Bisnis.com, JAKARTA - Cara mencairkan depositoBCA sangat mudah. Ada dua cara mencairkan deposito BCA yang bisa Anda pilih sebagai nasabah. Berikut cara mencairkan deposito BCA terbaru 2024.

Sebagai salah satu bank terbaik di Indonesia, BCA memiliki layanan alias produk berupa deposito. Deposito BCA merupakan produk simpanan berjangka di mana penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja.

Deposito BCA menjadi salah satu hal yang layak dipertimbangkan karena memiliki berbagai kelebihan. Beberapa kelebihan deposito Bank BCA adalah sebagai berikut:

• Banyak pilihan mata uang: Nasabah bisa melakukan deposito dengan berbagai mata uang. Tersedia dalam 9 mata uang yaitu IDR, USD, SGD, HKD, AUD, JPY, GBP, EUR, CNH.
• Pilihan jangka waktu fleksibel: Pilihan jangka waktu yang fleksibel yaitu 1, 3, 6, atau 12 bulan.
• Kemudahan pencairan: Bunga Deposito dapat ditransfer ke rekening Tabungan atau Giro nasabah, baik di Rekening BCA maupun bank lain.

Proses Pencairan Deposito BCA

Ada kalanya dana yang ada di rekening e-Deposito dibutuhkan secara mendadak. Pencairan dana bisa dilakukan dari KlikBCA Bisnis dan dananya akan langsung ditransfer ke rekening sumber dana e-Deposito.

Namun, apabila pencairan e-Deposito dilakukan sebelum jatuh tempo (“Pencairan Segera”), maka bunga berjalan tidak dibayarkan.

Cara Mencairkan Deposito BCA melalui KlikBCA

• Buka KlikBCA
• Pilih menu e-Deposito, lalu pilih “Lihat / Pencairan”
• Pilih e-Deposito yang mau dicairkan, lalu cek kembali detailnya sebelum klik “Cairkan”
• Pilih Jenis Pencairan: Segera atau Saat Jatuh Tempo
• Cek kembali detail pencairan, sebelum klik “Kirim”
• Pencairan e-Deposito berhasil terinput
• Transaksi bisa dilanjutkan untuk diotorisasi oleh Approver

Cara Mencairkan Deposito BCA melalui myBCA

• Login myBCA, pilih menu “Deposito”
• Pilih halaman “Informasi Deposito”
• Lalu, pilih menu “Informasi Deposito” yang akan mengarahkan kamu ke halaman deposito kamu.
• Ketuk tombol “Cairkan”
• Scroll ke bawah hingga kamu menemukan tombol “Cairkan”
• Tentukan jenis pencairan
• Perlu diketahui, ada dua jenis pencairan: pertama ada Pencairan e-Deposito segera, yaitu pencairan e-Deposito tidak pada Tanggal Jatuh Tempo; atau yang kedua, yaitu pencairan e-Deposito pada Tanggal Jatuh Tempo. Jika Deposan menghendaki pencairan e-Deposito pada Tanggal Jatuh Tempo maka permintaan pencairan saat Tanggal Jatuh Tempo tersebut tidak dapat dibatalkan namun Deposan dapat mengubah metode pencairan menjadi pencairan e-Deposito segera.
• Konfirmasi pencairan e-Deposito
• Review kembali transaksi pencairan yang dilakukan.
• Masukkan PIN
• Input PIN transaksi myBCA
• Selamat, pencairan e-Deposito berhasil dilakukan!

Itulah cara mencairkan deposito BCA yang bisa dilakukan dengan dua cara mudah.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) dan Persatuan Pedagang Kelontong Seluruh Indonesia (PPKSI) secara bersama-sama meminta agar Pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak yang tertera pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.

Berdasarkan draft RPP Kesehatan yang beredar luas saat ini disebutkan pada pasal 434 ayat 1 huruf e bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI), Suhendro, mengatakan aturan ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi kerakyakatan. Padahal Pemerintah tengah mendorong berbagai inisiatif dan program untuk mendongkrak geliat ekonomi kerakyatan.

Selain itu, aturan tersebut juga akan mengancam mata pencaharian para pedagang kecil di seluruh Indonesia.

“Mempertimbangkan gentingnya status pengesahan RPP Kesehatan yang segera disahkan oleh Kementerian Kesehatan, maka kami telah menyurati Presiden Jokowi untuk meminta perlindungan terhadap sektor penggerak ekonomi kerakyatan,” serunya ketika konferensi pers Sikap APARSI dan PPKSI terkait larangan penjualan 200 meter pada RPP Kesehatan, Jakarta, Rabu (10/07/2024).

Suhendro melanjutkan aturan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter tersebut mustahil untuk diimplementasikan. Hal ini mengingat banyaknya pasar yang berdekatan dengan sekolah atau instansi pendidikan lainnya ditambah dengan sebaran lokasi sekolah. Jika disahkan, aturan ini akan menimbulkan domino effect yang dapat mengancam keberlangsungan seluruh pedagang kecil di Indonesia.

“Kalau melihat kondisi di lapangan saat ini, aturan ini sama saja ingin mematikan usaha perdagangan rakyat. Jika diterbitkan, maka rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang tersebut,” paparnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Persatuan Pedagang Kelontong Seluruh Indonesia (PPKSI), Hamdan Maulana menyampaikan bahwa 60% total rata-rata pendapatan harian pedagang toko kelontong di Indonesia berasal dari perjualan rokok denga kisaran omzet harian sebesar Rp6-7 juta. Aturan ini juga akan mendiskriminasi pedagang kecil yang telah memiliki warung yang berdekatan dengan satuan pendidikan maupun tempat bermain anak.

“Bagaimana nasib para pedagang kelontong yang dari dulu sudah memiliki warung di dekat sekolah? Apakah mereka harus dipaksa pindah? Kalau aturan ini disahkan, maka omzet para pedagang tersebut akan anjlok. Bagi kami, aturan ini sangat diskriminatif,” imbuhnya.

Oleh karena itu, APARSI dan PPKSI meminta Presiden Jokowi untuk tidak menandatangani RPP Kesehatan yang dapat memberikan dampak negatif bagi jutaan pedagang kecil di seluruh Indonesia. Apalagi, Junaidi melanjutkan, pihaknya bersama APARSI, yang merupakan pihak terdampak, belum dimintai pendapat dalam perumusan aturan tersebut.

“Hingga kini, kami belum dilibatkan dalam perumusan RPP Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Padahal, kami adalah pihak yang dirugikan dari aturan tersebut. Namun, saat ini kami tengah berusaha untuk menyampaikan aspirasi dan jalan tengah yang kami usulkan dengan mengadu kepada Kementerian Perdagangan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, APARSI menaungi 9 juta anggota para pedagang pasar rakyat di seluruh Indonesia, termasuk toko kelontong dan sembako. Sedangkan, PPKSI memiliki anggota sebanyak 800 ribu warung kecil yang tersebar di seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai Bank Jago berinisial IA (33) meraup Rp 1,3 miliar dari hasil membobol ratusan rekening nasabah yang telah diblokir.

“Pelaku memindahkan uang Rp 1.397.280.711 dari 112 rekening nasabah Bank Jago yang telah terblokir,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Ade Safri mengatakan, IA melakukan aksi pembobolan rekening nasabah sepanjang tahun 2023.

Pelaku diduga menyalahgunakan kekuasaannya sebagai contact center specialist saat melakukan kejahatan tersebut.

“Untuk menyetujui permintaan pembukaan blokir rekening memang dibutuhkan persetujuan dari contact center specialist,” tutur Ade Safri.

Namun, sebelum mendapatkan persetujuan dari contact center specialist, harus ada permintaan dari agent command center.

Maka dari itu, IA melakukan tipu daya dengan memerintahkan pegawai yang bekerja sebagai agent command center untuk memuluskan aksinya.

“Untuk membuka rekening yang diblokir, pelaku awalnya memerintahkan agent command center untuk mengajukan permohonan buka blokir. Ia kemudian menyetujui permintaan itu karena hal tersebut merupakan kewenangan pelaku sebagai contact center specialist Bank Jago,” ucap Ade Safri.

Di lain sisi, terkait 112 rekening nasabah yang dibobol, ratusan rekening tersebut memang memiliki masalah.

Mayoritas rekening terpaksa diblokir karena terindikasi menerima aliran dana hasil tindak pidana.

“Pelaku melakukan pembukaan blokir secara ilegal terhadap akun rekening nasabah Bank Jago yang telah diblokir berdasarkan permintaan aparat penegak hukum karena terindikasi menerima aliran dana hasil tindak pidana,” imbuh Ade Safri.

Kompas.com sudah berusaha menghubungi pihak Bank Jago dan masih menunggu tanggapan atas kasus tersebut.

Sebagai informasi, IA ditangkap penyidik Dirreskrimsus Polda Metro Jaya di wilayah Tangerang Selatan pada 4 Juli 2024.

Ia ditangkap sekitar pukul 00.50 WIB secara paksa.

Kini, IA telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya.

IA disangkakan Pasal 30 ayat 1 juncto Pasal 46 ayat 1 dan atau Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan banyak perusahaan sawit yang hingga saat ini belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal ini, menurutnya, menyebabkan potensi penerimaan negara yang seharusnya masuk ke kas negara menjadi tidak bisa ditagih. Faktor ini pula yang turut menyebabkan penerimaan PPh badan dari perusahaan berbasis komoditas mengalami tekanan.

“Ada sekian banyak perusahaan di kelapa sawit, NPWP tidak punya. Kalau NPWP tidak punya, kan PPh badan semua jadi tidak bisa ditagih,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Luhut mengatakan pemerintah ke depan akan mendorong efisiensi melalui digitalisasi, termasuk dalam rangka menggali potensi perpajakan.

Dia menjelaskan pemerintah telah meluncurkan Simbara, Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara kementerian/lembaga, yang mengintegrasikan pengelolaan komoditas batu bara, nikel, dan timah, yang selanjutkan akan diperluas untuk komoditas kelapa sawit.

“Saya pikir kita tidak boleh bergantung pada harga komoditas saja, efisiensi menjadi penting, berbasis elektronik Govtech itu, Simbara. Saya sih optimis angka itu [penerimaan PPh badan] akan bisa naik banyak,” jelasnya.

Sepanjang semester I/2024, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dari PPh Badan sebesar Rp 172,66 triliun, ini turun 34,5% secara neto atau 25,7% secara bruto jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023.

Penurunan realisasi penerimaan PPh badan tersebut terutama dikarenakan oleh penurunan kinerja perusahaan pada 2023 akibat penurunan harga komoditas.

Jika dirincikan, realisasi penerimaan PPh badan dari perusahaan sawit hanya sebesar Rp8,6 triliun pada semester I/2024, turun 8,8% secara tahunan.

Pada saat yang sama, restitusi pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN dari perusahaan sawit ini juga mengalami kenaikan menjadi Rp18,6 triliun, dari Rp16,3 triliun pada semester pertama 2024.

Jakarta: Tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky melaporkan Aep dan Dede ke Bareskrim Polri terkait dugaan kesaksian palsu. Pelaporan ini dilayangkan buntut dibebaskannya Pegi Setiawan oleh hakim praperadilan.

"Hari ini kita berangkat dari keyakinan bahwa tujuh terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan vonis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh Aep dan Dede," kata pendamping tujuh terpidana, Dedi Mulyadi di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Juli 2024.

Dedi mengaku bersama keluarga dan kuasa hukum tujuh terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) datang ke Mabes Polri untuk menguji kesaksian Aep dan Dede. Guna memastikan keterangan dua saksi tersebut benar atau salah.
"Ini adalah bagian dari cara kita membebaskan tujuh terpidana yang hari ini maaih mendekam di penjara, setelah Pegi Setiawan terbebas melalui putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung," ungkap politikus Gerindra itu.

Dedi mengaku telah menemui tujuh terpidana. Dia mendapatkan informasi dari terpidana Rifaldi, bahwa sebelumnya ditangkap bukan karena kasus pembunuhan, tetapi kasus senjata tajam. Bahkan, senjata itu jenisnya mandau, bukan samurai.

"Kemudian di pengadilan itu mandau itu disebut samurai, itu yang pertama. Yang kedua bahwa para terpidana kemarin menyampaikan pada kami, mereka ditangkap di depan SMP 11 oleh unit narkoba dipimpin oleh Iptu Rudiana, kemudian dimasukkan ke unit narkoba dan mengalami berbagai penyiksaan, setelah itu mereja disodorkan berita acara yang harus ditandatangani," ujar Dedi.

Selain itu, para terpidana menyampaikan bahwa batu dan bambu yang disebut di pengadilan adalah balok. Padahal, kata Dedi, bambu itu disiapkan oleh Jaya (terpidana) dan Sudirman (terpidana), yang waktu itu diminta mencari bambu dan batu sebagai alat bukti.

"Kemudian yang berikutnya adalah, saya mengajak pada semua, kita ini hari ini terkecoh oleh satu, orang yang kesurupan namanya Linda, kemudian Linda direkam oleh kakaknya Vina, kemudian diserahkan ke Iptu Rudiana," ungkapnya.

Menurut dia, Linda menyampaikan saat kesurupan bahwa ada pemerkosaan dan pembunuhan oleh 11 orang. Kemudian, tiga orang dinyatakan daftar pencarian orang (DPO). Jumlah DPO pun dianulir Polda Jawa Barat menjadi dua orang berdasarkan keterangan terpidana Sudirman.

"Dan kita tahu Sudirman tidak memiliki kapasitas daya pikir yang cukup untuk memberikan penjelasan hukum yang berakibat pada terpenjaranya orang lain dan Sudirman saya yakin kalau ditanya hari ini beda lagi. Ini yang terjadi," papar Dedi.

Baca juga: Ringkasan Perjalanan Kasus Pegi Setiawan: Praperadilan Menang, Status Tersangka Gugur

Kuasa hukum tujuh terpidana dari Peradi, Jutek Bongso menambahkan pihaknya membawa enam barang bukti dalam pelaporan terhadap Aep dan Dede. Bukti itu berupa surat putusan petikan pengadilan Nomor 4 dan Nomor 3 di Pengadilan Negeri Cirebon, surat kuasa dari para terpidana dan juga keluarga terpidana.

Selanjutnya, bukti surat pernyataan dari para saksi maupun terpidana. Keterangan Aep dan Dede dalam surat pernyataan itu patut diduga tidak benar. Maka itu, pihak terpidana ingin Bareskrim Polri menguji keterangan Aep dan Dede dengan bukti-bukti yang dibawa.

Aep merupakan Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yang tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dia merupakan pekerja cuci steam yang jadi saksi kasus Vina dan namanya disebut dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Iptu Rudiana, ayahnya Eky.

Saat kejadian, pria 30 tahun itu menghabiskan malamnya di sebuah tempat cuci steam mobil. Aep mengaku melihat detik-detik Vina dan Eky berboncengan motor melintas di depan warung tempat sejumlah remaja nongkrong.

Pengakuan itu berbuntut munculnya 11 nama. Delapan di antaranya menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Sebanyak tujuh terpidana divonis seumur hidup.

Mereka yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana. Sedangkan, satu terpidana bernama Saka Tatal yang kala itu anak di bawah umur dihukum delapan tahun penjara. Saka mendapat pengurangan hukuman menjadi empat tahun penjara dan bebas April 2020.

Selain delapan tersangka, Polda Jabar menetapkan tiga buron. Ketiga tersangka yang masuk DPO ialah Pegi Setiawan alias Perong, Andi dan Dani. Delapan tahun berlalu, polisi menangkap Pegi Setiawan di Bandung pada Selasa malam, 21 Mei 2024. Namun, dua DPO Andi dan Dani dihilangkan karena dinilai hanya keterangan fiktif dari terpidana.

Kemudian, Pegi melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung. Gugatan ini dikabulkan Majelis Hakim dan memutuskan penetapan Pegi sebagai tersangka tidak sah. Polda Jawa Barat diminta membebaskan dan menghentikan penyidikan Pegi. Pegi pun telah dibebaskan pada Selasa malam, 8 Juli 2024.

(AGA)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Industri sawit memiliki multifungsi pertanian yang terdiri dari fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya, pelestarian tata air, serta pelestarian sumber daya alam. Secara spesifik, multifungsi pertanian sawit ini memiliki makna yang sama dengan tujuan-tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Industri sawit diketahui telah berkontribusi pada pencapaian SDGs dalam pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan baik dalam level nasional maupun global.

Misalnya, pencapaian SDGs ke 8 yakni Decent Work and Economic Growth. Menurut penelitian PASPI, hal tersebut ditunjukkan dari sektor perkebunan sawit maupun industri sawit yang mampu menciptakan kesempatan kerja, dan menyerap tenaga kerja secara langsung di kawasan pedesaan, perkotaan, hingga negara-negara importir sawit di dunia.

Sawit juga berkontribusi bagi pembangunan sosial dalam pencapaian SDGs ke 1 yakni No Poverty. Hal ini dibuktikan pada level lokal, industri sawit bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa sehingga mengurangi kemiskinan di daerah tersebut.

“Laju penurunan kemiskinan pada kabupaten-kabupaten yang memiliki kebun sawit terbesar (sentra sawit) lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang tidak memiliki kebun sawit,” tulis PASPI dalam riset yang dikutip Warta Ekonomi, Rabu (10/7/2024).

Kemudian masalah kesetaraan gender dalam poin SDGs ke-5, sawit juga berkontribusi di dalamnya. Hal ini dibuktikan dengan pemberian tempat, ruang dan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berkarir di bidang persawitan baik hulu, kebun hingga hilir sesuai dengan kompetensi masing-masing dengan hak-hak yang sama.

“Bahkan bagi pekerja perempuan, perusahaan perkebunan sawit dan industri sawit juga melindungi dan memberikan hak-hak dasar wanita seperti cuti haid dan cuti melahirkan. Upaya dan komitmen terkait perlindungan dan kesetaraan gender juga telah diatur dalam sistem sertifikasi ISPO (Perpres No. 44 Tahun 2020 dan Permentan No. 38 Tahun 2020) serta Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Inpres No. 6 Tahun 2019),” tutur PASPI.

Bisnis.com, JAKARTA — Meski laba emiten BUMN PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) menyusut 96% sepanjang kuartal I/2024, sejumlah firma investasi asing tetap mengakumulasi sahamnya pada kuartal II/2024.

Sebelumnya, INCO mencatatkan anjlok laba bersih hingga 96,32% menjadi US$6,19 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$168,71 juta.

Jakarta: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 menyisakan banyak persoalan. Mirisnya, persoalan ini terjadi bertahun-tahun, mulai dari permasalahan jalur zonasi hingga prestasi.

Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan, mengungkapkan terdapat pemalsuan Kartu Keluarga agar siswa dapat diterima di sekolah tertentu pada jalur zonasi. Bahkan, ada pula pemalsuan rapor agar siswa bisa masuk sekolah tertentu di jalur prestasi.

Ia mengkritik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang absen dalam persoalan PPDB.
"Saya merasa ada absen dari Kemendikbudristek dalam komunikasi dengan warga negara Indonesia untuk khususnya orang tua dalam membuat suasana tenang," ujar Putra dalam RDP Eselon I Kemendikbudristek di Komisi X DPR RI dikutip Rabu, 10 Juli 2024.

Ia meminta Kemendikbudristek bersuara mengatasi permasalahan ini. Kemendikbudristek tidak bisa membiarkan daerah berbuat di luar peraturan yang sudah ada.

"PPDB sumbernya kementerian kan, Peraturan Menteri, yang sekarang diterjemahkan bebas oleh mereka. Jangan Kementerian tidak bersuara. Karena sumber dari ini semua adalah Kementerian," tegas dia.

Padahal kata dia, media terus menyorot masalah ini. Persoalan PPDB telah menjadi headline, bahkan terus diberikan media berhari-hari.

"Ini membawa kebingungan kepada kita," ujar dia.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, menyebut persoalan PPDB muncul akibat panitia di daerah tak mengikuti panduan dari Kemendikbudristek.

"Bahwa implementasi di lapangan ternyata masih banyak ditemukan tidak sesuai dengan panduan dari Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 dan Keputusan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023. Sehingga itu lah yang terjadi permasalahan di lapangan," kata Indraza dalam konferensi pers ORI di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Ia mengungkap temuan masalah dalam PPDB 2024. Indraza menyebut setidaknya persoalan PPDB 2024 ditemui di 10 provinsi.

"Aceh, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara," beber Indraza.

Dia membeberkan sejumlah persoalan yang muncul. Antara lain jalur zonasi yang implementasinya masih keliru dan tak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penentuan zona.

"Selama ini masih banyak menggunakan jarak padahal harusnya membagi dengan area, zona. Lalu kedua afirmasi, afirmasi ini seharusnya bukan hanya untuk anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi, tapi juga teman-teman disabilitas," beber dia.

Persoalan juga muncul di jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun nonakademik. "Prestasi akademik yang kami lihat masih juga ada sekolah ataupun pihak-pihak lain yang melakukan cuci rapor, mengganti nilai rapor. Yang nonakademik juga banyak sertifikat aspal, asli tapi palsu yang keluar sehingga dimasukkan di jalur prestasi," ungkap Indraza.

Kemudian, masih ditemukan siswa titipan dalam PPDB. Calon Peserta Didik Baru (CPDB) membawa nama orang atau instansi tertentu guna meloloskan diri di sekolah tertentu.

PPDB 2024 juga masih diwarnai persoalan keterbukaan dan transparansi. Akuntabilitas proses PPDB masih menjadi PR.

"Ada beberapa yang memanfaatkan jalur-jalur misalnya afirmasi. Afirmasi kan 15 persen ternyata terpenuhi di daerah itu cuma 12 persen. Maka yang 3 persen tidak ada keterbukaan sisa bangku itu. Itu yang kadang-kadang suka dipermainkan untuk diperjualbelikan. Ini juga yang kami lihat banyak terjadi di lapangan," ujar dia.

Baca juga: 221.334 CPDB Diterima pada PPDB DKI Jakarta 2024

(REN)

Aceh Besar: Seorang pegawai honorer berinisial SF, 34, di Kabupaten Aceh Besar menjadi korban penculikan dan perampokan oleh kenalan barunya di media sosial. Korban disekap dan diturunkan di tengah jalan setelah perhiasan dan uangnya dirampas.

Peristiwa ini terjadi pada Kamis malam, 20 Juni 2024. Kasus ini tertunda karena korban mengalami trauma. Setelah empat hari, SF baru bisa dimintai keterangan.

"Dari keterangannya, diketahui bahwa korban dan pelaku baru berkenalan di media sosial dan pernah beberapa kali bertemu," kata Kapolsek Krueng Raya, Iptu Rolly Yuiza Away, Rabu, 10 Juli 2024.
Rolly menerangkan, awalnya SF dihubungi oleh IS alias Robby, 37, untuk bertemu dan jalan-jalan dengan dalih membeli ponsel baru. Tanpa curiga, SF menyetujui dan mereka bertemu menggunakan mobil rental. Di perjalanan, Robby membawa SF ke arah Lamdingin dan Lampulo. Tiba di lokasi, SF dibekap dari belakang dan kakinya diikat. Wajahnya juga dilakban oleh pelaku lain.

"Para pelaku kemudian mengambil perhiasan korban berupa cincin dan kalung emas seberat lima mayam, ponsel, dan uang tunai Rp200 ribu. SF kemudian dibawa ke arah Blang Bintang dan diturunkan di tengah jalan. Kemudian, SF ditemukan oleh warga sekitar dan dibantu ke puskesmas," ujarnya.

Polisi mengamankan barang bukti berupa dua mayam kalung emas, tiga mayam cincin emas, handphone, dan uang tunai Rp200 ribu.Diduga para pelaku merupakan komplotan yang juga beraksi di wilayah Bireuen. Polres Bireuen juga melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para pelaku.

"Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap para pelaku, yaitu IS alias Robby, AD,43, dan MUL, 33. Kasus ini masih dalam penanganan lanjut kepolisian dan para pelaku ditahan di sel tahanan Polresta Banda Aceh," jelasnya.

(ALB)

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir meluncurkan TikTok/Pos Aja! Creator House di Kantor Pos, Kota Tua, Jakarta. TikTok/Pos Aja! Creator House merupakan sebuah wadah yang didedikasikan di antaranya untuk komunitas kreator dan UMKM.

Wadah tersebut menghadirkan sejumlah fasilitas yang dapat digunakan untuk komunitas kreator TikTok, mulai dari Content Creation Corner untuk membuat konten, UMKM Corner yakni tempat bagi UMKM untuk mempromosikan produknya dan lain-lain.

Erick Thohir menerangkan, pihaknya sejak awal menugaskan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi agar memetakan secara baik transformasi di Pos Indonesia. Menurut Erick, dengan peningkatan ekonomi digital, tidak mungkin Pos Indonesia kalah saing dengan perusahaan logistik lain.

"Dengan peningkatan ekonomi digital nggak mungkin PT Pos kalah dengan para pesaing menjadi logistic company," katanya di Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Ia juga mengatakan, dengan aset yang banyak, Pos Indonesia bisa menjadi agregator bagi UMKM. "Dengan aset PT Pos sebanyak ini tidak mungkin PT Pos tidak bisa menjadi agregator bagi UMKM, atau fasilitas yang barusan disampaikan TikTok dan lain-lainnya. Itulah lahir kenapa Pos Bloc dan lain-lain," ujarnya.

Dia berharap, Pos Indonesia yang merupakan BUMN terus menjadi agen perubahan. Ia pun menyatakan, pihaknya terus berupaya mengangkat UMKM.

"Dan ini kita harapkan bagaimana agent of change ini berjalan di PT Pos ini tapi win win, karena bukan penugasan dan di situ pun yang kita mau angkat apa, yang jelas people economy, ini people economy, UMKM," ujarnya.

Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, hari ini merupakan hari yang penting bagi para inovator dan UMKM "Ini adalah hari yang sangat penting bagi UMKM, dan para inovator, konten kreator di Indonesia dengan adanya kerja sama dengan Pos Indonesia dengan TikTok," ungkapnya.

Sementara, Director of Communications TikTok Indonesia, Anggini Setiawan menyebut, TikTok/Pos Aja! Creator House merupakan rumah kreatif pertama di Indonesia. Di situ, kata dia, tersedia sejumlah fasilitas yang bisa digunakan tidak hanya kreator tapi masyarakat umum.

"Kami sediakan fasilitas kreasi konten, teman-teman media bisa lihat, terbuka bukan hanya kreator dan UMKM namun juga publik secara luas bisa datang ke sini dan menggunakan fasilitas kami," ungkapnya.

Selain itu, di tempat itu ada area kegiatan yang bisa digunakan untuk kreator hingga UMKM. "Kami juga punya area kegiatan yang bisa digunakan oleh baik teman-teman kreator, UMKM maupun mitra TikTok," ujarnya.

Simak juga Video 'Prilly Latuconsina Ditunjuk Erick Thohir Sebagai Pengurus Yayasan BUMN':

[Gambas:Video 20detik]

(das/das)

Jakarta: Bhineka Tunggal Ika menjadi dasar Indonesia yang dijunjung tinggi sebagai pemersatu perbedaan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kebebasan masing-masing agama harus dijamin secara hukum, keberagaman harus terjamin dihormati.

Untuk itu, Indonesia aktif bekerja sama dengan komunitas internasional dalam tiga agenda.

“Pertama dan terpenting, penguatan toleransi. Jika hal ini tidak dilakukan, polarisasi sosial dapat meningkat menjadi ketegangan atau bahkan keterbukaan konflik,” kata Retno dalam pembukaan Konferensi Internasional Literasi Lintas Agama dan Budaya (ICCCRL) di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.
Menurut Retno, kawasan ASEAN, tidak kebal terhadap hal ini. Sebagai rumah bagi hampir 700 orang juta orang, ASEAN, kata dia, mewujudkan keberagaman. Banyak agama dan kepercayaan hidup berdampingan di dalam perbatasannya.

“Tanpa toleransi yang kuat, ASEAN tidak akan mampu bertahan lebih dari lima dekade mencapai integrasi yang lebih besar. Untuk itu, Indonesia mengedepankan prinsip ‘Bhinneka Tunggal Ika’, untuk memupuk pemahaman lintas agama dan budaya,” tegas Menlu Retno.

Prinsip ini, ucap Retno, harus terus Indonesia pegang teguh dalam menavigasi kompleksitas urusan global.

Agenda kedua, kata Retno, mendorong inklusivitas. Menurutnya, keyakinan yang beragam harus dilihat sebagai aset untuk advokasi perdamaian.

“Indonesia bersungguh-sungguh melibatkan para pemimpin agama global,” kata Retno.

Kemarin, ia mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu Grand Syeikh Al Azhar. “Kami berdiskusi tentang perdamaian dan toleransi. Pada bulan September, kami menantikannya untuk menerima Paus Fransiskus dari Vatikan,” ucap Retno.

Retno menegaskan, dialog antaragama merupakan bagian penting dari Diplomasi Indonesia. Indonesia memiliki 34 negara-negara mitra dialog antaragama, untuk berkolaborasi dalam mempromosikan literasi di seluruh dunia budaya dan agama.

Ia mencontohkan dalam mengatasi situasi di Afghanistan misalnya, Indonesia juga melibatkan para ulama kami untuk terlibat dengan rekan-rekan mereka dalam dialog dan membagikan kurikulum madrasah di Tanah Air untuk membuka jalan bagi akses pendidikan bagi perempuan Afghanistan.

“Ketiga, membina kolaborasi multi-agama,” tegas Retno.

Ia menegaskan, perbedaan tidak boleh menghalangi kita untuk meningkatkan rasa hormat dan kolaborasi kemanusiaan.

“Hal ini pula yang menjadi alasan Indonesia memperjuangkan Negara Palestina, mendorong kemerdekaan gencatan senjata segera dan permanen di Gaza, serta penyediaan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa dan melanjutkan perdamaian proses solusi dua negara,” ucapnya.

Retno menambahkan, perbedaan harus menjadi kekuatan dan aset, bukan kelemahan. “Melalui dialog dan kolaborasi multi-agama, mari kita membangun kehidupan yang lebih baik dan damai dunia,” sebut Retno.

Dalam agenda yang bekerja sama dengan Institut Leimena, Konferensi internasional diadakan pada 10-11 Juli 2024. Hadir pula perwakilan dari 22 negara asing, termasuk sejumlah duta besar yaitu Duta Besar Austria, Duta Besar Yordania, Duta Besar Romania, Duta Besar Spanyol, Duta Besar Uni Emirat Arab, dan Duta Besar Vatikan, serta perwakilan dari Kedutaan Besar (Kedubes) negara-negara lain di antaranya Kedubes Amerika Serikat, Kedubes Inggris, Kedubes Belanda, Kedubes Malaysia, Kedubes Laos, dan Kedubes Filipina.

Konferensi Internasional yang kedua ini digelar secara hybrid via Zoom dengan jumlah pendaftar daring sudah mencapai lebih dari 4.000 peserta dari 21 negara.

Agenda ini bertajuk 'Multi-Faith Collaborations in An Inclusive Society', yaitu berfokus kepada pemahaman adanya kebutuhan yang semakin besar akan kolaborasi multiagama yang mana orang-orang dari berbagai agama dan kepercayaan bisa saling belajar dan bekerja sama, dengan tetap mengakui dan menghormati perbedaan agama dan kepercayaan mereka, dalam mengatasi masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama.

(FJR)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Oona Indonesia meluncurkan produk asuransi khusus penyakit kritis pertama kalinya. Oona Indonesia merupakan perusahaan asuransi digital yang sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2022.

Untuk membeli produk asuransi khusus penyakit kritis milik Oona sangat mudah yakni bisa melakukan pembelian online melalui website milik Oona.

"Melalui inovasi digital, kami membuat asuransi lebih mudah diakses dan efisien. Dengan berfokus pada tiga penyebab utama kematian di Indonesia dan memungkinkan pelanggan membeli produk secara online," kata Abhishek Bhatia, Founder dan Group CEO Oona Insurance, dalam acara Media Launch Big 3 Critical Illness Insurance di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Meski terbilang baru memasuki pasar kesehatan Indonesia, Oona terus melakukan inovasi digitalisasi dalam pelayanan. "Dengan proses yang terdigitalisasi, pelanggan dapat dengan mudah mengakses situs MyOONA.id untuk membeli asuransi ini," jelasnya.

Adapun produk asuransi khusus penyakit kritis milik Oona ini mengcover tiga penyakit diantaranya stroke, kanker dan serangan jantung serta perlindungan terpisah untuk masing-masing penyakit, harga yang Oona tawarkan sangat murah mulai dari Rp5000 per bulan.

Produk asuransi khusus penyakit kritis terbuka untuk usia 17-65 tahun dan dapat diperpanjang hingga usia 70 tahun. "Pelanggan yang berusia mulai dari 17 tahun hingga 65 tahun dapat membeli asuransi ini, dengan perpanjang hingga usia 70 tahun," ujarnya.