LAMPUNG TENGAH, iNews.id- Polisi megusut kasus warga tewas tertembak pistol anggota DPRDLampung Tengah, Muhammad Saleh Mukadam. Dalam pemeriksaan, Saleh Mukadam awalnya mengaku saat kejadian menggunakan peluru karet.

Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan, Saleh Mukadam juga awalnya menyerahkan ke polisi senjata berbeda dengan yang digunakannya saat kejadian.

"Jadi dia ini memang banyak berdalih, akhirnya kami jemput di jalan dan membawanya ke Polres Lampung Tengah. Lalu dia juga mengaku awalnya hanya menembak menggunakan senjata laras pendek yang menggunakan peluru karet," ujar AKBP Andik, Senin (8/7/2024).

Dia mengungkapkan, yang diserahkan oleh anggota DPRD Lampung Tengah terpilih pada 2024 itu senapan angin. Sementara bukti yang dimiliki polisi, Saleh Mukadam saat itu menggunakan senjata api.

"Kami memiliki foto saat tersangka ini menembak menggunakan senjata api laras panjangnya, namun yang bersangkutan malah memberikan senapan angin. Melihat kondisi luka tembak korban seperti itu, kami memiliki kesimpulan bahwa luka itu bukan disebabkan karena senapan angin," ucapnya.

Adanya alibi yang dibuat oleh Mukadam ini, kata dia petugas kemudian menggeledah rumahnya. Dia menuturkan, dari penggeledahan itu, petugas menemukan empat senjata api tidak dilengkapi dokumen resmi.

"Akhirnya saya memberikan perintah ke jajaran untuk melakukan pencarian barang bukti itu dengan menggeledah rumahnya. Alhamdulillah semua barang bukti itu kami dapatkan," tuturnya.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, pihaknya mendoakan agar Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep bisa maju di Pilkada Serentak 2024.

Terkait apakah Kaesang akan maju di Jakarta atau Jateng, Aboe menyebut hal tersebut mudah diatur.

Apalagi, kata dia, Kaesang berhasil menunjukkan taringnya di berbagai survei.

"Kayaknya kita baik-baik saja sama Kaesang ya, enggak ada apa-apa dan enggak ada yang perlu diklarifikasi, tenang-tenang saja. Saya yakin dan percaya, hari ini Kaesang menunjukkan giginya, di Jateng sudah sangat signifikan. Kita doakan saja semoga Beliau bisa jadi (maju) di Jateng. Kalaupun mau di Jakarta ya tinggal diatur saja," ujar Aboe di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

"Aamiin," timpal Kaesang.

"Buat saya dalam politik, dalam berdemokrasi, perbedaan adalah hal yang biasa," kata Aboe.

Sementara itu, Kaesang meminta semua pihak untuk bersabar, apakah dirinya akan maju di Pilkada Jakarta atau Jateng.

Terkait saran dari kakaknya, Gibran Rakabuming Raka untuk tidak maju di Jakarta, Kaesang menyinggung hasil surveinya yang bagus di Jateng.

"Mengenai saya tadi, Jakarta ataupun Jawa Tengah, sabar," ucap dia.

"Ya kita lihat. Tapi Alhamdulillah surveinya bagus," kata Kaesang.

Sebelumnya, Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka menyarankan adiknya Kaesang Pangarep untuk tidak maju ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.

Hal ini diungkapkan Gibran setelah adanya wacana Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu akan mencalonkan diri di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.

"Kaesang, jangan di Jakarta lah," kata Gibran Rakabuming Raka saat di Gedung DPRD Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Senin (8/7/2024).

Wali Kota Solo itu juga membantah dirinya beberapa kali kujungan ke Jakarta bukan untuk mendukung adiknya itu maju di Pilkada Jakarta.

"Saya di Jakarta tidak ada hubungan dengan Kaesang, ya. Saya cuma cek (permasalahan) banjir. Ngapain endorse dia (Kaesang), enggak," ujar Gibran.

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kinerja PT Harum Energy Tbk (HRUM) akan didukung pemulihan harga batubara hingga akhir tahun ini. Potensi pendapatan dari batubara diharapkan bisa menutupi lesunya harga nikel.

Analis Panin Sekuritas Rizal Rafly mengatakan, kinerja HRUM masih akan sangat tergantung dengan pergerakan harga batubara. Hal itu mengingat kontribusi pendapatan batubara masih menjadi sumber pendapatan utama.

Secara keseluruhan, HRUM mencatatkan pendapatan sebesar US$165 juta pendapatan dari segmen batubara, sementara nikel menyumbang US$97 juta kepada total pendapatan HRUM di kuartal pertama 2024.

Rafly menilai, pendapatan HRUM diharapkan sedikit membaik pada kuartal kedua 2024. Optimisme tersebut seiring dengan harga batubara yang lebih tinggi dibandingkan dengan pada kuartal pertama lalu. Pada Mei 2024, harga batubara Newcastle sempat mencapai titik tertinggi tahun ini di level US$147 per ton.

“Berhubung sumber pendapatan utama HRUM mayoritas masih batubara, maka performa perseroan masih akan disetir oleh pergerakan harga batubara,” kata Rafly kepada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Menurut Rafly, batubara masih memiliki potensi kenaikan harga dalam jangka menengah seiring kebakaran bawah tanah di tambang batu bara Australia. Di sisi lain, terdapat gangguan rantai pasokan lebih lanjut seperti hujan lebat di Indonesia.

Sementara itu, India sebagai konsumen batu bara terbesar kedua di dunia, mengalami rekor permintaan listrik tertinggi di wilayah utara akibat gelombang panas yang terus-menerus.

Dari bisnis nikel, Rafly melihat akuisisi HRUM terhadap PT Westrong Metal Industry (WMI) di awal tahun ini akan berdampak pada peningkatan volume produksi nikel. Kapasitas produksi tahunan dari smelter yang diakuisisi tersebut yaitu sekitar 56 ribu ton nikel.

Hanya saja, pergerakan harga nikel masih tertekan kondisi kelebihan pasokan (oversupply) dari Indonesia dan lemahnya data manufaktur di China akan menjadi sentimen negatif jangka menengah bagi segmen nikel HRUM.

Rafly menuturkan, pergerakan harga nikel dalam jangka pendek ke menengah masih akan tertekan karena dolar AS yang lebih kuat dan data manufaktur yang lemah dari China. Meskipun terjadi kondisi bullish seperti penurunan suku bunga Bank Sentral Eropa, terhentinya produksi di Kaledonia Baru, serta potensi penghentian izin di Indonesia.

“Kami memperkirakan tantangan yang sedang berlangsung akibat oversupply, sehingga memperkirakan total stok nikel primer akan mencapai level tertinggi dalam empat tahun pada tahun 2024. Dengan demikian, membatasi pemulihan harga nikel yang signifikan hingga sisa tahun ini,” ungkap Rafly.

Rafly merekomendasikan buy untuk HRUM dengan target harga Rp 1.600 per saham. Senin (8/7), harga saham HRUM ditutup pada posisi Rp 1.200 per saham.

Belum rampung kasus kematian Vina Dewi Arsita di Cirebon yang masih menyimpan tanda tanya besar, kini kasus kematian Afif Maulana di Padang turut bikin geger. Tewasnya Afif, remaja 13 tahun yang disebut polisi terlibat tawuran, dinilai janggal. Polisi dan keluarga punya cerita versi masing-masing.

Menurut Polda Sumatera Barat, Afif meninggal usai loncat dari jembatan Sungai Kuranji di Jalan Bypass KM 9 Pasar Ambacang. Mayatnya ditemukan mengambang di sungai, tepat di bawah jembatan, Minggu siang, 9 Juni 2024.

Afif diduga melompat karena panik dikejar patroli polisi pencegahan tawuran, dini hari itu. Sebelumnya, Afif berboncengan dengan kawannya yang lebih dewasa, Adit (17 tahun). Keduanya disebut mengikuti konvoi tawuran. Motor yang ditumpangi Adit yang berboncengan dengan Afif sempat jatuh karena ditendang polisi.

Menurut Adit, setelah motornya jatuh, Afif mengajaknya lompat ke sungai dari jembatan setinggi 15 meter tempat mereka berada. Namun Adit menolak ajakan tersebut. Ia memilih pasrah ditangkap polisi bersama 17 orang lainnya.

Sementara menurut keluarga Afif dan LBH Padang, Afif meninggal karena disiksa polisi. Indikasinya adalah luka berwarna ungu seperti memar di sisi kiri tubuh Afif. Menurut kerabat Afif yang marinir, memar itu mirip luka yang biasa timbul akibat (tendangan) sepatu aparat.

Selain itu, menurut LBH Padang, tidak ditemukan luka pada kepala atau kaki Afif seperti layaknya orang yang jatuh dari ketinggian. LBH Padang pun menuntut autopsi ulang pada jasad Afif.

Minggu sore setelah tersiar kabar ada jasad mirip Afif di bawah jembatan Sungai Kuranji, orang tua Afif, Afrinaldi dan Anggun, bergegas menuju Polsek Kuranji untuk mencari informasi.

“Dari awal, dibilangi [polisi sambil] marah-marah, ‘Itu anaknya (Afif) meninggal [karena] tawuran,’” kata Direktur LBH Padang Indira Suryani kepada kumparan, Jumat (5/7).

Anggun membenarkan. Dalam konpers di Jakarta, ia berkata, “Baru datang [ke Polsek] saja, polisinya sudah marah-marah. Dibilang, ‘Anak Ibu tawuran, melompat [ke sungai].’”

Hari Minggu itu, meski sudah ke Polsek, orang tua Afif tidak bisa langsung melihat jasad putranya. Petugas Polsek menginfokan jenazah Afif ada di RS Bhayangkara Padang. Baru keesokannya, Senin (10/6), keluarga datang ke RS.

Di RS, keluarga meneken surat izin autopsi. Namun, selama proses autopsi, mereka dilarang melihat jenazah. Padahal sebelumnya mereka sempat diizinkan melihat proses autopsi.

Soal ini, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistyawan mengatakan, berdasarkan aturan, keluarga memang tak diperbolehkan melihat autopsi, sebab berpotensi membuat proses penyidikan medis jenazah tidak kondusif.

“Takutnya stres [waktu lihat jenazah diautopsi], terus kami (polisi) kena lagi, misal [protes kenapa] badannya dibelah-belah, padahal SOP-nya memang seperti itu. Lalu nanti diviralkan lagi,” kata Kombes Dwi saat ditemui kumparan di Mapolda Sumbar, Padang.

Kecurigaan keluarga menguat karena Polda Sumbar mengakui anggotanya melakukan kekerasan. Setidaknya tujuh remaja dari belasan orang yang diduga pelaku tawuran, termasuk Adit, teman Afif, dipukul, disundut rokok, dan disetrum dengan electric gun di Polsek Kuranji.

Di situ, Adit tak melihat sosok Afif. Polda Sumbar dalam konpers menunjukkan foto-foto remaja yang diringkus ke Polsek, dan menegaskan bahwa Afif tidak ada di antara mereka. Namun, menurut LBH Padang, beberapa orang dari tujuh saksi mereka mengatakan Afif terlihat di Polsek Kuranji.

Indira yang juga pengacara keluarga Afif yakin, Afif sempat dikerumuni polisi di jembatan Sungai Kuranji. Sementara dua sumber di lingkaran kasus ini menyebut bahwa sempat ada saksi yang melihat pemukulan dan penyiksaan oleh polisi di jembatan Sungai Kuranji. Meski demikian, hingga kini saksi tersebut belum bisa ditemui lagi.

Yang tak kalah penting, polisi diduga mengaburkan tempat kejadian perkara di Sungai Kuranji. Menurut LBH Padang, kedalaman sungai hanya 50 cm, namun beberapa hari lalu kedalamannya menjadi lebih dari 1 meter. Terlihat pula ada bekas tanah galian eskavator.

Anehnya lagi, lokasi penemuan mayat yang notabene TKP mestinya dipasangi garis polisi segera sesudah kejadian, namun TKP kematian Afif baru dipasangi garis polisi 18 hari setelah kejadian.

Terakhir, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono malah meminta anak buahnya mengejar pihak yang memviralkan video kematian Afif. Hal ini, menurut pengamat kepolisian ISESS Bambang Rukminto, terlalu reaksioner dan tidak sesuai jargon “presisi” Polri yang mengedepankan penyelidikan kasus secara inklusif dan ilmiah (scientific crime investigation).

Kinerja dan profesionalitas polisi bukan kali ini saja dipertanyakan.

Masih beberapa bulan ke belakang kita tentunya masih ingat, bagaimana polisi melakukan penyelidikan terhadap 8 pelaku yang kontroversi. Sebab, satu orang anak di bawah umur bernama Saka mengaku dirinya merupakan korban salah tangkap polisi.

Tiga orang lainnya masih buron. Polisi lalu menyebarkan ciri-ciri identitas salah satu otak pembunuhan kematian Vina, namanya Pegi Setiawan. Ia disebut aktor utama dalam dugaan kasus pembunuhan Vina dan Eky. Eky merupakan anak mantan Kanit Narkoba Polres Cirebon yaitu Iptu Rudiana.

Polda Jabar berhasil menangkap Pegi pada 21 Mei lalu. Anehnya, Pegi yang ditangkap tidak seperti memiliki ciri-ciri seperti yang sebelumnya yang disebarkan polisi, yakni tinggi badan 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam.

Benar saja, sidang praperadilan di PN Bandung menggugurkan status tersangka Pegi. Sebelumnya, Pegi bahkan belum diperiksa oleh polisi saat ditetapkan sebagai tersangka.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto melihat sering kali dalam sebuah penyelidikan kasus, polisi kerap melontarkan pernyataan yang kontroversial. Padahal, sebaiknya polisi lebih menekankan pada pendalaman kasus untuk menemukan barang alat bukti.

“Terkait dengan Kasus Vina misalnya ketika kepolisian membuat pernyataan ada DPO yang tidak dikejar selama 8 tahun. Kemudian dianulir dari 2 [DPO]. Kemudian ada sketsa wajah yang berbeda. Halal seperti itulah yang memunculkan kontroversi di masyarakat,” kata Bambang, Kamis (4/7).

Bambang bilang, sejak awal penyelidikan polisi tidak menunjukkan alat bukti yang kuat. Sehingga, dengan tambahan ‘bumbu’ pernyataan-pernyataan yang kontroversi dari polisi hanya membuat ramai di masyarakat.

“Jadi tambah rame dan sampai sekarang sudah dua bulan lebih, kasus ini tidak kelah dan terus berkembang,” ucapnya.

Menurutnya, polisi perlu menyampaikan pernyataan yang tidak menimbulkan reaksioner di masyarakat. Sebab, tentu suatu saat ini akan merugikan kinerja kepolisian ke depan.

“Penyelidikan yang benar saja yang sudah sesuai dengan SOP tetapi disampaikan dengan tidak benar. Itu juga bisa membuat kontroversi di masyarakat apalagi bila penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian itu tidak benar,” lanjutnya.

Tragedi terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia yang menewaskan 135 korban dan 583 mengalami cedera itu tak lepas dari aksi oknum aparat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit menetapkan enam tersangka, tiga di antaranya merupakan polisi yang terbukti lalai dalam penggunaan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan pada 6 Oktober 2022.

Tiga petugas polisi yang dijadikan tersangka yaitu Wahyu SS, yang merupakan Kabag Ops Polres Malang. Wahyu SS terbukti mengabaikan aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata, meskipun dirinya mengetahui aturan tersebut.

Lalu Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman karena memerintahkan anggotanya untuk menembakan gas air ke arah penonton. Lalu, Kasat Samapta Polres Malang Ajun Komisaris Polisi Bambang Sidik Achmadi, yang juga memerintahkan anak buahnya menembak gas air mata.

Sayangnya, dalam proses persidangan yang digelar pada 16 Januari 2023 proses persidangan dilakukan tertutup dan tidak ada siaran langsung. Lebih disayangkan lagi, dua polisi divonis bebas karena kejaksaan menganggap angin yang bersalah atas kematian kepada 135 aremania termasuk perempuan dan balita.

Pengamat kepolisian Bambang Rukminto miris melihat hasil persidangan yang menyatakan dua polisi bebas tersebut. Adapun Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman satu-satunya polisi yang dihukum 1 tahun 6 bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 359, Pasal 360 ayat 1, dan Pasal 360 ayat 2 KUHP, yaitu karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain atau luka-luka.

“Sebanyak 135 nyawa hilang di situ, tetapi di mana pertanggungjawaban kepolisian terkait itu, nyaris tidak ada seseorang yang dihukum personal. Semuanya bebas,” kata Bambang.

Kinerja profesionalisme kepolisian dalam menangani kasus selama ini menjadi sorotan banyak pihak. Menurut Bambang, kinerja profesionalisme kepolisian perlu terus diperbaiki apalagi dalam menangani kasus kematian yang tidak wajar.

Bambang mengakui bahwa sering kali polisi enggan mengaudit kasus kembali. Audit kinerja penyelidikan kasus yang minim membuat prinsip akuntabilitas tidak terlihat secara nyata.

“Kepolisian diberikan kewenangan yang sangat besar, tetapi negara itu tidak membuat sistem pertanggungjawaban yang baik kepada kepolisian,” jelasnya.

Kewenangan besar yang dimaksud Bambang itu tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pasal 8 UU Nomor 2/2002 menyebutkan bahwa Kepolisian berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Menurut Bambang, dengan kewenangan yang begitu besar langsung di bawah Presiden membuat lembaga korps bhayangkara ini minim pengawasan. Sayangnya, ia melihat RUU Polri yang kini dibahas di DPR nyaris tidak menyentuh masalah pengawasan kewenangan kepolisian.

“Makanya ini yang menjadi problem kita. Ke depan harapannya wacana terkait dengan kepolisian di bawah kementerian itu sangat penting untuk membatasi kewenangan kepolisian yang sudah sangat besar seperti saat ini,” katanya.

Ketua Komisi Kepolisian Nasional Irjen (Purn) Benny Mamoto mengakui dalam kasus kematian tidak wajar Afif polisi bersikap tidak profesional karena terjadi penyiksaan terhadap pelaku anak di bawah umur.

“Jadi, sekali lagi penanganan ini memang harus diakui, ada kekurangan-kekurangan kelemahan-kelemahan. Jadi apakah dalam konteks terjadinya penyiksaan itu tidak profesional,” katanya.

Benny pun menyadari bahwa dalam melakukan pemeriksaan, polisi sebaiknya lebih mengedepankan pembuktian secara scientific. Pembuktian melalui pendekatan scientific akan memiliki dasar keputusan yang lebih jelas.

Ia juga menyoroti keberadaan CCTV yang tidak dapat dioperasikan pada saat terjadi penyiksaan terhadap pelaku. Ia memandang perlunya standar operasional dalam pemanfaatan CCTV ke depannya.

“Kemudian tadi CCTV untuk mengecek alibi atau posisi dia pada saat kejadian. Atau kejadian sesungguhnya tuh apa yang terjadi,” imbuhnya.

Anggota Komisi III dari fraksi PDIP lainnya, Bambang Wuryanto mendorong profesionalisme di tubuh Korps Bhayangkara itu. Begitu juga, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan turut mendorong profesionalisme kepolisian melalui RUU Polri yang saat ini tengah dibahas. Baginya, tantangan paling sulit dalam reformasi di tubuh polri yaitu masalah kultural.

“Kalau bicara reformasi Polri, itu di UU Nomor 2 Tahun 2002 ya memang ada tiga hal: reformasi instrumental, struktural, dan kultural. Yang sulit itu adalah kultural, itulah tugas Kapolri secara berjenjang tadi kubilang tugas kapolda, tugas Kapolres,” kata dia.

Masih menyangkut profesionalisme di tubuh polri, di tengah banyaknya kasus-kasus kematian yang menggantung, ada sebagian anggota kepolisian yang merangkap jabatan di luar instansinya.

Rangkap jabatan ini tentu saja melanggar UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa anggota kepolisian harus mengundurkan diri atau pensiun sebelum menduduki jabatan di luar kepolisian.

Berikut bunyi pasal 28 secara lengkap:

Bambang khawatir dengan begitu besarnya kewenangan ditambah dengan makin banyaknya tanggung jawab di instansi yang berbeda makin menyulitkan kinerja kepolisian dalam mengungkap kasus.

“Kalau sekarang mereka tidak pensiun di sini, tidak mengundurkan diri, itu jelas pelanggaran undang -undang,” tegasnya.

Berbeda dengan Bambang, Ketua Komisi Kepolisian Nasional Irjen (Purn) Benny Mamoto memandang adanya anggota kepolisian yang rangkap jabatan di lembaga lain telah diperhitungkan secara matang.

“Tentunya penugasan-penugasan itu perlu ada keterkaitan dengan kompetensi yang dimiliki,” kata Benny.

Sementara terkait anggota polri yang masih menjabat dan terjun ke politik praktis, itu adalah pelanggaran. Baginya, pengawasan terhadap anggota kepolisian yang rangkap jabatan ataupun terjun ke politik praktis hanya perkara political will dari presiden.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih tetap percaya diri mengusung KH Muhammad Yusuf Qudlori atau Gus Yusuf sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Meski, di survei Indikator, nama Ketum PSI Kaesang Pangarep melesat di urutan pertama secara elektabilitas.

Sekretaris PKB Jateng Sukirman mengatakan, partainya terus berkomunikasi dengan partai lain di Jawa Tengah. Namun, arah koalisi mengerucut ke PKS, Demokrat, dan PPP.

"Semua partai kita sudah penjajakan. Gerindra PDIP Golkar sebagainya. Tapi yang sudah mengerucut itu Demokrat, PPP, dan PKS. Jadi pendekatan ke partai-partai itu sudah dilakukan. Demokrat, PKS, PPP di antara partai yang akan berkoalisi," ujar Sukirman, Senin (8/7).

Ia menyebut, PKB masih mencari pendamping yang pas untuk Gus Yusuf di Pilgub Jateng. Yang paling penting, sosok pendamping Gus Yusuf adalah seorang birokrat.

"Gus Yusuf sendiri itu ada dua syarat wakilnya, gambarannya akan dijadikan wakil beliau. Punya pengalaman di jajaran birokrasi," jelas dia.

Selain itu, pendamping Gus Yusuf juga harus memiliki elektabilitas yang tinggi.

"Jadi saling back up kekurangan. Mulai dari kekurangan Gus Yusuf di mana dia [wakil gubernur] yang back up. Terus dia kekurangan di mana elektoralnya akan dilengkapi Gus Yusuf," kata Sukirman.

Untuk diketahui, Indikator Politik Indonesia juga merilis hasil survei elektabilitas 10 cagub Jawa Tengah 2024. Hasilnya Putra bungsu Presiden Joko Widodo menduduki peringkat pertama

Berikut ini hasil 10 nama cagub Jateng:

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk menurunkan suku bunga acuan, BI Rate, pada kuartal IV-2024. Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Perry menjelaskan, selama ini kebijakan suku bunga diarahkan untuk menjaga laju inflasi, nilai tukar rupiah, serta stabilitas sistem keuangan. Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, bank sentral selama ini mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 6,5 persen,

"Dan kami akan mencoba nanti mungkin kalau ada ruang pada kuartal IV untuk menurunkan suku bunga," kata dia, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut Perry bilang, saat ini kebijakan moneter melalui suku bunga acuan difokuskan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Bank sentral mencatat, sejak awal tahun (year to date/ytd) nilai tukar rupiah terhadap dollar AS masih melemah sekitar 5,9 persen.

"Sehingga sementara ini suku bunga BI Rate kami akan pertahankan dulu," ujarnya.

"Kalau kemudian nilai tukar rupiah bisa stabil, dimungkin kuartal IV kami coba ruang untuk penurunan suku bunga bisa dilakukan," sambungnya.

Pada April lalu, Perry menambah, BI sebenarnya telah berencana untuk menurunkan tingkat suku bunga acuannya. Akan tetapi, gejolak global kembali meningkat, ditandai dengan arah suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed), dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

"Itu yang menyebabkan kami fokusnya stabilitas nilai tukar rupiah," ucap Perry.

Ke depan, bank sentral meyakini, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS akan bergerak stabil. Optimisme ini diusung dengan mempertimbangkan proyeksi penurunan tingkat suku bunga acuan The Fed, imbal hasil investasi portofolio dalam negeri yang menarik, fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai terjaga, serta upaya stabilisasi pasar yang terus dilakukan BI.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidik dugaan korupsi pembangunan Shelter Tsunami di Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Proyek pembangunan itu dilakukan pada 2014 silam. Kasus itu sudah naik ke tahap penyidikan sejak 2023. Terdapat dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

KPK pun telah menetapkan dua orang tersangka pada kasus tersebut yaitu satu orang penyelenggara negara dan satu lainnya dari BUMN.

"Kerugian negara untuk perkara tersebut sekitar kurang lebih Rp19 miliar," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Saat dimintai konfirmasi lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya sudah sejak tahun lalu melakukan penyidikan pada kasus tersebut. Dia mengungkap dugaan penggelembungan harga (mark-up) menjadi salah satu modus yang diduga dilakukan para tersangka.

"Terkait dengan spek pekerjaan yang di bawah standar, kemudian ada mark up ya begitulah," katanya saat ditemui di sela-sela acara di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Alex, sapaannya, menuturkan bahwa proyek pembangunan shelter tsunami di NTB itu bukan satu-satunya yang dibangun. Shelter serupa juga dibangun di beberapa daerah rawan bencana lain. Namun, dia tak memerinci lebih lanjut di mana lokasi proyek shelter dimaksud.

Alex lalu membuka kemungkinan nilai kerugian keuangan negara pada kasus itu belum final. Dia menyebut pihaknya juga bisa dilibatkan dalam penghitungan kerugian keuangan negara itu.

"Dan nilai riilnya pasti kan akan dilakukan penghitungan oleh auditor pemerintah, atau BPK atau auditor forensik KPK," tutur pimpinan KPK dua periode itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Psikolog klinis anak dan Remaja, Vera Itabiliana Hadiwidjojo, mengkritisi pernyataan BKKBN yang mengharapkan setiap keluarga melahirkan satu anak perempuan untuk mengatasi tren penurunan kelahiran. Menurut Vera, hal tersebut sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah.

Alih-alih mengampanyekan satu ibu melahirkan satu anak perempuan, Vera menilai, seharusnya pemerintah dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih fokus pada peningkatkan kesejahteraan keluarga dan kenyamanan lingkungan, serta jaminan pendidikan. Karena menurut dia, jaminan seperti itulah yang bisa membuat setiap keluarga merasa aman untuk memiliki momongan.

“Menurut saya itu cara yang lebih tepat. Karena meningkatkan kesejahteraan dan jaminan pendidikan dapat mendorong masyarakat atau keluarga untuk merasa lebih aman dan nyaman memiliki anak,” kata Vera saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (7/7/2024).

Vera menjelaskan penurunan angka kelahiran di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain, banyaknya pasangan yang menunda usia pernikahan dan menunda untuk segera punya anak sehingga kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu anak.

Selain itu, seiring perkembangan zaman, pola pikir mayoritas perempuan juga mulai berubah. Saat ini, semakin banyak perempuan yang ingin mengutamakan pendidikan dan karier terlebih dahulu sebelum fokus pada pernikahan dan pengasuhan anak.

“Faktor lainnya, sekarang itu banyak pasangan memiliki banyak pertimbangan untuk punya anak, dan ada sebagian yang mengeklaim child free. Tapi ini mungkin hanya terjadi di kota-kota besar Pulau Jawa,” kata Vera.

Sebagai informasi, angka perkawinan di Indonesia turun dari semula rata-rata 2 juta pernikahan menjadi hanya 1,5 hingga 1,7 juta dalam setahun. Hal ini juga berdampak pada angka kelahiran atau fertility rate (RFT) yang secara nasional kini berada di 2,1. Untuk mengatasi hal ini, BKKBN pun meminta agar nantinya setiap keluarga memiliki satu anak perempuan.

“Saya berharap para perempuan nanti punya anak rata-rata satu anak perempuan. Kalau di desa ada 1.000 perempuan maka harus ada 1.000 bayi perempuan lahir,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Jakarta: Atlet mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) memborong medali terbanyak dalam ajang ASEAN University Games (AUG) 2024. Mereka meraih 13 medali emas, 7 perak, dan 5 perunggu dari berbagai cabang olahraga.

"Dari 126 medali emas, 97 perak, dan 71 perunggu yang diraih Indonesia, mahasiswa Unesa meraih 13 emas, 7 perak, dan 5 perunggu," kata Rektor Unesa Nurhasan dikutip dari laman Antara, Senin, 8 Juli 2024.

Dia menuturkan sebagai apresiasi, seluruh peraih medali dalam Pekan Olahraga Mahasiswa se-Asia Tenggara itu mendapat beasiswa. Khusus mereka yang menjalani pendidikan Strata (S1) dibebaskan dari skripsi.

"Mahasiswa kami yang mendapatkan medali akan diberi beasiswa, untuk S1 juga dibebaskan untuk skripsi, sedangkan yang sudah lulus dan lanjut ke S2 akan dibebaskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sampai lulus," ucap Ketua Umum Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) itu.

Hasan mengatakan Unesa berkomitmen untuk terus memfasilitasi semua mahasiswa terus meraih prestasi di bidangnya masing-masing. Termasuk, dalam hal olahraga yang memang sudah menjadi identitas kampus.

"Ada beberapa atlet Unesa yang ikut AUG juga masuk di Puslatda, ada juga yang dipersiapkan untuk Sea Games dan ASEAN Games. Para mahasiswa ini, mereka sangat rajin latihan karena kami memfasilitasi semua dengan harapan sukses prestasi di bidang olahraga sekaligus akademisnya," ujar dia.
Pihaknya selalu berpegang tegus untuk selalu memberikan yang terbaik bagi mahasiswa berprestasi. Termasuk, menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan.

"Jadi upaya-upaya itu juga kami dorong terus untuk perguruan tinggi lainnya agar memperhatikan atlet-atlet yang berprestasi, baik itu terkait dengan proses pembelajarannya yang dikemas atau diformulakan secara khusus," tutur dia.

Sehingga, para atlet tersebut bisa sukses dalam prestasi olahraganya dan akademis. Sebab, hal itu penting bagi para mahasiswa yang juga seorang atlet.

"Karena kami di Unesa ini sebagai percontohan, jadi formulanya sudah kami berikan kepada para rektor dan saat ini mereka sudah membuat formula-formula itu. Intinya tugas para atlet di Unesa, latihan, latihan, latihan dan belajar," tegas dia.

Baca juga: Top! Mahasiswa Unnes Sumbang Enam Medali Emas di ASEAN University Games 2024

(REN)

Azan dilantunkan sebagai panggilan salat kepada umat muslim. Azan dikumandangkan setiap waktu salat wajib. Ketika mendengarnya, umat muslim dapat menjawab azan. Sayangnya, masih banyak orang yang tidak mengetahui jawaban adzan.

Agar dapat menjawab azan, umat muslim dapat menghafal bacaannya. Dengan menjawab azan, umat muslim bisa mendapatkan beberapa keutamaan seperti diberi selawat oleh Allah Swt.

Setiap hari, umat Islam pasti mendengar azan. Dikutip dari buku Shalatul Mu’min: Bab Shalat, Al-Qahthani (2021), secara bahasa, azan berarti pemberitahuan, pemakluman, atau penyampaian.

Azan yang dikumandangkan oleh muazin merupakan panggilan bagi umat Islam untuk mendirikan salat. Azan dilantunkan setiap waktu subuh, zuhur, asar, magrib, dan isya. Saat azan dikumandangkan, umat muslim harus menghentkan aktivitas sejenak dan mendengarkannya.

Selain itu, umat muslim juga dianjurkan untuk menjawab azan tersebut. Lantas apa jawaban adzan? Sebenarnya menjawab azan sangat mudah.

Hal ini sesuai dengan Abu Sa’id Al Khudr radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda, “Jika kalian mendengar azan, ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin.” (Muttafaqun ‘alaih) [HR. Bukhari, no. 611 dan Muslim, no. 383].

Namun, ketika bagian ‘Hayya ‘alash shalaah’ dan ‘Hayya ‘alal falah’, mat muslim menjawab dengan bacaan lain. Adapun bacaan yang diucapkan sebagai berikut:

Latin:Laa haula walaa quwwata illa billahi.

Artinya: “Tidak ada daya upaya dan kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah.”

Dengan memjawab azan, umat muslim akan mendapatkan banyak keutamaan. Adapaun keutamaannya yakni sebagai berikut:

Menjawab azan dalam agama Islam hukumnya adalah sunah. Meskipun sunah, tetapi menjawab azan dianjurkan karena memiliki sejumlah keutamaan.

Bagi wanita yang sedang haid dan nifas, menjawab azan boleh dilakukan. Sebab, jawaban azan adalah zikir. Sementara jika mendengar azan saat buang air, maka tidak dianjurkan untuk menjawabnya. Hal itu karena hukumnya adalah makruh.

Itu tadi adalah jawaban adzan, arti, serta hukumnya. Ketika umat Islam mendengar azan, jangan lupa untuk menjawabnya agar mendapatkan berbagai keutamaan. (FAR)

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, menanggapi perihal teka-teki langkah politik selanjutnya yang akan dia ambil. Saat ini, Kaesang digadang-gadang maju di Pilgub Jakarta atau Jabar.

"Mengenai saya tadi, Jakarta ataupun Jawa Tengah, sabar," kata Kaesang usai kunjungan ke Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, pada Senin (8/7).

Kaesang awalnya santer akan maju di Pilgub Jakarta. Apalagi, sudah ada putusan Mahkamah Agung yang memuluskan langkahnya maju di Pilgub 2024 ini.

Dia sempat disebut akan berpasangan dengan Anies Baswedan, Ridwan Kamil, bahkan Budi Djiwandono. Semua disambut baik Kaesang.

Belakangan, nama Kaesang tak muncul lagi di radar Pilgub Jakarta. Tiba-tiba, sosoknya jadi yang paling tinggi elektabilitasnya justru di Pilgub Jateng.

Bahkan, anak bungsu Presiden Jokowi itu mengungguli elektabilitas Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi, eks Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen, dan Ketua DPD Gerindra Dateng Sudaryono.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat menyebut nama penyidik KPK bernama Rossa Purbo Bekti dalam pidatonya di Sekolah Partai PDIP. Rossa adalah penyidik yang memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus Harun Masiku.

Menanggapi itu, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut bahwa Rossa bekerja atas dasar surat perintah penyidikan (Sprindik).

"Kasatgas Sidik Rossa itu tidak bekerja secara personal. Yang bersangkutan bekerja atas dasar sprindik yang diperintahkan Pimpinan," kata Nawawi kepada wartawan, Senin (8/7).

Ia pun menegaskan bahwa dirinya meminta Rossa tetap melanjutkan tugasnya tanpa memedulikan ucapan pihak lain.

"Saya telah meminta ke Deputi Penindakan dan Direktur Sidik agar meminta Kasatgas Rossa tetap melanjutkan kerja-kerjanya sesuai sprindik yang diberikan kepadanya tanpa harus menanggapi segala hal yang bisa mengganggu kerja-kerjanya," ujar dia.

"Kami Pimpinan yang bertanggung jawab atas kerja-kerja para Kasatgas sidik," sambungnya.

Sementara Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menegaskan bahwa pihaknya tak ada unsur politik dalam penanganan perkara korupsi. Termasuk pemeriksaan Hasto terkait Harun Masiku.

"Sudah berulang kali kami sampaikan bahwa KPK dalam melakukan penanganan perkara korupsi, tidak pernah pimpinan, ya, dari sisi kebijakan pimpinan tidak pernah menyinggung afiliasi politik para pihak yang kemudian menjadi tersangka atau sedang diperiksa," ucap Alex saat ditemui wartawan di Gedung Juang KPK.

"Nah, itu penegakan yang sekali lagi kami sampaikan. Bisa dipastikan dari kebijakan pimpinan, kita tidak melihat atau mengaitkan penanganan perkara di KPK dengan afiliasi politik tertentu," lanjut dia.

Sebelumnya, Megawati menyinggung nama Rossa dalam pidatonya saat memperpanjang masa jabatan pengurus DPP PDIP di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (5/7) lalu.

"Siapa sih yang manggil kamu, tanyain namanya, namanya Rossa, hayo tulis tuh kamu (wartawan). Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rossa," tutur Megawati.

"Enak aja emangnya siapa die, hehe, betul, enggak? Iya, orang dia manusia juga gile. Nanti pasti kalau sudah kedengaran ini beritanya sudah bla bla hehe terus pasti 'gimana cara manggil Bu Mega, ya' bla bla, ya gue panggilin seluruh ahli hukum, mau ikut saya?" imbuh dia.

Megawati pun menantang Rossa untuk menghadap dirinya.

"Saya berani kalau umpamanya suruh datang Rossa hadapi aku. Lah iya gile, orang KPK yang bikin KPK itu saya," tuturnya.

"Gile deh panggil die aja, pangkatnya opo? Opo iki baru letkol aja belum jenderal," tandas Megawati.