Sumber: Washington Post | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Elon Musk, sosok yang telah dikenal luas sebagai pendiri beberapa perusahaan terkemuka, kini juga menjadi sorotan terkait status imigrasinya selama awal karir kewirausahaannya di Amerika Serikat.

Siapa sangka, awal karir Musk berawal dari seorang imigran asal Afrika Selatan yang bekerja tanpa izin di AS hingga menjadi salah satu orang terkaya di dunia.

Latar Belakang dan Karir Awal Musk

Elon Musk lahir di Pretoria, Afrika Selatan, pada tahun 1971. Ia meninggalkan program studi pascasarjana di Stanford untuk memulai karir kewirausahaannya.

Pada tahun 1995, Musk tiba di Palo Alto dengan harapan untuk mengejar pendidikan tinggi, tetapi justru memilih untuk memulai Zip2, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perangkat lunak dan informasi.

Musk memulai perusahaannya tanpa memiliki izin kerja yang sah. Menurut para ahli hukum, mahasiswa asing tidak diperbolehkan untuk keluar dari program studi mereka untuk membangun perusahaan.

Dengan tidak mendaftar di Stanford, Musk kehilangan dasar hukum untuk tinggal di Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan risiko hukum yang signifikan, mengingat setiap aktivitas yang dapat menghasilkan pendapatan dianggap sebagai pelanggaran.

Pentingnya Status Hukum dalam Kewirausahaan

Pelanggaran terhadap status hukum ini memiliki konsekuensi serius. Saat Zip2 menerima investasi sebesar US$3 juta dari Mohr Davidow Ventures, mereka diharuskan untuk mendapatkan status kerja yang sah dalam waktu 45 hari.

Jika tidak, investor berhak untuk menarik kembali investasi mereka. Kekhawatiran akan masalah imigrasi ini menciptakan tekanan tambahan bagi Musk dan perusahaan yang baru berdiri.

Pengakuan dan Penerimaan Musk

Musk sendiri tidak pernah secara terbuka mengakui bahwa ia bekerja tanpa izin. Dalam beberapa kesempatan, ia menyebutkan bahwa ia berada dalam "area abu-abu" dalam hal status hukum kerjanya. Namun, dalam email tahun 2005, ia mengakui bahwa ia tidak memiliki otorisasi untuk tinggal di AS saat mendirikan Zip2.

Menarik untuk dicatat bahwa meskipun Musk pernah mengalami masalah hukum terkait status imigrasinya, ia belakangan ini telah menyoroti isu-isu kebijakan imigrasi di AS, termasuk kritik terhadap imigran ilegal dan pengaturan perbatasan.

Ia telah menjadi pendukung kuat retorika anti-imigran, sering kali berbicara tentang masalah yang dihadapi oleh imigran di negara tersebut.

Evolusi Karir dan Kesuksesan Musk

Setelah berhasil menjual Zip2 senilai sekitar US$300 juta pada tahun 1999, Musk melanjutkan karirnya dengan mendirikan Tesla dan SpaceX.

Keberhasilan ini menjadikannya sebagai salah satu imigran paling sukses di Amerika, meskipun status hukumnya selama awal karirnya masih menjadi perdebatan.

Perjalanan Musk tidak hanya mencerminkan keberanian dalam menghadapi tantangan, tetapi juga bagaimana ia berhasil menarik perhatian investor meskipun status hukumnya yang kontroversial.

Keberhasilan dalam Zip2 membuka jalan untuk proyek-proyek besar berikutnya, termasuk Tesla, yang kini dikenal sebagai pemimpin dalam industri mobil listrik.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Orang terkaya di dunia Elon Musk dilaporkan bekerja secara ilegal di Amerika Serikat (AS) selama periode singkat pada tahun 1990-an ketika membangun perusahaan rintisan, demikian dilaporkan surat kabar Washington Post pada Sabtu.

Dalam laporannya, media tersebut menyatakan bahwa Musk, triliuner kelahiran Afrika Selatan tersebut, tiba di Palo Alto, California, pada tahun 1995 untuk kuliah di Universitas Stanford, tetapi tidak pernah mendaftar di program studi pascasarjananya.

Sebaliknya, Musk fokus pada pengembangan perusahaan perangkat lunak Zip2, yang kemudian dijual pada tahun 1999 seharga sekitar US$ 300 juta.

Dua pakar hukum imigrasi yang dikutip Washington Post mengatakan, untuk mempertahankan izin kerja yang sah, Musk seharusnya terdaftar sebagai mahasiswa penuh waktu.

Namun, dalam sebuah podcast tahun 2020 yang dikutip oleh media tersebut, Musk menyatakan, ia secara hukum berada di sana, tetapi dia seharusnya mengerjakan tugas mahasiswa. "Saya diizinkan untuk melakukan pekerjaan yang mendukung apa pun,” tutur Musk.

Pada hari Minggu, Musk membantah laporan tersebut melalui platform media sosialnya, X. Ia menjelaskan bahwa dirinya bekerja secara legal selama periode tersebut dengan menggunakan visa J-1, yang kemudian dialihkan ke visa H1-B.

Visa J-1 adalah visa yang memungkinkan mahasiswa asing mendapatkan pelatihan akademis di AS, sedangkan visa H1-B digunakan untuk pekerjaan sementara.

Washington Post juga mengutip dua mantan kolega Musk yang mengingat bahwa Musk menerima izin kerja AS-nya pada atau sekitar tahun 1997.

Dalam perkembangan terpisah, Musk diketahui mendukung calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, dalam pemilihan umum AS yang akan berlangsung pada 5 November.

Mantan presiden tersebut akan menghadapi Wakil Presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, dalam pertarungan yang ketat menurut jajak pendapat.

Trump dikenal dengan kebijakan imigrasinya yang ketat selama masa jabatannya dari tahun 2017 hingga 2021, dan telah berjanji untuk melakukan deportasi besar-besaran jika terpilih kembali.