REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Pakar PAN,Dradjad Wibowo, menegaskan, tidak ada intervensi dari luar atas terpilihnya Zulkifli Hasan menjadi Ketua Umum DPP PAN secara aklamasi. Zulkifli Hasan diminta oleh kader dan tokoh-tokoh PAN untuk melanjutkan kepemimpinan.

Hal ini disampaikan Dradjad menanggapi isu adanya campur tangan pihak eksternal dalam terpilihnya Zulkifli Hasan secara aklamasi, “Sama sekali tidak ada intervensi dari Presiden Jokowi atau siapa pun.” kata Dradjad, Ahad (25/8/2024).

Dijelaskannya, wacana aklamasi Zulkifli Hasan, dan wacana penyelenggaraan kongres PAN pada saat ulang tahun, itu sudah digagas di internal sejak Juni 2024. “Seingat saya, tidak lama setelah MK menyelesaikan kasus sengketa pileg. Saya tahu betul asal usul gagasan tersebut di internal PAN. Jadi sama sekali bukan gagasan, apalagi intervensi pihak luar,” papar anggota Dewan Pakar Timnas Prabowo -Gibran ini.

Mengenai aklamasi, Dradjad mengatakan, para pemegang hak suara kongres dan para tokoh senior PAN sepakat meminta Zulhas memimpin PAN lagi. Hal ini karena mereka melihat Zulkifli Hasan berhasil memimpin PAN menghadapi Pilpres dan Pileg 2024.

“Kita ingat selama beberapa tahun banyak lembaga survey mengklaim PAN tidak akan lolos threshold. Bahkan dikatakan akan ambles. Macam-macam argumennya,” ungkapnya.

Ternyata, lanjut Dradjad, mereka salah semua. Di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, suara dan kursi PAN naik. Bahkan prosentase kenaikan kursinya lebih tinggi dari PKS yang mengambil sikap oposisi.

“Jadi kami semua sepakat meminta bang Zul lanjut. Kami tahu bagaimanaperjuangan dan pengorbanan bang Zul untuk keberhasikan PAN dalam pilpres dan pileg,” papar ekonom senior INDEF ini.

Dengan kinerjanya yang bagus, kata Dradjad, memang tidak ada calon selain Zulkifli Hasan. “Jangan lupa, bang Zul itu diminta lanjut, dan dicalonkan semua pemegang hak suara dan tokoh PAN,” kata dia.

Bisnis.com,JAKARTA - Kongres ke VI Partai Amanat Nasional (PAN) menetapkan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Ketua Umum PAN periode 2024-2029. Dengan demikian, Zulhas menjabat Ketum PAN untuk tiga periode, yaitu 2015-2019, 2019-2024, dan 2024-2029.

Zulhas mengatakan kepercayaan tersebut merupakan tugas berat. Apalagi, dia menyinggung kondisi politik saat ini yang tidak mudah.

"Amanah dari kader tugas berat, tapi mulia. Di tengah situasi kompetisi perpolitikan sekarang tidak mudah memperjuangkan idealisme sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi kadang kita perlu siasat, tapi tanggung jawab. Itu tentu satu kehormatan," kata Zulhas saat menghadiri penutupan Kongres di Hotel Kempinski, Jakarta, Sabtu 24/8/2024).

Zulhas mengatakan penetapan struktur kepengurusan PAN Periode 2024-2029 akan diselesaikan pada pekan ini.

Saat ditanya apa target jangka pendek PAN, Menteri Perdagangan itu mengatakan pihaknya bersama tim koalisi partai akan berjuang memenangkan Pilkada di semua wilaha.

"Tentu kita sekadang lagi Pilkada, nanti KIM Plus fokus utama kita agar di mana-mana kita bisa memenangkan Pilkada ini," kata Zulhas.

Dia mengatakan Kongres PAN akan dihadiri Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nantinya, kata dia, Prabowo akan memberikan pidato untuk menutup pertemuan tersebut.

"Ini mau nutup dulu [Kongres PAN] dengan Pak Prabowo," kata Zulhas memasuki ruangan.

Seperti diketahui, KIM Plus adalah nama koalisi yang dibentuk dalam kontestasi Pilkada 2024 ini. Koalisi tersebut merupakan kepanjangan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang sebelumnya mendukung pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di Pilpres 2024. Sementara Plus adalah partai-partai yang kemudian ikut bergabung.

KIM Plus terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Prima. Kemudian ditambah dengan bergabungnya PKS, PKB, PPP, Perindo, dan Nasdem.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan pihaknya mendukung suara mahasiswa yang menolak RUU Pilkada. Menurut dia, seluruh partai di parlemen juga menyerap aspirasi itu, sehingga tak jadi mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU.

Ia mengakui, masih ada kekurangan dari DPR yang melakukan pembahasan RUU Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi, pembahasan itu relatif dilakukan dengan sangat cepat.

"Terlepas dari kekurangan DPR yang mendapatkan kritikan dari sana-sini, tapi kalau sudah mahasiswa bicara biasanya itu partai-partai, teman-teman, pasti mendengar dan memperhatikan, dan itu lah hasilnya," kata dia di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024) malam.

Ia menyatakan, sesuai pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pengesahan RUU Pilkada tidak dapat dilaksanakan lantaran peserta rapat paripurna yang hadir tak mencapai kuorum. Karena itu, aturan di Pilkada Serentak 2024 akan tetap mengikuti putusan MK terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah.

"Jadi saya melihat dari DPR menyampaikan, Pak Dasco, bahwa revisi tidak jadi karena tidak kuorum dan tidak tahu kapan akan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, yang berlaku adalah putusan MK," ujar Zulhas --sapaan akrab Zulkifli Hasan.

Sebelumnya, DPR berencana mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU setelah adanya putusan MK soal ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah. Namun, RUU Pilkada dinilai mengingkari putusan MK.

Diketahui, ambang batas pencalonan dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 berlaku untuk semua partai politik. Sementara dalam RUU Pilkada, ambang batas yang disesuaikan dengan jumlah DPT setara syarat dukungan pasangan calon perseorangan di putusan MK hanya berlaku untuk partai politik nonparlemen. Partai politik atau gabungan partai yang punya kursi di DPRD tetap mengacu aturan lama, yaitu 20 persen jumlah kursi DPRD atau 25 persen suara sah.

Sementara terkait putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, terkait syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon. Sementara RUU Pilkada justru mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA), yang menghitung syarat usia minimal sejak pelantikan kepala daerah terpilih.

Alhasil, berbagai elemen masyarakat melakukan aksi besar-besaran untuk menolak RUU Pilkada disahkan. Di sisi lain, pengesahan RUU Pilkada tak dapat dilakukan karena peserta rapat paripurna tak memenuhi kuorum.

Karena tak banyak waktu tersisa jelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah ke KPU, DPR memutuskan untuk tak mengesahkan RUU Pilkada untuk Pilkada Serentak 2024. Namun, DPR tetap akan melakukan revisi terhadap UU Pilkada untuk pelaksanaan pilkada selanjutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar Kongres ke-6 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024) malam. Dalam kongres itu, Zulkifli Hasan atau Zulhas secara aklamasi terpilih menjadi ketua umum partai berlambang matahari itu untuk periode 2024-2029.

Ketua Steering Committee Kongres ke-6 PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, pemilihan ketua umum seharusnya dilakukan pada hari kedua kongres, Sabtu (24/8/2024). Namun, dari hasil kesepakatan 38 DPW dan 514 DPD yang telah membawa aspirasi dukungan penuh di atas materai, Zulhas ditetapkan menjadi Ketua Umum PAN periode 2024-2029.

"Seharusnya acaranya besok, tapi hasil dari diskusi, karena masih ada sisa waktu, akhirnya dari steering committee mengiyakan, oke kita akan lanjut setelah pembukaan, langsung sidang pleno 1 sampai pleno 6," kata Viva di Grand Ballroom Kempinski, Jumat malam.

Menurut dia, dalam rapat pleno kelima telah diputuskan Zulhas kembali menjadi Ketua Umum PAN secara aklamasi. Ia menyebutkan, seluruh jajaran DPW dan DPD secara bulat menyatakan setuju Zulhas kembali memimpin PAN untuk lima tahun ke depan.

"Jadi hari ini Ketua Umum terpilih DPP PAN periode 2024-2029 adalah saudaraku, Zulhas," kata Viva.

Diketahui, Zulhas menjadi calon tunggal dalam bursa pemilihan ketua umum PAN. Zulhas telah menjadi Ketua Umum PAN selama dua periode sejak 2015.

Menurut Viva, Zulhas juga telah menetapkan Ketua Majelis Penasihat Tetap, yaitu Hatta Rajasa. "Pak Hatta yang akan terus menemani kami di DPP PAN dalam lima tahun depan," kata dia.

Terkait kepengurusan, nantinya Zulhas akan menyusun pengurus. Susunan itu nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Masih ada sisa waktu sekitar 30 hari kan, masih ada sisa waktu, masih lama," kata Viva, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN.