Bisnis.com, JAKARTA – Serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya baru-baru ini disebut berimbas buruk terhadap reputasi pemerintah juga pengelola dalam hal ini Telkomsigma, dalam melindungi data-data kritis.

Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja sebelumnya sudah melihat potensi persoalan yang timbul karena perencanaan pembangunan Pusat Data Nasional yang tergolong relatif singkat. Menurutnya apabila pekerjaan krusial seperti PDN harus dipercepat pasti akan ada hal yang luput dikerjakan.

Ironisnya, lanjut dia, serangan ransomware ke PDN juga terjadi jelang pemberlakuan Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi. Hal ini, tekannya menjadi beban berat bukan hanya pemerintah tetapi juga pelaku industri dalam membangun kepercayaan publik dan mengembalikan reputasi sebagai profesional.

“Sedih ini harus terjadi implikasinya luas. Bukan hanya PDN itu tetapi juga reputasi integritas negara dalam melindungi data-data kritis. Ini juga terjadi jelang pemberlakuan UU PDP Oktober nanti,” ujarnya, Kamis (11/7/2024).

Menurutnya, sudah sepatutnya, pemerintah perlu membangun kesadaran diri terlebih dahulu soal pentingnya keamanan data karena serangan ini sudah pernah terjadi sebelumnya seperti kasus BSI tetapi pemerintah tidak bisa memetik pembelajaran dari kasus sebelumnya.

Pasahal, sebutnya, serangan ini bisa dikategorikan sebagai bencana besar yang juga berdampak kepada investor yang hendak menanamkan modalnya ke tanah air.

Sisi lain, dia juga menyoroti penggunaan teknologi di Indonesia yang masih menggantungkan diri kepada teknologi dari luar karena belum banyak menggunakan teknologi buatan dalam negeri.

“Ke-depan pola pikir ini harus berubah. Jadi konsumen pun harus kritis. Saat membeli teknologi harus mempelajari kelemahannya apa. Jangan Cuma beli tahunya beres pasang aja,” imbuhnya.

Dengan melihat sejumlah peristiwa yang ada, dia menyimpulkan bahwa aspek perlindungan data di Indonesia belumlah aman, dari sisi tata kelola manajemen risiko hingga kepatuhan belum menjadi budaya dalam mengelola teknologi agar nyaman dan aman.

Hal ini termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang jam terbangnya masih minim.

Dia meminta agar dalam pembuatan regulasi berikutnya, pemerintah dapat melibatkan semua unsur pemegang kepentingan dan harus adanya kesepakatan dari semua pihak.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menuturkan, saat ini Kominfo sedang membangun PDN permanen di Cikarang dan rencananya akan diresmikan pada HUT RI tahun ini.

PDN yang sedang dibangun ini merupakan satu dari empat PDN yang rencananya akan dibangun.

Dia berpendapat pembangunan sebanyak empat PDN tentu saja merupakan suatu hal yang bagus, karena dapat mengakomodir kebutuhan pusat data untuk layanan publik pemerintahan, tidak hanya untuk sistem utamanya tetapi juga termasuk untuk sistem backup.

Pasalnya, dengan semakin banyaknya PDN dan lokasi penyimpanan backup, bisa dipergunakan dalam waktu cepat mengembalikan layanan pada saat sistem utama mengalami gangguan. Alhasil sistem backup sehingga pelayanan publik tidak terganggu dalam waktu yang lama.

“Yang masih perlu diperbaiki dan dievaluasi adalah desain PDN, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi keamanan sibernya sehingga bisa dipastikan keandalan sistemnya jika terjadi gangguan maupun serangan siber,” terangnya.

Selain itu, sambungnya, infrastruktur, yang perlu dievaluasi selanjutnya adalah pengelolaan PDN, siapa yang bertugas mengelola PDN dan apakah pengelola PDN tersebut sudah mendapatkan pelatihan baik dari sisi teknis maupun kewaspadaan keamanan sehingga tidak terjebak pada umpan yang diberikan peretas melalui phising/social engineering.

Dia meyakini empat PDN yang dibangun seharusnya sudah lebih dari cukup untuk menampung dan mengelola data seluruh masyarakat di Indonesia karena yang dibangun bukanlah dalam skala kecil.

Namun tentu saja kapasitasnya belum akan bisa maksimal sampai seluruh PDN selesai dibangun.

Sejauh ini, Pratama melihat aspek perlindungan data pribadi di Indonesia sudah cukup baik dengan disahkannya UU PDP. Namun yang disayangkan adalah UU PDP tersebut belum dijalankan karena belum ada lembaga atau otoritas yang dibentuk untuk mengawasi pelanggaran terhadap UU PDP

Tanpa adanya lembaga pengawas, maka tida ada yang menjatuhkan berbagai sanksi untuk memberikan efek jera kepada yang lainnya.

Saat ini, tegasnya, Indonesia juga sudah memiliki berbagai regulasi dan peraturan untuk menjaga data pribadi seperti UU ITE serta UU PDP. Tak hanya itu, Indonesia juga sudah memiliki peraturan perundang-undangan tentang tata kelola.

Oleh karena itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah segera mengesahkan RUU Ketahanan dan Keamanan Siber yang sampai saat ini masih tertunda padahal RUU keamanan dan ketahanan siber tersebut diperlukan untuk menjaga kedaulatan siber Indonesia.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tengah memfinalisasi penyusunan aturan terkait pengembangan dan penguatan pergadaian atau RPOJK Pergadaian. Salah satu poin yang akan diatur, yakni adanya penyesuaian ekuitas minimum perusahaan pergadaian.

Mengenai RPOJK itu, perusahaan pergadaian PT Budi Gadai Indonesia asal Sumatra Utara (Sumut) menyambut baik adanya penyesuaian ekuitas minimum.

"Memang perlu adanya penyesuaian terhadap permodalan minimum, hal itu bisa membuat industri pergadaian lebih mandiri dalam pembiayaan operasional," ujar Direktur Budi Gadai Indonesia Budiarto Sembiring kepada Kontan, Kamis (11/7).

Budi menambahkan melihat makin ketatnya persaingan bisnis gadai saat ini, perusahaan berencana untuk mencapai ruang lingkup yang lebih tinggi, yaitu ke tingkat nasional.

Budi juga menyampaikan modal usaha yang ditempatkan saat ini totalnya sudah Rp 13,5 miliar. Secara rinci, modal awal yang disetor untuk perizinan modal usaha ruang lingkup kabupaten/kota sebesar Rp 500 juta.

Adapun pada 2022, Budi Gadai menaikkan perizinan kita ke tingkat provinsi dengan modal usaha ditempatkan sebesar Rp 2,5 miliar dan ada penambahan modal usaha yang ditempatkan sebesar Rp 11 miliar pada 2014.

"Secara total keseluruhan modal usaha yang ditempatkan sudah Rp 13,5 miliar. Saat ini, perusahaan masih belum memiliki rencana untuk melakukan penambahan modal usaha lagi," katanya.

Budi menerangkan per Mei 2024, Budi Gadai Indonesia telah merealisasikan penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai sekitar Rp 85 miliar. Nilai itu tumbuh sebesar 27%, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun penyumbang terbesar untuk transaksi gadai baru, yaitu barang jaminan elektronik berupa gadget dan laptop.

Sementara itu, PT Sentral Gadai Persada juga angkat bicara terkait adanya RPOJK tersebut. Direktur Sentral Gadai Persada Heri Sembiring mengatakan setiap kebijakan pasti akan ada pro dan kontra, tetapi penyesuaian ekuitas menjadikan bisnis pergadaian memiliki marwah dan jati diri.

"Menurut saya, memang perlu adanya perubahan setoran modal. Sebab, menjadikan perusahaan gadai bisa meningkatkan value-nya sendiri dan lebih tertata dengan baik lagi nantinya. Dengan demikian, bisa memberikan kontribusi lebih banyak kepada masyarakat,"

Selain itu, Heri berharap regulator bisa mempermudah penyesuaian ekuitas tersebut bagi perusahaan gadai yang telah berdiri. Dia pun tak memungkiri ada keinginan untuk mencapai ruang lingkup yang lebih tinggi lagi.

Heri menyebut saat ini permodalan yang disetor perusahaan masih sesuai dengan ketentuan POJK 31 Tahun 2016, yaitu sebesar 500 juta. Dia mengatakan pihaknya akan terus menambah permodalan. Salah satunya, dengan cara setoran modal dari investor maupun dari pinjaman perbankan.

Heri menerangkan total penyaluran perusahaan per Mei 2024, sekitar Rp 7,3 miliar. Nilai itu tumbuh sekitar 12%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun penyumbang terbesar dari elektronik dan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Sebagai informasi, dalam draft RPOJK Pergadaian tercantum penyesuaian ekuitas minimum. Untuk pergadaian lingkup kabupaten/kota dari Rp 500 juta menjadi sebesar Rp 1,5 miliar, lingkup provinsi dari yang sebesar Rp 1,5 miliar menjadi tak boleh kurang dari Rp 5 miliar, dan ruang lingkup usaha nasional minimum sebesar Rp 125 miliar.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menyampaikan saat ini kinerja industri pergadaian relatif baik dan terjaga.

Hal itu tercermin dari aset perusahaan pergadaian yang meningkat sebesar 18,9% Year on Year (YoY) menjadi Rp 94,01 triliun per Mei 2024. Total aset itu dikontribusikan sebanyak 167 pelaku usaha pergadaian.

Dia juga menyatakan penyaluran pinjaman perusahaan pergadaian meningkat sebesar 21,33% YoY menjadi Rp 77,58 triliun per Mei 2024.

"Adapun pinjaman terbesar di industri pergadaian dalam bentuk produk berupa gadai, yaitu sebesar Rp 60,27 triliun atau sebesar 77,69% dari total pembiayaan yang disalurkan," ucap Agusman dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (8/7).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan, lapangan di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah siap digunakan untuk upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam S Ernawi.

Imam mengatakan, lapangan tersebut memiliki kapasitas sekitar 8.000 orang.

Namun, kepastian jumlah peserta untuk upacara 17 Agustus di lapangan Istana Negara IKN masih akan diatur oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Lapangan upacara sudah pasti sudah bisa, podiumnya juga sudah selesai. Semua sudah berfungsi 100 persen dan siap digunakan untuk upacara," ujar Imam dalam keterangan pers secara daring yang membahas persiapan HUT ke-79 RI di IKN pada Kamis (11/7/2024).

"Kapasitasnya (lapangan) cukup banyak, sekitar 8.000-an ya. Kalau tamu yang atur dari Kemensetneg," katanya.

Imam menjelaskan, kawasan Istana Negara IKN dan sekitarnya merupakan titik utama yang difungsikan untuk peringatan kemerdekaan di kawasan Nusantara.

Kawasan yang dimaksud meliputi Istana Negara IKN beserta lapangannya, sejumlah kantor kementerian koordinator yang tak jauh dari lokasi Istana Negara IKN dan Kantor Kemensetneg di bagian belakang istana.

Untuk Istana Negara sendiri, sejumlah ruang utama sudah bisa difungsikan untuk peringatan 17 Agustus.

Imam menambahkan, Kementerian PUPR sebenarnya bertugas menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk IKN.

Yakni gedung pemerintahan, hunian untuk ASN, TNI dan Polri serta para pekerja, konektivitas berupa jalan serta pengairan di IKN.

Namun, bukan berarti seluruh infrastruktur itu selesai dibangun pada 17 Agustus 2024.

"Artinya gini, 17-an itu bukan berarti bangunan-bangunan ini semua selesai di 17 Agustus. Tidak. Tetapi ini fungsional untuk bisa dilakukan kegiatan 17-an," tuturnya.

JAKARTA - Sejalan dengan komitmen nasional terhadap perubahan iklim dan keberlanjutan, FKS Group sebagai perusahaan global yang bergerak di bidang pangan dan pakan ternak berencana memasang instalasi panel surya dengan total kapasitas 10 Megawatt hingga 2025.

Langkah ini tidak hanya menegaskan posisi FKS Group sebagai pelopor dalam adopsi energi bersih, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat infrastruktur energi berkelanjutan di Indonesia.

Diketahui, Indonesia yang berada di zona iklim tropis dianugerahi sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun. Potensi besar ini membuka peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi terbarukan dalam produksi listrik, mendukung transisi energi hijau dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Pada akhir 2022, dalam fase pertama, FKS Group telah berhasil menginstal 2,4 Megawatt panel surya di Pabrik Tepung Terigu - Bungasari Flour Mills, Medan. Pemasangan ini berhasil menyerap karbon sebanyak 2 juta kg CO2 per tahun dan memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca.

Fase kedua dari inisiatif ini akan memasang tambahan 3 Megawatt di tujuh area operasi, di antaranya di Balaraja dan Cilegon ? Banten, Gunung Putri ? Bogor, Sragen ? Jawa Tengah, Surabaya dan Mojokerto ? Jawa Timur, dan Makassar. Fase kedua ini diharapkan dapat mengurangi lebih banyak lagi karbon, dengan pengurangan diperkirakan sebesar 3,4 juta kg CO2 per tahun.

Sedangkan fase ketiga yang bakal mencakup instalasi 5 Megawatt diharapkan bakal mengurangi emisi karbon hingga 5.8 juta kg CO2, menjadikan total kontribusi FKS Group terhadap pengurangan emisi karbon sangat signifikan, yaitu 11,2 juta kg CO2 per tahunnya.

Inisiatif tersebut selaras dengan target keberlanjutan global dan nasional, bahwa pemerintah Indonesia telah mencanangkan target pengurangan emisi sebesar 29% atau setara 835 juta ton CO2 pada 2030. Inisiatif FKS Group ini juga membantu mengurangi efek buruk perubahan iklim dan ketergantungan pada sumber energi nonterbarukan.

?Komitmen kami terhadap keberlanjutan adalah inti dari operasi kami. Dengan mengintegrasikan tenaga surya ke dalam campuran energi kami, kami tidak hanya mengurangi dampak lingkungan tetapi juga menetapkan standar bagi industri untuk diwujudkan. Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam perjalanan kami menuju pencapaian netral karbon,? kata Chief Executive Officer PT. Padi Flour Nusantara Po, Indarto Gondo dalam acara peresmian operasional pembangkit listrik panel surya di Padi Flour Nusantara, Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, Group Chief Operating Officer FKS Group, Agung Cahyadi Kusumo menambahkan, inisiatif energi berkelanjutan dalam operasional perusahaan merupakan perwujudan nyata dari empat pilar implementasi ESG (Environmental, Social, Governance) yang telah dicanangkan FKS Group.

Empat pilar tersebut adalah Keamanan dan Ketahanan Pangan; Pengelolaan Lingkungan; Lingkungan Kerja yang Sehat, Aman, dan Nyaman; dan Pengembangan Masyarakat. FKS Group dalam menjalankan proyek ini menggandeng Xurya sebagai salah satu pelopor pengembang listrik tenaga surya untuk atap bangunan.

Pemasangan panel surya di site operasional FKS Group ini sebagai wujud pendekatan proaktif perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungan dan korporat, memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam praktik industri berkelanjutan di Indonesia.

"Kami sangat bangga bermitra dengan FKS Group dalam proyek visioner ini. Bersama-sama, kita membuktikan bahwa penggunaan energi terbarukan tidak hanya layak tetapi juga menguntungkan bagi bisnis yang mencari cara untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan,? ujar Managing Director kata Xurya Daya Indonesia, Eka Himawan.

?Kami harap langkah FKS Group dalam menggunakan PLTS atap dapat menginspirasi perusahaan-perusahaan lainnya untuk turut mendukung upaya mitigasi perubahan iklim,? sambungnya.

Diketahui, FKS Group merupakan perusahaan global terdepan di Asia Tenggara yang bergerak di bidang pangan dan pakan ternak dengan model bisnis "farm-to-plate" yang terintegrasi melalui jaringan rantai pasokan global dari sisi perkebunan, perdagangan, logistik, pemrosesan, hingga distribusi, dengan dukungan kuat di bidang infrastruktur dan properti untuk mendukung komitmen Perusahaan dalam ketersediaan produk berkualitas tinggi dengan nilai tambah secara berkelanjutan.

Sedangkan PT Xurya Daya Indonesia (Xurya) adalah perusahaan energi terbarukan yang berbasis di Indonesia dengan visi untuk merevolusi industri energi Indonesia. Xurya mempelopori metode sewa tanpa biaya awal untuk memberikan insentif kepada perusahaan komersial dan industri untuk beralih ke energi surya.

Xurya bertujuan untuk memudahkan perusahaan menggunakan energi bersih dan terbarukan dengan memberikan solusi lengkap kepada klien mulai dari opsi pendanaan, desain teknis, studi kelayakan, instalasi, pengoperasian dan pemeliharaan.

Hingga saat ini, Xurya telah memasang dan mengoperasikan PLTS atap di lebih dari 100 perusahaan dari berbagai segmen industri, seperti hotel, pusat perbelanjaan, rumah sakit, cold storage, logistik, kawasan industri, dan manufaktur (air mineral, baja, ban mobil, benih sayuran, beton, cat, consumer goods, keramik, kimia, makanan, tekstil, dan lain-lain).

PLTS atap Xurya tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses formil dalam kasus dugaan rasuah pengerukan alur pelayaran di beberapa pelabuhan di Indonesia. Informasi itu diulik dengan memeriksa tujuh saksi hari ini, 11 Juli 2024.

“Materi masih pendalaman proses formil pengadaan paket pekerjaan pengerukan di pelabuhan,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Tujuh saksi itu yakni mantan Kasubag Program, Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yan Prastomo Ardi, PNS Aditya Karya, ASN Kemenhub Diaz Saputra, pihak swasta Angga Prasetyo Usmany, pihak swasta Ratwa Wahyuni, pensiunan TNI AL Yuyus K Usmany, dan PNS Sapril Imanuel Ginting.
Tessa enggan memerinci lebih lanjut pertanyaan penyidik kepada tujuh saksi itu. Semua informasi dari mereka sudah dicatat untuk kepentingan pemberkasan kasus.

Baca juga: KPK Minta 5 Eks Tim Teknis Jelaskan Proses Pengadaan SKIPI di KKP

KPK sejatinya mau mendalami kasus ini dengan memanggil pensiunan ASN Adang Rosiana dan ANS Kemenhub Johnny Rongu Silalahi. Namun, Johnny ternyata sudah meninggal dan Adang tidak memiliki nomor ponsel yang aktif.

Sebelumnya, KPK mengumumkan dibukanya penyidikan baru. Kasusnya berkaitan dengan dugaan rasuah terkait paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran pada beberapa pelabuhan di Indonesia.

Dugaan korupsi ini terjadi sekitar 2013 sampai 2017 di sejumlah pelabuhan. Pelabuhan yang diduga terjadi permainan kotor yakni Tanjung Mas, Samarinda, Banoa, dan Pulang Pisau.

KPK sudah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus baru ini. Namun, identitasnya masih dirahasiakan sampai penahanan dilakukan.

(END)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan terus mempercepat proses kesiapan infrastruktur jelang pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN.

Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan, infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Upacara HUT ke-79 RI masuk ke dalam batch 1. Adapun total paket fisik terkontrak dari tahun 2020-2024 terbagi menjadi tiga batch.

“Saat ini progres fisik keseluruhan dari total 106 paket yang terkontrak pada 2020-2024 sebesar 45,11 persen (per 4 Juli 2024), dengan pagu anggaran sebesar Rp83,42 triliun,” kata Imam Ernawi dalam paparannya, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Imam mengungkapkan, jumlah paket pekerjaan yang terkontrak adalah 40 paket dengan progres fisik 88,20 persen. Sementara batch 2, terdapat 31 paket dengan progres fisik 46,71 persen.

"Sedangkan untuk batch 3, terdapat 35 paket dengan progres fisik 8,61 persen," kata dia.

Sebagai Smart Forest City, terdapat sembilan Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Pengembangan IKN dengan luas 256.142 ha yang diarahkan untuk dapat mengakomodasi penduduk sampai dengan 2 juta orang. Wilayah tersebut meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Kesehatan, Pariwisata dan Hiburan, Layanan Pendidikan, Inovasi dan Riset, Pusat Industri Pertanian dan Logistik, Pusat Sentra Pertanian, dan Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi.

“Kesembilan WP tersebut dibangun dalam lima tahap. Saat ini, kita sedang fokus pada tahap pertama 2022 hingga 2024, yaitu pemindahan tahap awal. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, disampaikan bahwa infrastruktur dasar harus selesai dibangun dan beroperasi pada 2024. Tidak hanya PUPR, ada pula ketenagalistrikan, komunikasi, hingga pengelolaan persampahan untuk penduduk pionir,” katanya.

Di samping itu, pada tahap pertama ini pemerintah juga membangun sarana utama seperti Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan di KIPP. Pemerintah juga akan melakukan pemindahan ASN tahap awal termasuk TNI dan Polri yang direncanakan pada September 2024.

Kemudian terakhir, pemerintah juga terus mendorong inisiasi terkait investasi non APBN oleh sektor-sektor ekonomi prioritas.

“Penahapan pembangunan IKN disusun untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan yang diimplementasikan secara berkesinambungan dan terpadu. Tahapan ini didasarkan atas proyeksi penduduk yang akan menghuni serta kebutuhan lahan dan kawasan yang akan dikembangkan,” ujar dia.

Adapun pengembangan IKN tahap 2, membangun IKN sebagai area inti yang tangguh akan dilaksanakan pada 2025-2029. Dilanjutkan tahap 3, melanjutkan pembangunan IKN dengan lebih progresif pada 2030-2034.

Kemudian tahap 4, membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan akan dilakukan pada 2035-2039. Terakhir, tahap 5 mengokohkan reputasi sebagai 'Kota Dunia untuk Semua' akan dilanjutkan pada tahun 2040-2045.

“Sebetulnya, pembangunan infrastruktur yang kita lakukan untuk Upacara Peringatan 17 Agustus ini adalah salah satu milestone. Karena masih ada paket-paket pekerjaan lain yang kontraknya sampai akhir tahun 2024 dan seterusnya. Mudah-mudahan, dengan semakin matangnya persiapan ini, proses pembangunan IKN bisa menjadi lebih cepat dan lebih baik,” katanya.

Sebagai informasi, infrastruktur yang disiapkan untuk upacara tersebut sebagian besar berada di Kawasan Inti Pusat pemerintahan (KIPP), antara lain Kantor Pemerintahan, Penataan Kawasan, Perumahan, Konektivitas KIPP dan Regional, Sumber Daya Air dan Drainase Perkotaan, serta Air Minum dan Sanitasi.

(YNA)

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 'menggoda' Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk melaju di Pilgub Jakarta 2024. Bila Kaesang siap, Golkar menyiapkan Jusuf Hamka sebagai wakil.

"Mas Ketum, Mas Kaesang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah malang melintang di infrastruktur yaitu Babah Alun (Jusuf Hamka)," kata Airlangga usai menemui elite PI di Kantor DPP Golkar, Kamis (11/7).

Pernyataan Airlangga disambut riuh dan tepuk tangan. Bagi Airlangga, Jusuf Hamka sebagai pengusaha jalan tol yakni pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) berpengalaman panjang di infrastruktur.

Sebab, menurut Airlangga, permasalahan di Jakarta kompleks. Namun utamanya soal kemacetan. Jadi duet Kaesang-Jusuf Hamka diyakini bisa mengatasi itu.

"Khusus untuk Jakarta, Partai Golkar tentu melihat tantangan di Jakarta itu besar sekali, termasuk kita ingin Jakarta itu salah satu kota dengan penduduk 10 juta kita harus bisa mengalahkan Thailand, Bangkok, untuk mengatasi kemacetan. Sehingga tantangan utama Jakarta itu infrastruktur," tuturnya.

"Gimana Babah Alun?" tanya Airlangga?

.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat terdapat 38 wilayah kerja (WK) dan 225 lapangan migas yang statusnya sudah tidak berproduksi dalam 2 tahun terakhir atau masuk ke dalam kategori idlefield.

Saat ini, SKK Migas tengah melakukan diskusi intensif dengan seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pemilik konsesi wilayah tersebut untuk kembali melakukan pengembangan lapangan.

“Sudah ada rekomendasi teknis untuk setiap lapangan tersebut, misalnya akan ada studi subsurface untuk memastikan potensinya, reaktivasi sumur atau pengeboran,” kata Hudi kepada Bisnis, dikutip Kamis (11/7/2024).

Hudi menuturkan, sejumlah blok dan lapangan itu tidak dikembangkan kontraktor lantaran dianggap sudah tidak memiliki prospek pada saat itu.

Kendati demikan, kata dia, lembaganya terus mendorong KKKS itu untuk melanjutkan kegiatan pengembangan blok yang telah lama tidak diaktifkan.

“Karena pada saat setop produksi dianggap sudah tidak ada potensinya pada saat itu, tapi mungkin sekarang masih bisa ada optimasi yang dilakukan,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menginventarisasi bagian WK migas potensial yang tidak lagi diusahakan dari KKKS.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto menuturkan, kementeriannya terus meminta KKKS untuk segera mengusahakan bagian WK migas potensial idle tersebut atau mengembalikannya ke pemerintah.

“Terhadap bagian WK migas yang potensial, namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan. Saat ini, sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi,” kata Ariana lewat siaran pers, Minggu (7/7/2024).

Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Kriteria bagian WK migas potensial yang idle tersebut, antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (PoD) selain PoD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,18% atau 13,36 poin ke 7.300,41 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (11/7).

Investor asing mencatat net buy atau beli bersih Rp 602,52 miliar di seluruh pasar saat IHSG menyentuh 7.300 hari ini. Net buy asing di pasar reguler mencapai Rp 537,57 miliar. Sedangkan net buy di pasar negosiasi mencapai Rp 64,95 miliar.

Saham-saham dengan net buy terbesar asing hari ini adalah PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Rp 162,22 miliar, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 137,66 miliar, dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp 98,02 miliar.

Saham-saham dengan net sell atau jual bersih terbesar asing hari ini adalah PT Astra International Tbk (ASII) Rp 79,55 miliar, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp 74,46 miliar, dan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) Rp 59,48 miliar.

Top gainers LQ45 hari ini adalah:

• PT Indosat Tbk (ISAT) 4,55%
• PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) 2,64%
• PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) 2,63%

Top losers LQ45 terdiri dari:

• PT Vale Indonesia Tbk (INCO) -4,52%
• PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) -4,05%
• PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) -2,40%

Delapan indeks sektoral menyokong kenaikan IHSG hari ini. Sektor transportasi dan logistik melonjak 2,02%. Sektor properti dan real estat melesat 1,21%. Sektor infrastruktur naik 0,84%. sektor teknologi menanjak 0,66%. Sektor barang konsumsi nonprimer naik 0,60%. Sektor energi terangkat 0,32%. Sektor barang konsumsi primer naik 0,32%. Sektor barang baku menguat 0,21%.

Tiga sektor justru turun saat IHSG menyentuh 7.300. Sektor kesehatan melorot 0,36%. Sektor perindustrian terpangkas 0,24%. Sektor keuangan melemah tipis 0,01%.

Total volume transaksi bursa mencapai 17,13 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 9,60 triliun. Sebanyak 277 saham menguat. Ada 271 saham yang melemah dan 248 saham flat.

IHSG tercatat menguat 1,10% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 0,38%.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) akan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Merujuk Laporan Pelaksanaan APBN Semester I-2024, pemerintah memproyeksikan penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun ini akan mencapai Rp 815,5 triliun.

Angka ini setara 100,5% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 senilai Rp 811,4 triliun.

"Beberapa faktor yang mempengaruhi prognosis pajak semester II-2024 di antaranya perekonomian nasional yang tumbuh stabil, keberlanjutan implementasi UU HPP, serta efektivitas implementasi kebijakan dan pengawasan kepatuhan," tulis Kemenkeu dalam laporannya, dikutip Kamis (11/7).

Hingga Semester I-2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp 332,8 triliun atau 41% dari target. Capaian tersebut terkontraksi 6,7% terutama dipengaruhi oleh restitusi yang meningkat.

"Meskipun demikian, laju pertumbuhan secara bruto masih menunjukkan kinerja positif, yang menggambarkan aktivitas ekonomi domestik yang masih terjaga," tulis pemerintah.

Sementara pada Semester II-2024, pemerintah meyakini bisa mengumpulkan penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp 482,7 triliun.

Berbeda dengan penerimaan PPN dan PPnBM, pemerintah memperkirakan penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada tahun ini tidak akan mencapai target.

Pasalnya, setoran PPh pada 2024 diperkirakan hanya akan mencapai Rp 1.065,5 triliun, atau sekitar 93,5% dari target sebesar Rp 1.139,8 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com – Negara tujuan ekspor mobil rakitan Indonesia umumnya didominasi negara-negara di benua Asia. Tapi dalam daftar ekspor mobil terbanyak tahun 2023, rupanya Meksiko bisa naik ke urutan kedua.

Hal ini merupakan anomali mengingat Meksiko terletak di lokasi yang cukup jauh dan punya kondisi geografis yang berbeda dibandingkan Indonesia.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara, mengatakan, ada sejumlah alasan yang membuat konsumen di Meksiko menggemari mobil rakitan Indonesia.

"Sebetulnya pasar Meksiko lebih besar dari Indonesia, mungkin sekitar 2 jutaan unit. Kalau dilihat dari pendapatan (masyarakatnya) sebenarnya sama,” ujar Kukuh di Jakarta (10/7/2024).

Menurut Kukuh, demografi dan kondisi perekonomian Meksiko hampir mirip dengan Indonesia. Hanya saja, Meksiko lebih banyak dibanjiri oleh produk-produk buatan negara asing, termasuk Indonesia.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), ekspor mobil CBU ke Meksiko pada Januari-Mei 2024 mencapai 23.145 unit. Adapun pada sepanjang 2023 sebanyak 56.483 unit.

"Ini yang perlu kita garap dengan serius, karena ini juga pasar yang tidak bisa kita remehkan. Pada kenyataannya, jarak jauh pun mereka jabanin," ucap Kukuh.

Ia menambahkan, saat ini terdapat empat produsen otomotif yang menyuplai mobil rakitan Indonesia ke Meksiko, yaitu Hyundai, Honda, Toyota, dan Suzuki.

"Dengan ekonominya, mereka (Meksiko) baru tahu 'oh produk-produk Indonesia boleh nih’. Itu yang menjadikan potensi pasarnya besar," kata Kukuh.

"Mereka impor mesin mobil dari Indonesia, itu yang menarik pada pasar Amerika Selatan," ujarnya.

Bisnis.com, MALANG — Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dapat digunakan pemda untuk membayar iuran kepesertaaan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan lewat program Peserta Bantuan Iuran Daerah (PBID).

Kepala Kanwil Bea dan Cukai Jatim II, Agus Sudarmadi, mengatakan secara peruntukan tidak ada larangan DBHCHT digunakan untuk membayar premi BPJS Kesehatan untuk memenuhi program Universal Health Coverage (UHC).

“Penggunaan DBHCHT, memang telah diatur, yakni 50% untuk kesejahteraan, 40% untuk kesehatan, dan 10% untuk penindakan,” katanya, Kamis (11/7/2024).

Dengan demikian, maka penggunaan DBHCHT untuk membayar iuran BPJS Kesehatan program PBID karena peruntukkan dana tersebut sebagian besar memang untuk kesejahteraan dan kesehatan.

Untuk DBCHT yang dialokasikan untuk penindakan, kata dia, memang penggunaannya lebih spesifik, yakni dukungan untuk penindakan rokok ilegal.Jika terjadi pengalihan dana tersebut, maka harus ada koordinasi dengan Bea Cukai.

Menurut dia, sebenarnya ada beberapa daerah yang sudah memanfaatkan DBHCHT untuk kesehatan dengan membangun rumah sakit.“Jika daerah ragu untuk memanfaatkan DBHCHT untuk membayar premi BPJS Kesehatan program PBID, maka sebenarnya bisa berkonsultasi dengan Pemprov Jatim,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala BPJS Kesehatan Malang, Roni Kurnia Hadi Permana, mengatakan BPJS Kesehatan Malang mengejar 400.000 lebih warga Kab. Malang untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memenuhi program Universal Health Coverage (UHC).

Sebelumnya sebanyak 600.000 lebih peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Peserta Bantuan Iuran Daerah (PBID) Kabupaten Malang sempat nonaktif. Kini sebanyak 127.000 warga Kabupaten Malang yang ter-cover PBID, kepesertaan JKN mereka telah aktif.

"Eks PBID Kabupaten Malang kami harapkan tetap dijamin program JKN lewat kepesertaan pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri," ungkapnya.(K24)