TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akan membacakan hasil permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebesar Rp 8,79 triliun yang melilit empat perusahaan media milik Aburizal Bakrie pada Senin, 4 November 2024. Empat perusahaan media milik keluarga Bakrie itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne).

Majelis hakim telah memerintahkan para pengurus dalam perkara ini untuk memanggil para Termohon PKPU dan kreditur untuk menghadiri sidang itu. “Menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara diucapkan,” tulis petitum dalam perkara nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, dikutip Senin, 4 November 2024.

Majelis Hakim telah memberikan perpanjangan PKPU terhadap empat perusahaan tersebut selama 45 hari sejak 20 September hingga 4 November 2004. Rencananya sidang itu akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 4 November 2024 pukul 10.00.

Dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) VIVA menyebut perseroan akan menempuh dua cara penyelesaian, yaitu secara tunai bertahap dan konversi utang menjadi ekuitas atau debt to equity swap. “Dapat Perseroan sampaikan bahwa penyusunan dan proses negosiasi skema penyelesaian kewajiban dalam rencana perdamaian masih terus berlangsung sampai dengan saat ini,” kata VIVA, dikutip pada Ahad, 13 Oktober 2024.

VIVA menyebut skema kewajiban dengan konversi utang menjadi ekuitas besarannya masih berkisar 2 persen dari total tagihan yang diakui dan terverifikasi dalam PKPU. Sementara itu, untuk tagihan selebihnya sementara ini ditawarkan skema penyelesaiannya secara tunai bertahap.

“Besaran atau persentase tersebut dapat berubah sesuai dengan hasil negosiasi dengan para kreditur,” kata VIVA.

Dalam laporan keuangan konsolidasian interim VIVA terakhir pada 30 September 2023, perusahaan ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp 906 miliar alias turun dari periode sebelumnya, yaitu Rp 1,32 triliun. Dari Rp 906 miliar itu, beban usaha perusahaan pun lebih tinggi, yaitu Rp 1,14 triliun. Beban usaha terbesar VIVA berasal dari operasional perusahaan yang meliputi gaji karyawan, jasa profesional, transportasi, air, listrik, dan sejenisnya sebesar Rp 630,2 miliar. Walhasil, pada triwulan III atau 30 September 2024, VIVA mencatatkan rugi Rp 239 miliar.

Berikut Ini Upaya VIVA Membayar Utang selama Proses PKPU.

1. Temui Kreditur di Singapura

Memanfaatkan waktu hingga 4 November mendatang, seorang pengusaha mengungkapkan, manajemen VIVA menempuh berbagai upaya, dari mencari pendanaan ke luar negeri hingga menemui kreditor untuk bernegosiasi. Dalam laporan majalah Tempo dijelaskan VIVA antara lain bertemu dengan pengurus Arkkan Opportunities Fund di Singapura. Keluarga Bakrie mengutus Nalinkant Rathod, anggota Dewan Penasihat Internasional Bakrie Global. Pria berkebangsaan India itu adalah Chief Executive Officer Bumi Plc di London. Ia juga Presiden Komisaris PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia, perusahaan tambang batu bara terbesar milik keluarga Bakrie. Rathod juga mengemban jabatan komisaris di beberapa perusahaan Grup Bakrie.

Materi pembahasan antara lain upaya meminta diskon atau haircut atas pembayaran utang. Bakrie juga mengajukan permohonan pembayaran bagian pokok utang saja, tanpa bunga dan denda ataupun penalti. Total tagihan utang sindikasi US$ 560 juta atau sekitar Rp 8,8 triliun. Adapun pokok utangnya US$ 239 juta atau sekitar Rp 3,7 triliun. Bakrie meminta bisa membayar 30 persen dari pokok utang dengan periode pembayaran hingga 30 tahun.

Kuasa hukum 12 kreditur Marx Adriyan pun tak menampik kabar tersebut. Ia mendapat informasi bahwa salah satu kliennya bertemu dan bernegosiasi dengan utusan Bakrie. Namun tak ada angka yang disepakati. “Tidak ketemu (kesepakatan),” tuturnya.

Dua pekan sebelumnya, Neil menjelaskan upaya perusahaan yang secara intensif akan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. “Perusahaan akan mencari jalan keluar atas PKPU ini untuk kepentingan para pemangku kepentingan, seperti kreditor, supplier, dan distributor,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 September 2024. Neil berharap rencana perdamaian yang diusulkan dapat mengakomodasi semua kepentingan. VIVA optimistis skema restrukturisasi utang melalui PKPU ini dapat diterima dan memberi kepastian bagi para kreditor.

<!--more-->

2. VIVA Gugat Balik 12 Kreditur atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Pada April 2024, VIVA menggugat 12 kreditor asing yang memberi pinjaman sindikasi. VIVA juga menggugat Madison Pacific Trust Limited selaku agen fasilitas 12 kreditor dan BPC Lux 2 Sarl. Selain itu, VIVA menyertakan anak perusahaannya, yaitu Intermedia Capital atau MDIA, sebagai tergugat bersama PT Sinartama Gunita dan PT Bursa Efek Indonesia.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 22 April 2024 dengan nomor perkara 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. VIVA melalui kuasa hukumnya, David Surya, mendalilkan para tergugat telah melakukan perbutan melawan hukum.

VIVA menuding para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni mengeksekusi gadai saham MDIA. VIVA menyatakan saham Intermedia Capital atas nama Visi Media Asia yang semula dititipkan di kustodian Bank Negara Indonesia telah berubah kepemilikan menjadi atas nama UOB Kay Hian Hong Kong.

Karena itu, VIVA selaku debitor menolak tagihan 12 kreditor asing. Akibatnya, tim pengurus PKPU mengeluarkan 12 kreditor asing dari daftar piutang tetap, yang berarti tidak mengakui tagihan dan tidak memberi hak voting.

MDIA memang pernah mengungkapkan rencana penerbitan saham baru. Dalam keterbukaan informasi, 7 November 2022, manajemen MDIA mengatakan rencana penerbitan saham baru akan melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Dana diperlukan untuk membayar sebagian kecil utang anak perusahaan, PT Cakrawala Andalas Televisi, yang mencapai Rp 960 miliar. Perseroan menargetkan raihan dana Rp 200 miliar dari mekanisme tersebut.

Saat itu Sekretaris Perusahaan MDIA David Ticyno Pardede mengatakan perseroan sebagai entitas induk memiliki 99,99 persen saham Cakrawala Andalas Televisi (CAT). MDIA, yang juga bertindak sebagai penjamin atas utang berdasarkan senior facility agreement, menilai perlu melakukan langkah strategis guna memastikan CAT membayar utang. "Sehingga CAT dapat berfokus mengembangkan kegiatan usahanya," ujar David dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia.

Namun Marx Andryan punya cara lain. Kuasa hukum 12 kreditor asing ini melayangkan sejumlah bukti yang menunjukkan tidak ada eksekusi atas gadai saham. Misalnya bukti kepemilikan saham perusahaan yang tercatat pada dokumen akta perusahaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, dokumen kepemilikan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia menunjukkan susunan kepemilikan saham tidak berubah. Bukti lain, penjelasan dari UOB Kay Hian Hong Kong sebagai kustodian baru yang menggantikan BNI bahwa tidak ada perubahan manfaat atas saham MDIA yang disimpan di rekening penitipan.

Akhirnya hakim pengawas mengeluarkan penetapan pada 22 Juli 2024 yang menyatakan pengadilan mengakui semua tagihan Arkkan Opportunities Fund beserta kreditor lain sekaligus memberi hak suara untuk voting dalam perkara ini. Tapi, tiga hari setelah penetapan hakim pengawas, VIVA tiba-tiba mengajukan permintaan banding ke majelis hakim. Padahal Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan putusan atau penetapan hakim pengawas bersifat final dan mengikat. Permohonan banding tersebut ditolak melalui putusan majelis hakim pada 20 Agustus 2024.

3. VIVA Ajukan Kasasi ke MA

VIVA selaku debitor juga mengambil langkah kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada 27 Agustus 2024. Para kreditor kemudian membalas dengan mengajukan surat permohonan perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku lembaga peradilan kepanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas mengawasi semua pengadilan negeri di Jakarta.

Empat hari kemudian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengaudit semua pejabat pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Sejak saat itu, proses PKPU VIVA berada dalam pemantauan ketat hakim pengawas. Tapi perjalanan kasus ini belum selesai karena ada perpanjangan masa PKPU yang masih berlangsung hingga majelis hakim bersidang pada 4 November 2024.

Dalam pernyataannya pada Selasa, 25 September 2024, Direktur VIVA Neil Tobing berharap proses PKPU berjalan secara transparan sesuai dengan aturan. “Termasuk dikembalikannya saham MDIA ke rekening efek pada kustodian bank VIVA,” katanya. Ia mengatakan industri media saat ini penuh tantangan. Meski begitu, Neil optimistis sektor ini memiliki berbagai potensi pertumbuhan di masa depan.

Menurut Neil, VIVA akan berfokus melanjutkan transformasi bisnis dalam menghadapi tantangan persaingan media baik dari sisi media penyiaran maupun media digital. Penetrasi Internet yang terus meningkat mendorong VIVA terus memperkuat bisnis digitalnya yang ditargetkan dapat menjadi sumber pemasukan utama di samping bisnis televisi melalui ANTV dan tvOne di masa mendatang.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Jayamas Medica Industri Tbk (OMED) berhasil mencetak pertumbuhan laba bersih hingga 16% hingga kuartal III-2024, meskipun penjualan bersih emiten peralatan farmasi ini hanya naik single digit.

Melansir laporan keuangan per September 2024, OMED membukukan penjualan bersih sebesar Rp 1,36 triliun selama periode Januari–September 2024, yang tumbuh 7,74% secara tahunan atau Year on Year (YoY).

Beban pokok penjualan OMED juga mengalami kenaikan 5,78% YoY menjadi Rp 917,53 miliar per September 2024. Pada periode yang sama di 2023, OMED menanggung beban sebesar Rp 867,37 miliar.

Di sisi lain, produsen peralatan medis dengan merek OneMed juga memperoleh pendapatan keuangan sebanyak Rp 41,92 miliar. Ini meningkat 44,72% secara tahunan dari Rp 28,97 miliar per September 2023.

Alhasil, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk OMED mencapai Rp 210,92 miliar hingga Kuartal III-2024. Ini tumbuh 15,65% secara tahunan dari Rp 182,38 miliar.

Di samping itu, OMED tercatat membukukan total aset sebesar Rp 2,74 triliun per 30 September 2024. Ini meningkat 6,16% dari posisi per 31 Desember 2023 yang mencapai Rp 2,58 triliun.

Per 30 September 2024, total liabilitas OMED mencapai Rp 355,46 miliar. Pada periode yang sama, total ekuitas emiten produsen alat kesehatan ini mencapai Rp 2,38 triliun.

BEKASI - Biaya operasional yang terus meningkat menjadi tantangan besar bagi banyak pelaku bisnis . Hal ini karena berbagai faktor seperti kemacetan kota, perencanaan biaya yang kurang matang, dan lokasi bisnis yang terpencar.

Kondisi ini tak hanya menambah beban biaya, tetapi juga menyebabkan kelelahan fisik dan mental, dan menurunkan produktivitas. Salah satu solusi mengurangi biaya operasional adalah dengan mengintegrasikan seluruh aktivitas bisnis dalam satu area.

Melihat fenomena ini, Jababeka Bizpark hadir sebagai solusi praktis. Menawarkan bangunan multiguna yang fleksibel untuk kebutuhan bisnis seperti gudang, kantor, hingga ruang penjualan. "Jababeka Bizpark dapat membantu pebisnis memangkas biaya dan meningkatkan kinerja perusahaan,? kata Senior Managing Director Jababeka Residence Ivonne Anggraini dalam siaran pers, Senin (4/11/2024).

Jababeka Bizpark menawarkan tiga tipe: Standar (4,5m x 20m), Standar II (5m x 18m), dan Two View (4,5m x 20m). Dengan tinggi plafon hingga 9 meter, bangunan ini dapat dimodifikasi menjadi tiga lantai, memungkinkan penggunaan beragam seperti gudang, kantor, atau showroom. Lokasinya yang strategis, dikelilingi lebih dari 2.000 perusahaan nasional dan internasional, memberikan peluang besar bagi bisnis dan investasi.

Antusiasme pasar terhadap Jababeka Bizpark sangat tinggi, dengan lebih dari 200 unit habis terpesan pada tahap pertama. Proyek ini menawarkan akses mudah ke tol, dukungan fasilitas internasional, dan kedekatan dengan Cikarang Dry Port serta akses efisien ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Dengan harga mulai dari Rp 1,4 miliar, tanpa DP, dan cicilan ringan yang didukung oleh bank ternama, unit-unit ini siap diserahterimakan pada 2025. ?Jababeka Bizpark, yang terintegrasi dengan pusat industri, pendidikan, dan kesehatan, adalah pilihan tepat untuk investasi jangka panjang, baik untuk bisnis langsung, kos-kosan, gym, atau co-working space,? ujarnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) memaparkan hasil capaian kinerja program Inkubator LPDB-KUMKM Tahun 2024.

Program yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan koperasi ini berhasil mencatatkan tenant deals sebesar Rp98,91 miliar dari 31 tenant koperasi.

Jumlah tersebut berasal dari Pinjaman sebanyak 6 koperasi dengan nilai Rp16,45 miliar, Modal Penyertaan atau Investasi sebanyak 3 koperasi sebesar Rp7,5 miliar, dan kerja sama bisnis sebanyak 22 koperasi sebesar Rp74,96 miliar.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyatakan, program inkubator memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

"Kami bangga dengan pencapaian program inkubator tahun ini. Program yang dijalankan telah berhasil dimanfaatkan oleh para tenant koperasi untuk mengembangkan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa program inkubator LPDB-KUMKM efektif dalam mendorong pertumbuhan koperasi di Indonesia," kata Supomo.

Lebih lanjut, Supomo menjelaskan program inkubator ini juga berhasil mendorong koperasi untuk mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM.

“Selain itu, kami juga telah menyetujui proposal dari 4 koperasi dengan total nilai Rp14,95 miliar, dan masih ada 11 koperasi dengan total nilai Rp 119,8 miliar yang sedang dalam proses evaluasi. Meskipun demikian, ada juga koperasi yang tidak lolos seleksi, dan ini perlu dilakukan pendampingan lagi,” tambah Supomo.

Supomo berharap, dengan keberhasilan program inkubator ini, semakin banyak koperasi yang dapat tumbuh dan berkembang.

Menurutnya, LPDB-KUMKM berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan Koperasi di Indonesia melalui berbagai program dan fasilitasi.

Adapun, sepanjang tahun 2024 ini, Lembaga Inkubator terbaik diraih oleh Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia, kemudian Inkubator Pendamping Akses LPDB-KUMKM Siger Innovation Hub dari Provinsi Lampung.

Sedangkan Inkubator Rookie of The Year diraih oleh Koperasi Jasa Kreasi Kolaborasi Indonesia.

Selain itu, lanjut Supomo pada tahun 2025 mendatang LPDB-KUMKM akan terus melanjutkan program Inkubator LPDB-KUMKM dalam memberikan pendampingan kepada koperasi.

"Program inkubator LPDB-KUMKM tahun 2025 memfokuskan pada redefining, reorientasi, revitalisasi, reorganisasi, dan modernisasi koperasi dalam rangka mendorong perubahan serta pengembangan koperasi dalam rangka rebranding Koperasi melalui aktivitas Inkubasi," jelasnya.

Sebagai informasi, terdapat 10 Lembaga Inkubator yang tergabung dalam program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM tahun 2024 mulai dari Garut Techno Park dari Provinsi Jawa Barat, Koperasi Jasa Kreasi Kolaborasi Indonesia dari Provinsi Aceh.

Selain itu, Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia dari Provinsi Bali, Hetero Inkubator dari Provinsi Jawa Tengah, Unbara Business Park dari Sumatera Selatan.

Selanjutnya, Business Learning Center (BLC) Incubator dari Provinsi Jawa Timur, Cubic Inkubator Bisnis dari Provinsi Jawa Barat, Siger Innovation Hub dari Provinsi Lampung, Amikom Business Park dari Yogyakarta, dan Inkubator Bisnis LPPM Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, dan Koperasi Jasa Kreasi Kolaborasi Indonesia dari Provinsi Aceh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan perubahan susunan direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero).

Perubahan direksi dan komisaris itu ditetapkan dalam keputusan Menteri BUMN yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Diketahui, Simon Aloysius Mantiri diangkat sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati. Simon sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Sementara itu, posisi Komisaris Utama Pertamina kini dijabat oleh Mochamad Iriawan alias Iwan Bule. Iriawan adalah seorang purnawirawan perwira tinggi Polri, dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal (Komjen).

Iwan terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional. Kemudian, dia juga merupakan mantan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia alias PSSI.

Berikut susunan terbaru dewan komisaris dan direksi Pertamina.

Komisaris

Komisaris Utama : Mochamad Iriawan
Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria
Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani
Komisaris : Heru Pambudi
Komisaris : Bambang Suswantono
Komisaris Independen : Condro Kirono
Komisaris Independen : Alexander Lay
Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Direksi

Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri
Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro
Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra
Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution
Direktur Keuangan: Emma Sri Martini
Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono
Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Laba bersih emiten perkebunan kelapa sawit, PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA) berhasil mencetak pertumbuhan penjualan dan laba bersih hingga double digit per September 2024.

Melansir laporan keuangan per 30 September 2024, STAA meraup penjualan bersih sebesar Rp 4,41 triliun. Penjualan STAA melonjak 14,97% secara tahunan atau Year on Year (YoY) dari Rp 3,84 triliun.

Berdasarkan geografisnya, penjualan lokal mencapai Rp 4,34 triliun atau tumbuh 14,97% YoY. Sementara penjualan ekspor berkontribusi sebesar Rp 76,78 miliar yang naik 23,63% YoY.

Beban pokok penjualan yang ditanggung STAA juga mengalami kenaikan sebesar 4,70% YoY menjadi Rp 2,98 triliun per September 2024. Pada periode yang sama di 2023, pos beban ini hanya Rp 2,84 triliun.

Alhasil, laba usaha STAA mencapai Rp 1,23 triliun selama periode Januari–September 2024. Ini meningkat 64,15% secara tahunan dari Rp 753,48 miliar pada periode yang sama di 2023.

Adapun laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih STAA mencapai Rp 831,02 miliar atau mengembang 70,09% secara tahunan hingga kuartal III-2024.

Sementara itu, total aset STAA mencapai Rp 7,54 triliun per 30 September 2024. Pada periode yang sama, liabilitas dan ekuitas STAA masing-masing mencapai Rp 2,15 triliun dan Rp 5,38 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Gaya hiduphalal, khususnya bagi seorang muslim, menjadi dasar yang harus dijalani dalam setiap aspek kehidupan. Bukan hanya halal dari segi apa yang dikonsumsi, tetapi bahan bahan dasar makanan tersebut hingga persoalan bisnis dan keuangan yang halal.

Dede Rosidah alias Mamah Dedeh mengingatkan para keluarga muda untuk menjalani gaya hidup halal yang mengacu pada Al Quran dan sunah rasul.

“Apa yang kita makan, minum, kita pakai, tentu saja modal yang kita miliki harusnya berdasarkan hallalan thayyiban. Makanya, yuk kembali ke hallalan thayyiban secara hukum, halal cara memperolehnya, thayyib [baik] hasilnya,” ujarnya dalam unggahan Instagram Bank Indonesia @bank_indonesia, dikutip pada Senin (4/11/2024).

Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia (BI) memiliki empat cara untuk mendukung gaya hidup para muslim dan muslimah.

Pertama, melalui aplikasi Halal Traceability untuk menelusuri bahan produk supaya terjamin kehalalannya.

Sebagai contoh, suatu produk makanan olahan seperti sosis maupun bakso dapat ditelusuri kehalalan bahan baku dan prosesnya.

Kedua, penguatan ekosistem usaha syariah melalui digitalisasi pondok pesantren. Hal ini mencakup digitalisasi sistem pembayaran, pemasaran, pelaporan unit, pencatatan keuangan, dan pengembangan akreditasi pesantren.

Ketiga, pengembangan produk Sharia Restricted Investment Account (SRIA) untuk mendukung pembiayaan investasi perbankan syariah.

SRIA dengan akar mudharabah muqayyadah merupakan skema investasi dengan risiko ditanggung oleh investor. Produk SRIA menawarkan alternatif investasi yang sesuai syariah serta mendorong transparansi dan pembagian risiko antara bank dan nasabah investor.

Melalui pengembangan tersebut harapannya produk investasi kas perbankan syariah semakin digemari masyarakat. Dengan demikian bank syariah dapat menggalang dana dari nasabah investasi dan menyalurkannya pada proyek spesifik berbasis akad bagi hasil profit sharing.

Keempat, strategi nasional literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia (SNLIEKSI) untuk meningkatkan literasi eksyar.

Hal ini akan mendorong literasi dan inklusi masyarakat soal ekonomi dan keuangan syariah yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

BI dalam gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 mengungkapkan empat gaya hidup halal tersebut dapat memajukan ekonomi dan keuangan syariah (EKsyar) di Indonesia, meski tengah tantangan global masih menghantui ekonomi dalam negeri.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan tema ISEF 2024 ‘Sinergy of Sharia Economy and Finance in Strengthening Resilience and Sustainable Economic Growth’ mencerminkan kuatnya sinergi bersama untuk mewujudkan ekonomi syariah sebagai modal baru mendorong perekonomian Indonesia.

“Selama 11 tahun ISEF telah menjadikan ekonomi keuangan Indonesia yang terbesar, terintegrasi, dan menjadi kebanggaan kita semua. Semakin mendekatkan pencapaian visi menjadi salah satu pemain halal terkemuka di dunia,” tuturnya dalam Opening Ceremony Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/10/2024).

TEMPO.CO, Jakarta - Tak hanya di tingkatan direksi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga merombak jajaran komisaris PT Pertamina (Persero). Perubahan susunan direksi dan komisaris perusahaan pelat merah itu dilakukan lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada hari ini.

Erick Thohir mengangkat Mochamad Iriawan atau Iwan Bule sebagai Komisaris Utama Pertamina untuk menggantikan Simon Aloysius Mantiri. Adapun Simon ditetapkan sebagai Direktur Utama Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati.

Soal pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris Pertamina itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso, menyatakan adalah hal yang wajar karena kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

“Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” tutur Fadjar di Jakarta, Senin, 4 November 2024, seperti dikutip dari Antara.

Keputusan itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Di dalam SK itu ditetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Iwan Bule adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS). AdapunDony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina kini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN.

Sementara itu, Raden Adjeng Sondaryani yang didapuk sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

Pertamina, kata Fajar, turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Nicke Widyawati dan Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina.

Berikut daftar lengkap susunan Komisaris dan Direksi Pertamina.

Jajaran Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan

- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria

- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani

- Komisaris : Heru Pambudi

- Komisaris : Bambang Suswantono

- Komisaris Independen : Condro Kirono

- Komisaris Independen : Alexander Lay

- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Jajaran Direksi

- Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri

- Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro

- Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra

- Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution

- Direktur Keuangan: Emma Sri Martini

- Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono

- Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengomentari pertemuan paslon nomor urut 2 di Pilgub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Menurut Hasto, siapapun calon pemimpin daerah yang meminta “endorse” ke Jokowi artinya menunjukkan capim tersebut tak memiliki mentalitas dan tak layak menjadi seorang pemimpin.

Hal tersebut disampaikan Hasto dalam keterangan resminya seusai hadir dalam acara di Kawasan BSD, Tangerang Selatan, pada Minggu (3/11/2024).

“Siapapun yang datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan mentalnya tidak kuat sebagai pemimpin, itu mental kalah, itu mental tidak layak untuk menjadi pemimpin karena mereka harus mendatangkan leverage power,” katanya dikutip pada Senin (4/11/2024).

Lebih lanjut, Politisi asal Yogyakarta ini pun menduga bahwa para calon kepala daerah yang mendatangi Jokowi tersebut ingin adanya campur tangan dari aparatur negara di Pilkada.

Dengan demikian, Hasto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak jika terjadi upaya-upaya campur tangan aparat negara serta oknum penegak hukum dalam Pilkada 27 November 2024.

“Kalau Pilkada ini ada yang campur tangan, ada aparatur negara yang campur tangan termasuk oknum-oknum Polri yang mencoba campur tangan, jangan takut mari kita bergerak. Kita selamatkan demokrasi, kedaulatan rakyat, apapun resikonya,” tegasnya.

Tak hanya itu, dia pun mengingatkan, bahwa rakyat hakikatnya adalah mencari calon pemimpin yang mau bergerak ke bawah, mendengarkan hingga merasakan langsung penderitaan di masyarakat.

“Mencari pemimpin yang bergerak ke bawah, bukan yang mencari restu-restu, itu model-model lama. Itu mental pemimpin yang tidak kuat,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 di Pilgub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin bertemu dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Momen pertemuan tersebut diunggah melalui Instagram @ahmadluthfi_official pada Selasa (29/10/2024), jelang debat perdana Pilgub Jateng 2024 yang akan digelar di Kota Semarang hari ini, Rabu 30 September.

“Pak @jokowi punya perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Saya dan Gus Yasin (@tajyasinmz) dapat banyak wejangan untuk melakukan percepatan ekonomi,” tulis Ahmad Luthfi dalam unggahannya, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

Warta Ekonomi, Bandung -

PT PLN (Persero) meresmikan fasilitas lapangan tenis indoor Bandung Elektrik Cigereleng yang berlokasi di kawasan gudang PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT) di Kecamatan Regol, Kota Bandung.

Fasilitas olahraga tersebut diresmikan langsung oleh Komisaris Independen PT PLN (Persero), Arcandra Tahar Bersama dengan Executive Vice President (EVP) Konstruksi Jawa, Madura, Bali, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero), Ratnasari Sjamsuddin beserta jajaran manajemen hingga karyawan Unit PLN yang berlokasi di Kota Bandung.

Lapangan tenis ini sendiri sebelumnya merupakan bangunan gudang penyimpanan material PLN. Namun, dikarenakan usia bangunan yang sudah tua, gudang tersebut tidak lagi digunakan sehingga dilakukan peremajaan dan alih fungsi menjadi lapangan tenis indoor.

Komisaris Independen PT PLN Arcandra menilai pentingnya fasilitas olahraga seperti lapangan tenis ini sebagai bagian dari upaya PLN untuk mendukung gaya hidup sehat dan keseimbangan hidup bagi karyawannya (employee wellbeing).

"Kesehatan dan kebugaran merupakan aspek penting dalam mendukung kinerja dan kesejahteraan karyawan. Dengan adanya fasilitas lapangan tenis ini, kami berharap agar seluruh pegawai PLN dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk berolahraga, menjaga kebugaran fisik, dan mengurangi stres," jelas Arcandra kepada wartawan di Bandung, Senin (4/11/2024)

Arcandra menambahkan, pembangunan lapangan tenis ini juga menjadi upaya PLN dalam mengoptimalkan aset kepemilikan PLN sehingga dapat terus dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga serta merawat aset yang telah dimiliki.

“Supaya, setelah lapangan ini diresmikan, bisa digunakan dan dirawat dengan baik. Jangan sampai hanya digunakan tapi tidak dirawat, akhirnya rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Insya Allah, apabila dapat terus digunakan, juga menjadi ladang pahal bagi kita semua,” ungkapnya

Adapun, Pelaksana Harian (Plh) General Manager PLN UIP JBT, Rifki Santoso menyampaikan apresiasinya kepada Komisaris serta Direksi PLN atas dukungannya dalam mewujudkan lapangan tenis tersebut. Ia berharap lapangan tenis tersebut dapat menjadi salah satu wadah untuk menjaga kesehatan fisik serta mempererat ikatan antarpegawai.

“Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Komisaris Independen PT PLN (Persero), Bapak Arcandra Tahar serta seluruh jajaran Direksi PT PLN (Persero) yang mendukung dalam pembangunan lapangan tenis indoor ini. Ini adalah wujud nyata kepedulian perusahaan kepada karyawannya dalam mencapai employee wellbeing. Kami harapkan juga melalui adanya lapangan tenis ini, bisa meningkatkan kebugaran serta mempererat ikatan para pegawai,” jelasnya

Rifki juga berharap lapangan tenis ini akan mendorong lebih banyak karyawan untuk mengadopsi gaya hidup sehat, yang secara tidak langsung juga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja mereka. Program kesehatan dan kesejahteraan PLN ini sejalan dengan visi perusahaan untuk membangun sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten, tetapi juga sehat secara fisik dan mental.

Sementara itu, lapangan tenis tersebut dibangun dengan fasilitas pendukung seperti ruang ganti, tribun mini untuk penonton, dan sistem pencahayaan sehingga dapat digunakan pada malam hari. Kualitas lapangan dan fasilitasnya juga diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan turnamen internal PLN yang kerap diadakan untuk mempererat hubungan antar pegawai.

Sebagai tanda dimulainya penggunaan lapangan tenis, peresmian diisi dengan pertandingan turnamen eksibisi “Executive Friendly Tennis Match” antara Komisaris Independen PLN dan jajaran manajemen unit PLN yang berlokasi di Kota Bandung.

Pertandingan ini menjadi simbol kolaborasi dan kesolidan di antara seluruh komponen perusahaan, serta memberikan semangat dan antusiasme kepada karyawan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut dengan maksimal.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengangkat Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai komisaris utama PT Pertamina (Persero). Iwan sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra

Keputusan tersebut diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada Senin (04/11/2024).

Selain Iwan Bule, dalam RUPS di mana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina juga menetapkan Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Profil Iwan Bule

Berdasarkan catatan Bisnis, Iwan Bule merupakan purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

Dia juga merupakan wakil ketua dewan pembina Partai Gerindra sejak Desember 2023. Iwan Bule juga merupakan mantan ketua umum PSSI yang ke-19, usai dirinya menggantikan Iwan Budianto pada November 2019. Berdasarkan aturan yang berlaku, Iwan menjabat sebagai Ketua Umum PSSI hingga 2023.

Pria yang lahir di Jakarta, 31 Maret 1962 ini juga sempat menjabat sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat pada 2018, menggantikan Ahmad Heryawan.

Iwan Bule yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada 1984 cukup memiliki perjalanan karier yang cukup cemerlang. Pada 2012, Iwan Bule ditunjuk sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Setahun kemudian, Iwan Bule kemudian memegang posisi sebagai Kapolda Jawa Barat. Pada 2015, Iwan ditarik ke Mabes Polri dan memegang peran sebagai Kadivkum Polri. Iwan Bule selanjutnya diangkat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Salah satu kasus terkenal yang pernah ditanganinya adalah pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen oleh mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Dia turut menjadi pihak yang secara langsung mengamankan aksi damai 4 November 2016 terkait dugaan kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Jakarta -

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menunjuk Mochamad Iriawan atau akrab disapa Iwan Bule sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), menggantikan Simon Aloysius Mantiri yang kini menjadi Direktur Utama perusahaan.

Penunjukan Iwan Bule dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Lantas seperti apa sosok Iwan Bule yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina?

Iwan Bule merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Pria kelahiran 31 Maret 1962 ini tercatat bergabung dengan partai yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada April 2023 kemarin.

Dalam catatan detikcom, Mochamad Iriawan atau Iwan Bule memulai kariernya sebagai anggota Kepolisian setelah lulus dari Akademi Polisi (Akpol) pada 1984 lalu. Selama di kepolisian, dirinya akrab di bidang reserse kriminal dan sempat menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Kemudian dirinya juga pernah menjabat Kapolda Metro Jaya, kemudian dimutasi menjadi Asisten Operasional Kapolri. Selanjutnya Iwan Bule juga sempat menjadi Kapolda NTB dan Jabar.

Di luar tugasnya sebagai Polisi, Iwan Bule juga sempat menjadi Plt Gubernur Jawa Barat pada 2018 lalu. Kemudian di tahun yang sama ia juga menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Pangkat terakhir Iwan Bule di kepolisian adalah Komisaris Jenderal (Komjen) atau Polisi bintang tiga.

Setelah itu Iwan Bule juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Iriawan terpilih lewat Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Jakarta pada November 2019 lalu.

Kini berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024, Mochamad Iriawan alias Iwan Bule resmi menjadi Komisaris Utama Pertamina.

(fdl/fdl)