Peran Bahlil di Balik Sikap Muhammadiyah Terima Izin Tambang
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia blak-blakan mengenai perannya di balik keputusan PP Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP).
(Bisnis Tempo) 29/07/24 18:10 12547665
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia blak-blakan mengenai perannya di balik keputusan PP Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Ia bercerita, pada 13 Juli 2024, ia datang ke rapat pleno Muhammadiyah yang diikuti semua pengurus.
"Saya diminta memberi penjelasan terkait aspek legalitas, aspek tujuan, aspek pengelolaan, dan aspek keseriusan," ujar Bahlil di Kementerian Investasi, Senin, 29 Juli 2024. "Saya jelaskan resmi di Kantor DPP Muhammadiyah."
Menurut bahlil, setelah PP Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan menuai polemik, Presiden Jokowi memang menugaskannya memberi penjelasan ke publik. Karena itu, selain datang ke Muhammadiyah, ia mengklaim turut memberi penjelasan ke ormas keagamaan lainnya.
"Setelah saya beri penjelasan, PP Muhammadiyah sudah buat keputusan. (Ormas keagamaan) yang lain, juga silakan. Yang penting mereka ajukan, kami lihat mana yang memenuhi syarat," ungkap Bahlil.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu\'ti mengklaim, dari 35 pimpinan wilayah Muhammadiyah (PWM) se-indonesia yang hadir, telah mufakat dan mendukung Muhammadiyah untuk mengelola tambang di Indonesia. "Prinsipnya semuanya setuju, mereka memberikan masukan-masukan soal lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai muncul konflik sosial," kata Mu’ti di sela rampungnya Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang digelar di Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta pada Minggu, 28 Juli 2024.
Pihaknya belum mengetahui di mana lokasi izin tambang yang diperoleh organisasinya. Dia juga mengaku belum tahu tambang apa yang akan mereka kelola. Meski begitu, dia berharap Muhammadiyah mendapat jenis tambang batubara. "Ada masukan dari kader agar Muhammadiyah memastikan mendapatkan (jenis tambang) batubara, jangan sampai salah dapat batu neraka yang ditambang," seloroh Mu\'ti.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam kesempatan itu mengungkapkan izin tambang yang akhirnya diterima Muhammadiyah dapat dilihat secara pendekatan proporsional. Dia mengatakan agar segala hal terkait tambang jangan hanya disorot dari satu sisi. "Agar usaha tambang maupun yang lain jangan dibayangkan serba positif apalagi serba duit, kami jauh dari itu," kata Haedar.
Sikap Muhammadiyah yang memutuskan menerima izin tambang mengejutkan sejumlah pihak, salah satunya anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto yang sejak awal menolak kebijakan ini. Ia menilai, menilai sikap Muhammadiyah sebagai sikap tidak biasa.
Pasalnya, ia menilai, Muhammadiyah dan para tokohnya biasanya kritis terhadap kebijakan pemerintah. Apalagi kebijakan yang menuai pro kontra. “Dengan menerima izin tambang, Muhammadiyah terkesan mulai turun dari wilayah high politics ke wilayah low politics,” ujar Mulyanto melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo Ahad malam, 28 Juli 2024.
Dengan menerima izin tambang, menurut Mulyanto Muhammadiyah memberi sinyal persetujuan atas substansi yang tergantung dalam regulasinya. “Bahkan, mendukungnya,” ujar Mulyanto. Adapun, regulasi yang mengatur pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan yaitu PP Nomor 25 Tahun 2024.
RIRI RAHAYU | PRIBADI WICAKSONO
#muhammadiyah #bahlil #izin-tambang #pp-muhammadiyah #iup #ormas