REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Sejumlah tokoh nasional menghadiri pembukaan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN) di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024). Selain Presiden Joko Widodo, salah satu tokoh yang datang adalah Bahlil Lahadalia.

Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, pihaknya mengundang Bahlil di pembukaan kongres bukan semata-mata sebagai menteri di kabinet. Lebih dari itu, PAN mengundang Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar).

"Tamu undangan, khususnya ketua umum partai. Sebelum Munas Golkar kami sudah mengundang Pak Bahlil sebagai Ketum Golkar, padahal belum munas," kata Zulhas saat menyapa para tamu undangan yang datang.

Ia mengisahkan, dahulu bersama Bahlil, mereka dibina oleh Akbar Tandjung, yang merupakan politisi senior Partai Golkar. Ia menyebutkan, Akbar Tandjung juga merupakan jebolan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

"Pak Bahlil ini, dulu mentor kita itu namanya Pak Akbar. Bang Akbar itu jebolan Golkar, jebolan HMI, wah licinnya luar biasa. Nah saudara Bahlil ini jebolan Golkar, jebolan HMI, jebolan HIPMI. Semua diolah," kata dia seraya menggoda Bahlil yang baru terpilih menjadi Ketum Partai Golkar.

Berdasarkan pantauan Republika, Kongres ke-6 PAN itu juga dihadiri oleh wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, hadir juga Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua MPR Yandri Susanto, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan lainnya.

Sementara itu, presiden terpilih Prabowo Subianto juga dijadwalkan hadir dalam penutupan Kongres ke-6 PAN. Kongres ke-6 PAN dijadwalkan akan ditutup pada Sabtu (24/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan pihaknya mendukung suara mahasiswa yang menolak RUU Pilkada. Menurut dia, seluruh partai di parlemen juga menyerap aspirasi itu, sehingga tak jadi mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU.

Ia mengakui, masih ada kekurangan dari DPR yang melakukan pembahasan RUU Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi, pembahasan itu relatif dilakukan dengan sangat cepat.

"Terlepas dari kekurangan DPR yang mendapatkan kritikan dari sana-sini, tapi kalau sudah mahasiswa bicara biasanya itu partai-partai, teman-teman, pasti mendengar dan memperhatikan, dan itu lah hasilnya," kata dia di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024) malam.

Ia menyatakan, sesuai pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pengesahan RUU Pilkada tidak dapat dilaksanakan lantaran peserta rapat paripurna yang hadir tak mencapai kuorum. Karena itu, aturan di Pilkada Serentak 2024 akan tetap mengikuti putusan MK terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah.

"Jadi saya melihat dari DPR menyampaikan, Pak Dasco, bahwa revisi tidak jadi karena tidak kuorum dan tidak tahu kapan akan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, yang berlaku adalah putusan MK," ujar Zulhas --sapaan akrab Zulkifli Hasan.

Sebelumnya, DPR berencana mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU setelah adanya putusan MK soal ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah. Namun, RUU Pilkada dinilai mengingkari putusan MK.

Diketahui, ambang batas pencalonan dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 berlaku untuk semua partai politik. Sementara dalam RUU Pilkada, ambang batas yang disesuaikan dengan jumlah DPT setara syarat dukungan pasangan calon perseorangan di putusan MK hanya berlaku untuk partai politik nonparlemen. Partai politik atau gabungan partai yang punya kursi di DPRD tetap mengacu aturan lama, yaitu 20 persen jumlah kursi DPRD atau 25 persen suara sah.

Sementara terkait putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, terkait syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon. Sementara RUU Pilkada justru mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA), yang menghitung syarat usia minimal sejak pelantikan kepala daerah terpilih.

Alhasil, berbagai elemen masyarakat melakukan aksi besar-besaran untuk menolak RUU Pilkada disahkan. Di sisi lain, pengesahan RUU Pilkada tak dapat dilakukan karena peserta rapat paripurna tak memenuhi kuorum.

Karena tak banyak waktu tersisa jelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah ke KPU, DPR memutuskan untuk tak mengesahkan RUU Pilkada untuk Pilkada Serentak 2024. Namun, DPR tetap akan melakukan revisi terhadap UU Pilkada untuk pelaksanaan pilkada selanjutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar Kongres ke-6 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024) malam. Dalam kongres itu, Zulkifli Hasan atau Zulhas secara aklamasi terpilih menjadi ketua umum partai berlambang matahari itu untuk periode 2024-2029.

Ketua Steering Committee Kongres ke-6 PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, pemilihan ketua umum seharusnya dilakukan pada hari kedua kongres, Sabtu (24/8/2024). Namun, dari hasil kesepakatan 38 DPW dan 514 DPD yang telah membawa aspirasi dukungan penuh di atas materai, Zulhas ditetapkan menjadi Ketua Umum PAN periode 2024-2029.

"Seharusnya acaranya besok, tapi hasil dari diskusi, karena masih ada sisa waktu, akhirnya dari steering committee mengiyakan, oke kita akan lanjut setelah pembukaan, langsung sidang pleno 1 sampai pleno 6," kata Viva di Grand Ballroom Kempinski, Jumat malam.

Menurut dia, dalam rapat pleno kelima telah diputuskan Zulhas kembali menjadi Ketua Umum PAN secara aklamasi. Ia menyebutkan, seluruh jajaran DPW dan DPD secara bulat menyatakan setuju Zulhas kembali memimpin PAN untuk lima tahun ke depan.

"Jadi hari ini Ketua Umum terpilih DPP PAN periode 2024-2029 adalah saudaraku, Zulhas," kata Viva.

Diketahui, Zulhas menjadi calon tunggal dalam bursa pemilihan ketua umum PAN. Zulhas telah menjadi Ketua Umum PAN selama dua periode sejak 2015.

Menurut Viva, Zulhas juga telah menetapkan Ketua Majelis Penasihat Tetap, yaitu Hatta Rajasa. "Pak Hatta yang akan terus menemani kami di DPP PAN dalam lima tahun depan," kata dia.

Terkait kepengurusan, nantinya Zulhas akan menyusun pengurus. Susunan itu nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Masih ada sisa waktu sekitar 30 hari kan, masih ada sisa waktu, masih lama," kata Viva, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) akan menggelar Kongres ke-6 di Hotel Indonesia Kempinski, pada 23-24 Agustus 2024. Kongres ke-6 PAN itu akan memutuskan ketua umum yang akan memimpin partai itu untuk periode 2024-2029.

Ketua Steering Committee Kongres ke-6 PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, kongres itu merupakan institusi pengambilan keputusan tertinggi di partai. Kongres akan menetapkan AD/ART, platform, garis besar program dan perjuangan partai, serta memilih ketua umum PAN periode 2024-2029.

"Dari Rakernas tanggal 29 Juni lalu, telah direkomendasikan untuk dibawa ke kongres hasil aspirasi dan dukungan penuh secara tertulis di atas materai dari 38 DPW dan 514 DPD PAN seluruh Indonesia untuk meminta kepada Zulkifli Hasan agar dapat menghibahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memimpin kembali sebagai ketua umum PAN periode 2024-2029," kata dia melalui keterangannya kepada Republika, Jumat (23/8/2024).

Menurut Viva, aspirasi dan dukungan itu murni berasal dari kader di daerah. Apalagi, tantangan ke depan makin berat, sehingga figur Zulkifli Hasan atau Zulhas diharapkan mampu untuk menjawab tantangan zaman sekaligus memimpin PAN agar bertambah kursi dan suara di Pemilu 2029 nanti.

Ia menambahkan, Zulhas telah mendaftar secara resmi sebagai calon ketua umum PAN. Rencananya, Zulhas akan disahkan dan ditetapkan ketua umum DPP PAN periode 2024-2029 pada Jumat malam.

"Untuk itu, Kongres ke-6 PAN ini akan menetapkan secara aklamasi, musyawarah mufakat, bulat dan tidak lonjong Zulkifli Hasan sebagai ketua umum DPP PAN periode 2024-2029," kata dia.

Viva mengatakan, Kongres ke-6 PAN itu akan resmi dibuka pada Jumat sekitar pukul 19.00 WIB. Rencananya, kongres akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Selain itu, akan hadir beberapa ketua umum partai politik dalam kongres tersebut. Sejauh ini, sejumlah ketua umum partai yang sudah menyatakan hadir di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Partai Nasdem Surya Paloh.