JAKARTA, KOMPAS.com - Penjaja kopi keliling (starling) di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Sufiandi (24), mengaku kerap kali dikejar Satpol PP ketika sedang berjualan.

Sufiandi yang sehari-hari menjajakan kopi di Jalan New Delhi belakang Mall JFX Sudirman mengaku harus mengayuh sepedanya lebih cepat ketika petugas Satpol PP datang ke jalan tersebut.

"Kalau diliat sama Satpol PP yang dari wali kota, dikejar ke mana aja. Kayak saya ketahuan di depan sama Satpol PP, dikejar," ujar dia kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2024).

Sufiandi mengatakan, jika dia tertangkap Satpol PP, maka termos yang menjadi napas dagangannya akan disita.

Kalau sudah begitu, ia terpaksa pulang ke rumah dan tidak melanjutkan bekerja.

"Kalau sekarang-sekarang, ngambilnya termos semua. Kalau dulu sama sepeda. Itu kalau diambil sama sepedanya harus nebus Rp 400.000. Kalau termos sih paling rokok Dji Sam Soe itu," tambah dia.

Sufiandi yang berasal dari Madura, telah bekerja selama empat tahun di Jakarta. Ia hafal betul, Satpol PP mana yang masih bisa diajak berkompromi.

"Yang enggak bisa diatur Satpol PP-nya itu yang dari Balai Kota sama dari Monas. Jangankan sampai ngelayanin orang beli, lewat saja diambil kalau ketahuan," kata dia.

Jika termosnya disita Satpol PP, Sufiandi terpaksa harus membeli termos baru untuk dapat berjualan. Sebab, Satpol PP biasanya mengembalikan termosnya dalam rentang waktu yang lama.

"Kadang ada yang sampai seminggu, ada yang setengah bulan," ujar dia.

Bahkan kata Sufiandi, kalau lagi apes, dia bisa dikejar sampai tiga kali dalam seminggu. Setiap kali Sufiandi ditangkap, termosnya selalu disita.

"Pernah seminggu tiga kali diambil termos saya. Diambil Satpol PP, beli lagi, diambil lagi, beli lagi," ujar dia.

Kata Sufiandi, dirinya pernah beberapa kali terjatuh karena dipepet Satpol PP akibat dirinya melarikan diri.

"Dipepet bang kalau kita lewat jalan yang gak ada mobil, sampai jatuh. Sering saya. Di Jalan Manila sini pernah dipepet sampai jatuh," cerita dia.

Ia bahkan hapal jam kedatangan Satpol PP, sehingga dirinya bisa menyiapkan diri.

"Kalau dari kelurahan jam setengah delapan, setengah 9 dari kecamatan, jam 10 jam 11 itu Balai Kota, trus kadang jam setengah 12 dari Monas situ. Dikejar sampe dapet. Emang udah biasa kaya gitu, emang itu tantangannya," tambah dia.

Akan tetapi, pria asal Sampang, Madura ini sadar, ia tidak bisa membebankan masalahnya kepada Satpol PP.

Ia menyadari, bahwa ia memang salah berjualan di jalan-jalan protokol.

"Mereka kan tugas. Di sini memang jalan protokol, Sudirman memang enggak boleh jualan. Jadi kalau gak ada pedagang di depan, Satpol PP gak akan ke sini," tambah dia.

Bisnis.com, JAKARTA-- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berpesan kepada semua calon perwira remaja (capaja) TNI-Polri untuk bekerja secara profesional sesuai dengan undang-undang (UU).

Hal itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan 906 capaja yang terdiri dari 417 capaja TNI AD, 129 capaja TNI AL, 113 Capaja TNI AU, dan 247 capaja Polri.

Prabowo menuturkan bahwa menjadi prajurit TNI dan Polri merupakan panggilan pengabdian dan dibutuhkan pengorbanan yang besar.

"Saya harus ingatkan bahwa profesi yang anda pilih menuntut pengorbanan yang besar serta kerelaan yang sebesar-besarnya yang menuntut jiwa dan ragamu," tuturnya di Jakarta, Jumat (12/7).

Selain itu, Prabowo juga berpesan kepada seluruh capaja yang akan dilantik tersebut untuk selalu membela rakyat Indonesia di manapun tugasnya.

“Nasib bangsa dan rakyatmu berada di pundakmu. Kau dipilih, kau diseleksi, kau digembleng untuk pada saatnya kau harus membela Tanah Airmu,” katanya.

Presiden terpilih 2024-2029 tersebut juga mengingatkan capaja mengenai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Menurutnya, tujuan nasional itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia

“Baru memajukan kesejahteraan. Pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan. Melaksanakan ketertiban dunia untuk apa kita bangun gedung-gedung, bandara, kereta api, waduk kalau negara ini tidak utuh tidak aman tidak terlindungi,” ujar Prabowo.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman, mengapresiasi kepada Museum Perkebunan Indonesia yang telah menyelesaikan pembangunan ruang imersif untuk edukasi kelapa sawit.

Pembangunan ruang imersif tersebut diharapkan bisa menjadi program edukasi kelapa sawit, khususnya kepada masyarakat umum termasuk generasi milenial dan generasi Z (gen Z) yang merupakan generasi produktif dan menjadi kunci kemajuan bangsa Indonesia.

Ruang imersif edukasi kelapa sawit ini menurut Eddy bisa berperan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Seperti penciptaan lapangan kerja khususnya di daerah pedesaan sehingga bisa mengentaskan kemiskinan serta kesenjangan ekonomi.

“Komoditas sawit juga memiliki dampak terhadap target pencapaian SDGs yang jauh lebih banyak dan signifikan dibandingkan dengan komoditas minyak nabati lainnya. Hal itu berdasarkan studi kerja sama riset antara beberapa universitas di Indonesia dan Jerman,” kata Eddy dalam acara peresmian tersebut, dikutip Jumat (12/7/2024).

Kondisi tersebut alhasil memiliki dampak pada munculnya persaingan antar minyak nabati di mana persaingan tersebut berujung dengan munculnya berbagai kampanye negatif yang menyudutkan minyak sawit. Padahal, produk-produk sawit telah mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ruang imersif musperin juga memberi edukasi tentang #SawitBaik yang bertujuan untuk keberlanjutan perkebunan kelapa sawit sebagai produk unggulan.

“Karya tema tentang kelapa sawit ini mengambil perspektif 3P. Planet, People, Profit. Yakni menjaga keseimbangannya (sustainable in harmony),” kata Ketua Dewan Pembina Yayasan Musperin, Soedjadi Kartasasmita dalam keterangan yang sama.

Sebagai anugerah Tuhan, sambungnya, kelapa sawit harus dimanfaatkan bersama untuk kebaikan seluruh penduduk di dunia. Di samping keunggulan dan manfaatnya, namun dirinya tidak menampik jika terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya kampanye hitam terhadap sawit.

“Mari bersama kita benahi industri palm oil yang ada agar dapat mencapai kaidah kaidah keberlanjutan dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan global akan minyak nabati yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia,” jelasnya.

Sebagai informasi, Ruang Imersif Musperin-1 dibuka setiap hari pada pukul 10.00 – 16.00 WIB dengan 10 sesi. Setiap sesi berdurasi 30 menit dengan maksimum 10 – 12 orang dewasa dan 14 – 16 anak-anak.

Harga tiket masuk sampai tanggal 14 Juli 2024 yakni sebesar Rp20.000 karena masih berlaku tariff promo. Sedangkan mulai tanggal 15 Juli 2024 tarifnya Rp30.000 untuk orang dewasa dan Rp25.000 untuk anak sekolah.

Adapun pemesanan tiket masuk museum dan ruang imersif dapat menghubungi admin resmi di nomor 0822-8723-3036 atau ke media sosial Instagram @musperin dan laman facebook resminya “Museum Perkebunan Indonesia”.

Ruang Imersif di Musperin ini berlokasi di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara.

Ruang tersebut memanfaatkan teknologi multimedia 360 derajat yang bisa menciptakan sensasi pengunjung menjadi bagian atau berada dalam cerita visual.

Adapun untuk tayangan perdana, konten yang ditampilkan yakni terkait Industri Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan dengan judul A Story Of The Seed That Changes The World (Sebuah cerita tentang bibit kecil yang mengubah dunia) dengan durasi sepanjang 30 menit.

KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi di 17 Agustus 2024.

"Enggak ada batasan (BBM subsidi) di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (12/7/2024).

Sebelumnya, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menanggapi hal itu, Arifin menegaskan belum ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi di Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia (HUT RI).

Dia mengatakan, pihaknya masih mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima, sehingga jika kebijakan itu diterapkan maka benar-benar tepat sasaran.

"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Enggak ada yang berubah, enggak ada yang naik. Kita lagi mempertajam dulu ininya (datanya), kita mempertajam dulu datanya. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," tegas Arifin.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa saat ini pemerintah masih memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Ia menyebutkan, revisi Perpres itu masih dalam pembahasan di tiga kementerian, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini mau di ini dulu (dibahas), masih di antara tiga menteri, baru ke (Menteri) Perekonomian," ujarnya.

Skema pembatasan nantinya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (Permen). Pada Permen ini bakal diatur terkait jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi.

"Ya nanti kan kita ajuin melalui Permen, tapi kan memang harus tepat sasaran, mana yang memang (harus terima), kendaraan jenis apa yang dapat. Kalau yang komersial nggak," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi di 17 Agustus 2024.

"Enggak ada batasan (BBM subsidi) di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (12/7/2024).

Sebelumnya, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menanggapi hal itu, Arifin menegaskan belum ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi di Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia (HUT RI).

Dia mengatakan, pihaknya masih mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima, sehingga jika kebijakan itu diterapkan maka benar-benar tepat sasaran.

"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Enggak ada yang berubah, enggak ada yang naik. Kita lagi mempertajam dulu ininya (datanya), kita mempertajam dulu datanya. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," tegas Arifin.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa saat ini pemerintah masih memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Ia menyebutkan, revisi Perpres itu masih dalam pembahasan di tiga kementerian, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini mau di ini dulu (dibahas), masih di antara tiga menteri, baru ke (Menteri) Perekonomian," ujarnya.

Skema pembatasan nantinya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (Permen). Pada Permen ini bakal diatur terkait jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi.

"Ya nanti kan kita ajuin melalui Permen, tapi kan memang harus tepat sasaran, mana yang memang (harus terima), kendaraan jenis apa yang dapat. Kalau yang komersial nggak," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi di 17 Agustus 2024.

"Nggak ada batasan (BBM subsidi) di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (12/7/2024).

Sebelumnya, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menanggapi hal itu, Arifin menegaskan belum ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi di Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia (HUT RI).

Dia mengatakan, pihaknya masih mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima, sehingga jika kebijakan itu diterapkan maka benar-benar tepat sasaran.

"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang naik. Kita lagi mempertajam dulu ininya (datanya), kita mempertajam dulu datanya. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," tegas Arifin.

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa saat ini pemerintah masih memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Ia menyebutkan, revisi Perpres itu masih dalam pembahasan di tiga kementerian yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini mau di ini dulu (dibahas), masih di antara tiga Menteri, baru ke (Menteri) Perekonomian," ujarnya.

Skema pembatasan nantinya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (Permen). Pada Permen ini bakal diatur terkait jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi.

"Ya nanti kan kita ajuin melalui Permen, tapi kan memang harus tepat sasaran, mana yang memang (harus terima), kendaraan jenis apa yang dapat. Kalau yang komersial nggak," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi di 17 Agustus 2024.

"Nggak ada batasan (BBM subsidi) di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (12/7/2024).

Sebelumnya, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menanggapi hal itu, Arifin menegaskan belum ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi di Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia (HUT RI).

Dia mengatakan, pihaknya masih mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima, sehingga jika kebijakan itu diterapkan maka benar-benar tepat sasaran.

"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang naik. Kita lagi mempertajam dulu ininya (datanya), kita mempertajam dulu datanya. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," tegas Arifin.

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa saat ini pemerintah masih memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Ia menyebutkan, revisi Perpres itu masih dalam pembahasan di tiga kementerian yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini mau di ini dulu (dibahas), masih di antara tiga Menteri, baru ke (Menteri) Perekonomian," ujarnya.

Skema pembatasan nantinya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (Permen). Pada Permen ini bakal diatur terkait jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi.

"Ya nanti kan kita ajuin melalui Permen, tapi kan memang harus tepat sasaran, mana yang memang (harus terima), kendaraan jenis apa yang dapat. Kalau yang komersial nggak," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA) membuka cabang baru, Kantor Cabang (KC) Bogor, yang berlokasi di Jalan Raya Pajajaran No. 8 Sukasari, Bogor Timur. Ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan produk dan layanan perbankan Bank Ina.

"Kehadiran Kantor Cabang Bogor merupakan upaya Bank Ina untuk memperluas jangkauan layanan perbankan, khususnya kepada masyarakat yang tinggal di area Bogor dan sekitarnya," kata Direktur Utama Bank Ina Henry Koenaifi dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (12/7).

Khusus untuk pembukaan KC Bogor, Bank Ina menghadirkan program pembukaan deposito untuk nasabah baru dengan suku bunga 5,75% p.a yang berlaku hingga 30 September 2024. Nominal penempatan mulai Rp 10 juta, dengan jangka waktu penempatan yang bervariasi yaitu 1, 3, 6 atau 12 bulan.

Untuk produk pembiayaan, Bank Ina juga memiliki pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan kebutuhan konsumtif, yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Multi Guna (KMG), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan INA Ready Cash (IRC) dengan suku bunga bersaing dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Bank Ina juga memiliki layanan perbankan digital melalui BINA Digital, berupa produk tabungan yang saat ini memiliki program bunga tabungan spesial hingga 5,5% p.a yang berlaku hingga 19 September 2024.

Sepanjang 2023, Bank Ina mencapai angka positif dan mencatatkan peningkatan. Aset Bank Ina menjadi Rp 24,38 triliun atau naik 18,64% year on year (YoY). Kemudian Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi Rp 19,3 triliun atau naik 24,9% YoY, penyaluran kredit menjadi Rp 12,67 triliun atau naik 30%, serta laba bersih menjadi Rp 207,8 miliar atau naik 32,2%.

Saat ini Bank Ina telah memiliki 46 jaringan kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, serta terkoneksi dengan lebih dari 20 ribu ATM yang tergabung dalam jaringan ATM Prima dan ATM Bersama.

"Bank Ina menyediakan serangkaian jasa keuangan yang lengkap melalui kantor cabang, jaringan ATM, mobile banking, internet banking dan internet business banking, sehingga masyarakat Indonesia dapat lebih mudah melakukan transaksi perbankan bersama Bank Ina," tutup Henry.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank meningkatkan pertumbuhan eksportir di Jawa Tengah dengan memberikan fasilitas Business Matching serta memperluas akses ke buyer internasional.

Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U. Norhadi menyampaikan bahwa Jawa Tengah masih menempati posisi kelima terbesar di Indonesia dalam jumlah eksportir. Oleh karena itu pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan ekspor pelaku usaha.

"LPEI mendukung peningkatan ekspor pelaku usaha dengan memberikan fasilitas seperti Business Matching untuk memperluas akses ke buyer internasional, baik secara konvensional maupun digital," kata Maqin dalam keterangan resminya, Rabu (10/7).

Ia menjelaskan, Jawa Tengah tidak hanya menjadi pusat produksi tetapi juga motor penggerak ekonomi yang signifikan melalui sektor ekspor. Salah satu upaya LPEI dalam mendukung pertumbuhan eksportir yaitu menyelenggarakan pertemuan eksportir melalui acara "LPEI Export Forum 2024" di Semarang. Acara tersebut bekerja sama dengan DJPPR Kementerian Keuangan, Bea Cukai Jawa Tengah, dan Disperindag Provinsi Jawa Tengah.

Distribusi ekspor Jawa Tengah didominasi oleh beberapa komoditas utama, seperti pakaian dan aksesoris bukan rajutan (20,18%), pakaian dan aksesoris rajutan (12,24%), alas kaki (11,01%), kayu dan barang dari kayu (9,98%), serta perabotan, lampu, dan alat penerangan (7,20%). Diversifikasi ini memperlihatkan kemampuan Jawa Tengah dalam memproduksi berbagai jenis produk yang diminati di pasar internasional.

Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor terbesar bagi Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 30,43%, disusul oleh Tiongkok (7,66%), Jepang (6,51%), Singapura (6,49%), dan Belanda (5,6%). Selain itu, jumlah buyer yang bekerja sama dengan eksportir Jawa Tengah terus meningkat, dengan 22,25% di antaranya merupakan buyer yang loyal.

"Hal ini menunjukkan hubungan perdagangan yang kuat antara Jawa Tengah dengan beberapa negara ekonomi terbesar di dunia dan kepercayaan dan buyer internasional terhadap produk Jawa Tengah," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, LPEI menjelaskan fasilitas dan dukungan LPEI kepada pelaku UKM ekspor. Para UKM Ekspor dapat memanfaatkan berbagai Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) sesuai dengan profil/karakteristik ekspor yang ada, antara lain PKE UKM (dirancang untuk UKM berorientasi ekspor), PKE Kawasan (untuk pasar tujuan negara non-tradisional) dan PKE Trade Finance (dengan skema transaksi trade).

Hingga Juni 2024 tercatat LPEI telah melakukan disbursement fasilitas PKE Kawasan sebesar Rp 4,247 miliar dengan ekspor lebih dari 40 negara, PKE Trade Finance sebesar Rp 8,187 miliar dengan ekspor lebih dari 55 negara, dan PKE UKM hingga Rp 1,058 miliar untuk pangsa ekspor ke lebih dari 65 negara.

Salah satu pelaku usaha yang telah memanfaatkan pembiayaan PKE LPEI adalah Margono Paper, produsen fancy paper (kertas motif berwarna) dengan 90% produknya diekspor ke 50 negara di 5 benua. Pembiayaan PKE Kawasan dari LPEI membantu usaha Margono Paper dalam mengembangkan bisnis dengan menambah negara tujuan ekspor ke negara-negara non tradisional.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menjemput paska Bos PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) Robert Nitiyudo Wachjo alias Haji Robert. Dia sudah dua kali mangkir saat dipanggil sebagai saksi kasus dugaan pencucian uang Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba.

"Karena aturan di KPK bagi saksi yang berulang kali tidak bisa hadir tanpa pemberikan alasan yang patut dan wajar. Maka penyidik berwenang untuk melakukan penjemputan," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatam, Jumat, 12 Juli 2024.

Haji Robert dipanggil KPK pada 6 Juni 2024, dan 3 Juli 2024. Namun, dia tak hadir dalam dua penjadwalan pemeriksaan itu.
Bos PT NHM itu diberi kesempatan menyambangi KPK untuk diperiksa sebelum dijemput paksa. Opsi itu bisa diambil dengan cara menghubungi penyidik yang menyertakan nomor ponselnya di surat panggilan dan membuat jadwal sendiri.

"Kami tetap mengimbau saksi kooperatif untuk hadir," ujar Tessa.

Baca juga: Dugaan Pencucian Uang, Transaksi Jual Beli Tanah Andhi Pramono dan Keluarganya Diselisik

Abdul Gani menjadi tersangka lagi atas dugaan pencucian uang. Nilai tindak pidana dalam perkara barunya itu ditaksir menyentuh Rp100 miliar.

"Bukti awal dugaan TPPU (tindak pidana pencucian uang) tersebut yaitu adanya pembelian dan menyamarkan asal usul kepemilikan aset-aset bernilai ekonomis dengan mengatasnamakan orang lain dengan nilai awal diduga sekitar lebih dari Rp100 miliar," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Mei 2024.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci lebih lanjut aset yang diyakini disamarkan oleh Abdul. Tapi, kasus ini dipastikan digelar atas kecukupan alat bukti.

KPK sudah menyita sejumlah aset Abdul. Sejumlah saksi juga sudah memberikan penjelasan kepada penyidik terkait kasus pencucian uang ini.

(AGA)

JAKARTA, investor.id – PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Regional 1 hingga Juli 2024 telah merealisasikan 744,93 hektare (ha) lahan perkebunan sawit rakyat. Hal ini membuktikan bahwa manajemen PTPN IV konsisten dalam meningkatkan perekonomian rakyat.

Hal tersebut disampaikan Region Head PTPN IV Regional I Medan, Ahmad Gusmar Harahap dalam rangkaian rapat kerja Board Of Regional Management dengan Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV, Irwan Perangin-Angin di Kantor PTPN IV Regional I Jalan Sei Batang Hari No 2 Medan, Sumatera Utara, Jumat (12/07).

“Target yang dibebankan kepada Regional I adalah lebih dari 500 ha untuk lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan itu sudah terlampaui di periode Juli 2024 seluas 744,93 ha,” kata Gusmar dalam keterangan rilisnya dikutip Jumat (12/07/2024).

Hal ini menurut Gusmar sebagai bukti sinergitas dan kolaborasi secara internal PTPN IV Head Office Jakarta dan Regional I Medan, sekaligus sinergitas dan kolaborasi eksternal dari PTPN IV dengan para pemangku kepentingan yang ada.

Khususnya dalam pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi PSR Pola Kemitraan Kerjasama antara PTPN IV dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR Indonesia) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 di Le Polonia Hotel & Convention Medan, yang dihadiri sebanyak lebih dari 100 Petani PIR dari Provinsi Sumatera Utara dan lebih dari 50 Petani PIR dari Provinsi Aceh.

Harahap juga melaporkan bahwa total realisasi Peremajaan Sawit Rakyat yang telah mendapat Rekomtek Dirjenbun dan pencairan dana seluas 744,93 ha dengan rincian seluas 496,68 ha sedang melakukan pengolahan lahan.

Masing-masing untuk empat koperasi yaitu Koperasi Konsumen KUD Aek Raso, Koperasi Meranti Sawit Makmur, Koperasi Produsen Ika Sapatani, Koperasi Produsen Nahoda Agro Mandiri.

Sedangkan untuk yang sudah realisasi penanaman adalah seluas 248, 35 ha masing-masing untuk GAPOKTAN Aek Raso Maju Bersama, Poktan Pasir Tuntung Jaya dan Koperasi Produsen Bilah Agro Mandiri.

“Ditargetkan bulan November 2024 akan selesai dilakukan penanaman keseluruhan Lembaga Pekebun yang telah Rekomtek seluas 744,93 ha,” tambah Gusmar.

Sementara itu, Kepala Bagian Sekretariat & Hukum PTPN IV Regional I Christian Orchard Perangin-Angin menambahkan bahwa dengan keberhasilan peningkatan perekomonian masyarakat dalam program Peremajaan Sawit Rakyat di PTPN IV Regional I seluas 744,93 ha ini menunjukkan bahwa perusahaan konsisten untuk menjaga tata kelola sawit dan konsisten bersinergi dengan masyarakat.

“Sehingga kehadiran PTPN IV Regional I ini memiliki arti dan manfaat yang besar bagi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan, sekaligus juga membuktikan bahwa PTPN IV Regional I konsisten dan terus berupaya untuk mendorong perkembangan aspek sosial khususnya untuk komoditas perkebunan,” jelasnya.

Kedepannya PTPN IV Regional I akan tetap konsisten untuk membangun Peremajaan Sawit Rakyat untuk Kelompok Petani, Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance (GCG).

“Sehingga tujuan dari pelaksanaan peningkatan perekonomian masyarakat dalam bentuk program Peremajaan Sawit Rakyat dapat terlaksana dan memberi manfaat bagi masyarakat, namun tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Regional 1 hingga Juli 2024 telah merealisasikan 744,93 hektare (ha) lahan perkebunan sawit rakyat. Hal ini membuktikan bahwa manajemen PTPN IV konsisten dalam meningkatkan perekonomian rakyat.

Hal tersebut disampaikan Region Head PTPN IV Regional I Medan, Ahmad Gusmar Harahap dalam rangkaian rapat kerja Board Of Regional Management dengan Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV, Irwan Perangin-Angin di Kantor PTPN IV Regional I Jalan Sei Batang Hari No 2 Medan, Sumatera Utara, Jumat (12/07).

“Target yang dibebankan kepada Regional I adalah lebih dari 500 ha untuk lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan itu sudah terlampaui di periode Juli 2024 seluas 744,93 ha,” kata Gusmar dalam keterangan rilisnya dikutip Jumat (12/07/2024).

Hal ini menurut Gusmar sebagai bukti sinergitas dan kolaborasi secara internal PTPN IV Head Office Jakarta dan Regional I Medan, sekaligus sinergitas dan kolaborasi eksternal dari PTPN IV dengan para pemangku kepentingan yang ada.

Khususnya dalam pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi PSR Pola Kemitraan Kerjasama antara PTPN IV dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR Indonesia) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 di Le Polonia Hotel & Convention Medan, yang dihadiri sebanyak lebih dari 100 Petani PIR dari Provinsi Sumatera Utara dan lebih dari 50 Petani PIR dari Provinsi Aceh.

Harahap juga melaporkan bahwa total realisasi Peremajaan Sawit Rakyat yang telah mendapat Rekomtek Dirjenbun dan pencairan dana seluas 744,93 ha dengan rincian seluas 496,68 ha sedang melakukan pengolahan lahan.

Masing-masing untuk empat koperasi yaitu Koperasi Konsumen KUD Aek Raso, Koperasi Meranti Sawit Makmur, Koperasi Produsen Ika Sapatani, Koperasi Produsen Nahoda Agro Mandiri.

Sedangkan untuk yang sudah realisasi penanaman adalah seluas 248, 35 ha masing-masing untuk GAPOKTAN Aek Raso Maju Bersama, Poktan Pasir Tuntung Jaya dan Koperasi Produsen Bilah Agro Mandiri.

“Ditargetkan bulan November 2024 akan selesai dilakukan penanaman keseluruhan Lembaga Pekebun yang telah Rekomtek seluas 744,93 ha,” tambah Gusmar.

Sementara itu, Kepala Bagian Sekretariat & Hukum PTPN IV Regional I Christian Orchard Perangin-Angin menambahkan bahwa dengan keberhasilan peningkatan perekomonian masyarakat dalam program Peremajaan Sawit Rakyat di PTPN IV Regional I seluas 744,93 ha ini menunjukkan bahwa perusahaan konsisten untuk menjaga tata kelola sawit dan konsisten bersinergi dengan masyarakat.

“Sehingga kehadiran PTPN IV Regional I ini memiliki arti dan manfaat yang besar bagi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan, sekaligus juga membuktikan bahwa PTPN IV Regional I konsisten dan terus berupaya untuk mendorong perkembangan aspek sosial khususnya untuk komoditas perkebunan,” jelasnya.

Kedepannya PTPN IV Regional I akan tetap konsisten untuk membangun Peremajaan Sawit Rakyat untuk Kelompok Petani, Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance (GCG).

“Sehingga tujuan dari pelaksanaan peningkatan perekonomian masyarakat dalam bentuk program Peremajaan Sawit Rakyat dapat terlaksana dan memberi manfaat bagi masyarakat, namun tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News