JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan otobus (PO) asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Sinar Rejeki, merilis bus terbarunya dengan tampilan lebih modern dan lbanyak perubahan dari versi lawas.

Bus ini hadir dengan balutan bodi Skylander R22 Aero 8 Touring model double glass buatan karoseri New Armada.

Ciri khas Skylander R22 Aero 8 Touring adalah adanya ornamen selendang besar berwarna silver pada kaca samping.

Tidak ketinggalan, visual depannya menggunakan ornamen LED dan ada sirip yang menyerupai gril sehingga membuat terlihat sporty.

Selain itu, jika biasanya hanya menggunakan permainan lengkungan kombinasi warna biru dan kuning polos, kini bentuk livery dibuat lebih atraktif dan ramai tanpa meninggalkan DNA asli yang dari sentuhan kelir putih serta warna oranye dan biru.

View this post on Instagram

A post shared by New Armada (PT. Mekar Armada Jaya) (@newarmada.official)

Masuk ke area kabin, bus ini tampil elegan dan glamor, namun ada sentuhan desain mewah ala awal 2000-an berupa jok dengan lapisan beludru. Hal ini karena mayoritas bus keluaran terbaru lebih banyak menggunakan kursi dengan bahan kulit sintetis.

Untuk menunjan kenyamanan dalam perjalanan, bus ini juga dilengkapi dengan toilet. Sementara itu jenis sasis yang digunakan adalah Mercedes-benz 1626L.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Imbas hujan seharian, sebanyak 673 keluarga di Tangerang Selatan terdampak banjir. Ketinggian banjir bisa mencapai 80 sentimeter.

"673 kepala keluarga terdampak banjir di Kota Tangerang Selatan pada Sabtu (6/7/2024) malam," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya, Minggu (7/7/2024).

Abdul mengungkapkan, banjir yang mulai terjadi sejak semalam itu merendam hingga ketinggian air sekitar 80 sentimeter.

"Banjir yang merendam dengan ketinggian air mencapai 80 sentimeter ini terjadi akibat adanya hujan lebat dengan durasi yang cukup lama mengguyur wilayah setempat," tutur Abdul.

Banjir ini menyebar di setidaknya tujuh kelurahan di Tangerang Selatan, yakni Kelurahan Pamulang Barat, Kelurahan Rempoa, Keluragan Keranggan, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kelurahan Sawah, Kelurahan Jombang, dan Kelurahan Jelupang.

"Selain banjir yang merendam, tanah longsor juga dilaporkan terjadi di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu. Tanah longsor ini mengakibatkan satu unit rumah terdampak dan dua rumah lainnya berpotensi turut terdampak," ucap Abdul.

Per hari ini, banjir dilaporkan sudah berangsur surut. Namun, tim BPBD masih bersiaga mengantisipasi semisal banjir kembali terjadi.

"Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaannya akan potensi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan tanah longsor meskipun sedang berada pada periode kemarau," ujar Abdul.

"Jika terjadi hujan lebat lebih dari satu jam, warga diimbau untuk evakuasi secara mandiri ke tempat yang lebih aman," kata dia.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan invetasi hulu migas di Riau mencapai Rp 69 triliun pada tahun ini. SKK Migas melaksanakan pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Riau membahas isu operasional serta upaya bersama dalam peningkatan produksi hulu migas di Provinsi Riau.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, Provinsi Riau merupakan penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia saat ini, dengan kinerja lifting migas mencapai 180.000 BOPD (barel minyak per hari) atau 30% dari lifting nasional.

Menurut Dwi, dibutuhkan sinergi bersama antara SKK Migas dan Pemprov Riau untuk mengatasi berbagai isu di lapangan. SKK Migas juga terus berupaya agar total produksi di Provinsi Riau dapat meningkat guna mengejar target 1 juta BOPD. Selain itu, keberadaan industri hulu migas juga harus memberikan dampak positif kepada masyarakat antara lain melalui DBH (Dana Bagi Hasil) Migas, PI (Participating Interest) 10%, dan program pengembangan masyarakat.

"Total realisasi investasi hulu migas di Provinsi Riau selama tahun 2020 hingga 2023 mencapai Rp 274 triliun. Sementara itu, rencana investasi di tahun 2024 sebesar Rp 69 triliun," kata Dwi dalam keterangan resmi, Sabtu (6/7).

Dwi menuturkan, investasi dari hulu migas tentunya juga akan memberikan multiplier effect bagi Provinsi Riau, SKK Migas terus mendorong KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) untuk menyerap tenaga kerja lokal serta memprioritaskan penyediaan barang dan jasa lokal.

Dalam pertemuan tersebut, Dwi juga menyampaikan empat hal terkait dukungan operasional yang diperlukan dari Pemprov Riau yakni masih adanya kendala infrastruktur di sekitar wilayah operasi yang memerlukan dukungan perbaikan oleh Pemprov Riau, dukungan pemulihan situasi darurat di Wilayah Kerja (WK) CPP yang menyebabkan turunnya produksi sejak Februari 2024, tumpang tindih lahan di area kawasan hutan, dan kendala pengadaan tanah skala besar.

Pj. Gubernur Provinsi Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmen dari Pemprov Riau untuk mendukung kelancaran operasi hulu migas di wilayahnya. Ia menyatakan bahwa langkah-langkah konkret akan segera diambil dengan melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk mengatasi berbagai isu yang disampaikan oleh SKK Migas.

“Hal ini penting, terlebih lagi Riau telah mengelola PI 10% melalui BUMD Riau Petroleum di WK Rokan, Siak, dan Kampar. Sehingga Pemprov berkepentingan agar operasi migas dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti, sehingga target produksi dapat tercapai,” kata Hariyanto.

Hariyanto juga berharap sinergi antara SKK Migas dan Pemprov Riau dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, peningkatan produksi migas di wilayah Provinsi Riau tidak hanya penting bagi sektor energi nasional tetapi juga memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat.

"Sinergi ini akan membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kontribusi ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berupaya mendorong industri lokal penunjang hulu migas untuk berinovasi, agar bisa menjawab tantangan produksi 1 juta barrel minyak hingga 2030.

"Secara ringkas, kami butuh kesiapan mereka (industri lokal pendukung hulu migas) untuk melaksanakan long term plan yang telah disusun. Dari diskusi awal, rencana jangka panjang menargetkan 1 juta barel minyak dan gas 12 BSCFD pada 2030," kata Wakil Kepala SKK Migas, Shinta Damayanti saat mengunjungi plant factory dari salah satu industri pendukung hulu migas di Batam, Jumat (5/7/2024).

Shinta mengatakan, SKK Migas menargetkan pengeboran 1.000 sumur di tahun 2025, sehingga membutuhkan kesiapan baik dari sisi SDM maupun peralatan pendukung. Namun masih ada persoalan yang menghadang, yakni ketepatan waktu. Dengan kata lain, hal ini terkait dengan lambannya pasokan hingga harga produk lokal yang belum bisa bersaing dengan barang impor.

"Tahun ini ada 900 sumur, tapi kita masih keteteran. Apalagi nanti tahun depan, saat ada target 1.000 sumur, maka butuh alat seperti rig, sand screen dan lainnya. Namun jika dicocokkan secara jadwal (pengeboran), ternyata tak cocok (kesiapan alat pendukung)," ucapnya.

Dia mengungkapkan ada semacam filling gap yang besar, yang akan membuat kegiatan pengeboran berjalan kurang optimal. "Ada filling gap, ketika ada sumur baru, siapnya berapa lama. Ketika ada produksi, butuh kesiapan dari perizinan sampai proses produksi berjalan. Itulah seringnya kejar-kejaran, jadi sering telat produksinya. Kita tetapkan jadwal produksi, tapi sering kurang lengkap," jelasnya.

Untuk itu, maka SKK Migas menggelar acara Pre Indonesia Upstream Oil & Gas Supply Chain Management & National Capacity Building Summit 2024 (IOG SCM & NCB Summit 2024) pada 3-4 Juli 2024 di Hotel Radison Batam.

"Untuk itulah kami adakan IOG SCM & NCB Summit 2024 ini, agar bisa menginformasikan kita punya proyek 1.000 sumur di 2025, jadi harus siap untuk menjawab tantangan ini. Melalui event ini, kami bisa melihat kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk menjawab challenge pengeboran," ujarnya.

Dari yang ia lihat selama acara ini, Shinta menyebut para penyedia jasa pendukung hulu migas belum mendapat informasi secara detail mengenai rencana tersebut.

"Jadi ketika diminta, pastinya mereka akan upgrade, tambah mesin, tambah pabrik. Namun bicara soal investasi, kapan balik modalnya. Makanya kami dekatin biar matching, sekaligus memberi informasi kepada penyedia jasa, agar cycle ini tidak boleh terputus," paparnya.

Shinta menegaskan rencana eksplorasi dan pengeboran sumur akan tetap berjalan berkesinambungan hinga 2060 mendatang. Untuk sekarang, SKK Migas harus memastikan produksi minyak 1 juta barel hingga 2030 berjalan lancar.

"Ngomongin 1 juta barel itu masih sepertiga, karena targetnya 3 juta barel. Kalau tidak bisa kita penuhi, maka nanti impor, dan itu menggerus APBN. Kita berusaha untuk menjawab itu," ungkapnya.

Di tempat yang sama, General Manager PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Setyo Sapto Edi mengatakan pihaknya selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selalu berusaha menyelesaikan target dari SKK Migas. "Target tahun ini untuk minyak itu 24.900 barel per hari. Sedangkan gas 470 MMSCFD," katanya.

Untuk mencapai target tersebut, ia berupaya mendorong vendor mitranya di Batam, yang menyediakan sand screen untuk terus berinovasi agar bisa menyelesaikan pesanan secara tepat waktu.

"Kami memberikan apresiasi kepada vendor, dan memastikan sumur bor yang kami kelola mendapat dukungan penuh," pungkasnya.(K65)

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) membuka lowongan pekerjaan yang bisa dilamar oleh lulusan S1 dari beberapa jurusan.

Adapun posisi lowongan kerja yang dibuka yaitu Staf Arsip dan Fotografer. Pendaftaran lowongan kerja LPPI kali ini dibuka hingga 10 Juli 2024.

Sebagai informasi, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI merupakan lembaga pendidikan perbankan yang memilihi hubungan dengan Bank Indonesia (BI).

LPPI memberikan layanan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kelembagaan industri keuangan melalui program pendidikan, pelatihan, assessment, dan penelitian.

Lowongan kerja LPPI

Dilansir dari laman resminya, Minggu (7/7/2024), berikut persyaratan dan cara mendaftar lowongan kerja LPPI.

1. Staf Arsip

Deskripsi pekerjaan:

• Mengelola dan memelihara koleksi arsip LPPI dan bertugas dalam menjaga integritas, aksesibilitas, dan keamanan dokumen berharga LPPI.

Persyaratan:

• Pendidikan minimal S1 dari semua jurusan dengan IPK minimal 3.00
• Batas usia untuk S1 maksimal 28 tahun dan untuk S2 maksimal 30 tahun
• Berpengalaman dalam mengelola arsip
• Berpengalaman dalam menatausahakan dokumen kearsipan
• Berpengalaman dalam menjalankan fungsi protokoler kegiatan

Keahlian:

• Microsoft Office
• Arsip dan Administrasi
• Communication
• Teamwork
• Detail Oriented
• Willingness to Learn

2. Fotografer

Persyaratan:

• Pendidikan minimal S1 dari semua jurusan dengan IPK minimal 3.00
• Batas usia untuk S1 maksimal 28 tahun dan untuk S2 maksimal 30 tahun
• Dapat mengoperasikan kamera dan menguasai software photo editing
• Memiliki kemampuan dasar, teknik fotografi yang baik & menghasilkan gambar yang menarik
• Memiliki sense dan referensi visual yang baik
• Wajib mengirimkan portofolio

Cara mendaftar

Bagi Anda yang berminat dengan lowongan kerja di atas dan memenuhi kualifikasi, bisa mendaftar melalui laman https://assessmentcenter.lppi.or.id/id/cln/lppi.

Adapun dokumen yang perlu disiapkan yaitu:

• Foto Profil
• KTP (jpg/jpeg/png & maks. 500kb)
• Ijazah/Surat Keterangan Lulus (file .pdf maks. 1MB; digabungkan dalam satu file jika mengisi lebih dari satu pendidikan)
• Transkrip Nilai (file .pdf maks. 1MB)
• SKCK (file .pdf maks. 500kb)
• Dokumen lainnya (Jika ada Bahasa Inggris, Sertifikat, dll; file .pdf maks. 1MB)
• Surat Rekomendasi (file .pdf maks. 500kb; digabungkan dalam satu file)

Informasi lebih lanjut mengenai lowongan kerja LPPI bisa dilihat di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) membuka lowongan pekerjaan yang bisa dilamar oleh lulusan S1 dari beberapa jurusan.

Adapun posisi lowongan kerja yang dibuka yaitu Staf Arsip dan Fotografer. Pendaftaran lowongan kerja LPPI kali ini dibuka hingga 10 Juli 2024.

Sebagai informasi, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI merupakan lembaga pendidikan perbankan yang memilihi hubungan dengan Bank Indonesia (BI).

LPPI memberikan layanan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kelembagaan industri keuangan melalui program pendidikan, pelatihan, assessment, dan penelitian.

Lowongan kerja LPPI

Dilansir dari laman resminya, Minggu (7/7/2024), berikut persyaratan dan cara mendaftar lowongan kerja LPPI.

1. Staf Arsip

Deskripsi pekerjaan:

• Mengelola dan memelihara koleksi arsip LPPI dan bertugas dalam menjaga integritas, aksesibilitas, dan keamanan dokumen berharga LPPI.

Persyaratan:

• Pendidikan minimal S1 dari semua jurusan dengan IPK minimal 3.00
• Batas usia untuk S1 maksimal 28 tahun dan untuk S2 maksimal 30 tahun
• Berpengalaman dalam mengelola arsip
• Berpengalaman dalam menatausahakan dokumen kearsipan
• Berpengalaman dalam menjalankan fungsi protokoler kegiatan

Keahlian:

• Microsoft Office
• Arsip dan Administrasi
• Communication
• Teamwork
• Detail Oriented
• Willingness to Learn

2. Fotografer

Persyaratan:

• Pendidikan minimal S1 dari semua jurusan dengan IPK minimal 3.00
• Batas usia untuk S1 maksimal 28 tahun dan untuk S2 maksimal 30 tahun
• Dapat mengoperasikan kamera dan menguasai software photo editing
• Memiliki kemampuan dasar, teknik fotografi yang baik & menghasilkan gambar yang menarik
• Memiliki sense dan referensi visual yang baik
• Wajib mengirimkan portofolio

Cara mendaftar

Bagi Anda yang berminat dengan lowongan kerja di atas dan memenuhi kualifikasi, bisa mendaftar melalui laman https://assessmentcenter.lppi.or.id/id/cln/lppi.

Adapun dokumen yang perlu disiapkan yaitu:

• Foto Profil
• KTP (jpg/jpeg/png & maks. 500kb)
• Ijazah/Surat Keterangan Lulus (file .pdf maks. 1MB; digabungkan dalam satu file jika mengisi lebih dari satu pendidikan)
• Transkrip Nilai (file .pdf maks. 1MB)
• SKCK (file .pdf maks. 500kb)
• Dokumen lainnya (Jika ada Bahasa Inggris, Sertifikat, dll; file .pdf maks. 1MB)
• Surat Rekomendasi (file .pdf maks. 500kb; digabungkan dalam satu file)

Informasi lebih lanjut mengenai lowongan kerja LPPI bisa dilihat di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri yang meminta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti untuk menghadap harus dianggap sebagai permintaan dari tokoh bangsa.

Hal ini disampaikan eks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menanggapi pernyataan Megawati yang meminta penyidik Komisi Antirasuah dari Institusi Polri berpangkat ajun komisaris besar polisi (AKBP) tersebut menghadap kepada dirinya.

Rossa merupakan penyidik perkara suap dengan tersangka Harun Masiku. Ponsel milik Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto disita oleh Rossa saat Hasto menjadi saksi kasus Harun.

"Bahwa pernyataan Megawati agar AKBP Rossa bertemu dengan dirinya harus dianggap sebagai permintaan dari tokoh bangsa atau mantan presiden RI," kata Yudi Purnomo kepada Kompas.com, Minggu (7/7/2024).

Yudi Purnomo menilai, tidak ada yang salah dari pertemuan Megawati dengan Rossa Purbo Bekti.

Anggota Satgas Pencegahan Korupsi Polri ini pun mendorong pimpinan KPK untuk tidak gentar menerima permintaan Presiden RI ke-5 tersebut.

"Sehingga tidak perlu KPK takut bertemu karena anggapan conflict of interest jabatannya selalu Ketum Partai, namun cermin transparansi dan akuntanbilitas," ucap dia.

Yudi berpandangan, Rossa sebagai penyidik bekerja berdasarkan surat perintah perintah penyidikan (Sprindik) yang ditandatangani oleh pimpinan KPK.

Oleh sebab itu, setiap langkah hukum yang dilakukan penyidik seperti melakukan pemeriksaan sampai dengan penyitaan disebut telah mengantongi dasar hukum yang jelas.

Rossa merupakan salah satu Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) di KPK. Tindak tanduk Rossa diklaim dilakukan berdasarkan izin dari pimpinan Komisi Antirasuah tersebut.

"Pimpinan KPK yang menunjuk dan menyetujui Rossa bukan kasatgas lainnya, sehingga kasatgas beserta timnya yang tidak mendapatkan sprindik dari pimpinan tentu tidak akan bisa menangani kasus Harun Masiku," kata Yudi.

Mantan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK ini meyakini pertemuan Rossa dengan Megawati bisa meredam isu perburuan Harun Masiku bersifat politis.

Terlebih, perkara dugaan suap terkait pergantian antar-waktu (PAW) DPR RI yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini tidak akan bisa selesai jika Harun Masiku belum tertangkap.

"Pertemuan Megawati dan AKBP Rossa Purbo Bekti penting untuk meredakan isu-isu bahwa perburuan Harun Masiku politis karena memang ini murni penegakan hukum sebab kasus suap Komisioner KPU sampai kapan pun tidak akan selesai tanpa tertangkapnya Harun Masiku," kata Yudi.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menantang AKBP Rossa Purbo Bekti menghadap dirinya.

Hal ini disampaikan dalam pidatonya di hadapan kader-kader PDI-P pada acara pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDI-P masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025, Jumat (5/7/2024).

"Saya berani kalau umpamanya suruh datang Rossa, ngadepin aku," kata Megawati.

Ia menyinggung bahwa KPK merupakan lembaga yang dibentuk saat masa pemerintah dirinya sebagai presiden kelima RI, sedangkan Rossa yang berpangkat AKBP dianggap setara dengan letkol.

"Gile, orang KPK yang bikin itu saya. Gile deh. Panggil dia aja, pangkatnya apa? Apa ini baru letkol saja, belum jenderal," kata dia.

"Saya panglima tertinggi (sebagai presiden saat itu), yang misahin polisi (dari ABRI) itu saya. Keren lho, saya ini," imbuh Megawati.

Dalam kasus ini, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sudah dua kali diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

Lembaga antirasuah itu juga menyita ponsel serta buku catatan Hasto yang diklaim terdapat informasi internal partai di dalamnya.

"Saya bilang sama si Hasto, 'Lo berani dateng enggak, To? Masak kalah sama aku. Aku aja dateng sampai 3 kali, lho, To', ku bilang. 'Yo dateng lo, ini, Bu'. Terus siapa sih yang manggil kamu? Tanyain namanya, gitu kan. Namanya Rossa. Tulis tuh, kamu (wartawan). Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rossa," ungkap Megawati.

Ia meminta agar kader-kadernya tidak takut menghadapi pemanggilan aparat penegak hukum. Megawati juga menantang awak media menulis soal tantangannya ini terhadap Rossa.

"Enak saja, memangnya siapa dia? Hehe, betul enggak? Lho iya orang dia manusia juga," ucap dia.

Megawati juga beranggapan, jika ucapannya ini ramai diberitakan, akan ada pihak yang berupaya memanggil dirinya pula. Ia mengaku tak gentar dan siap memanggil semua ahli hukum.

"Mau ikut saya?" tantang Megawati kepada para kadernya.

"Ikuuuttt," sahut mereka.

Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah (UUS) siap mendukung kebutuhan transaksi perbankan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PW Muhammadiyah) DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU), yang ditandatangani oleh Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus dan Ketua PW Muhammadiyah DKI Jakarta, Akhmad H. Abubakar di Jakarta pada Sabtu (6/7/2024).

Penandatanganan ini bertepatan dengan acara Pengajian Rutin Bulanan yang bertema "HARI BER-MUHAMMADIYAH" dan turut dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, serta sejumlah tokoh penting dari PW Muhammadiyah DKI Jakarta.

Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo menyampaikan harapannya dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah di DKI Jakarta.

“Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami yakin, kolaborasi dengan PWM DKI Jakarta ini akan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian syariah di Jakarta,” kata Agus.

Adapun ruang lingkup MoU ini mencakup kerja sama penyediaan produk dan layanan keuangan syariah bagi PWM DKI Jakarta, diantaranya pembukaan produk tabungan, giro dan deposito, produk pembiayaan konsumer seperti Kredit Multi Guna iB dan KPR iB baik komersil maupun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta pembiayaan ritel dan korporasi. Ruang lingkup kesepahaman ini juga mencakup keagenan koperasi, layanan pendaftaran Haji dan Umroh, pemanfaatan produk dan layanan, serta program yang berdasarkan prinsip perbankan syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan apresiasinya terhadap Bank DKI dan berharap dapat meningkatkan hubungan baik dengan Bank DKI. Ia juga menyampaikan harapannya agar Bank DKI dapat mendukung kebutuhan Muhammadiyah DKI Jakarta melalui transaksi yang memberikan kemudahan, keamanan serta memberikan manfaat kepada umat.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan bahwa kerja sama ini menandai langkah awal dari rangkaian program kolaboratif antara Bank DKI Unit Usaha Syariah dan PWM DKI Jakarta. Kedua belah pihak berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif guna memastikan implementasi kerja sama berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

“Dengan semangat kemitraan dan kolaborasi yang erat, Bank DKI Unit Usaha Syariah dan PWM DKI Jakarta berharap dapat bersama-sama mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia, serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat dan masyarakat secara keseluruhan,” tutup Arie.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jamaah Islamiyah atau yang dikenal dengan sebutan "JI" menyatakan secara resmi telah membubarkan organisasi mereka.

JI mengumumkan pembubaran organisasi dan menyatakan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Bogor pada Minggu 30 Juni 2024.

Staf Khusus Menteri Agama (Menag) bidang radikalisme dan intoleransi Nuruzzaman menyambut baik pengumuman terbuka atas pembubaran JI.

Nuruzzaman pun mengapresiasi pendekatan deradikalisasi yang dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri atas pembubaran organisasi tersebut.

“Kami mengapresiasi Densus 88 AT Polri atas capaiannya, deradikalisasi dan soft approach yang berhasil hingga Jamaah Islamiyah membubarkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI,” kata Nuruzzaman dalam siaran pers yang dikutip, Minggu (7/7/2024).

Nuruzzaman berharap, Densus 88 dapat terus mengawal proses deradikalisasi ini hingga sampai akar rumput simpatisan JI.

Pria yang karib disapa Bib Zaman ini meminta mereka untuk dikawal untuk kembali ke NKRI jangan sampai seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Para petinggi JI sudah menyatakan bahwa selama ini mereka khilaf dan paham mereka salah. Saya kira sikap tegas JI untuk kembali ke NKRI patut diapresia, tidak ngambang seperti HTI,” kata Zaman.

Bib Zaman pun meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan stakeholders pendidikan islam untuk melakukan pendampingan ke beberapan pesantren yang selama ini terafiliasi dengan JI.

“Pesantren dan lembaga pendidikan yang selama ini terafilisasi dengan JI juga sudah menyatakan kesiapannya untuk menggunakan kurikulum pendidikan yang dirumuskan negara. Ini perlu didampingi oleh jajaran Kementerian Agama,” kata Bib Zaman.

“Proses pendampingan dan pendekatan perlu terus dilakukan agar kembalinya JI ke NKRI tidak hanya pada level pimpinan tapi juga hingga ke seluruh anggotanya di akar rumput,” ucap Staf Khusus Menteri Agama itu.

Pembubaran JI diumumkan melalui rekaman video yang memuat pernyataan atas hasil kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang berafiliasi dengan Al Jamaah Al Islamiyah.

Ada enam pernyataan sikap yang disampaikan atas nama 16 orang yang diumumkan dalam rekaman video tersebut. Salah satunya poinnya menyatakan pembubaran JI dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, ditegaskan juga kesiapan mereka untuk mengikuti peraturan hukum yang berlaku di NKRI serta berikut konsekuensi logisnya. Mereka juga menegaskan kesiapannya untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat.

Berikut pernyataan sikap JI yang disampaikan melalui rekaman video:

Hasil kesepakatan Majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang berafiliasi dengan Al Jamaah Al Islamiyah:

1. Menyatakan pembubaran Al Jamaah Al Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Menjamin kurikulum dan materi ajar terbebas dari sikap tatharruf dan merujuk kepada paham Ahli Sunnah wal Jamaah

3. Membentuk tim pengkajian kurikulum dan materi ajar

4. Siap untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat

5. Siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya

6. Hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan di atas akan dibicarakan dengan negara melalui Densus 88 Anti Teror Mabes Polri

Bogor, 24 Zulhijjah 1445 H yang bertepatan 30 Juni 2024 M

Yang membuat pernyataan:

1. Abu Rusydan

2. Bara Wijayanto

3. Zarkasyi

4. Abu Fatih

5. Abu Mahmudah

6. Solahuddin

7. Saptono Munadi

8. Fahim

9. Bambang Sukirno

10. Qodri Fathurrahman

11. Imtihan Syafii

12. Hamad Nur Syahid

13. Mustaqim Safar

14. Abu Dujana

15. Tengku Azhar

16. Bahruddin Rohmat

KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkoordinasi dengan pemerintah provinsi (pemprov) wilayah Sumatera di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (4/7/2024).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjajaki rencana perjanjian kerja sama (PKS) antara BPH Migas dan pemprov dalam pengendalian, pembinaan, serta pengawasan penyaluran jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP).

Langkah ini diambil agar penyaluran kedua jenis BBM subsidi tersebut bisa semakin tepat sasaran.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, rapat koordinasi (rakor) bersama pemprov kali ini merupakan kali kelima pada 2024.

Sebelumnya, BPH Migas telah melaksanakan rakor di Bandung untuk pemprov di Pulau Jawa dan di Balikpapan untuk area Kalimantan.

Selanjutnya, di Makassar untuk area Sulawesi dan Labuan Bajo, Manggarai Barat, untuk Pemprov Bali dan Nusa Tenggara.

"Alhamdulillah, responsnya dari semua pemprov sangat baik,” ujar Erika dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (7/7/2024).

Untuk Sumatera, sudah ada tiga provinsi yang menandatangani PKS, yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Erika melanjutkan, dalam waktu dekat, provinsi lain akan segera menyusul untuk menandatangani PKS dengan BPH Migas. Pemprov tersebut adalah Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, dan Provinsi Jambi.

Setelah di Batam, rakor bersama pemprov selanjutnya akan diadakan di Sorong, Papua Barat.

"Dengan PKS ini, diharapkan penyaluran JBT dan JBKP semakin tepat sasaran," kata Erika.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menegaskan bahwa koordinasi berkelanjutan antara BPH Migas, pemerintah daerah (pemda), dan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) penting untuk dilakukan.

Koordinasi diperlukan agar PKS program yang disepakati dapat terimplementasi dengan baik setelah ditandatangani.

Dok. BPH Migas Kepala BPH Migas Erika Retnowati.

“Kami terus berkoordinasi dari waktu ke waktu terkait PKS ini, termasuk dengan forkopimda. Demikian juga perihal program yang akan dilaksanakan,” ucap Abdul.

Pada pertemuan tersebut, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan rasa bangganya dapat menghadiri kegiatan bersama BPH Migas.

KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkoordinasi dengan pemerintah provinsi (pemprov) wilayah Sumatera di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (4/7/2024).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjajaki rencana perjanjian kerja sama (PKS) antara BPH Migas dan pemprov dalam pengendalian, pembinaan, serta pengawasan penyaluran jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP).

Langkah ini diambil agar penyaluran kedua jenis BBM subsidi tersebut bisa semakin tepat sasaran.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, rapat koordinasi (rakor) bersama pemprov kali ini merupakan kali kelima pada 2024.

Sebelumnya, BPH Migas telah melaksanakan rakor di Bandung untuk pemprov di Pulau Jawa dan di Balikpapan untuk area Kalimantan.

Selanjutnya, di Makassar untuk area Sulawesi dan Labuan Bajo, Manggarai Barat, untuk Pemprov Bali dan Nusa Tenggara.

"Alhamdulillah, responsnya dari semua pemprov sangat baik,” ujar Erika dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (7/7/2024).

Untuk Sumatera, sudah ada tiga provinsi yang menandatangani PKS, yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Erika melanjutkan, dalam waktu dekat, provinsi lain akan segera menyusul untuk menandatangani PKS dengan BPH Migas. Pemprov tersebut adalah Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, dan Provinsi Jambi.

Setelah di Batam, rakor bersama pemprov selanjutnya akan diadakan di Sorong, Papua Barat.

"Dengan PKS ini, diharapkan penyaluran JBT dan JBKP semakin tepat sasaran," kata Erika.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menegaskan bahwa koordinasi berkelanjutan antara BPH Migas, pemerintah daerah (pemda), dan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) penting untuk dilakukan.

Koordinasi diperlukan agar PKS program yang disepakati dapat terimplementasi dengan baik setelah ditandatangani.

Dok. BPH Migas Kepala BPH Migas Erika Retnowati.

“Kami terus berkoordinasi dari waktu ke waktu terkait PKS ini, termasuk dengan forkopimda. Demikian juga perihal program yang akan dilaksanakan,” ucap Abdul.

Pada pertemuan tersebut, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan rasa bangganya dapat menghadiri kegiatan bersama BPH Migas.

Ia berharap, pertemuan tersebut dapat memberikan solusi dan kerja sama dalam penyaluran BBM subsidi di wilayahnya.

“Perlu pengaturan, kolaborasi, serta kerja sama yang baik antara pusat dan daerah," jelas Al Haris.

Ruang lingkup PKS

Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S menjelaskan, ruang lingkup PKS yang dijalin oleh BPH Migas dengan pemprov meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBJKP untuk konsumen pengguna serta peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT serta JBKP.

Kemudian, ada juga pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa.

“Selain itu, peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi atas surat rekomendasi yang diterbitkan secara transparan serta akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP. Lalu, kedua pihak juga perlu melakukan sosialisasi terkait kebijakan pemerintah,” ucap Alfon.

Sebagai informasi, pertemuan dengan pemprov wilayah Sumatera juga dihadiri oleh sejumlah anggota Komite BPH Migas, seperti Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas, dan Yapit Sapta Putra.

Selanjutnya, Pelaksana Harian Direktur Sinkronisasi Utama Pemerintah Daerah I Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Gunawan Eko Movianto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Luki Zaiman Prawira, serta Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Sumatera Bagian Utara Fredy Anwar.

Kemudian, Perwakilan Pemprov Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Kunjungi PT Transportasi Gas Indonesia

Pada hari sama, Erika bersama anggota Komite BPH Migas juga melakukan kegiatan kunjungan ke PT Transportasi Gas Indonesia (TGI).

Pertemuan dilakukan untuk berkoordinasi dan menjalin hubungan baik antara BPH Migas dan badan usaha yang bergerak di subsektor hilir migas.

Dok. BPH Migas Jajaran direksi BPH Migas saat kegiatan rakor dengan pemprov wilayah Sumatera.

Erika pun mengapresiasi kepatuhan TGI dalam penyampaian laporan kepada BPH Migas dan meminta untuk mempertahankan kinerja tersebut.

“Terus dilanjutkan. Kepatuhan wajib dilaporkan setiap bulan dengan tertib,” ucap Erika.

Wahyudi menambahkan bahwa koordinasi BPH Migas dan TGI perlu terus dilakukan untuk mendukung pengembangan industri hilir migas Tanah Air, khususnya gas bumi melalui pipa.

“BPH Migas selalu memberikan update regulasi terkait pengelolaan jaringan pipa transmisi Grissik-Duri dan Grissik-Batam-Singapura. Ruas Grissik-Duri selesai dibangun sejak 1998. Sementara, Grissik-Batam-Singapura selesai dibangun pada 2003,” tuturnya.

Wahyudi menambahkan, BPH Migas juga ingin mendapatkan update kinerja terkait penyaluran gas bumi yang dikelola oleh TGI, khususnya tentang penyaluran gas bumi bagi domestik untuk konsumen rumah tangga, komersial, industri, dan peningkatan lifting migas Blok Rokan.

“Tolong berikan update juga untuk kelistrikan PLN Batam dan pelayanan pengangkutan ekspor gas dari Grissik sampai Singapura,” kata Wahyudi.

Untuk diketahui, pertemuan dengan PT TGI juga dihadiri oleh sejumlah anggota Komite BPH Migas dan Direktur Gas Bumi BPH Migas Soerjaningsih.

Delegasi BPH Migas diterima secara langsung oleh Direktur Utama PT TGI Anak Agung Putu Bagus Putra.

JAKARTA, KOMPAS.com - BMW dikabarkan bakal menyuntik mati X4. Pesaing Mercedes GLC Coupe tersebut akan setop produksi karena jajaran BMW X-Series saat ini sudah padat.

BMW tidak menyebut kapan X4 akan disuntik mati, melansir Motor1, produsen asal Jerman itu menjelaskan bahwa X4 tidak punya lagi ruang dalam jajaran BMW X-Series karena saat ini X2 “makin dewasa.”

Jarak harga antara X4 dan X2 diklaim semakin sempit, dengan demikian tidak ada gunanya mempertahankan keduanya.

Konsumen yang membutuhkan SUV yang lebih besar dan mewah dapat langsung memilih X6 yang lebih besar.

Foto: Carscoops BMW X4 mau disuntik mati

Sedangkan konsumen yang ingin lebih besar dari X2 diarahkan untuk mengambil X3. Sebab BMW dirumorkan bakal memperbaharui X3 dengan platfrom mesin lebih besar, berbeda dengan yang ada saat ini.

Motor1 berspekulasi, pengiriman X3 terbaru dikabarkan bakal dimulai akhir tahun ini, sehingga nasib X4 disuntik mati tidak lama lagi setelahnya atau paling lama bertahan sampai 2025.

BMW disebut memilih menyuntik mati mobil bergaya coupe crossover itu sebab masyakarat juga tidak sedih jika model ini tidak dilanjutkan.

Namun, disebutkan bukan berarti BMW menyuntik mati semua X4, kabarnya versi listriknya yaitu iX4 bakal dipertahankan dan versi terbarunya akan meluncur paling lama pada 2027.

Foto: Carscoops BMW X4 mau disuntik mati

Alasannya BMW mengonfirmasi bakal meluncurkan sejumlah mobil listrik sampai 2026 dan salah satunya iX4. Adapun salah satu yang sudah dipastikan meluncur ialah iX3 pada 2025, dan sedan i3 pada 2026.