Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat terjadi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK), 25.000 orang dalam 3 bulan terakhir. menekan lonjakan PHK, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta pemerintah daerah lebih cepat tanggap.

Caranya dengan membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi terkena PHK.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Sementara itu, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan hingga akhir Oktober 59.796 jadi korban PHK.

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan terakhir," terang Yassierli.

Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri menyebut beberapa penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," katanya kepada detikcom beberapa waktu lalu.

Adapun tiga sektor yang menjadi penyumbang PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan sisanya perdagangan besar dan eceran.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan sebanyak 59.796 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir Oktober 2024. Angka ini melonjak sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan.

Lonjakan PHK tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. D

Rakor ini diadakan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir," kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Untuk menekan bertambahnya jumlah PHK, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi PHK di perusahaan-perusahaan.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," tuturnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri pernah mengatakan penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan sebanyak 59.796 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir Oktober 2024. Angka ini melonjak sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan.

Lonjakan PHK tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. D

Rakor ini diadakan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir," kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Untuk menekan bertambahnya jumlah PHK, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi PHK di perusahaan-perusahaan.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," tuturnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri pernah mengatakan penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyoroti dampak negatif judi online (judol) bagi masyarakat. Menurutnya, aktivitas judi online memicu berbagai persoalan sosial, salah satunya adalah perceraian.

Dari data yang dipaparkan, terjadi peningkatan angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir. Adapun pada 2019 angka perceraian akibat judi online tembus 1.947 kasus.

"Meningkatnya, bisnis judi online dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi seperti naiknya angka perceraian yang didasari oleh permasalahan adiksi judi online, karena di tahun 2019 terdapat 1.947 kasus perceraian karena judi online," katanya dalam acara Sarasehan bersama Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

"Sempat menurun di tahun 2020, tapi angka tersebut naik kembali di tahun 2023, 1.572 angka perceraian," sambung dia.

Tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, judi online juga berdampak pada anak-anak. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tercatat ada 197.054 kasus judi online pada kalangan anak di bawah umur di Indonesia.

Dari data yang dipaparkan, anak di bawah umur yang dimaksud ada pada rentan usia 11-19 tahun. Jumlah uang yang telah dideposit menyentuh angka Rp 293 miliar dengan 2,2 juta transaksi.

Dampak judi online tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tapi juga secara global. Budi Arie mencontohkan Inggris yang kehilangan banyak potensi ekonomi akibat aktivitas haram tersebut.

"Di Inggris, judi online telah menyebabkan kehilangian potensi sektor ekonomi formal, di mana pada periode 2016-2022, para pelaku judi online di Inggris telah menghabiskan rata-rata US$ 5,6 miliar per tahunnya untuk judi online. Hal ini mengibatkan kerugian terhadap efektivitas ekonomi Inggris sebesar US$ 1,7 miliar," paparnya.

Dampak negatif judi online juga dirasakan di Amerika Serikat (AS). Terhitung 3 hingga 4 tahun sejak judi online dilegalkan di tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah kebangkutan pada sebanyak 30 persen usaha di beberapa negara bagian.

"Hal ini salah satunya disebabkan oleh karena penurunan kesehatan finansial konsumen di negara bagian yang melegalkan judi online," tutupnya.

Program kemitraan dengan petani tembakau yang dilakukan oleh PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) melalui perusahaan pemasok ternyata memiliki dampak positif yang luas. Contohnya seperti yang dirasakan oleh warga Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Kepala Desa (Kades) Sukorejo, Iris Gunartini (39) menceritakan, 80 persen dari penduduk warga Desa Sukorejo telah ikut bergabung dalam program kemitraan petani tembakau Sampoerna yang dilaksanakan melalui pemasok tembakau.

"Mereka tergabung ke dalam beberapa dukuhan. Setiap kelompok ada ketua aktif, di bawahnya ada ketua-ketua mitra," kata Iris.

Dari penuturan Iris, dampak program kemitraan menjangkau ke berbagai aspek. Alhasil, ia menerangkan, kesejahteraan warganya terus meningkat.Ia menceritakan bahwa setelah panen setiap tahunnya, warga Desa Sukorejo dapat memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Ada yang membangun rumah, membeli kendaraan, dan lainnya.

"Tembakau ini paling menghasilkan dibandingkan tanaman lain. Jadi, ekonomi warga bisa terangkat. Paling mudahnya, sekarang rumah-rumah penduduk Desa Sukorejo sudah banyak yang berdinding tembok," katanya.

Iris juga mengungkapkan, program kemitraan mampu mengurangi angka pengangguran di desanya.Banyak warga yang terserap menjadi tenaga kerja atau buruh. Sebab, umumnya petani mitra yang lahan sawahnya luas bisa mempekerjakan tiga sampai empat buruh.

Dikatakan dia, sebelum ada program kemitraan, setiap musim kemarau tidak sedikit warga yang mencari pekerjaan ke luar daerah. Tetapi, sejak program kemitraan masuk ke desanya pada tahun 2015, warga memilih tetap tinggal di Desa Sukorejo dan bekerja, baik sebagai petani maupun buruh tani tembakau.

"Setelah ada program kemitraan, jumlah warga yang merantau berkurang 70 persen. Mereka memilih menanam tembakau," ujarnya.

Menurut Iris, program kemitraan juga membawa dampak yang baik terhadap taraf pendidikan generasi penerus di desanya. Kini, petani mitra bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi (PT) atau universitas.

"Hasil tembakau ditabung buat masa depan anaknya. (Ditabung) untuk sekolah anaknya yang lebih tinggi ke jenjang universitas, sarjana," terang Iris. Tabungan ini sering kali berlebih, sehingga dapat digunakan untuk keperluan lainnya yang butuh biaya tidak sedikit.

Kemitraan petani tembakau juga berdampak terhadap kehidupan sosial warga. Setiap panen tembakau, warga biasanya mengadakan kegiatan syukuran. Dalam acara ini, seluruh warga termasuk para petani tembakau ikut bergotong-royong agar kegiatan berlangsung lancar.

"Jadi partisipasi warga sangat tinggi sekali," jelas dia.

Program kemitraan petani tembakau Sampoerna telah dilakukan secara konsisten sejak tahun 2009. Dijalankan melalui perusahaan pemasok tembakau, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tembakau dan kesejahteraan petani.

Melalui program kemitraan, para petani binaan mendapatkan pendampingan, bimbingan teknis, akses yang mudah terhadap permodalan serta prasarana produksi pertanian, hingga jaminan pembelian bagi petani sesuai dengan kesepakatan.

Selain pendampingan proses budidaya, para petani binaan juga menerima berbagai pelatihan guna mengurangi dampak terhadap lingkungan dan menciptakan kondisi bekerja yang aman dan berkeadilan.

Beragam program pemberdayaan perempuan dan pendampingan usaha juga diimplementasikan untuk para istri petani tembakau. Rangkaian kegiatan ini bertujuan agar dampak positif program kemitraan dapat juga dirasakan bagi komunitas di sekitar petani.

Tidak jauh dari tempat tinggal Iris di Desa Sukorejo, terdapat sebuah toko sembako dan pupuk milik Mulyono (56). Ia juga termasuk pihak yang merasakan manfaat dari keberadaan program kemitraan Sampoerna di lingkungan sekitarnya. Mulyono mengatakan, sejak program kemitraan masuk ke Desa Karangsari, Kecamatan Sulang, Rembang, penghasilannya dari menjual sembako dan pupuk meningkat.

"Meningkatnya ya lumayan banyak. Saya kan jualan pupuk dan sembako. Peningkatannya 50 persen ada," ungkapnya.

Program kemitraan masuk ke wilayahnya sejak tahun 2012. Saat itu, warga yang ikut program kemitraan jumlahnya belum banyak. Seiring waktu dan peningkatan kesejahteraan petani yang lebih dulu menjadi mitra, semakin banyak warga yang ikut kemitraan petani tembakau di desanya.

Toko Mulyono pun ramai menjelang musim tembakau. Banyak petani tembakau yang membeli pupuk di tokonya.

"Saya menyediakan pupuk untuk kebutuhan bertani tembakau. Belinya kan di toko saya semua," katanya.

Saat masa panen tiba, Mulyono turut merasakan berkahnya. Omzetnya meningkat.

"Ibaratnya, saat panen warga punya uang, pegang uang. Jadi selalu ada yang ingin dibeli," ceritanya.

Kondisi ini yang membuat kesejahteraan warga Desa Karangsari mengalami perubahan. Sejak ada program kemitraan, warga yang dulunya belum bisa membangun rumah, mereka bisa membangun rumah. Sepeda motor pun bisa terbeli dengan uang hasil penjualan panen tembakau.

"Perbedaan sangat banyak. Dulu rumahnya masih kayu, sekarang tembok semua. Perubahannya drastis. Tiap panen tembakau, ada yang beli sepeda motor. Sekarang tiap rumah bisa ada dua sampai tiga sepeda motor," ujarnya.

Mulyono berharap, program kemitraan Sampoerna dengan petani tembakau terus ada agar perekonomian warga Desa Karangsari semakin pesat dan meningkat.

"Harapan saya semoga pertanian tembakau di Rembang khususnya di Kecamatan Sulang dan juga khususnya di Karangsari berlanjut terus. Biar peningkatan ekonomi pesat," tandas Mulyono.

Pemerintah mau mengubah skema subsidi layanan KRL Jabodetabek menjadi berbasis NIK. Namun hal ini masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Apa dampak dari perubahan model subsidi KRL menjadi berbasis NIK?

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno berpendapat jika ketetapan subsidi KRL berbasis NIK ini berlaku, maka pemerintah berpotensi menghemat hampir satu per tiga anggaran yang digunakan untuk pemberian subsidi saat ini.

Menurutnya, sisa anggaran yang berhasil dihemat tadi bisa digunakan pemerintah untuk keperluan lain. Misalkan untuk membangun infrastruktur transportasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) atau membuat integrasi transportasi di berbagai daerah.

"Ini kan yang disubsidi itu seharusnya orang yang commuter lah, yang bepergian untuk bekerja. Tapi kalau Sabtu-Minggu kan banyak orang yang (naik KRL untuk) wisata, jalan-jalan, ngapain kasih subsidi besar-besar. Hasil surveinya waktu itu 2018, hari Sabtu orang yang masih kerja hanya 5%, lainnya orang jalan-jalan, kenapa tarifnya harus sama. Hari minggu cuma 2%" terang Djoko kepada detikcom, ditulis Jumat (13/9/2024).

"Artinya kalau (ada penyesuaian subsidi KRL) dihitung-hitung bisa ada penghematan sepertiga (dari anggaran yang dikeluarkan). Nah bagaimana uang sepertiga tadi itu digeser ke (pembangunan transportasi) kawasan perumahan. Atau sebagian diberikan ke daerah lain, daerah 3T itu penting juga, kita kan bicara Indonesia," ucapnya lagi.

Djoko berpandangan perubahan skema subsidi KRL nantinya tak akan memberatkan 'kantong' masyarakat, terutama pengguna layanan. Menurutnya, pemerintah akan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat untuk menetapkan tarif ke depannya. Sehingga ia merasa masyarakat tidak perlu khawatir.

"Saya kira nggak lah, makanya nanti ini kan dikaji lagi kira-kira kelas menengah itu kemampuan dia bayar berapa jadi dapat subsidinya berapa nanti. Masa penghasilan UMR Rp 5 juta sama penghasilan Rp 30 juta naik KRL bayarnya sama, ya nggak lah," terangnya.

Ia mencontohkan program serupa sudah diterapkan di Jawa Tengah, di mana para pengguna transportasi umum untuk pelajar dan warga dengan disabilitas dikenakan tarif yang lebih murah daripada kelompok masyarakat lainnya.

"Contoh di Jawa Tengah, tarif subsidi Trans Jateng itu Rp 4.000, tapi untuk buruh dan pelajar hanya Rp 2.000, kita tunjukan KTP saja sudah dikasih. Kemudian Trans Semarang itu Rp 4.000 tapi untuk lansia, veteran, disabilitas, pelajar, mahasiswa itu bayarnya Rp 1.000. Nggak apa-apa, nggak ada yang protes-protes," ucap Djoko.

"Makanya menurutnya saya seharusnya ini (perubahan subsidi) nggak cuma untuk KRl saja, tapi bisa juga untuk TransJakarta," tambahnya.

Di sisi lain, Pengamat Transportasi Deddy Herlambang berpendapat rencana perubahan subsidi KRL menjadi berbasis NIK ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial lainnya. Misalkan saja kecemburuan sosial antar pengguna layanan KRL.

"Takutnya nanti kalau sesuai NIK, takutnya PSO itu dicabut sehingga tarifnya berbeda-beda (karena ada yang dapat subsidi dan tidak), ada yang mahal ada yang murah ada mungkin tidak bayar, kan sesuai NIK-nya. Takutnya nanti akan ada kecemburuan sosial," katanya.

"Sekarang pun dengan tarif yang sama, mereka (pengguna KRL) sudah berantem, ribut, apalagi di kereta wanita mereka rebutan kursi-kursi, mereka merasa lebih berhak duduk karena sudah tua, mereka gendong anak, dan lain sebagainya. Apalagi nanti kalau tarifnya berbeda, nanti ada yang merasa lebih berhak karena mereka bayar lebih mahal, 'kalian itu saya subsidi', hal seperti itu pasti ada gesekan-gesekan," terang Deddy lagi.

Selain itu menurutnya dengan adanya perubahan model subsidi KRL ini, nantinya para pengguna layanan yang biasa bepergian untuk jarak dekat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi. Tentu hal ini dapat meningkatkan volume kendaraan di jalan dan membuat kemacetan semakin parah.

"Kedua, kemungkinan yang jarak-jarak pendek, jarak 25 kilometer, jarak pendek itu nanti takutnya mereka akan kembali menggunakan kendaraan pribadinya. Kalau tarifnya (naik KRL) jadi mahal mereka akan kembali naik motornya lagi misalkan. Mungkin yang dari Tebet ke Tanah Abang atau Kemayoran, biasa naik KRL untuk kerja, nanti mereka malah menggunakan kendaraan pribadinya," jelas Deddy.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebut bakal berdampak luas terhadap industri rokok nasional.

Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan mengatakan, ruang lingkup Pengamanan Zat Adiktif yang termuat pada Pasal 429 - 463 dalam PP 28/2024 akan berdampak ganda (multiplier effect) bagi kelangsungan industri kretek nasional legal di tanah air.

Ia mencontohkan Pasal 435 yang berbunyi "Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," ungkap Henry dalam keterangannya, Jumat (30/8/2024).

Henry Najoan mensinyalir Pasal 435 adalah titipan untuk menuju kemasan polos yang sudah lama jadi misi kelompok anti tembakau yang memberikan tekanan pada pemerintah untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

"Perlu dicatat, negara yang mempunyai industri rokok yang besar seperti Amerika Serikat, Swiss, Kuba, Argentina, dan lain-lain secara gamblang menolak diintervensi dalam mengatur industri tembakau di negaranya masing-masing," tegas Henry.

Merujuk kajian GAPPRI, proses penyusunan PP 28/2024 sejak awal sudah menuai polemik, prosesnya sangat tidak transparan dan tanpa partisipasi bermakna. Padahal, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terdampak dijamin dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Henry Najoan menegaskan, upaya pemerintah memperketat regulasi dengan memberlakukan PP 28/2024 khususnya Pasal 429 - 463, tidak hanya mematikan pabrik rokok kretek legal, dampak sosialnya juga bertambah. Penyerapan tembakau dan cengkeh dalam negeri akan menurun tajam serta dampak negatif sangat besar bagi kesejahteraan petani tembakau, cengkeh, pekerja logistik, pedagang dalam negeri dan kehilangan nafkah di sepanjang mata rantai nilai industri kretek legal nasional.

Henry Najoan mengungkapkan, industri kretek legal nasional sudah dalam kondisi rentan yang terlihat dari turunnya jumlah pabrik dari 4.000 di tahun 2007 menjadi 1.100 pabrik di tahun 2022. Tak pelak, pemerintah perlu bersiap untuk menghadapi gelombang pengangguran besar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi maupun sosial.

"Negara juga akan kehilangan penerimaan dari cukai hasil tembakau (CHT) konvensional yang sangat besar, dan akan dibarengi dengan massifnya peredaran rokok ilegal," tegas Henry Najoan.

GAPPRI juga mencatat, PP 28/2024 disinyalir melanggar Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang penghormatan hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) warga negara dengan masing-masing profesinya. Selain itu, PP 28/2024 ruang lingkupnya lebih mewakili agenda FCTC daripada melindungi kemaslahatan asosiasi petani, serikat pekerja, asosiasi ritel, pelaku usaha, asosiasi industri tembakau.

Henry Najoan khawatir, terbitnya PP 28/2024 berpotensi menciptakan konflik sosial baru dalam pengawasan terhadap implementasi pasal-pasal 'jebakan batman'. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa regulasi tersebut belum tentu dapat mencapai tujuan pembuatannya karena tidak efektif di lapangan.

"Pengesahan PP 28/2024 membuktikan pemerintah gagal menyajikan keseimbangan perspektif antara kesehatan publik dan penguatan ekonomi dengan mengorbankan warga negaranya sendiri dan lebih memihak kepentingan asing," kata Henry Najoan.

Henry Najoan mengingatkan, kedaulatan negara yang diwujudkan dalam kemandirian pemerintah selayaknya secara mandiri mengambil kebijakan yang dibutuhkan. Pasalnya, pemerintah Indonesia lah yang paling tahu kondisi Indonesia. Bukan pemerintah negara lain, terlebih lagi LSM dari luar negeri.

Pemerintah seharusnya menyadari saat proses membahas sebuah peraturan yang memunculkan implikasi luas terhadap publik, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan satu aspek (kesehatan) saja.

"Dalam kasus PP 28/2024, di luar kesehatan, pemerintah semestinya mempertimbangkan aspek lain seperti kesejahteraan rakyat, penyerapan tenaga kerja, keberlangsungan hidup petani tembakau, dan kontinuitas sektor industri kretek legal nasional, hingga penerimaan negara," terangnya.

Ia menambahkan lagi, secara umum hukum internasional melarang suatu negara atau pihak asing lainnya untuk campur tangan dalam urusan negara lain. Namun kerap kepentingan tersebut dititipkan oleh para proxy di suatu negara. Rakyat berdaulat dan merekalah pemilik suara di negeri ini. Suara rakyat wajib didengar oleh pemerintah Indonesia, utamanya mereka yang hajat hidupnya bergantung pada industri kretek legal nasional.

"Kami tegaskan, GAPPRI menolak keras PP 28/2024 yang jelas arahnya pada misi perdagangan dan penyisipan agenda LSM asing yang disponsori oleh kapitalis industri pesaing kretek untuk menghancurkan industri kretek legal nasional," pungkas Henry Najoan.