Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan PT Mandiri Utama Finance (MUF) telah menyalurkan pembiayaan kredit kendaraan listrik, baik electric vehicle (EV) maupun hybrid sebesar Rp682 miliar. Penyaluran pembiayaan kendaraan listrik tersebut meningkat sebesar 368% apabila dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, senilai Rp145 miliar.

Direktur MUF Rully Setiawan mengatakan penyaluran kendaraan listrik tersebut masih didominasi mobil listrik. Meskipun pertumbuhannya besar, dia menambahkan bahwa penyaluran kendaraan listrik baru berkontribusi sekitar 4,3% dibandingkan total pembiayaan perseroan.

“Porsi penyaluran pembiayaan kendaraan listrik hingga September 2024 ini berkontribusi sebesar 4,3% terhadap total pembiayaan MUF, lebih besar dari periode yang sama tahun lalu sebesar 3%,” kata Rully saat dihubungi Bisnis pada Kamis (31/10/2024).

Rully mengatakan masih ada tantangan dalam penyaluran pembiayaan kendaraan listrik. Termasuk ketersediaan infrastruktur pengisian daya dan harga jual kembali yang belum pasti, sehingga masih ada keraguan masyarakat untuk memiliki kendaraan listrik.

Namun demikian, pihaknya melihat pembiayaan kendaraan listrik sebagai sektor yang prospektif, didorong oleh kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, dukungan pemerintah berupa insentif, serta peluncuran produk-produk kendaraan listrik yang semakin beragam.

“MUF menargetkan ke depan porsi pembiayaan kendaraan listrik ini dapat terus meningkat hingga mencapai 5% dari total penyaluran pembiayaan. Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk mendukung pemerintah untuk mencapai net zero emission tahun 2060,” kata Rully.

Rully mengatakan strategi perseroan untuk meningkatkan pembiayaan kendaraan listrik adalah dengan terus melakukan inovasi terhadap produk pembiayaan kendaraan listrik yang disesuaikan dengan pasar.

“Kami juga secara proaktif terlibat untuk mendorong peningkatan public awareness terhadap penggunaan kendaraan listrik, termasuk menyediakan informasi produk otomotif melalui kanal digital kami yaitu MOAS [MUF Online Auto Show],” tandasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) melaporkan, hingga akhir Kuartal III-2024 tingkat likuiditas Perseroan tercatat kokoh untuk mendukung kinerja operasional ke depan, terutama didukung total kas dan setara kas yang mencapai USD1,2 miliar.

"Per 30 September 2024, PT Chandra Asri Pacific Tbk melaporkan liquidity pool yang kuat sebesar USD2,3 miliar yang terdiri dari USD1,2 miliar dalam bentuk kas dan setara kas, serta USD800 juta dalam bentuk surat berharga dan Available Committed Revolving Credit Facilities sebesar USD300 juta," kata Direktur Chandra Asri, Suryandi.

Lebih lanjut Suryandi mengatakan, Chandra Asri juga memperkuat komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui akuisisi SECP yang keuntungannya diproyeksikan sebesar USD8 hingga 10 Miliar, selain itu turut meningkatkan keamanan energi Indonesia dan mendukung sektor kimia, serta infrastruktur domestik dengan memastikan pasokan yang andal dari produk kunci, seperti bensin, bahan bakar jet, ethylene dan polyethylene.

Sementara itu, langkah ekspansi ke wilayah ASEAN sejalan dengan visi terbaru TPIA, yaitu menjadi ‘Perusahaan Solusi Energi, Kimia dan Infrastruktur Terkemuka di Asia Tenggara’ dan strategi Chandra Asri untuk meningkatkan kehadirannya di lingkup global, memanfaatkan proyeksi pertumbuhan pasar sebesar 4,5% pada 2024 dan PDB ASEAN yang diperkirakan mencapai USD4,5 triliun pada tahun 2030.

"Kolaborasi dengan Glencore dan akuisisi SECP tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga mendorong inovasi. Sehingga, hal ini meningkatkan daya saing Perseroan di sektor energi dan kimia sambil berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," tegas Suryandi.

Pada periode Januari-September 2024, TPIA mencatatkan EBITDA positif sebesar USD41,6 juta, meskipun dihadapkan oleh kondisi pasar global yang menantang, serta Perseroan telah menyelesaikan pemeliharaan terencana (Turnaround Maintenance/TAM) pada Kuartal III-2024 yang berdampak pada kapasitas operasional.

Kendati penyesuaian ini berdampak sementara pada kapasitas operasional, kata Suryandi, upaya tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas keseluruhan secara jangka panjang. Dengan demikian, hal tersebut akan menguntungkan daya saing Perseroan di pasar.

"Dengan mengoptimalkan proses dan meningkatkan fasilitas selama periode pemeliharaan ini, Chandra Asri secara strategis memposisikan diri untuk mencapai ketahanan operasional yang lebih besar dan kinerja yang lebih baik di masa depan," papar Suryandi.

Selain itu, TPIA berhasil meningkatkan peringkat ESG, meraih skor BBB dari MSCI dan menurunkan skor risiko dari 16,6 menjadi 16,3, dengan Morningstar Sustainalytics. Peningkatan ini memposisikan Perseroan di antara yang teratas di industri kimia global, sehingga memungkinkan akses yang lebih besar ke pembiayaan berkelanjutan, termasuk sustainability-linked loans.

"Kolaborasi dengan Glencore dan akuisisi SECP tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga mendorong inovasi. Sehingga, hal ini meningkatkan daya saing Perseroan di sektor energi dan kimia sambil berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," tegas Suryandi.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Brand kecantikan vegan lokal, BASE, mencatatkan pertumbuhan penjualan yang signifikan, mencapai 550% pada Semester I-2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Melalui strategi e-commerce yang terfokus pada platform Shopee, BASE berhasil mengembangkan bisnisnya secara signifikan, memperluas jangkauan pelanggan, serta mengoptimalkan penjualan berbagai produk vegan unggulannya.

Menurut Yaumi Fauziah Sugiharta, Co-Founder & CEO BASE, pertumbuhan bisnis ini tak lepas dari pemanfaatan optimal fitur-fitur Shopee, seperti kampanye khusus, iklan, dan program Shopee Live. Strategi ini memungkinkan BASE mencapai rata-rata pesanan harian yang lebih tinggi dengan banyak pelanggan yang melakukan pembelian berulang dan checkout untuk beberapa produk sekaligus.

“Kami awalnya hanya memanfaatkan situs web, tetapi memutuskan untuk memperluas ke e-commerce seperti Shopee pada 2021 karena trafiknya lebih tinggi. Ini memungkinkan kami menjangkau konsumen baru dan meningkatkan keterlibatan mereka dengan produk kami,” ungkap Yaumi.

Keberhasilan penjualan BASE juga ditunjang oleh kehadiran komunitas Affiliates BASE yang telah beranggotakan ribuan anggota, termasuk kreator konten baru yang berperan signifikan dalam meningkatkan penjualan. Kontribusi afiliasi menyumbang hampir 25% dari total penjualan BASE di Shopee. Selain itu, produk-produk andalan BASE, seperti Rich Moisture & Youthful Firming Serum, Gloss & Go Lip Tint, dan Daily Renewal Natural Exfoliating Pads, menarik perhatian para pengguna vegan beauty yang mencari produk ramah lingkungan.

Ratih Permata Sari, Co-Founder & Chief Product Officer BASE, menambahkan, “Investasi dalam program e-commerce Shopee dan strategi pemasaran afiliasi memungkinkan kami untuk memperluas akses masyarakat Indonesia ke produk skincare vegan kami.”

Sebagai langkah menuju visinya menjadi Vegan Beauty Brand nomor 1 di Indonesia, BASE berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk perawatan kulit berbahan dasar vegan yang efektif dan aman untuk semua jenis kulit.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker.

Permohonan itu dikabulkan dalam sidang putusan perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Selain Partai Buruh, pemohon lainnya yakni FSPMI, KSPSI, KPBI serta KSPI juga ikut menggugat 71 Pasal UU Ciptaker No.6/2023 tentang Penetapan Perppu Ciptaker sebagai UU. Pada intinya, puluhan pasal yang digugat itu terkait dengan pengupahan, hubungan kerja, hingga tenaga kerja asing.

Dalam pertimbangannya, hakim MK menyatakan bahwa gugatan sebagian puluhan pasal itu dikabulkan dinilai mengancam perlindungan hak kerja hingga menggangu keharmonisan aturan yang berlaku.

"Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya," ujar Ketua MK Suhartoyo di persidangan seperti dikutip, Kamis (31/10/2024).

21 Pasal UU Ciptaker yang Diubah MK

Setidaknya, terdapat 21 pasal UU Ciptaker No.6/2023 tentang Penetapan Perppu Ciptaker sebagai UU. Nah, berikut 21 Pasal UU Ciptaker yang diubah oleh MK :

1. Menyatakan frasa 'Pemerintah Pusat' dalam Pasal 42 ayat (1) dalam pasal 81 angka 4 UU No.6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan in casu menteri Tenaga Kerja'

2. Menyatakan pasal 42 ayat (4) dalam pasal 81 angka 4 UU No.6/2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 tentang cipta kerja menjadi UU yang menyatakan 'tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia'.

3. Menyatakan pasal 56 ayat (3) dalam pasal 81 angka 12 UU No.6/2023 yang menyatakan 'Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan'

4. Menyatakan pasal 57 ayat 1 dalam pasal 81 angka 13 UU No.6/2023 yang menyatakan 'Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf latin', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin'.

5. Menyatakan pasal 64 ayat 2 dalam pasal 81 angka 18 UU No.6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU yang menyatakan 'Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada ayat (1)' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya'.

6. Menyatakan pasal 79 ayat 2 huruf b dalam pasal 81 angka 25 UU 6/2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan 'Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup frasa 'atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu'.

7. Menyatakan kata 'dapat' dalam pasal 79 ayat 5 dalam pasal 81 angka 25 tentang UU No.6/2023 Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

8. Menyatakan pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU No.6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan 'Setiap pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua'.

9. Menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU No.6/2023 penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan 'Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan layak bagi kemanusiaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan'.

10. Menyatakan frasa 'struktur dan skala upah' dalam pasal 88 ayat 3 huruf b dalam pasal 81 angka 27 lampiran UU No.6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'struktur dan skala upah yang proporsional'.

11. Menyatakan pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota'.

12. Menyatakan frasa 'indeks tertentu' dalam pasal 88D ayat 2 dalam pasal 81 angka 28 UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh'.

13. Menyatakan frasa 'dalam keadaan tertentu' dalam pasal 88F dalam pasal 81 angka 28 UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Yang dimaksud dengan 'dalam keadaan tertentu' mencakup antara lain bencana alam atau nonalam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'.

14. Menyatakan Pasal 90A dalam pasal 81 angka 31 UU No.6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU yang menyatakan 'upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan'.

15. Menyatakan pasal 92 ayat 1 dalam pasal 81 angka 33 UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU yang menyatakan 'Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi'.

16. Menyatakan pasal 95 ayat 3 dalam pasal 81 angka 36 UU No.6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU yang menyatakan 'Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan'.

17. Menyatakan pasal 98 ayat 1 dalam pasal 81 angka 39 UU No.6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU yang menyatakan 'untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif'.

18. Menyatakan frasa 'wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh' dalam pasal 151 ayat (3) dalam pasal 81 angka 40 UU No.6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh'.

19. Menyatakan frasa 'Pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial' dalam pasal 151 ayat (4) dalam pasal 81 angka 40 UU No.6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Dalam perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap'.

20. Menyatakan frasa 'dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya' dalam norma pasal 157A ayat (3) dalam pasal 81 angka 49 UU No.6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI'.

21. Menyatakan frasa 'diberikan dengan ketentuan sebagai berikut' pasal 156 ayat 2 dalam pasal 81 angka 47 UU No. 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'paling sedikit'.

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan sebanyak 59.796 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir Oktober 2024. Angka ini melonjak sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan.

Lonjakan PHK tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. D

Rakor ini diadakan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir," kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Untuk menekan bertambahnya jumlah PHK, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi PHK di perusahaan-perusahaan.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," tuturnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri pernah mengatakan penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

(hns/hns)

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan sebanyak 59.796 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir Oktober 2024. Angka ini melonjak sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan.

Lonjakan PHK tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. D

Rakor ini diadakan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir," kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Untuk menekan bertambahnya jumlah PHK, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi PHK di perusahaan-perusahaan.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," tuturnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri pernah mengatakan penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

(hns/hns)

Warta Ekonomi, Jakarta -

PLN Indonesia Power (PLN IP) melalui perusahaan patungan anak usahanya siap produksi solar panel dengan kapasitas produksi sebesar 1 Gigawatt Peak (GWp).

Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero) Hartanto Wibowo, mengatakan saat ini PLN telah menapaki tahap penting dalam mendukung transisi energi Tanah Air serta menuju Indonesia swasembada energi.

"Kita telah tiba pada journey yang penting dalam upaya mendukung NZE 2060, yakni resmi beroperasinya Pabrik Panel Surya Terintegrasi Pertama dan Terbesar di Indonesia. Lewat milestone ini, menjadi bukti PLN mendukung swasembada energi di Indonesia sesuai arahan Presiden RI," ujar Hartanto dalam keretangan tertulis yang diterima, Kamis (31/10/2024).

Sementara itu, Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, mengatakan melalui perusahaan patungan antara PLN Indonesia Power Renewables dengan Trina Solar Co. Ltd dan PT Dian Swastatika Sentosa yaitu PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI) telah siap memproduksi modul panel surya terintegrasi dengan teknologi mutakhir yaitu teknologi Tunnel Oxide Passivated Contact (TOPCon).

Dengan teknologi yang belum pernah diterapkan di industri solar panel dalam negeri tersebut, efisiensi panel surya mencapai 23,2% dari rata-rata efisiensi saat ini di Indonesia berkisar 20%.

Edwin menyebut, pabrik ini dikembangkan bersama dengan perusahaan tier-1 industri solar panel dunia dan diharapkan mampu memenuhi permintaan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

"Dengan teknologi N-type Topcon yang telah memenuhi standar bankability AAA dari Bloomberg New Energy Finance (BNEF), produk yang dihasilkan memiliki efisiensi dan keandalan yang tinggi, ini membuktikan keseriusan kami dalam membangun industri EBT," ujar Edwin.

Selain menjadi langkah konkret untuk mendukung percepatan transisi energi di Indonesia, keberadaan pabrik ini turut mendukung program Pemerintah dalam peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan melalui Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 34 Tahun 2024. Dengan demikian adanya pabrik solar panel ini juga dapat mengurangi ketergantungan impor komponen dalam industri energi tanah air.

"Dengan TKDN yang tinggi, maka dapat meningkatkan kemandirian sektor industri, terutama di bidang energi terbarukan di Tanah Air," ujarnya.

Edwin menambahkan, hadirnya pabrik solar panel ini akan membawa dampak ganda, selain tentunya dapat membantu target NZE 2060, pabrik yang berlokasi di Kawasan Industri Kendal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini membuktikan bahwa capaian target NZE pada 2060 tidak hanya membawa dampak pada lingkungan saja namun juga terhadap perekonomian masyarakat.

"Fasilitas ini dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia. Pasalnya, dapat membuka lapangan kerja baru dan mendukung berkembangnya industri lokal," tuturnya.

Menurutnya, dengan potensi energi surya di Indonesia yang sangat besar mencapai 207 Gigawatt (GW), maka kehadiran pabrik PLTS ini akan mengoptimalkan pemanfaatan energi surya untuk sektor kelistrikan di Tanah Air.

"Panel surya hasil produksi perusahaan patungan ini tentu akan mendorong semangat pengembangan energi surya yang lebih masif, saat ini kapasitas produksi pabrik sebesar 1 GWp, dan akan dikembangkan sampai dengan 3 GWp. Dengan demikian komponen PLTS akan semakin mudah didapat," ucapnya. .

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI) Lokita Prasetya mengatakan capaian ini telah sesuai dengan target dan siap memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Kami telah bekerja keras membangun Pabrik Panel Surya ini diatas lahan 7 hektar sesuai target yang dicanangkan. Pabrik ini telah siap beroperasi dan mampu memproduksi modul panel surya terbesar di Indonesia hingga 720 Watt Peak per modulnya dan efisiensi hingga 23,2%. Kami membutuhkan dukungan dari Pemerintah dan PLN untuk peningkatan permintaan pasar dalam negeri," ucap Lokita.

JAKARTA - Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo menekankan pentingnya leadership bagi Gen Z. Hal ini diungkapkan dalam acara MNC Next - Gen Leaders "Berkarya Bersama untuk Bangsa" yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta pada Kamis (31/10/2024).

Menurut pria yang kerap disapa HT itu, leadership diperlukan oleh Gen Z untuk bisa meraih sukses menjadi pemimpin di masa depan. Jiwa leadership disebutnya menjadi pondasi kuat untuk seseorang memiliki karakter yang solid.

"Leadership sangat penting untuk membangun apa pun. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan, kan nanti pasti karirnya akan meningkat. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak anak buahnya, semakin besar pentingnya leadership," kata Hary.

Selain leadership, HT juga menyebut bahwa kemauan untuk terus belajar serta kedisiplinan wajib dimiliki para Gen Z. Ia mengisahkan masa mudanya yang kerap bermalas-malasan hingga harus mengejar ijazah paket C saat SMA.

Hary bercerita bahwa saat sekolah, dirinya begitu malas dan kerap menganggap remeh suatu hal. Hingga pada akhirnya di tahun 1984 ia memantapkan diri untuk memperbaiki diri dengan melanjutkan sekolah dan rajin belajar.

"Saya ikut namanya ujian persamaan pada saat itu, yang sekarang namanya paket C. Saya insaf dalam arti yang sesungguhnya, dari malas, dari gak disiplin, jadi intinya saya berubah. Mungkin kalau saya pertahankan (tidak disiplin), ya saya gak di sini," ungkapnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Proses transisi energi di Indonesia yang penuh tantangan memerlukan komitmen nasional dan kepemimpinan yang kuat untuk memastikan pelaksanaannya berlangsung adil bagi masyarakat dan bermanfaat bagi pembangunan manusia, mencapai swasembada energi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi sesuai cita-cita Presiden Prabowo.

Lima tahun mendatang akan menentukan apakah Indonesia akan berhasil keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) melalui transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi hijau?.

Pesan inilah yang salah satunya akan digaungkan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 yang akan berlangsung pada 4-6 November 2024, di Jakarta.

IETD adalah acara tahunan, yang telah diselenggarakan selama tujuh tahun berturut-turut. Tahun ini pembahasannya akan berpusat pada “Mewujudkan Transisi Energi yang Berkeadilan dan Tertata”.

IETD 2024 akan meninjau perkembangan transisi energi, implikasi, peluang dan keterkaitannya terhadap pertumbuhan ekonomi dan perencanaan lintas sektor seperti perencanaan pembangunan, pengembangan industri, pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana lingkungan.

Melalui 11 sesi dengan ragam topik dan format, IETD menghadirkan 50 pembicara, panelis dan moderator nasional dan internasional. IETD akan menyoroti transisi energi dari berbagai sudut pandang kelompok dan sektoral sehingga menekankan pentingnya arah yang jelas dan dukungan berbagai aktor. IESR dan ICEF membuka kesempatan bagi semua pihak dapat terlibat dalam diskusi IETD.

Menyongsong IETD 2024 dan memanfaatkan momentum pemerintahan baru di Indonesia, IESR mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menjadikan transisi energi sebagai misi nasional untuk mempercepat peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan. Langkah ini diharapkan memperkuat ketahanan energi, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan memenuhi komitmen pemangkasan emisi gas rumah kaca demi mencegah memburuknya pemanasan global.

Pada Conference of Parties (COP-28) tahun lalu, Indonesia bersama dengan 200 negara menyepakati keputusan COP untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan tiga kali lipat (triple up) dan melipatgandakan upaya efisiensi energi (double down) pada tahun 2030. IESR menilai, Indonesia dalam masa kepemimpinan Presiden Prabowo lima tahun ke depan perlu mengintegrasikan komitmen ini dalam perencanaan energi nasional dan sektoral, serta mengeluarkan kebijakan yang menghasilkan percepatan pembangunan energi terbarukan.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menuturkan IESR akan menyampaikan surat resmi kepada para menteri terkait yang merangkum lima rekomendasi utama untuk mempercepat transisi energi. Menurutnya, salah satu indikator yang menunjukan komitmen pemerintah terhadap transisi energi adalah naiknya tingkat bauran energi terbarukan pada listrik dan bahan bakar cair, dan menurunnya penggunaan energi fosil.

“Jaminan percepatan transisi energi berkeadilan terletak pada peningkatan target bauran energi terbarukan Indonesia serta strategi untuk merealisasikannya dalam dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang akan diundangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Selanjutnya, peningkatan target bauran energi terbarukan ini perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang akan disampaikan kepada Badan Iklim PBB tahun depan. Pemerintah perlu menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya di sektor energi, yang selaras dengan pembatasan suhu bumi di 1,5 derajat Celcius,” ungkap Fabby pada Media Briefing IETD 2024: Memo Kebijakan Transisi Energi di Indonesia (31/10/2024).

Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Sistem Energi, IESR, menyoroti pula topik swasembada energi yang kerap disuarakan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, swasembada energi dapat tercapai dengan memanfaatkan energi terbarukan terutama surya, angin dan baterai.

“Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah dan tersebar di seluruh Indonesia. Pengembangan energi terbarukan berbasis potensi sumber energi terbarukan di masing-masing daerah dapatmeningkatkan akses energi yang berkelanjutan, harga energi yang terjangkau, resiliensi dan ketahanan energi nasional, dibandingkan pembangunan sumber daya energi skala besar yang terpusat,” imbuh Deon.

IESR mendorong kepemimpinan yang kuat dengan mengedepankan kemitraan dan kolaborasibaik dengan pemangku kepentingan dalam negeri maupun internasional. IESR menilai kolaborasi antara pemerintah, BUMN dan sektor swasta di dalam negeri perlu diperkuat sesuai tugas dan perannya masing-masing.

Arief Rosadi, Manajer Program Diplomasi Iklim dan Energi IESR, mengatakan, Presiden Prabowo dapat menunjukan kepemimpinan strategis untuk membangun dan memperkuat kerja sama Selatan-Selatan melakukan transisi energi yang berkeadilan. Peran serta Indonesia dalam berbagai forum internasional baik di UNFCCC, G20, ASEAN, Belt and Road Initiative (BRI) Forum for International Cooperation, dan Indonesia Africa Forum, serta politik luar negeri bebas aktif menjadi modalitas yang besar bagi Indonesia untuk memimpin agenda transisi energi dan pencapaiannya di negara-negara bumi selatan (Global South).

“Presiden Prabowo dapat mendorong kerjasama selatan-selatan untuk mendukung dan memfasilitasi transisi energi dan pembangunan inklusif di negara-negara berkembang, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan mereka,” kata Arief.

Terwujudnya kerjasama Selatan-Selatan yang intens tidak hanya berkontribusi pada upaya penurunan emisi Indonesia di sektor energi, tetapi juga mendukung transfer pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan industri energi terbarukan domestik dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi delapan persen lewat peningkatan investasi infrastruktur energi bersih.

Memo Kebijakan Transisi Energi Indonesia dari IESR memuat 5 rekomendasi utama yaitu; Pertama, menegaskan komitmen politik yang kuat untuk transisi energi.

Kedua, mencapai swasembada energi melalui energi terbarukan.

Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memanfaatkan momentum transisi energi.

Keempat, meningkatkan peran dan kontribusi berbagai aktor dalam transisi energi.

Kelima, memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam kerjasama Selatan-Selatan untuk mendukung agenda transisi energi.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu dengan Dewan Pengawas atau Dewas KPK untuk membahas kasus Alexander Marwarta.

Adapun, para mantan pimpinan KPK yang yang bertemu Dewas antara lain, Saut Situmorang, Basaria Panjaitan dan Agus Rahardjo. Ketiganya datang Gedung C1 KPK pada Kamis (31/10/2024).

Saut menuturkan cerita mengenai Alexander Marwata tidak seperti yang digambarkan di luar. Dia juga menyinggung bahwa terdapat beberapa tempus (waktu) yang tak cocok.

“Tetapi dari kronologis yang saya lihat, memang ada beberapa tempus yang perlu dipertanyakan sebenarnya. Bahwa yang dimaksudkan dengan pasal 3 ke 6 yang ditimpakan kepada Alex, kita masih bisa berdebat di situ,” tuturnya kepada wartawan di Gedung C1 KPK, Kamis (31/10/2024).

Saut mengaku masih mempercayai Alex Marwata. Dia berharap agar perkara yang menjerat pimpinan KPK itu bisa segera cepat diselesaikan dan memperoleh titik terang. “Kalau sampai detik ini saya masih percaya Alex, itu aja rumusnya” kata dia.

Senada dengan Saut, bekas pimpinan KPK lainnya, Basaria Pandjaitan, mengemukakan bahwa mereka sengaja menemui Dewas KPK untuk mengetahui perkembangan kasus Alexander.

“Kita ingin mengetahui perkembangan perkembangan Pak Alex salah satu pimpinan yang sekarang sudah sampai mana. Perlu juga penjelasan. Hanya itu saja yang kita bicarakan sedikit dari panjang lebar,” tuturnya.

Harapan kepada Pimpinan Baru

Adapun Saut Situmorang berpendapat bahwa harapan dari mereka adalah supaya para calon pimpinan bisa segera menyesuaikan diri dan mengangkat stagnasi indeks persepsi korupsi Indonesia.

“Karena Pak Prabowo ingin ekonomi tumbuh 8%. Saya berulang-ulang mengatakan, by definition, secara rumus, regresi linier, kalau mau tumbuhnya 8%, indeks persepsi korupsinya 60%,” tutur Saut.

Sementara itu, bekas Ketua KPK Agus Rahardjo menyerahkan semua keputusan mengenai calon pengganti pimpinan KPK kepada Prabowo Subianto.

“Terus KPK-nya seperti apa juga terserah beliau. Beliau yang akan berjalan nanti bersama-sama KPK di lima tahun pertama pemerintahan beliau. Lalu saya menekankan antikorupsi itu bisa berjalan baik kalau Presiden punya komitmen kuat terhadap beliau,” ungkapnya.

JAKARTA, investor.id – Investor asing terus menggencarkan transaksi jual bersih (net sell) saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Net sell asing di seluruh pasar pada perdagangan Kamis (31/10/2024) mencapai Rp 340,7 miliar.

Dengan begitu, total transaksi beli bersih (net buy) asing sepanjang tahun berjalan ini makin terkikis menjadi Rp 38,3 triliun.

Hari ini, net sell terbesar di pasar reguler melanda saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencapai Rp 209,3 miliar. Selain menghantam saham BMRI, asing juga mengobral saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA dan PT Astra International Tbk (ASII). Net sell saham BBCA sebesar Rp 139 miliar dan ASII Rp 109,5 miliar.

Sebaliknya, net buy terbanyak oleh investor asing dialami saham PT United Tractors Tbk (UNTR) senilai Rp 113,9 miliar. Kemudian, saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dengan net buy sebesar Rp 85 miliar.

Sementara itu, indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat 4,16 poin (0,06%) ke level 7.574. IHSG hari ini mengakhiri pelemahan yang terjadi dalam enam hari beruntun.

Sebanyak 294 saham terpantau naik, 285 saham turun, dan 208 saham stagnan. Total nilai transaksi mencapai Rp 13,14 triliun. Volume perdagangan sebanyak 21,32 miliar saham dengan frekuensi sebanyak 1.386.506 kali.

Mayoritas sektor saham menguat pada penutupan pasar hari ini. Penguatan terbesar terjadi di sektor kesehatan 2,1%. Diikuti penguatan di sektor energi 1,3%, sektor teknologi 0,6%, sektor perindustrian 0,5%, dan sektor properti 0,4%. Sedangkan pelemahan terjadi di sektor infrastruktur 0,1% dan sektor barang baku 0,1%.

Cetak Cuan Besar hingga 34% 

Saat IHSG hari ini menghijau, lima saham kompak melonjak hingga menyentuh batas autoreject atas (ARA), sekaligus masuk daftar top gainers atau top cuan. Bahkan ada saham yang mencetak cuan besar hingga 34% dalam waktu singkat.

Saham-saham tersebut antara lain PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) yang melesat 34,2% menjadi Rp 204, PT Sekar Laut Tbk (SKLT) melejit 34,1% menjadi Rp 228, dan PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) melonjak 34% menjadi Rp 193.

Kemudian, saham PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) meningkat 24,7% menjadi Rp 6.075 dan PT Jakarta International Hotels Tbk (JIHD) terangkat 24,5% menjadi Rp 760.

Sementara itu, saat IHSG hari ini meningkat, mayoritas indeks saham Asia malah melemah. Hang Seng (Hong Kong) terkikis 0,3% dan Nikkei (Jepang) tergerus 0,5%. Adapun Shanghai (China) naik 0,4%, sedangkan Straits Times (Singapura) libur.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat terdapat 48 wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) baru di jajaran menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, saat ini Direktorat LHKPN terus melakukan pembaharuan sistem dengan menyesuaikan dengan nomenklatur kementerian baru.

"48 merupakan wajib lapor baru," kata Budi di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi mengatakan, dari 109 jajaran menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih, sebanyak 61 orang sudah melaporkan LHKPN di periode sebelumnya.

Ia mengatakan, sudah ada beberapa wakil menteri yang menghubungi KPK untuk mendapatkan informasi dalam pengisian LHKPN.

Namun, Budi tak menyebutkan nama wakil menteri tersebut.

"Informasi dari tim LHKPN sampai dengan hari Senin kemarin setidaknya ada 4 sudah ada 4 ya dari jajaran menteri ataupun wakil menteri yang sudah berkomunikasi dengan tim LHKPN," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, serta Staf Khusus Presiden dan Wakil Menteri untuk wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kewajiban tersebut merujuk pada dasar pembentukan Penasihat, Utusan, serta Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 tahun 2024, Jabatan ini memiliki fungsi strategis.

KPK mengatakan, Perpres ini juga menyebut bahwa hak keuangan Penasihat dan Utusan Khusus, setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri. Kemudian Staf Khusus, setara dengan Pimpinan Tinggi Madya atau setara eselon I.

"Sehingga jabatan Penasehat, Utusan, dan Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden memenuhi kriteria Penyelenggara Negara yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Budi mengatakan, kepatuhan LHKPN dipandang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas seorang pejabat publik, sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip good governance.

"Untuk membahas hal ini, selanjutnya KPK akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Catat Ada 48 Wajib Lapor LHKPN Baru di Kabinet Prabowo", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/31/20030591/kpk-catat-ada-48-wajib-lapor-lhkpn-baru-di-kabinet-prabowo.