BEKASI - Biaya operasional yang terus meningkat menjadi tantangan besar bagi banyak pelaku bisnis . Hal ini karena berbagai faktor seperti kemacetan kota, perencanaan biaya yang kurang matang, dan lokasi bisnis yang terpencar.

Kondisi ini tak hanya menambah beban biaya, tetapi juga menyebabkan kelelahan fisik dan mental, dan menurunkan produktivitas. Salah satu solusi mengurangi biaya operasional adalah dengan mengintegrasikan seluruh aktivitas bisnis dalam satu area.

Melihat fenomena ini, Jababeka Bizpark hadir sebagai solusi praktis. Menawarkan bangunan multiguna yang fleksibel untuk kebutuhan bisnis seperti gudang, kantor, hingga ruang penjualan. "Jababeka Bizpark dapat membantu pebisnis memangkas biaya dan meningkatkan kinerja perusahaan,? kata Senior Managing Director Jababeka Residence Ivonne Anggraini dalam siaran pers, Senin (4/11/2024).

Jababeka Bizpark menawarkan tiga tipe: Standar (4,5m x 20m), Standar II (5m x 18m), dan Two View (4,5m x 20m). Dengan tinggi plafon hingga 9 meter, bangunan ini dapat dimodifikasi menjadi tiga lantai, memungkinkan penggunaan beragam seperti gudang, kantor, atau showroom. Lokasinya yang strategis, dikelilingi lebih dari 2.000 perusahaan nasional dan internasional, memberikan peluang besar bagi bisnis dan investasi.

Antusiasme pasar terhadap Jababeka Bizpark sangat tinggi, dengan lebih dari 200 unit habis terpesan pada tahap pertama. Proyek ini menawarkan akses mudah ke tol, dukungan fasilitas internasional, dan kedekatan dengan Cikarang Dry Port serta akses efisien ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Dengan harga mulai dari Rp 1,4 miliar, tanpa DP, dan cicilan ringan yang didukung oleh bank ternama, unit-unit ini siap diserahterimakan pada 2025. ?Jababeka Bizpark, yang terintegrasi dengan pusat industri, pendidikan, dan kesehatan, adalah pilihan tepat untuk investasi jangka panjang, baik untuk bisnis langsung, kos-kosan, gym, atau co-working space,? ujarnya.

Jakarta -

Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menyebut industri penerbangan Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Sebab sektor usaha yang satu ini tengah berhadapan dengan banyak tekanan baik dari dalam maupun luar negeri.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menjelaskan untuk tantangan dari dalam negeri ada persoalan terkait biaya-biaya operasional penerbangan masih tinggi serta adanya pungutan seperti bea masuk dan pajak yang turut membebani maskapai dan penumpang.

Di luar negeri, situasi geopolitik dunia yang mengalami krisis sehingga mempengaruhi banyak hal terkait penerbangan. Misalnya avtur yang tinggi, nilai tukar mata uang yang selalu bergejolak, sulitnya pengadaan pesawat dan spareparts, hingga rute penerbangan yang terganggu.

"Bisnis penerbangan seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Karena belum selesai 100% pemulihan akibat terdampak pandemi Covid-19 dari tahun 2020-2022, dan sekarang terdampak krisis geopolitik global," kata Denon dalam keterangan resminya, Jumat (18/10/2024).

Padahal menurut Denon maskapai nasional telah berupaya menambah produksi untuk menambah penghasilan, namun masih juga terkendala biaya yang sangat besar. Belum lagi dengan melemahnya daya beli masyarakat mengakibatkan hasil akhir upaya ini tidak begitu menggembirakan.

Untuk menghadapi hal tersebut, ia mengatakan perlu dilakukan kolaborasi yang lebih baik antar berbagai stakeholder penerbangan. Bukan hanya kerja sama antar maskapai, tapi juga dengan otoritas penerbangan, pengelola bandara, penyuplai avtur, jasa groundhandling, MRO, akademisi, media massa hingga dengan penumpang.

"Berbagai problem yang menghantam industri penerbangan menyadarkan kita bahwa jika ingin survive, kita harus melakukan kerjasama, kolaborasi antar semua stakeholder. This is collaboration era, not competition era! Tantangannya terlalu besar untuk kita hadapi sendiri-sendiri," terangnya.

Sejalan dengan itu Denon mengatakan INACA selama ini telah melakukan pendekatan kepada berbagai stakeholder dan berupaya menjadi teman diskusi yang serius dalam upaya pengembangan industri penerbangan nasional.

Semisal menginisiasi penerbitan aturan terkait impor spareparts pesawat hingga penundaan penerapan penggunaan Rupiah untuk transaksi jasa sewa angkutan udara (charter flight) dengan menggunakan kuotasi valuta asing dan pembayaran Rupiah.

INACA juga telah membuat kajian dan mengirim surat kepada Menteri Perhubungan terkait permintaan pemberlakuan bea masuk 0% untuksparepart pesawat.

Simak Video: Di Atas Rata-rata, Kualitas Penerbangan RI Dapat Nilai 88,5% dari ICAO

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Jakarta -

Ridwan Kamil (RK) dan Suswono resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. RK-Suswono menjadi pasangan kedua yang mendaftar ke KPU, setelah pasangan Pramono Anung-Rano Karno.

Dengan begitu dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta ini kedua calon pasangan tersebut akan bersaing memperebutkan suara terbanyak. Lantas berapa berapa gaji Ridwan Kamil dan Suswono jika benar terpilih?

Dalam catatan detikcom, besaran gaji pokok gubernur se-Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Dalam aturan itu disebutkan gaji seorang Gubernur yang ingin diduduki Ridwan Kamil sebesar Rp 3 juta/bulan. Sedangkan gaji untuk Suswono jika benar terpilih sebagai Wakil Gubernur sebesar Rp 2,4 juta/bulan.

Selain gaji pokok, mereka juga akan mendapatkan tunjangan jabatan sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001. Dalam aturan itu disebutkan tunjangan jabatan Kepala Daerah Provinsi atau Gubernur sebesar Rp 5,4 juta/bulan, sedangkan wakilnya mendapat Rp 4,32 juta/bulan.

Tidak hanya itu, Gubernur dan Wakil Gubernur selaku kepala daerah provinsi juga mendapatkan tunjangan lainnya selama menjalankan masa tugasnya yang diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam hal ini Ridwan Kamil dan Suswono disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan, kendaraan dinas jika benar terpilih nanti. Namun perlu diingat fasilitas ini harus dikembalikan jika berhenti dari jabatannya.

Turut disediakan biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, biaya pakaian dinas, serta biaya penunjang operasional.

Khusus untuk biaya penunjang operasional, ini adalah dana yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, serta pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.

Besarnya biaya penunjang operasional ini ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga nilainya akan berbeda.

Untuk PAD sampai Rp 15 miliar mendapat penunjang operasional paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi 1,75%; di atas Rp 15 miliar s/d Rp 50 miliar paling rendah Rp 262,5 juta dan paling tinggi 1%; di atas Rp 50 miliar s/d Rp 100 miliar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi 0,75%.

Sedangkan untuk PAD di atas Rp 100 miliar s/d Rp 250 miliar paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi 0,40%; di atas Rp 250 miliar s/d Rp 500 miliar paling rendah Rp 1 miliar dan paling tinggi 0,25%; di atas Rp 500 miliar paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi 0,15%.

Simak Video: Ridwan Kamil-Suswono Kompak Berbusana Adat Betawi

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Jakarta -

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Golongan Karya (Golkar) resmi mengusung mantan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Lantas, berapa gaji beserta tunjangan Airin jika terpilih menjadi Gubernur?

Seperti dikutip detik.com, Selasa (27/8/2024), gaji pokok gubernur se-Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dalam aturan itu disebutkan gaji kepala daerah provinsi sebesar Rp 3 juta/bulan.

Selain gaji pokok, mereka juga akan mendapatkan tunjangan jabatan yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001. Dalam aturan itu disebutkan tunjangan jabatan kepala daerah provinsi sebesar Rp 5,4 juta/bulan.

Tidak hanya itu, gubernur sebagai kepala daerah provinsi juga mendapatkan tunjangan lainnya selama menjalankan masa tugasnya yang diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan yang kemudian dikembalikan jika berhenti dari jabatannya.

Selain itu, kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing kendaraan dinas yang juga dikembalikan ketika berhenti dari jabatannya. Turut disediakan biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, biaya pakaian dinas, serta biaya penunjang operasional.

Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, serta pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.

Besarnya biaya penunjang operasional gubernur ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga nilainya akan berbeda. Sampai Rp 15 miliar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi 1,75%; di atas Rp 15 miliar s/d Rp 50 miliar paling rendah Rp 262,5 juta dan paling tinggi 1%; di atas Rp 50 miliar s/d Rp 100 miliar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi 0,75%; di atas Rp 100 miliar s/d Rp 250 miliar paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi 0,40%; di atas Rp 250 miliar s/d Rp 500 miliar paling rendah Rp 1 miliar dan paling tinggi 0,25%; di atas Rp 500 miliar paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi 0,15%.

Simak Video: Bahlil soal Alasan Dukung Airin di Banten: Dia Anak Kandung Golkar

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(aid/rrd)

Jakarta -

Jet pribadi atau private jet merupakan salah satu moda transportasi paling elit yang hanya bisa digunakan oleh segelintir orang saja. Sebab untuk menggunakan layanan penerbangan ini dibutuhkan biaya yang sangat besar.

Berdasarkan informasi dalam situs resmi penyedia layanan sewa jet pribadi Paramount Business Jet, rata-rata untuk menyewa Gulfstream G650 adalah sekitar US$ 11.000-17.000 atau setara dengan Rp 169,67-262,22 juta per jam (kurs Rp 15.600/dolar AS).

Dengan estimasi waktu penerbangan Jakarta-New York bisa lebih dari 20 jam tanpa transit, maka rata-rata biaya sewa jet pribadi ini berkisar Rp 3,39-5,24 miliar.

Namun saat mencoba fitur booking penerbangan jet pribadi dalam situs ini, menggunakan contoh perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Los Angeles terlihat perkiraan harga, terlihat perkiraan tarif sewa yang dikenakan per perjalanan.

Untuk layanan Ultra Long Range (6-18 penumpang) dikenakan tarif sekitar US$ 216.670 atau setara dengan Rp 3,38 miliar. Sedangkan untuk layanan Heavy Jet (5-16 penumpang) dikenakan tarif sekitar US$ 190.540 atau setara dengan Rp 2,97 miliar.

Sedangkan menurut laman Air Charter Advisors, untuk tipe pesawat Gulfstream G-650 biaya sewanya dibanderol sekitar US$ 17.000-19.750 atau setara Rp 265,2-308,1 juta per jam. Biaya itu berbeda-beda tergantung model, tahun pembuatan, rute penerbangan hingga jumlah penumpang.

Dalam situs ini pesawat jet tersebut memiliki desain kabin yang besar dan luas. Tak lupa, juga pesawat ini juga dilengkapi fasilitas, seperti wifi, digital audio and high-definition video, hingga televisi 26-inch.

"Kursi kosong dapat mengurangi biaya penerbangan Anda, meskipun ketersediaan kursi kosong di G6 langka dan sering kali dipesan dengan cepat," tulis situs itu.

Perkiraan harga sewa jet pribadi dari kedua situs ini biasanya sudah termasuk bayaran pilot, bahan bakar, penanganan di bandara, sampai biaya operasional pesawat, tapi tergantung dengan kesepakatan.

Tidak hanya mahal untuk disewa, ternyata untuk memiliki jet pribadi Gulfstream G650 dibutuhkan biaya yang sangat besar. Berdasarkan laporan Forbes, harga jet pribadi yang satu ini mencapai US$ 70 juta atau setara dengan Rp 1,09 triliun per unit.

Biaya ini tentunya belum termasuk biaya tambahan lainnya seperti gaji pilot dan pramugari jet pribadi, biaya pemeliharaan dan perawatan pesawat, biaya bahan bakar untuk setiap penerbangan, hingga tarif parkir pesawat di bandara.

(fdl/fdl)

IDXChannel – Biaya operasional mengacu pada biaya yang dikeluarkan bisnis untuk menjalankan aktivitas operasionalnya sehari-hari secara berkelanjutan. Bagaimana contoh biaya operasional?

Beberapa biaya yang termasuk biaya operasional yaitu biaya inventori, sewa, peralatan, asuransi, penggajian, marketing dan biaya overhead.

Apa itu Biaya Operasional?

Biaya operasional merupakan pengeluaran yang diperlukan suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Biaya-biaya ini meliputi gaji, komisi, tunjangan, peralatan, biaya perbaikan, dan sewa.

Biaya operasional atau Operating expenses (OPEX) adalah biaya yang berkontribusi langsung terhadap pembelian dan produksi barang dan jasa. Inilah sebabnya mengapa biaya-biaya ini sering disebutkan di bagian kewajiban (bebanpenjualan) di neraca.

Beban operasional merupakan beban-beban yang tidak dapat dihindari dalam suatu perusahaan atau kegiatan usaha. Oleh karena itu, biaya-biaya tersebut harus diperhitungkan dengan cermat dan dijaga agar tetap minimum ketika perusahaan ingin membangun biaya.

Contoh Biaya Operasional

Biaya-biaya ini biasa terjadi dalam operasi bisnis sehari-hari. Biaya non operasional adalah biaya yang tidak berkaitan dengan operasional inti perusahaan. Contoh biaya operasional antara lain gaji karyawan, asuransi, perizinan, penelitian, pemasaran termasuk pemasaran digital, sewa, depresiasi, dan biaya perjalanan bisnis. (SNP)

JAKARTA, KOMPAS.com - Membeli mobil bekas atau mobil baru merupakan keputusan penting bagi banyak orang. Salah satu faktor utama yang dipertimbangkan adalah biaya kepemilikan yang akan dikeluarkan selama masa pemakaian kendaraan tersebut.

Dana pengeluaran ini mencakup banyak hal, mulai dari harga pembelian awal, biaya perawatan, konsumsi bahan bakar, asuransi, hingga nilai depresiasi mobil itu sendiri.

Memahami perbedaan ini sangat penting untuk membuat keputusan yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan serta anggaran.

Agus, seorang pengusaha mobil bekas dari Auto Haus, menjelaskan beberapa poin penting terkait biaya kepemilikan mobil bekas dan mobil baru.

"Biaya operasional mobil bekas umumnya lebih rendah dibandingkan mobil baru, terutama karena harga pembelian yang lebih terjangkau dan depresiasi yang sudah terjadi pada tahun-tahun awal mobil tersebut digunakan, kata Agus kepada Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Namun, Agus mengingatkan calon pembeli agar memerhatikan bahwa biaya perawatan dan perbaikan mobil bekas justru bisa lebih tinggi jika tidak dirawat dengan baik oleh pemilik sebelumnya.

Biaya bakal mencakup perbaikan komponen yang bisa menguras dana lebih besar dari mobil baru. Mengingat pada mobil baru, otomatis komponen baru dan tidak perlu lebih khawatir karena biasanya biaya pembelian sudah mencakup servis dan komponen gratis untuk periode tertentu.

Meskipun ada keuntungan finansial dalam membeli mobil bekas, pertimbangkan juga kondisi dan riwayat perawatan kendaraan tersebut.