafat postmodern, Was mich nicht umbringt macht mich starker. Idiom itu berarti, “peristiwa yang menimpa, selama tidak memusnahkan, justru akan membuat kita lebih”.

"Kepercayaan publik tidak bisa diraih sendiri-sendiri. Ia dibangun di atas fondasi integritas, dirawat dengan kerja cerdas, dan diikat dengan tali solidaritas," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mempersilahkan pihak Zarof Ricar menyampaikan langsung kepada penyidik mengenai asal usul uang Rp 920 miliar dan emas seberat 51 kg yang ditemukan di rumahnya.

Ia mengatakan, penyidik saat ini memang sedang mendalami sumber harta nyaris Rp 1 Triliun yang disita dari rumah mantan pejabat Mahkamah Agung itu.

Sehingga, Kejagung akan senang jika pihak Zarof terbuka soal asal harta tersebut.

“Ya kalau kita senang, sebenarnya silakan saja dibuktikan supaya lebih membuat terang. Rp 920 miliar dan 51 kg emas itu dari mana, dan memang itu yang penyidik sedang cari,” kata Harli di Kejagung, Jumat (8/11/2024).

Kejagung menyebut, Zarof memang telah mengakui bahwa uang dan emas itu adalah hasil dari pengurusan pekara sejak tahun 2012.

Meski demikian, kasus apa saja yang diurus Zarof dan siapa saja yang memberikan uang itu masih jadi tanda tanya.

Sejauh ini, baru diketahui bahwa Zarof menjadi makelar kasus dalam vonis bebas Ronald Tannur, anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya hingga tewas.

Meski sudah pensiun dari MA, Zarof nyatanya bisa menjadi perantara suap antara pengacara Ronald Tannur dan tiga hakim PN Surabaya.

“Jadi kalau memang diklarifikasi, misalnya apakah ada dugaan keterkaitan (makelar kasus atau tidak) tentu bisa dilihat. Tapi tidak boleh juga berpolemik, menurut saya,” ungkap Harli.

“Sebaiknya itu disampaikan kepada penyidik lah ya. Kalo misalnya itu memang dugaan hasil kejahatan, supaya jelas,” tambahnya.

Dalam kasus suap vonis Ronald Tannur ini, kejagung menetapkan 6 orang tersangka.

Mereka yakni 3 hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Ketiganya diduga mendapatkan fee dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR) atas vonis bebas di tingkat pertama.

Kemudian, Kejagung menetapkan Zarof Ricar karena melakukan permufakatan jahat dengan LR untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan pekara Ronald Tannur.

Kejagung juga menetapkan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW) sebagai tersangka atas dugaan memberikan "fee" kepada LR untuk "mengamankan" vonis anaknya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendorong Kejaksaan Agung membongkar seluruh kasus suap perkara yang diurus eks pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar.

Penyidikan Kejagung tak boleh hanya berhenti pada perkara suap vonis bebas Ronald Tannur.

"Iya dong, harus dong (dibongkar Kejagung). Itu, itu, itu harus," kata Mahfud ditemui di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Mahfud meyakini, Zarof yang baru pensiun dari MA itu sudah menerima suap untuk banyak perkara.

Hal itu bisa dilihat dari temuan uang dan emas senilai nyaris Rp 1 triliun yang disita dari rumah Zarof.

"Itu (uang dan emas) jelas ada kaitannya dengan perkara-perkara (lain)," kata Mahfud.

Kejaksaan Agung sebelumnya menyatakan, Zarof Ricar telah mengakui uang dan emas hampir Rp 1 triliun yang disita di rumahnya merupakan hasil dari pengurusan perkara.

"Itu pengakuannya yang menyatakan bahwa uang dan emas itu merupakan hasil dari pengurusan perkara," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, di Kejagung, Rabu (6/11/2024).

Harli mengatakan, berdasarkan pengakuan tersebut, penyidik masih terus mendalami kasus ini untuk memastikan asal-usul dari aset yang ditemukan.

"Sangat tergantung bagaimana ZR memberikan keterangannya dalam perkara ini. Kita juga terus melakukan pendalaman dari berbagai barang bukti yang sudah didapat," jelas Harli.

Kejagung juga masih terus menggali hubungan antara Zarof Ricar dan pihak-pihak yang menggunakan "jasa" dalam mengurus perkara.

Sejauh ini, baru diketahui satu perkara yang diurus oleh eks Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA itu.

Zarof ditangkap Kejagung karena menjadi makelar suap dalam vonis bebas Ronald Tannur, anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga tewas.

Meski sudah pensiun dari MA, Zarof nyatanya bisa menjadi perantara suap antara pengacara Ronald Tannur dan tiga hakim PN Surabaya.