REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia diliputi aksi demonstrasi besar-besaran menolak RUU Pilkada pada Kamis (22/8/2024) lalu. Efek dari eskalasi tersebut, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan pada Jumat (23/8/2024).

Mengutip Bloomberg, Jumat pada pukul 10.23 WIB, rupiah melemah 4,5 poin atau 0,03 persen menuju level Rp 15.604 per dolar AS. Pada penutupan perdagangan sebelumnya, rupiah melemah 100,5 poin di level Rp 15.600 per dolar AS.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelemahan mata uang Garuda terjadi karena di antaranya kondisi Indonesia yang sedang tidak kondusif atas aksi demonstrasi tolak RUU Pilkada. Hal itu dipicu sikap DPR RI.

DPR melalui Badan Legislasi berupaya menganulir putusan MK tentang ambang batas pencalonan dan usia kandidat Pilkada melalui revisi UU Pilkada yang pembahasannya dikebut pada Rabu, 21 Agustus 2024. Walhasil, sikap DPR memicu gelombang aksi massa di berbagai daerah.

"Hal itu pun, menjadi sentimen negatif terhadap mata uang garuda. Seharusnya DPR dan pemerintah membangun iklim investasi yang kondusif, transparan, dan terukur. Sebab, pelaku usaha akan memasukkan risiko politik dalam perencanaan ekspansi bisnis mereka," ungkap Ibrahim dalam keterangannya, dikutip Jumat (23/8/2024) lalu.

Meski akhirnya di hari yang sama, pimpinan DPR RI akhirnya membatalkan persetujuan revisi RUU Pilkada, Ibrahim memprediksi rupiah akan melanjutkan pelemahan pada hari ini. "Untuk perdagangan Jumat (23/8/2024), mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 15.590 - Rp 15.650 per dolar AS," ujar Ibrahim.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan pihaknya mendukung suara mahasiswa yang menolak RUU Pilkada. Menurut dia, seluruh partai di parlemen juga menyerap aspirasi itu, sehingga tak jadi mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU.

Ia mengakui, masih ada kekurangan dari DPR yang melakukan pembahasan RUU Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi, pembahasan itu relatif dilakukan dengan sangat cepat.

"Terlepas dari kekurangan DPR yang mendapatkan kritikan dari sana-sini, tapi kalau sudah mahasiswa bicara biasanya itu partai-partai, teman-teman, pasti mendengar dan memperhatikan, dan itu lah hasilnya," kata dia di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024) malam.

Ia menyatakan, sesuai pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pengesahan RUU Pilkada tidak dapat dilaksanakan lantaran peserta rapat paripurna yang hadir tak mencapai kuorum. Karena itu, aturan di Pilkada Serentak 2024 akan tetap mengikuti putusan MK terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah.

"Jadi saya melihat dari DPR menyampaikan, Pak Dasco, bahwa revisi tidak jadi karena tidak kuorum dan tidak tahu kapan akan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, yang berlaku adalah putusan MK," ujar Zulhas --sapaan akrab Zulkifli Hasan.

Sebelumnya, DPR berencana mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU setelah adanya putusan MK soal ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah. Namun, RUU Pilkada dinilai mengingkari putusan MK.

Diketahui, ambang batas pencalonan dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 berlaku untuk semua partai politik. Sementara dalam RUU Pilkada, ambang batas yang disesuaikan dengan jumlah DPT setara syarat dukungan pasangan calon perseorangan di putusan MK hanya berlaku untuk partai politik nonparlemen. Partai politik atau gabungan partai yang punya kursi di DPRD tetap mengacu aturan lama, yaitu 20 persen jumlah kursi DPRD atau 25 persen suara sah.

Sementara terkait putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, terkait syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon. Sementara RUU Pilkada justru mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA), yang menghitung syarat usia minimal sejak pelantikan kepala daerah terpilih.

Alhasil, berbagai elemen masyarakat melakukan aksi besar-besaran untuk menolak RUU Pilkada disahkan. Di sisi lain, pengesahan RUU Pilkada tak dapat dilakukan karena peserta rapat paripurna tak memenuhi kuorum.

Karena tak banyak waktu tersisa jelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah ke KPU, DPR memutuskan untuk tak mengesahkan RUU Pilkada untuk Pilkada Serentak 2024. Namun, DPR tetap akan melakukan revisi terhadap UU Pilkada untuk pelaksanaan pilkada selanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjanji akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan perubahan norma Undang-Undang (UU) Pilkada.

Namun demikian, masyarakat masih meragukan akan komitmen KPU yang mempunyai rekam jejak buruk karena pernah melawan putusan konstitusi.

Apalagi, KPU dalam waktu dekat juga akan berkonsultasi dengan DPR yang baru saja melakukan akrobat politik perihal revisi UU Pilkada.

Karena itu, agenda konsultasi tersebut pun tetap harus diawasi bersama agar putusan MK benar-benar dipatuhi KPU.

Konsultasi PKPU

Agenda konsultasi KPU ke DPR direncanakan berlangsung pada Senin (26/9/2024).

Topik pembahasan konsultasi ini berkaitan dengan perubahan Peraturan KPU (PKPU) pasca-putusan MK mengenai ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah.

Ketua KPU Muhammad Afifuddin mengatakan, sikap KPU RI hingga kini tidak akan berubah, yakni mematuhi dan mengikuti putusan MK tertanggal 20 Agustus 2024.

Sejak putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 keluar, kata Afifuddin, KPU langsung menindaklanjutinya dengan menyusun draf perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 terkait pencalonan kepala daerah.

"Sejak 20 Agustus malam kami sudah sampaikan kami akan TL (tindaklanjuti) putusan Mahkamah Konstitusi. 21 Agustus kami kirim surat draf-nya perubahan itu untuk mengadaptasi putusan 60 dan 70," kata Afifuddin di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, selain KPU, agenda konsultasi juga akan dihadiri pihak pemerintah. Pada hari agenda konsultasi nanti, PKPU ditargetkan bisa disahkan.

"Ya kalau kita ngelihat tahapan rapat konsultasi seharusnya enggak lama. Bisa hari itu juga seharusnya karena ya kan kalau pendaftaran seharusnya PKPU sudah jalan, sudah selesai," kata Dasco saat ditemui awak media di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/8/2024).

Dasco mengatakan, baik KPU, DPR, maupun pemerintah telah sepakat akan melaksanakan putusan MK.

Karena itu, pihaknya mendorong agar KPU segera menerbitkan PKPU yang mengakomodir putusan MK sebagaimana tuntutan masyarakat

Wajib konsultasi

Sementara, pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie membenarkan bahwa KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dalam memproses revisi PKPU.

Namun, menurutnya konsultasi tersebut tak mengikat KPU secara mutlak dalam menentukan sikap soal revisi PKPU.

"Konsultasi wajib dilakukan sesuai perintah UU, tapi tidak mengikat mutlak bagi KPU untuk menetapkan aturan sebagai lembaga independen yang tidak boleh dipengaruhi oleh pemerintah ataupun DPR," ujar Jimly.

Jimly juga memberikan gambaran situasi bahwa sebelum PKPU yang direvisi ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan MK, ada PKPU yang sudah berlaku setelah putusan Mahkamah Agung (MA).

Sehingga, jika sampai masa pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus mendatang belum ada PKPU baru yang ditetapkan, menurutnya, putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep tetap memenuhi syarat mendaftar calon kepala daerah.

Tetap kawal

Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni mengatakan, putusan MK harus tetap dikawal.

Fokus publik kini harus diarahkan kepada KPU yang belum mengubah PKPU terkait syarat pencalonan, termasuk ambang batas dan batas usia yang telah diubah MK.

Ia mengingatkan, KPU punya rekam jejak tidak mematuhi konstitusi sehingga publik harus mengawal ketat.

"Bahwa distorsi terhadap undang-undangan putusan MK pernah dilakukan oleh KPU dan itu berkali-kali," ujar Titi.

Titi memberikan contoh bagaimana KPU tidak menjalankan putusan MK terkait dengan jumlah caleg perempuan pada Pemilu 2024.

Saat itu, KPU mengaku tidak mengubah aturan karena permintaan dari DPR berdasarkan hasil konsultasi. Begitu juga soal pencalonan mantan terpidana yang hak politiknya dicabut karena kasus tertentu.

Sebab itu, Titi berharap ucapan DPR saat ini yang menyebut membatalkan revisi UU Pilkada tidak membuat pengawalan putusan MK terkait syarat calon kepala daerah menjadi longgar.

"Jadi kita harus kawal implementasi teknis dari putusan MK pada ranah KPU yang tentu harus menyesuaikan peraturan KPU secara tepat waktu meskipun memang tanpa PKPU pun putusan MK ini serta-merta berlaku," ucap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Beredar kabar salah satu mahasiswa peserta aksi unjukrasa tolak revisi RUU Pilkada di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (22/8/2024), meninggal dunia. Andi Andriana, mahasiswa Universitas Bale Bandung (Unibba), sempat diisukan tewas saat mengikuti demonstrasi.

Presiden Mahasiswa Unibba Fauzi Septian membantah rekannya meninggal dunia. Ia mengatakan korban masih hidup akan tetapi mengalami luka di bagian mata kiri akibat lemparan batu dan terancam mengalami kebutaan.

"Harus ditekankan korban tidak meninggal, banyak berita yang bertebaran kalau korban itu anak Unisba dan meninggal, informasi salah. Itu anak Unibba nama Andi dan tidak meninggal tapi sedang dirawat di RS Cicendo untuk perawatan," ucap dia, Jumat (23/8/2024).

Ia mengatakan korban bersama sejumlah mahasiswa Unibba yang tergabung di aliansi mengikuti aksi demonstrasi tolak revisi RUU Pilkada di Gedung DPRD Jabar. Mereka melakukan aksi sejak pukul 15.00 WIB hingga akhirnya kericuhan terjadi pada sore menjelang malam.

Ia mengatakan korban dan sejumlah mahasiswa Unibba lainnya dievakuasi ke kantor Gedung Sate Jabar. Namun, korban dan satu orang mahasiswa Unibba lainnya masih bertahan di lokasi aksi karena ingin membantu mahasiswa yang menjadi korban dan ditangkap polisi.

Fauzi mengatakan korban dan temannya terpisah saat berusaha membantu mahasiswa lain yang menjadi korban. Salah satu teman korban menghilang dan diketahui ditarik oleh massa untuk menjadi border.

"Ketika yang satu menghilang itu ternyata ditarik sama aksi massa untuk jadi border. Ketika jadi border ada yang melemparkan sesuatu entah batu atau botol dari belakang ke arah polisi, dan dari arah polisi melemparkan sesuatu itu batu kena Andi," ucap dia.

Fauzi mengatakan posisi Andi tengah membetulkan tali sepatu dan saat hendak berdiri terkena lemparan batu di bagian mata kiri. Setelah kejadian itu, Andi dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena mengalami pendarahan.

"Dievakuasi oleh tim medis ke RSHS jam setengah tujuh malam. Dari situ dapat perawatan secara intensif dan harus dirujuk ke RS Cicendo untuk dioperasi," kata dia.

Hasil CT Scan dan Rontgen Andi sendiri, ia mengatakan dalam keadaan baik. Namun, korban terancam kehilangan mata kiri akibat terkena lemparan batu."Hasil operasi, mau dijahit atau diangkat bola matanya Andi kehilangan indera penglihatannya atau buta permanen," kata Fauzi.

Ia pun membantah kabar hoaks bahwa Andi meninggal dunia. Pihaknya bersama kampus mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam demo tersebut.

Terpisah Kepala Humas Unisba Firmansyah memastikan bahwa tidak terdapat mahasiswa Unisba yang meninggal dunia saat mengikuti aksi demonstrasi di Gedung DPRD Jawa Barat. "Hoaks," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi "Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Tolak Revisi Undang-undang Pilkada" kembali digelar di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Kali ini, massa merupakan mahasiswa Universitas Djuanda Bogor. Sekira pukul 13.47 WIB, massa datang dari arah lampu merah Slipi.

Setibanya di depan gerbang gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, massa langsung memasang spanduk bertuliskan "Jokowi is a mistake".

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Djuanda Bogor, Ruben Bentiyan, mengatakan, aksi digelar untuk memastikan bahwa DPR benar-benar membatalkan rencana pengesahan revisi Undang-undang Pilkada.

Selama belum ada aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pilkada 2024 yang berlandaskan Putusan MK, Ruben dan rekan-rekannya tak percaya DPR urung merevisi UU Pilkada.

Apalagi, pernyataan pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, bukan Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Selama belum ada PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum), berarti masih ada kemungkinan. Kami sedang berusaha menutup kemungkinan tersebut," kata Ruben.

Ruben mengatakan, aski ini digelar juga untuk menunjukkan kemarahan masyarakat atas pembangkangan terhadap konstitusi yang dilakukan pemerintah dan DPR.

"Kami berangkat dalam keadaan tidak percaya sama sekali. Kami tidak meminta atau menuntut, kami akan merebut apa pun yang bisa direbut hari ini. Kami akan menunjukkan bahwa masyarakat marah dengan keadaan hari ini yang dipertontonkan. Itu membuat kami geram," ujarnya.

Selain mahasiswa Universitas Djuanda Bogor, kata Ruben, aksi hari ini juga akan diramaikan oleh Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) serta Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI).

"Hari ini kami tidak sendirian, datang lebih cepat bukan berarti datang sendirian. Kami sudah melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga BEM lain yang juga hari ini turun aksi. Ada KM ITB, BEM SI juga sore ini akan kembali datang," ucapnya.

Menyambut para pedemo, polisi berjaga di halaman dekat gerbang DPR. Terlihat pula rantis atau kendaraan taktis Brimob terparkir.

Selain itu, tampak barikade beton berjajar di depan gerbang gedung DPR.

Sebagai informasi, demo di depan gedung DPR RI, Kamis (22/8/2024) merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan revisi UU Pilkada.

Sebelum UU tersebut direvisi, MK mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada Pemilu Legislatif (Pileg) sebelumnya.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Terbaru, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Sehingga, Pilkada 2024 tetap berlandaskan Putusan MK.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR (judicial review/uji materi) MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menangkap tiga orang berinisial F, MF, dan EHS yang membakar mobil patroli di Pos Polisi (pospol) Pejompongan, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Pusat, Kamis (22/8/2024).

“Ada tiga orang pelaku diamankan anggota Brimob di wilayah Pejompongan. Selanjutnya mendatangi pelaku di Polsek Palmerah, Jakarta Barat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Jumat (23/8/2024).

Pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Pelaku diserahkan di Polres Metro Jakarta Pusat dalam keadaan baik,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, sebuah mobil polisi dibakar massa di Pos Polisi (Pospol) Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024) malam.

Saksi mata bernama Faris (22) mengungkapkan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 21.30 WIB.

Demonstran yang dipukul mundur aparat dari depan Gedung DPR/MPR RI, berlarian ke arah flyover menjelang perempatan Slipi, Jakarta Barat.

Mereka ada yang berlarian ke arah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

"Pas massa pada kabur, pas banget ada polisi lagi mau ngeluarin mobil di Pospol Pejompongan," ujar Faris.

Massa kemudian menghancurkan mobil itu dengan batu.

Sebanyak empat polisi yang berada di dalamnya pun keluar dan berlarian ke arah Pospol Pejompongan.

"Ya sudah, habis itu dibakar sama-sama itu mobilnya," ujar Faris.

Aparat yang awalnya memukul mundur massa, mendengar bahwa mobil polisi dibakar. Mereka langsung menuju ke tempat kejadian perkara.

Mereka melepaskan gas air mata hingga massa kembali mundur ke arah Bendungan Hilir.

Satpam Gedung BNI bernama Siprianus menambahkan, massa sempat melawan di Jalan Raya Pejompongan dengan melemparkan batu ke polisi.

"Massa tadi gabung sama warga ngelawan. Tapi karena ditembak gas air mata berkali-kali, massa mundur terus," ujar dia.

Pukul 22.40 WIB, api yang melahap mobil polisi sudah dijinakkan. Polisi memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jurnalis Narasi bernama Juan Robin (24) merasa heran ia dan rekan kerjanya yang merupakan kamerawan Narasi menjadi korban intimidasi polisi saat meliput aksi demonstrasi Kawal Putusan MK dan Tolak Revisi Undang-undang Pilkada di sekitar gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024),

Padahal, Juan dan rekannya sudah memakai atribut pers saat liputan. Pakaian yang dikenakan Juan jelas-jelas bertuliskan "Narasi TV".

Sementara, rekan kerja Juan memakai kaus bertuliskan "Mata Najwa" yang bagian depannya bertuliskan “PRESS”.

“Kami pakai kemeja bertuliskan Narasi.tv dan pakai id card (kartu identitas) pers," kata Juan kepada Kompas.com, Jumat (23/8/2024).

Adapun Juan dan rekannya mengalami intimidasi di Jalan Gerbang Pemuda, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat sekira pukul 19.17 WIB.

Insiden bermula ketika selepas azan maghrib polisi memukul mundur peserta aksi yang masih bertahan di depan Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto. Aparat keamanan datang dari arah Slipi.

Melihat hal tersebut, Juan dan kamerawan Narasi merapat ke sisi belakang barisan polisi agar lebih aman dan leluasa mengabadikan momen.

“Tapi, tiba-tiba, saat sedang merekam gambar di dekat polisi yang barikade itu, yang dorong mundur massa itu, tiba-tiba campers (camera person/kamerawan) kami ditarik, disuruh turun. Itu lagi naik ke trotoar gitu. Disuruh turun, ditarik, lalu didorong-dorong,” kata Juan.

Juan bersama rekan kerjanya itu diminta terus berjalan menyusuri Jalan Gatot Subroto ke arah Jalan Gerbang Pemuda bersama sejumlah peserta aksi.

Bersamaan dengan itu, polisi melontarkan kata-kata umpatan kepada Juan dan rekannya.

“Itu didorong pakai tameng sama polisi. Saat itu ada dengar kata kasar juga. Entah dari polisi yang mana itu,” ucap Juan.

Akibat terus didorong menggunakan tameng oleh polisi, Juan, rekannya, dan sejumlah peserta aksi terjatuh. Saat itu, ponsel dan alat liputan Juan dan rekannya ikut terjatuh.

"Pas nyusruk, saya marah-marah, bilang, ‘lagi liputan, kok dihalang-halangi?’,” katanya.

Merasa tak terima, Juan sempat menegur polisi tersebut dan menegaskan bahwa ia dan rekannya sedang bertugas meliput aksi demonstrasi. Namun, polisi tidak menghiraukan Juan.

"Ya kecewa dengan penanganan aparat, yang mana seakan menghalangi kebebasan pers. Padahal, jelas-jelas ini pers. Baju kami sudah menandakan kalau kami dari media,” ujar Juan.

Sebagai informasi, demo di depan gedung DPR RI, Kamis (22/8/2024) merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan revisi UU Pilkada.

Sebelum UU tersebut direvisi, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada Pemilu Legislatif (Pileg) sebelumnya.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Terbaru, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Sehingga, Pilkada 2024 tetap berlandaskan Putusan MK.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR (judicial review/uji materi) MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasukan Brimob Polri menyisir area Gedung DPR RI pada Jumat (23/8/2024) atau sehari usai aksi demonstrasi Kawal Putusan MK dan Tolak Revisi Undang-undang Pilkada.

Pantauan Kompas.com, sekira pukul 11.24 WIB, belasan anggota Brimob menaiki motor trail dan kendaraan taktis menyusuri Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.

Menurut petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Amrin (37), unjuk rasa akan kembali digelar di sekitar Gedung DPR RI pada hari ini.

"Menurut surat tugas kami, akan ada lagi demo di DPR dan KPU (Komisi Pemilihan Umum)," katanya kepada Kompas.com.

Selain melakukan penyisiran, polisi juga telah menempatkan rantis atau kendaraan taktis Brimob di halaman dekat gerbang depan DPR RI. Barikade beton juga masih terpasang di depan gerbang.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, situasi di sekitar gedung DPR masih sepi. Tak terlihat massa yang menggelar aksi.

Adapun Partai Buruh mengumumkan pihaknya menunda rencana aksi yang sedianya akan digelar hari ini.

"Sahabat seperjuangan, aksi tanggal 23 Agustus di DPR RI, kita tunda dulu," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/8/2024).

Said menjelaskan bahwa penundaan ini dilakukan sembari menunggu perkembangan situasi di DPR yang bisa berubah sewaktu-waktu.

Untuk diketahui, demo menolak revisi UU Pilkada di depan gedung DPR RI, Kamis (22/8/2024) diikuti Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI), Partai Buruh dan berbagai lapisan masyarakat, termasuk sejumlah komika hingga aktor papan atas Reza Rahadian.

Sebelum UU Pilkada direvisi, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada Pemilu Legislatif (Pileg) sebelumnya.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Terbaru, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Sehingga, Pilkada 2024 tetap berlandaskan Putusan MK.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR (judicial review/uji materi) MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya menyatakan tidak ada pengunjuk rasa penolakan RUU Pilkada di depan Gedung DPR/MPR RI yang ditangkap pada Kamis (22/8/2024). Politisi PDIP, Adian Napitupulu menyebut ada 26 demonstran ditangkap.

"Tidak ada yang diamankan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan di Kompleks DPR, Kamis (22/8/2024) malam.

Menanggapi pernyataan Adian Napitupulu bahwasanya ada 26 demonstran yang diamankan polisi, Ade Ary menyebut bahwa informasi tersebut akan dipastikan terlebih dahulu.

"Kami pastikan lagi, kami belum dapat informasi tersebut. Sejauh ini situasi masih terkendali," kata Ade Ary.

Ade Ary juga mengklaim situasi aksi hari ini berlangsung aman terkendali yang mana semua potensi kerusuhan bisa diatasi. "Dinamika proses pengamanan itu berjalan lancar, potensi-potensi gangguan ketertiban, gangguan keamanan itu dapat dilakukan komunikasi dengan baik oleh Polda Metro Jaya dengan stakeholder yang mendukung pelaksanaan pengamanan ini," kata dia.

Lebih lanjut, pihaknya juga bakal mengevaluasi pengamanan aksi, terkait banyaknya fasilitas umum yang rusak.

"Ya nanti evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan akan terus dilakukan secara internal agar pelayanan pelaksanaan itu terlaksana lebih optimal lagi," kata dia.

Diketahui, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Adian Napitupulu menemui demonstran yang tertangkap dalam aksi tolak RUU Pilkada yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. Adian menyapa demonstran yang diamankan di pos polisi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Terhadap para demonstran, Adian berjanji akan mengadvokasi mereka.

“Ada mahasiswa, ada yang dari LBH. Tadi gue (saya) juga ketemu di dalam mobil (di gerbang DPR sebelah kiri). Mereka mau dibawa ke Polda Metro Jaya. Ada sebagian mau dibawa ke Polres,” tutur Adian.

“Itu total yang gue temui di sini ada sebelas, di sana (gerbang DPR sebelah kiri) juga ada empat belas. Ada 26 orang. Tapi yang dalam sini sudah gue catat nama-namanya,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara mengenai situasi dan kondisi terkini di Tanah Air pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilkada.

Puan menyampaikan apresiasi atas aspirasi seluruh elemen masyarakat dalam mengawal putusan MK.

"DPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada dan mengucapkan terima kasih atas aspirasi seluruh elemen masyarakat, para mahasiswa, guru besar, para aktivis, serta para selebritas," ujar Puan dalam keterangan pers yang disiarkan melalui TVR Parlemen, Kamis (22/8/2024) malam.

Dia menuturkan bahwa negara yang demokratis akan selalu membuka ruang bagi partisipasi setiap elemen masyarakat untuk ikut menyampaikan aspirasi dan bahkan melakukan fungsi kontrol sosial.

"Kekuasaan DPR RI bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, DPR RI akan selalu menjaga amanat rakyat dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Marilah kita terus bekerja untuk Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berkeadaban,” katanya.

Puan juga menegaskan bahwa sebagai lembaga negara, fungsi dan kewenangan DPR RI diatur oleh undang-undang agar dapat menjalankan kedaulatan rakyat secara demokratis. DPR RI juga merupakan lembaga politik yang sangat dipengaruhi oleh berbagai perkembangan dinamika politik.

"DPR RI sebagai lembaga negara yang juga lembaga politik, akan tetap mendudukan kepentingan negara yang lebih besar selaras dengan konstitusi, menghormati kewenangan lembaga-lembaga negara, dan tetap memperhatikan seluruh dinamika yang berkembang serta aspirasi dari rakyat," katanya.

Adapun, berbagai elemen masyarakat hari ini menggelar demonstrasi di Gedung DPR RI menyusul keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang setuju untuk membawa RUU Pilkada disahkan sidang paripurna. Langkah Baleg ini dinilai tidak sejalan dengan putusan MK.

Sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada yang dijadwalkan pada hari ini akhirnya dibatalkan setelah peserta sidang tidak memenuhi kuorum.

Puan sebagai ketua DPR juga tak terlihat hadir untuk memimpin sidang paripurna tersebut. Menurut Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Dolfie OFP, Puan hari ini menghadiri acara bersama dengan parlemen luar negeri.

"Mbak puan dengan parlemen mana tuh, Serbia sama Hungaria," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya memastikan situasi usai aksi demonstrasi penolakan RUU Pilkada di sekitaran Gedung DPR RI saat ini sudah aman dan terkendali.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pengamanan tersebut berkat kolaborasi dengan sejumlah pihak mulai dari Polda Metro, Polres Metro Jakpus dan Kodam Jaya.

"Sampai dengan saat ini situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya aman terkendali," ujarnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Dia juga menekankan bahwa masyarakat sudah bisa melanjutkan aktivitasnya di sekitaran DPR RI tanpa harus khawatir soal keamanannya.

"Terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi dan masyarakat sekitar yang melakukan aktivitas di sekitar lokasi aksi unjuk rasa ini," imbuhnya.

Polisi dengan pangkat melati tiga ini menambahkan, jalan di depan Gedung DPR RI akan dibuka setelah petugas dari Pemprov DKI Jakarta selesai melakukan pembersihan.

Perbesar

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, situasi di dalam Gedung DPR sempat memanas, massa saling dorong dengan pihak kepolisian supaya bisa bertahan di dalam gedung DPR.

Sekitar 19.00 WIB, polisi mulai membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata hingga mengeluarkan kendaraan taktis untuk mendorong massa.

Kondisi di lokasi kemudian baru steril pada 19.30 WIB. Hanya saja, Jalan Gatot Subroto menuju arah Grogol masih tidak bisa dilewati. Di samping itu, anggota kepolisian masih berjaga di depan Gedung DPR/MPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA - Para tukang bangunan gerak cepat membenahi pagar Gedung DPR RI yang dirobohkan oleh demonstran saat aksi menolak RUU Pilkada pada hari ini, Kamis (22/8/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis, pukul 21.00 WIB, puluhan tukang melakukan perbaikan pagar gedung DPR RI yang roboh didongkel oleh massa.

Terlihat seorang tukang mengebor beton untuk tiang pancang pagar. Besi cor ulir ukuran lebih dari 12 milimeter akan dipasang untuk menggantikan pagar yang roboh.

Terdapat dua pagar depan Gedung DPR yang roboh. Satu lagi pagar belakang roboh karena didorong oleh mahasiswa pada siang hari ini.

Perbesar

Tukang lainnya terlihat mengecat pagar tembok yang dicoret-coret oleh demonstran. Coretan cat semprot tampak menyebat di pagar hingga pembatas jalan di Jalan Gatot Subroto.

Hingga berita ini diturunkan, suasana di depan Gedung DPR aman terkendali. Jalanan lengang, sampah-sampah berserakan di sepanjang jalan. Aparat keamanan dan pewarta terlihat hilir mudik.

Aparat berhasil memukul mundur massa yang sempat memasuki Gedung DPR selepas Magrib. Massa sempat berkerumun di Jalan Gatot Subroto, kemudian dibubarkan sehingga menyebar hingga ke Slipi dan Jalan Sudirman.

Saat ini, sudah tidak terdengar letupan-letupan tembakan gas air mata. Polisi sempat memberondong gas air mata berulang kali untuk membubarkan massa demonstran menolak RUU Pilkada.